Setelah Huawei Technologies, AS sedang mempertimbangkan sanksi untuk perusahaan pengawas video China Hikvision. Sanksi ini akan membatasi Hikvision membeli teknologi AS. Sebaliknya, perusahaan AS harus mendapat izin pemerintah untuk memasok komponen ke Hikvision. Sama seperti dengan Huawei, Hikvision tak gentar dengan sanksi dari negeri Paman Sam itu. Sebagai informasi, sekitar 42% saham Hikvision dimiliki negara.

Lima perusahaan AS mengambil sikap atas kian memanasnya perang dagang AS-China. Kelima perusahaan itu terpaksa menangguhkan bisnis mereka dengan Huawei setelah Presiden Trump memasukkan perusahaan China itu ke dalam daftar hitam urusan perdagangan. Perusahaan yang menghentikan kerja sama dengan Huawei Technologies Co Ltd antara lain Alphabet, induk usaha Google, Intel Corp, Qualcomm Inc, Xilinx Inc dan Broadcom Inc.

Namun, Huawei kabarnya sudah mengantisipasi hal ini dengan menimbun cukup banyak cip dan komponen vital lain sejak pertengahan tahun lalu. Persediaannya diperkirakan cukup untuk bisnisnya selama tiga bulan. Selain itu, Huawei dikabarkan telah merancang chip sendiri.

Sektor moneter dan kemampuan fiskal negara semakin terbatas akibat perang dagang. Ekspor Januari - April 2019 turun 9,39% dibanding periode sama tahun lalu. Defisit neraca dagang pun membengkak menjadi US$ 2,56 miliar. BI juga memangkas pertumbuhan ekonomi di bawah 5% - 5,4%. Menkeu mewaspadai eskalasi perang dagang AS - Tiongkok. Menkeu melihat situasi ini mirip 2014-2015. Dampak langsungnya pendapatan negara dari ekspor impor tahun ini turun. Terlebih harga komoditas murah. Alhasil penerimaan negara dari perpajakan juga seret.

BI merespon dengan menahan suku bunga acuan. Investasi langsung (foreign direct investment) juga terganggu. Upaya mendorong FDI juga tidak mudah. Pemerintah pusat tidak bisa mengontrol pemerintah daerah, karena itu banyak aturan penghambat investasi. Karena itu perlu skema insentif melalui dana alokasi khusus (DAK).

AS melarang Huawei dan afiliasinya membeli komponen dari perusahaan Amerika. Keputusan ini diambil untuk mencegah teknologi Amerika digunakan oleh entitas asing yang berpotensi merusak keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS. ZTE juga pernah terkena sanksi serupa. Tapi sanksi itu hanya berlaku dalam jangka pendek.

Secara mengejutkan pertumbuhan penjualan ritel dan produk industri China merosot pada bulan April 2019.  Meskipun masih naik 7,2% dari tahun sebelumnya, namun ini merupakan pertumbuhan terendah sejak Mei 2003. Data menunjukkan, konsumen sekarang mulai mengurangi pengeluaran untuk produk sehari-hari seperti perawatan pribadi dan kosmetik, sambil terus menghindari barang-barang yang lebih mahal seperti mobil. Ekspor China juga menyusut pada bulan April 2019.

Bank sentral AS, The Fed, mewaspadai kondisi ekonomi global yang terjadi beberapa pekan terakhir. Gejala yang patut diwaspadai adalah kian panasnya hubungan dagang AS-China dan penurunan prospek inflasi konsumen. Kondisi ini akan menciptakan volatilitas pasar baru dan serangkaian risiko baru. Jika tensi perang dagang meningkat terus, sangat mungkin The Fed memangkas bunga beberapa bulan lagi.

Kemesraan AS-China tampaknya segera berakhir. Setelah berunding selama tiga bulan, negosiasi tarif kedua negara jauh dari sepakat. Sumber Reuters menyebutkan dari tujuh bab rancangan perjanjian dagang, China telah menghapus komitmennya mengubah Undang-Undang untuk menyelesaikan keluhan inti AS, yakni terkait pencurian kekayaan intelektual dan rahasia dagang, transfer teknologi paksa, kebijakan persaingan, akses layanan keuangan, dan manipulasi mata uang. Tak heran, Presiden Trump langsung merespon dengan ancaman untuk menaikkan tarif barang-barang impor China menjadi 25% dari sebelumnya 10%.

Kemdag terus berupaya memperluas pasar ekspor kelapa sawit, terutama setelah Indonesia mengalami diskriminasi di pasar ekspor Uni Eropa. Selain memperkuat pasar tradisional, negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah hingga Amerika Latin tertarik produk sawit Indonesia. Negara-negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yang mengalami peningkatan pada 2018 adalah China sebesar 18%, Bangladesh sebesar 16%, Pakistan 12%, negara-negara Afrika 13% dan Amerika Serikat sebesar 3%.

Pada saat pasar optimistis dengan gagasan bahwa perundingan dagang antara Amerika Serikat dan China sudah mendekati kesepakatan, muncul ancaman baru yang mengembalikan keadaan ke titik nol. Presiden AS Donald Trump secara dramatis meningkatkan tekanan kepada Beijing untuk segera mencapai kesepakatan dagang dengan mengancam akan menaikkan tarif atas barang asal China senilai US$200 miliar pada pekan ini dan akan menargetkan tarif pada produk tamabahan senilai miliaran dolar dalam waktu dekat. 

Cuitan Trump di Twitter "Kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok berlanjut, tetapi terlalu lambat, karena mereka berusaha untuk melakukan negosiasai ulang kembali. Tidak!". Langkah ini menandai peningkatan besar dalam ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia dan pergeseran sikap Trump, padahal belum lama ini dia menyampaikan proses perundingan dagang telah mengalami kemajuan. Alhasil, pasar saham merosot dan harga minyak jatuh karena negosiasi makin diliputi keraguan. 

Pasar keuangan global, yang sebagian besar telah memperkirakan ekspektasi kesepakatan perdagangan, mengalami kejatuhan. Trump mengatakan, tarif barang US$200 miliar akan meningkat menjadi 25% dari 10%, membalikkan keputusan yang dibuat pada Februari untuk mempertahankan tarif pada level 10% setelah melihat kemajuan antara kedua belah pihak. Trump juga mengatakan akan menargetkan tambahan produk China senilai US$325 miliar dengan tarif 25% dalam waktu dekat. Kebijakan ini pada dasarnya menargetkan semua produk yang diimpor ke Amerika Serikat dari China. 

Persatuan Badan Intelijen Internasional yang tergabung dalam The Five Eyes berencana melakukan pertemuan puncak di Glasgow, Skontlandia untuk membahas cara memerangi kejahatan siber dan terorisme. Melansir Bloomberg, Rabu (24/4/) pertemuan ini sebagai respons terhadap tuduhan intelijen AS bahwa Huawei Technologies telah memasukkan perangkat mata-mata sebagai cara pemerintah China untuk mengawasi negara lain. Peralatan teknologi dari China menjadi bagian penting bagi jaringan terbesar di Inggris. Dengan kondisi tersebut pejabat setempat tampaknya berencana membatasi sekaligus melarang secara penuh terhadap perangkat teknologi buatan China. Ini dikhawatirkan akan mengganggu hubungan internasional dengan China.