Independensi bank sentral atau Bank Indonesia kembali dalam sorotan. Hal tersebut menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang memberikan karpet merah kepada anggota atau pengurus partai politik (parpol) untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketentuan tersebut tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tertanggal 16 Juni 2022. Dalam draf yang diperoleh Bisnis, DPR menghapus Pasal 47 huruf c dalam substansi mengenai BI di dalam regulasi yang menggunakan konsep omnibus law tersebut. Secara detail, Omnibus Law Keuangan itu menghapus klausul mengenai larangan Anggota Dewan Gubernur untuk menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Sejalan dengan dihapusnya klausul itu, dan apabila RUU disepakati, maka Anggota Dewan Gubernur BI legal untuk menjadi anggota partai politik. Pun sebaliknya, kader partai berhak untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan penghapusan substansi itu memang terakomodasi di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disusun oleh politikus Senayan. Bank sentral adalah lembaga yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, BI wajib ditempati oleh figur yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam mengelola, mengatur, hingga menjaga stabilitas sektor keuangan. Faktor yang lebih penting adalah independensi. Dibukanya pintu partai dalam kantor BI berpotensi mengoyak kemandirian bank sentral. Jika demikian, bisa dipastikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut akan memudar.

Sejumlah bank dan institusi keuangan di dalam negeri tengah waswas. Mereka tengah dihantaui besarnya eksposur kredit bernilai jumbo ke Titan Infra Energy Group. Berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, per 30 September 2020, nilai utang Titan Group mencapai sekitar Rp 12,14 triliun dan US$ 837 juta. Dari total utang tersebut, sejumlah bank sudah memasukkan kredit Titan di kategori macet. Seperti fasilitas kredit sindikasi senilai US$ 450 juta yang dikucurkan pada 28 Agustus 2018 dari Bank Mandiri, Bank CIMB Niaga, dan Credit Suisse AG cabang Singapura.

Grup Modalku semakin kuat menancapkan kukunya di bisnis industri keuangan. Modalku yang awalnya menekuni bisnis financial technology (fintech) lending semakin menambah lengan bisnisnya. Setelah perbankan, Modalku ekspansi ke bisnis sistem pembayaran. Setelah sebelumnya resmi menjadi pemodal PT Bank Index Selindo (Bank Index), Modalku mengumumkan akuisisi terhadap CardUp. Ini adalah perusahaan rintisan atau startup fintech penyedia solusi pembayaran asal Singapura.

Seiring makin agresifnya kenaikan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral AS dalam waktu dekat dan normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara dunia, potensi depresiasi rupiah makin menguat, dipicu arus modal keluar yang  menguat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan pada Juli 2022. Sejak awal Juni 2022 hingga 22 Juni 2022, kurs rupiah terhadap USD terdepresiasi 1,93 %. Sejak awal tahun, rupiah telah terdepresiasi 4,14 %. Kendati demikian, depresiasi rupiah tidak sedalam mata uang negara lainnya, seperti rupee India sebesar 5,17 %, ringgit Malaysia 5,44 %, dan baht Thailand 5,84 %.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, melemahnya kurs rupiah sepanjang bulan Juni ini, secara khusus sejak pekan kedua Juni, dipicu kenaikan tingkat suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The Fed). Kebijakan The Fed itu direspons pasar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan arus modal keluar (capital outflow) sehingga melemahkan kurs rupiah.  Selain menaikkan tingkat suku bunga, menurut Faisal, BI juga menjaga cadangan devisa BI agar berada dalam kondisi yang sangat baik, untuk menjaga kestabilan kurs. (Yoga)

Upaya pendalaman pasar keuangan dipandang perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia  dari potensi guncangan global dan meneruskan pemulihan ekonomi dalam negeri. Pasar keuangan Indonesia masih dangkal sehingga reformasi di sektor keuangan krusial untuk meningkatkan kedalamannya. Hal tersebut mengemuka dalam laporan Bank Dunia berjudul ”Indonesia Economic Prospects (IEP), Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery” yang dirilis Rabu (22/6). Laporan itu menyebutkan, sektor keuangan memainkan peranan penting dalam mempertahankan momentum pemulihan dari pandemi Covid-19 dan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Country Director World Bank Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan, berbagai respons kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 perlu diapresiasi. Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang responsif dialokasikan untuk kesehatan, bantuan sosial, serta kebijakan moneter yang longgar untuk merangsang pemulihan ekonomi. Namun, masih ada aspek pembenahan yang perlu dilakukan agar menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan, yakni pendalaman pasar keuangan. Sektor keuangan Indonesia masih tergolong dangkal. Mengutip laporan ini, total aset industri keuangan Indonesia baru setara 77 % PDB, jauh lebih rendah dibandingkan aset sektor keuangan di negara tetangga seperti Filipina yang 121 % PDB, Thailand 259 %, dan Malaysia 284 %. (Yoga)

Dewan Perwakilan Rakyat menagih  penyelesaian masalah tata kelola, pemeliharaan, dan pengamanan aset properti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Amir Uksara, meminta Kementerian Keuangan membenahi pendataan aset warisan era krisis moneter 1998 tersebut. Pemerintah pun diharuskan mematok target pengamanan aset yang lebih konkret. "Sekarang nih butuh keseriusan untuk  membereskan masalah sistem inventarisasi atau pendataan (aset BLBI) di lapangan," ucapnya kepada Tempo. Menurut Amir masalah penanganan aset akan memperpanjang umur kasus BLBI. "Padahal aset bergerak yang mengalami depresiasi nilai harus segera dicari sebelum nilainya terus menurun," tutur dia. (Yetede)

Sejumlah obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menggugat ke pengadilan karena barang asetnya disita negara. Berbagai gugatan dari para obligator diprediksi terus bermunculan menyusul penyitaan masif aset BLBI selama dua tahun terakhir. Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia, Dian Puji Simatupang, mengatakan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI atau Satgas BLBI harus melengkapi berbagai dokumen guna menghadapi sidang gugatan tersebut. Prosedur dan mekanisme penyitaan serta pengambilalihan aset harus dicek ulang. "Agar tidak ada kekurangan yuridis dalam pengambilan keputusan," kata Dian kepada Tempo, kemarin. Awal pekan ini, anak kaharudin Ongko. Kaharudin adalah pemilik Bank Umum Nasional dan Arya Paduarta. Ia punya kewajiban obligasi dari dua bank itu senilai sekitar Rp 8,2 triliun kepada negara. Awal pekan ini, anak Kaharudin Ongko, Irjanto, menggugat  ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Yetede)

Penerbitan surat utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mulai direm. Hal ini seiring meningkatnya risiko akibat ketidakstabilan perekonomian global. Sebagai gambaran total target penerbitan SBN 2022 mencapai Rp 973,6 triliun. Adapun porsi SBN valas sekitar 18% -20% dari target tersebut atau senilai Rp 175,25 triliun hingga Rp 194,72 triliun. Adapun sejak awal tahun hingga awal Juni 2022, pemerintah telah menerbitkan empat SBN valas. Pertama, global bond pada Maret sebesar US$ 1,75 miliar. Kedua, sukuk global pada Mei sebesar US$ 3,25$  Ketiga, samurai bond belum lama ini sebesar JP ¥ 81 miliar. Keempat, penerbitan SBN valas untuk peserta Tax Amensty Jilid II dengan total US$ 5,99 juta.

Dompet digital semakin semarak melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi. Terlebih, perkembangan teknologi digital saat ini menyebabkan dompet digital memiliki peran besar untuk ikut memperluas penetrasi industri asuransi dan investasi. Terbaru, perusahaan dompet digital Dana, berkolaborasi dengan perusahaan insurtech asal Singapura, Igloo menghadirkan asuransi kesehatan untuk gamer. 

Untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, Mastercard menjalin kerjasama dengan Ayoconnect. Ini adalah platform open finance terbesar di Asia Tenggara dengan menjalankan program berbasis teknologi open banking. Mastercard menghadirkan insentif bagi masyarakat Indonesia yang melakukan pembayaran tagihan di platform online.