Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bisa menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah dalam meningkatkan wisatawan. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Utama Kementerian Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya menerangkan, semua pihak mempunyai tanggung jawab bersama untuk menguatkan kembali rupiah dari sisi Parekraf. Melemahnya rupiah tentu meningkatkan biaya wisata di luar negeri, sambil membantu negara untuk menekan kebocoran devisa. "Terutama yang mesti punya purchasing power, daya beli. Berliburlah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian,karena ketika bapak ibu berlibur di luar negeri itu artinya devisa kita bocor," kata dia. Pelemahan rupiah juga bisa menjadi peluang dalam meningkatkan wisata asing di Indonesia. Nia menjelaskan, dengan keadaan rupiah saat ini bisa melakukan promosi kemewahan yang terjangkau atau affordoble luxury. (Yetede)

Rupiah kembali melemah, menembus level Rp 16.400/dollar AS. Sinyal kebijakan suku bunga AS dan arah kebijakan fiskal pemerintah jadi pemicu (Kompas, 18/6/2024). Kurs rupiah ini terendah sejak 2020. Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Sejak awal tahun, rupiah terdepresiasi 6,33 %. Pelemahan rupiah, sudah diprediksi sebelumnya, sejalan dengan semakin kokohnya posisi dollar AS. Sentimen pelemahan rupiah diprediksi masih mungkin terjadi dengan menyusutnya surplus perdagangan serta melebarnya defisit fiskal dan neraca transaksi berjalan Indonesia. Depresiasi rupiah itu dipicu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa sinyal bank sentral AS, The Fed, yang akan mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25-5,5 % dan hanya akan satu kali melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada akhir tahun.

Faktor internal terutama terkait dengan kekhawatiran investor terhadap potensi membengkaknya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah di 2024-2029, akibat kebijakan fiskal ekspansif di bawah pemerintahan baru yang berkuasa mulai Oktober 2024, untuk membiayai berbagai program unggulan seperti dijanjikan saat kampanye. Rumor bahwa pemerintahan baru akan mengakomodasi kenaikan rasio utang hingga 50 % PDB selama pemerintahannya ikut memicu sentimen negatif terhadap rupiah. Kita harus mengantisipasi dan memitigasi dampak terus melemahnya rupiah terhadap perekonomian dalam negeri, khususnya sektor riil, terutama dengan masih tingginya risiko geopolitik global dan kebijakan The Fed yang kemungkinan baru akan memangkas bunga acuan pada Desember 2024.

Melemahnya rupiah menyebabkan beban cicilan dan bunga utang pemerintah (dan swasta) kian membengkak, dan sektor manufaktur yang bergantung pada komponen impor dan pasar domestik tertekan, juga menggerus cadangan devisa karena meningkatnya kebutuhan untuk intervensi di pasar, meski cadangan devisa solid untuk menopang kebutuhan impor tiga bulan ke depan. BI menyatakan akan terus mengawal nilai tukar agar tetap stabil, inflasi terkendali, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tetap terjaga, dengan memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial. BI April lalu menaikkan bunga acuan 25 bps menjadi 6,25 %. Tingginya suku bunga ini berdampak pada tingginya biaya ekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Upaya memperkuat rupiah, termasuk dengan mendorong devisa ekspor disimpan di dalam negeri, menarik investasi asing, dan menggenjot surplus perdagangan, perlu terus dilakukan. (Yoga)

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih dari 6% sejauh ini, telah memukul banyak lini perekonomian, baik ketahanan fiskal dan moneter, maupun dunia usaha. Bagi pemerintah, penurunan nilai tukar rupiah bakal membuat belanja subsidi dan pembayaran bunga utang akan membengkak. Bagi bank sentral, cadangan devisa akan terkuras untuk mengintervensi pasar demi menstabilkan rupiah. Adapun, sektor manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, bakal menanggung beban produksi lebih besar. Tak ayal, sejumlah korporasi di dalam negeri pun keras memutar otak untuk mengamankan kinerja bisnisnya. Contohnya PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP) yang malah sudah mencatatkan rugi Rp304 miliar pada kuartal I/2024 akibat pelemahan rupiah di tengah fluktuasi harga bahan bakar pesawat. Melalui keterangan resmi, Direktur Utama AirAsia Veranita menuturkan bahwa jumlah tersebut mencakup sekitar 39% dari total kerugian perusahaan pada kuartal lalu. Dalam catatan AirAsia, rata-rata kurs rupiah Rp15.853 pada kuartal I/2024 melemah signifikan dari rata-rata kurs pada kuartal I/2023 yang hanya Rp15.062 per dolar AS.

Menurut Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman, potensi keuntungan eksportir makanan dan minuman akan terganjal harga bahan baku dan ongkos logistik yang meningkat. Kemerosotan nilai tukar rupiah juga mendatangkan risiko bagi fiskal negara. Dengan nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp16.400 per dolar AS saat ini, rata-rata kurs rupiah sepanjang tahun berjalan Rp15.864 per dolar AS. Angka ini sudah meleset jauh dari asumsi kurs rupiah dalam APBN 2024 yang dipatok Rp15.000 per dolar AS.Rupiah yang lebih lemah di satu sisi dapat menambah pendapatan negara, khususnya dari penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional. Sisi pembiayaan anggaran pun terkena dampak, khususnya penambahan penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai maupun pinjaman kegiatan, penerusan pinjaman/subsidiary loan agreement(SLA), dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Kalangan ekonom menilai depresiasi rupiah bisa mendorong BI kembali menaikkan suku bunga, apalagi Federal Reserve, yang merupakan bank sentral paling berpengaruh di dunia, sudah melempar sinyal kenaikan suku bunga hanya sekali pada tahun ini. Kepala Ekonom BCA David Sumual mengatakan bahwa jika dihitung secara fundamental, ekuilibrium rupiah saat ini sudah di atas Rp16.000, walaupun pergerakannya akan sangat dinamis, bergantung pada perkembangan eksternal dan internal.

Nilai tukar rupiah yang terus merosot lebih dari 6% sepanjang tahun ini memunculkan berbagai kekhawatiran bagi dunia usaha, fiskal, dan moneter akan datangnya krisis ekonomi yang lebih luas seperti 1998. Banyak prediksi bahwa tantangan ekonomi ke depan tampak jauh lebih berat. Kegundahan para pebisnis tersebut tak berlebihan. Kurs rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sudah jauh menyimpang dari asumsi APBN 2024 yang hanya dipatok pada Rp15.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada ancaman meningkatnya beban belanja dan utang. Analisis sensitivitas APBN 2024 menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS akan menambah pendapatan negara sebesar Rp4 triliun, tetapi meningkatkan belanja hingga Rp10,2 triliun. Artinya, pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak 13 Juni 2014, rupiah sudah tersungkur 39,13% dari posisi Rp11.796 per dolar AS. Jika dilihat lajunya dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah anjlok 63,01% dari posisi Rp10.068 per dolar AS pada 12 Juni 2009.

Dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 atau saat Indonesia dan dunia dilanda kasus Covid-19. Adapun, level terkuat rupiah pernah direngkuh pada 1 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp8.464 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tetap saja memaksa dunia usaha memutar otak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sumber-sumber bahan baku alternatif sebagai pengganti impor mulai ramai diburu kalangan pengusaha. Industri farmasi, dengan ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 90%, pasti menghadapi tantangan besar dari pelemahan rupiah. Keberlangsungan bisnis mereka terancam apabila tidak ada langkah inovatif yang diambil untuk meredam risiko kenaikan beban pokok produksi yang dapat menggerus laba. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga dihadapkan pada dilema untuk menyesuaikan kebijakan moneternya. Depresiasi rupiah kerap mendorong BI untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dengan The Fed yang sudah memberi sinyal kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, tekanan bagi BI untuk mengikuti langkah serupa makin besar. Namun, seberapa efektif instrumen moneter dalam meredam tekanan superdolar? Pengalaman menunjukkan bahwa pengetatan moneter seringkali tidak cukup untuk mengatasi tekanan eksternal yang kuat. Sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi harus diberi dorongan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, strategi diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Fluktuasi nilai tukar rupiah kian mengganas, sehingga mata uang garuda sudah berada lebih dari nilai fundamental. Bila pelemahan terus terjadi, hal ini akan menurunkan  kinerja industri bahkan ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.412 per dolar AS pada Selasa (18/6/2024). Posisi ini sudah melenceng jauh dari  nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 er dolar AS. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan BI harus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab, aliran masuk investasi portfolio kembali  positif pada kuartal II-2024, sampai dengan 30 Mei 2024. Secara neto tercatat sebesar US$ 3,3 miliar. Oleh karena itu, menurut dia, peluang tersebut perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI. (Yetede)

Rupiah keok, terkapar di level Rp 16.412 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Meski di pasar spot, rupiah sedikit berotot ke Rp 16.370 (18/6), performa rupiah kali ini sudah mendekati masa krisis 1997/1998. Saat itu, nilai tukar rupiah jatuh ke level terendah. 17 Juni 1998, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup pada Rp 16.900 per dollar AS. Saat perdagangan pada 22 Januari 1998, rupiah bahkan menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS. Dus performa mata uang garuda ini membuat tekanan industri manufaktur semakin menjadi-jadi. Tak hanya menghadapi rupiah yang loyo, industri manufaktur juga harus berhadapan dengan loyonya permintaan pasar domestik serta ekspor. Pelaku industri harus menanggung lonjakan beban biaya produksi dan biaya perusahaan akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Industri yang berutang dollar AS, harus menghadapi kenaikan utang akibat kurs dan cicilan. Pun dengan industri yang mengandalkan bahan baku impor. Mereka tertohok denggan kenaikan biaya impor. Salah satu industri yang sudah mengeluh adalah industri makanan minuman.Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebut, pelemahan rupiah akan menggerus laba, lantaran sebagian bahan baku utama produk makanan dan minuman  masih harus diimpor.

Antara lain: kacang kedelai, susu, garam, gula, jagung, hingga tepung terigu. Koreksi rupiah membuat harga bahan baku makin mahal, sehingga biaya produksi membengkak. "Di tengah pelemahan rupiah, biaya pengapalan luar negeri juga naik bahkan tiga sampai empat kali lipat," ujar Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman, Selasa (18/6). Indonesia Packaging Federation (IPF) juga menyebut, pelemahan rupiah sudah terasa dampaknya bagi industri kemasan. Porsi impor bahan baku kemasan mencapai 50%. Alhasil, harga kemasan plastik terkerek sekitar 3%-5% atau bahkan lebih. Alhasil, "Strategi kami dengan membatasi impor bahan baku sesuai order saja, sehingga risiko kerugian akibat pelemahan kurs bisa dikurangi," ujar Business Development Director IPF Ariana Susanti, (18/6). Gabungan Perusahaan Elektronik (Gabel) bilang, mengerek harga jual memang menjadi cara paling lumrah dan mudah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah.

Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan karena pasar domestik belum stabil. "Bagi kami tak ada kurs rupiah yang ideal, yang penting bergerak stabil," imbuh Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, Selasa (18/6). Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mengakui, tren koreksi rupiah membuat ongkos produksi pendingin refrigerasi, seperti lemari es dan air conditioner (AC) menjadi lebih mahal. Pelemahan rupiah juga mengancam industri alat berat nasional, mengingat 40% bahan baku masih impor. Biaya produksi alat berat meningkat. "Beberapa perusahaan bakan siap menaikkan harga jual berkisar 1,5%-3%," imbuh Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro, Selasa (18/6). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, kurs rupiah saat ini sudah sangat sulit ditoleransi pengusaha.

Nilai tukar rupiah kembali terdepresiasi hingga menembus Rp 16.400 per dollar AS di akhir pekan menyusul kebijakan bank sentral AS, Federal Reserve atau The Fed, yang mengindikasikan pemangkasan suku bunga acuannya hanya akan terjadi satu kali pada akhir 2024. Ada pula faktor kekhawatiran investor terhadap kebijakan belanja pemerintahan Indonesia 2024-2029. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), pada perdagangan Jumat (14/6) rupiah ditutup pada level Rp 15.374 per dollar AS, melemah 6,33 % dibanding penutupan akhir 2023, sekaligus menjadi level pelemahan terdalam rupiah selama kalender berjalan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan membuat dollar AS melemah. Namun, hasil rapat Dewan Kebijakan Bank Sentral AS (Federal Open Market Committee/FOMC) per Juni 2024 mengindikasikan The Fed hanya akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) sekali pada akhir 2024. Implikasinya, dollar AS kembali menguat. ”Dollar AS dalam sepekan terakhir tercatat kembali menguat terhadap mata uang global, baik mata uang negara maju maupun mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang melemah hingga ke level 16.400 per dollar AS,” katanya, Minggu (17/6). (Yoga)

Pemerintah perlu mencermati tren pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Jika rupiah semakin terpuruk, konsekuensinya anggaran belanja membengkak dan ruang fiskal pemerintah semakin sempit. Di saat yang sama, pemerintahan transisi sedang membutuhkan anggaran besar untuk memenuhi janji-janji politik. Berdasarkan data Bank Indonesia, rupiah kemarin ditutup di level Rp 16.297 per dolar AS. Angka ini sudah melorot 10% dalam setahun terakhir (year-on-year/yoy). Sudah mafhum, setiap pelemahan nilai tukar rupiah akan menyumbang defisit APBN, karena belanja negara jauh lebih tinggi ketimbang potensi pendapatannya. Mengacu sensitivitas ekonomi makro terhadap APBN, setiap rupiah melemah Rp 100 per dolar AS, maka belanja negara akan meningkat Rp 10,2 triliun. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menghitung, jika rupiah melemah dan menyentuh Rp 16.300 per dolar AS, maka mengakibatkan peningkatan belanja subsidi dan pembayaran utang hingga Rp 30 triliun.

"Ini berarti pemerintah harus menyediakan tambahan anggaran Rp 30 triliun untuk menutupi peningkatan biaya yang disebabkan pelemahan nilai tukar tersebut," tutur dia, kemarin. Jika kenaikan beban bunga utang tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan atau meredam pengeluaran lain, maka defisit APBN akan meningkat. Kondisi itu kian menekan anggaran karena penerimaan negara dari pajak juga masih seret. Kondisi pasar dan pengelolaan fiskal Indonesia juga disorot lembaga keuangan internasional Morgan Stanley, yang menurunkan rekomendasi saham-saham Indonesia menjadi underweight. "Kami melihat ketidakpastian dalam arah kebijakan fiskal Indonesia di masa mendatang, serta pelemahan rupiah di tengah tingginya suku bunga AS dan prospek dolar AS yang kuat," kata Morgan Stanley. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, Selasa (11/6) mengatakan, risiko pelemahan rupiah terhadap beban dan pengelolaan utang pemerintah akan tetap terkelola dengan baik.