Volatilitas rupiah tidak menyurutkan penyaluran kredit valuta asing (valas) perbankan selama semester I-2024. Juni lalu, kurs rupiah di pasar spot sempat melemah hingga Rp 16.450 per dollar AS. Jumat lalu, rupiah sudah menguat ke Rp 15.693 lagi. Peningkatan kredit valas juga dicatatkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo mengatakan, kredit valas BNI tumbuh 15,88% secara tahunan pada semester I-2024. "Pelemahan rupiah tidak mengurangi minat debitur BNI untuk memanfaatkan fasilitas kredit valas, porsi kredit valas saat ini 20%-23% dari total kredit BNI," ujar Okki, Jumat (16/8). Okki memproyeksikan permintaan kredit valas akan tetap stabil pada sektor industri tertentu, yang memang memiliki pendapatan atau pengeluaran dalam valas alias untuk natural hedging.

Selain itu, suku bunga kredit valas relatif lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga rupiah. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga mengalami peningkatan kredit valas 8,86% secara tahunan menjadi Rp 44 triliun pada semester I-2024. EVP Corporate & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F. Haryn mengatakan, jumlah tersebut setara 5,3% dari total portofolio pembiayaan. CEO Citibank Indonesia (Citi Indonesia) Batara Sianturi mengatakan, penyaluran kredit valas Citi Indonesia di semester I-2024 tercatat sebesar Rp 31,94 triliun, menurun dari periode sama tahun lalu Rp 43,25 triliun. "Permintaan kredit valas turun karena tren diferensiasi The Fed dengan BI rate, ada tendensi permintaannya lebih banyak di rupiah. Kalau bunga turun, kredit valas akan naik," ujar dia.

UU No 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebut bahwa rupiah merupakan mata uang tunggal yang berlaku untuk melayani semua transaksi di wilayah NKRI. Peraturan kedua adalah aturan BI yang mewajibkan semua hasil ekspor disimpan pada bank di Indonesia. Aturan ketiga mewajibkan pihak korporat mendaftarkan jumlah serta persyaratan pinjaman luar negerinya pada BI. Nyatanya, BI menyebut sektor korporat Indonesia banyak memarkir va-luta asingnya di bank-bank asing di Singapura. Terkait peraturan ketiga, sektor korporat meminjam dari bank-bank asing di Singapura untuk membelanjai kegiatan usahanya di Indonesia.

Seperti membangun mal, lapangan golf, dan gedung bertingkat yang semakin banyak jumlahnya di semua kota besar, perkebunan, pertambangan dan pabrik, serta hotel. Karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan jumlah dan persyaratan utang luar negeri sektor swasta kepada pemerintah, maka hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Kalau terjadi krisis, seperti krisis finansial tahun 1997, semua utang luar negeri pihak swasta tersebut terpaksa diambil alih  pemerintah. Pemerintah dan DPR perlu mengacu pada negara lain, seperti AS dan China. Tanpa adanya perjanjian internasional ataupun resolusi PBB, mata uang kedua negara itu (USD dan renminbi) sudah mendunia.

Semua bank devisa di Jakarta menerima deposito dalam kedua mata uang tersebut dan tempat penukaran uang (money changers) memperjual belikannya. Tarif hotel dan sewa serta harga rumah ataupun harga makanan yang menggunakan daging impor menggunakan standar USD dan setelah itu mengonversikannya ke dalam rupiah. Untuk membuat rupiah menjadi gagah, pemerintah dan DPR perlu mengelola perekonomian dengan baik guna menstabilkan nilainya, mencegah terjadinya inflasi, dan menghindarkan sanering ataupun pemotongan nilai uang. Itulah ciri yang dimiliki AS sejak kemerdekaannya dan di China setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan serta Deng Xiaoping berkuasa pada tahun 1978. (Yoga)

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan current account atau neraca transaksi berjalan Indonesia bergerak surplus hingga tahun 2029. Di saat yang sama, sejumlah ekonom memperkirakan rupiah berpotensi bergerak ke bawah Rp 16.000 per dolar AS tahun ini, dengan catatan The Fed memangkas suku bunga dan harga minyak global stabil. Pada tahun ini, IMF memprediksi neraca transaksi berjalan masih defisit 0,2% dari produk domestik bruto (PDB). Adapun pada 2025 berpotensi berbalik surplus sebesar 0,3% dari PDB. Adapun pada 2026 hingga 2029, neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan surplus 0,5% PDB, kemudian surplus naik lagi menjadi 0,6% PDB pada 2029. Meski neraca transaksi berjalan diperkirakan positif, IMF melihat neraca pembayaran Indonesia (NPI) justru mencatatkan defisit hingga 2029. Defisit ini bahkan diperkirakan semakin melebar. Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang berpendapat, ke depan perekonomian diharapkan bisa tumbuh semakin besar. Sejalan dengan itu, arus investasi asing yang masuk, juga ekspor dan impor kemungkinan meningkat. Dengan pertumbuhan ekspor dan impor, posisi neraca transaksi berjalan berpotensi meningkat. Dia memperkirakan nilai tukar rupiah selama tiga tahun ke depan berkisar Rp 15.300 hingga Rp 16.000 per dolar AS. 

Meski begitu, pelemahan rupiah bukan berarti menjadi negatif. Hal ini lantaran fundamental makroekonomi domestik terus membaik. Sedangkan Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto justru melihat neraca transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan defisit dalam lima hingga enam tahun ke depan. "Hal ini karena ekonomi masih terus tumbuh di atas 5%, kemungkinan terus meningkat. Jadi estimasi impor masih tetap kuat," ucap dia. Sementara itu, Myrdal memproyeksikan NPI dalam lima tahun mendatang bergerak positif. Hal ini karena potensi dari aliran uang yang masuk dari investasi portofolio atau investasi langsung (foreign direct investment/FDI). Apabila Bank Sentral AS (The Fed) menurunkan suku bunga lebih dari 25 basis poin (bps) pada 2024, maka nilai tukar rupiah menguat di kisaran Rp 15.700 per dolar AS. Kemudian, apabila The Fed menurunkan suku bunga 25 bps pada 2025, maka nilai tukar rupiah berpotensi menguat ke level Rp 15.500 per dolar AS. Jika pada 2027 The Fed tidak mengubah kebijakan suku bunganya, dan harga minyak global stabil, maka rupiah masih bergerak stabil di Rp 15.500 per dolar AS.

Pasar finansial domestik menggeliat memasuki Agustus 2024,  ditopang penguatan tajam rupiah, seiring makin dekatnya eksekusi penurunan suku bunga acuan global. Hingga akhir tahun ini rupiah bisa bertengger di level Rp 15.000 per dolar AS. Kemarin, nilai tukar rupiah menguat 0,98% menjadi Rp 15.675 per dolar AS, meneruskan tren dalam tiga bulan terakhir. Rupiah telah menguat 2,2% selama sepekan, lalu 2,62% dalam sebulan, dan 2,19% dalam tiga bulan terakhir. Sepanjang 2024, rupiah memang masih melemah 0,28% terhadap dolar AS. Tetapi, level ini jauh lebih  rendah dari sebelumnya yang sempat menyentuh 6%, keadaan yang membuat BI menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 6,25% pada April. Sementara itu, pasar saham bergairah, terlihat pada indeks harga saham gabungan (IHSG)  Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mampu menembus 7.400 atau tepatnya  7.436, kemarin, naik, 1.08% dari sehari sebelumnya. (Yetede)

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) konsisten dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, BI menggunakan  sejumlah intrusmen untuk mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah. Adapun nilai tukar rupiah menguat 0,52% secara month to date per tanggal 26 Juli 2024 bila dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2024. Jika dibandingkan dengan periode akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah melemah 5,48% secara year tp date (ytd) sejalan dengan kondisi global, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara-negara kawasan, seperti won Korea (6,93% ytd) dan yen Jepang (8,27% ytd). Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (2/8/2024), ditutup meningkat ditengah penurunan inflasi domestik pada Juli 2023. Rupiah tercatat naik 37 oin atau 0,23% menjadi Rp16.200 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.237 per dolar AS. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memastikan, fokus kebijakan moneter bank sentral dalam jangka pendek terus diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar (kurs) rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Langkah itu diambil meski belakangan ini kurs rupiah terus menguat terhadap dolar AS, setelah pada akhir Juni lalu sempat melemah hingga level terendah dalam empat tahun terakhir. Kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui pertama, struktur suku bunga di pasar uang rupiah dengan menjaga daya tarik imbal hasil (yield), terutama bagi portofolio asing.

Kedua optimalisasi penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan Valas bank Indonesia, dan Sukuk Valas BI. "Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk modal asing. Sedangkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Perry Warjiyo. (Yetede)

Lintasan sejarah memperlihatkan gejolak nilai tukar rupiah terhadap USD terus membayangi perjalanan ekonomi Indonesia dan April 2024, ekonomi Indonesia menghadapinya kembali. Dipicu ketegangan di Timur Tengah dan perubahan sikap bank sentral AS yang menunda penurunan suku bunga acuannya (higher for longer), nilai tukar rupiah terhadap USD langsung mengalami turbulensi, melemah hingga menembus Rp 16.200 per USD pada periode April 2024 dan hingga kini masih bertengger di atas Rp 16.000 per USD. BI segera bertindak cepat dan mengeluarkan senjata pamungkas dengan mengerek suku bunga acuan untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah itu.

Kenaikan BI Rate sekaligus dimaksudkan untuk menjaga agar inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5±1 % pada 2024 dan 2025. Pada April 2024, BI menaikkan BI Rate sebanyak 25 basis poin menjadi 6,25 % dan mempertahankan besaran bunga acuan itu pada Mei-Juni 2024. Ada beberapa persoalan kerentanan yang menyebabkan rupiah tak kunjung lepas dari turbulensi. Pertama, pasar keuangan Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup tinggi pada investor portofolio asing sehingga rentan terhadap gejolak global. Kedua, kebutuhan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak masih ditutup dengan impor sehingga berimbas pada permintaan USD yang besar.

Contohnya, ketergantungan pada impor minyak dan gas yang terus membubung tinggi. Tercatat, hampir satu juta barel per hari (bph), Indonesia harus mengimpor minyak mentah dari berbagai negara. Kian tingginya impor migas ini membuat permintaan USD kian melesat. Belum lagi impor berbagai produk pangan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, seperti impor beras yang meningkat tajam. Ketiga, neraca perdagangan jasa selalu mengalami defisit. Pada 2022 dan 2023, neraca perdagangan jasa defisit 19,96 miliar USD dan 18,09 miliar USD. Pada kuartal I-2024, defisit neraca perdagangan jasa 4,4 miliar USD. Ini membuat permintaan USD selalu lebih banyak dari pasokan.

Dan akhirnya membebani neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan. Keempat, pasokan USD memiliki ketergantungan pada ekspor komoditas. Meski mampu menangani gejolak rupiah, Indonesia tetap memerlukan solusi yang fundamental sehingga kerentanan tersebut menghilang. Industrialisasi yang menghasilkan ekspor dan substitusi impor merupakan jawabannya. Lifting minyak mentah juga harus ditingkatkan serta mencari sumber minyak baru sembari terus meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Sektor pertanian yang menghasilkan pangan, terutama yang masih impor, menjadi keharusan karena penduduk besar membutuhkan bahan pangan yang besar pula. (Yoga)

Pada 10 Juni 2024, lembaga investasi global Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar modal kita menjadi ”underweight”. Artinya, pasar modal Indonesia dinilai kurang berbobot sehingga mereka mengurangi kepemilikan asetnya di pasar modal kita dan memindahkannya ke tempat lain. Alasannya, terjadi pelemahan nilai tukar rupiah disertai potensi peningkatan beban fiskal pada pemerintahan mendatang. Sementara pendapatan negara diperkirakan akan tertekan. Menyusul pengumuman tersebut, beberapa investor melepas kepemilikan sahamnya dari pasar modal kita. Saham-saham yang dikelola BlackRock, salah satu lembaga investasi terbesar, turun 5 % Sejak awal tahun, saham terkoreksi 15 %. Sentimen terus merembet dan menggerus Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia hingga menyentuh level terendah sepanjang 2024, yakni pada 6.850.

Pada 26 Juni 2024, giliran HSBC menurunkan peringkat pasar modal kita dari ”overweight” menjadi netral. Alasannya serupa, pendapatan tergerus akibat suku bunga tinggi dan nilai tukar melemah dan  ketidak pastian dalam kebijakan fiskal pada pemerintahan mendatang. Merosotnya kinerja pasar modal beriringan dengan penurunan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh angka terendah, Rp 16.400 per USD. Naik-turunnya nilai tukar rupiah memang selalu seiring naik-turunnya IHSG mengingat proporsi investasi jangka pendek kita masih didominasi investor asing. Besar defisit dan utang pemerintah merupakan dua indikator penting dalam menilai kualitas fiskal. APBN 2024 mematok defisit fiskal sebesar 2,29 %. Sementara tahun depan, defisit fiskal direncanakan 2,45-2,82 %.

Ada beberapa alasan mengapa pasar bereaksi keras terhadap arah kebijakan fiskal Indonesia. Pertama, suku bunga kita lebih tinggi dibanding negara lain. Akibatnya, beban pembayaran cicilan dan bunga utang juga lebih berat secara relatif. Kedua, rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara (pajak dan nonpajak) sangat tinggi, sekitar 40 % pada 2024. Pertumbuhan pembayaran utang sudah lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sejak 2023. Ketiga, beban fiskal semakin berat di masa depan dengan berbagai target pembiayaan sosial dan pengeluaran nonproduktif, seperti melanjutkan pembangunan IKN dan program makan bergizi gratis. Jika ingin membangun kemandirian ekonomi, yang harus dilakukan adalah menambah kapasitas akumulasi modal di dalam negeri melalui pendalaman pasar keuangan di berbagai sektor melalui berbagai cara. (Yoga)

Situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Indikatornya adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap USD yang terus melemah. Meski BI berusaha menahan laju pelemahan itu dengan melakukan intervensi, rupiah terus tertekan hingga Rp 16.500 per USD pada pertengahan Juni 2024. Dalam beberapa bulan ke depan, tekanan terhadap rupiah kemungkinan besar akan berkurang karena dalam waktu dekat bank sentral AS alias Federal Reserve Bank (The Fed) berpotensi memo tong suku bunga USD. Penurunan suku bunga USD akan membuat USD melemah dan rupiah bisa menguat dalam beberapa bulan ke depan. Ancaman yang sesungguhnya terhadap rupiah bakal terjadi setelah pemilihan presiden AS pada November mendatang.

Siapa pun presiden terpilih akan menjadi seperti buah simalakama bagi rupiah. Keduanya akan menempuh kebijakan merangsang ekonomi AS. Jika Joe Biden terpilih, dia akan mendorong belanja negara secara besar-besaran. Jika Donald Trump terpilih, dia bakal mendorong pengurangan pajak besar-besaran.  Stimulus akan memicu kembali pertumbuhan ekonomi AS pada 2025. Namun, pertumbuhan itu akan memicu efek beruntun, dan inflasi di AS akan kembali melejit. Akibatnya, The Fed akan terpaksa kembali menaikkan suku bunga USD, sehinga USD menguat dan membuat rupiah terpuruk. Anjloknya rupiah pada 2025 akan menimbulkan gejolak, bahkan ancaman terhadap ekonomi Indonesia. Biaya impor, terutama minyak mentah dan BBM membengkak. BI akan terpaksa menaikkan suku bunga rupiah, yang membuat biaya modal bagi dunia usaha ataupun konsumen meningkat

Di awal era reformasi, Indonesia pernah mengalami situasi serupa, yaitu meroketnya USD. Ada tiga masalah fundamental yang menjadi penyebab krisis ekonomi 1997-1998, yaitu (1) ketergantungan terhadap utang luar negeri, (2) lemahnya regulasi, dan (3) crony capitalism. Utang luar negeri yang diterima perbankan dan sektor swasta ini kebanyakan mengalir ke kroni-kroni pemerintah dan bukan ke institusi / orang yang layak mendapat kredit. Puncaknya, saat mata uang baht Thailand dan won Korea ambruk, muncul keraguan terhadap negara lain di Asia, termasuk Indonesia, menyebabkan krisis kepercayaan, yang memicu arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia.

Ujung-ujungnya penarikan tabungan masyarakat dari bank-bank karena hilangnya keyakinan masyarakat terhadap sektor perbankan di Indonesia, dan akhirnya pada seluruh perekonomian Indonesia. Akibatnya, rupiah melemah dari Rp 2.000 per USD pada Agustus 1997 menjadi Rp 16.000 per USD pada Juni 1998. Di era sekarang, pemerintah tidak perlu menunggu sampai krisis melanda. Belajar dari krisis moneter 1997-1998, pemerintah bisa secara proaktif dan preventif memulai proses amputasi bisnis yang tidak sehat pada 2024-2025. Jangan terlambat bertindak karena dipaksa oleh kepanikan di pasar uang dan pasar modal untuk mengambil langkah drastis. Yang menjadi sumber utang bermasalah adalah BUMN dan pemerintah. Kondisi keuangan masyarakat juga bermasalah karena daya belinya terpuruk dan semakin terjerembap pinjaman online serta judi daring. (Yoga)

Industri manufaktur bakal menjadi salah satu  sektor yang paling terdampak usai rupiah mengalami tren pelemahan. Pemerintah diharapkan segera mengintervensi agar nilai rupiah tidak menembus Rp16.500 per dolar AS. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan, pelemahan rupiah memang belum berdampak ke harga jual, namun sudah berdampak pada peningkatan  biaya operasi pabrik. Kebutuhan industri makanan dan minuman (mamin) seperti gandum, susu, garam, dan gula saat ini masih bergantung pada impor. Dia menyebut, berdasarkan Badan Data Pusat Statistik (BPS) nilai impor 4 komoditas  tersebut mencapai US$ 9 miliar per tahun. Pelemahan rupiah sebesar 6,5% secara tahun berjalan membuat nilai impor keempat komoditas tersebut berpotensi menjadi Rp 5 triliun-6 triliun. (Yetede)