Layanan isolasi mandiri yang kuotanya terbatas menjadi rebutan para pengusaha hotel yang bisnisnya sudah di ujung tanduk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar, mengatakan layanan isolasi mandiri selama ini hanya didapat beberapa hotel pilihan pemerintah, sehingga dampaknya kecil untuk menolong sektor akomodasi.

Sejak diumumkan sebagai zona merah penularan Covid-19 pada 24 Juni lalu, kata Herman, tingkat keterisian hotel di Kota dan Kabupaten Bandung sudah merosot hingga ke bawah 10 persen. Kondisi okupansi di seluruh kawasan Jawa Barat yang memiliki 3.150 hotel pun serupa. Dengan okupansi satu digit, kata dia, tak ada layanan yang dapat memancing konsumen, bahkan warga lokal sekali pun.

Selain dibuka untuk program promosi menginap jarak dekat atau staycation yang ternyata minim peminat, kata Herman, hanya hotel untuk layanan isolasi mandiri yang masih beroperasi penuh, Sisanya bangkrut.

Di balik wabah Covid-19 yang hingga saat ini masih terus mengalami peningkatan, ternyata bisnis penjualan buah segar juga menjanjikan bahkan muncul pedagang buah musiman.

Ny Surle Manullang, pedagang buah di Jalan Cemara Medan mengaku sejak pandemi Covid-19 permintaan konsumen terhadap buah segar terus meningkat namun disusul harga buah juga meningkat tajam.

Harga buah yang paling mahal saat ini, buah naga mencapai Rp 25 ribu per kg dan pisang barangan lokal yang dikenal rasanya cukup manis. Diakuinya, saat ini bisnis buah menjadi salah satu usaha yang banyak dilirik pedagang sehingga pedagang buah musiman banyak tumbuh di sepanjang jalan di kota Medan.

Selain itu, diakuinya saat ini juga banyak tumbuh pasar modern yang khusus menjual buah, baik buah lokal maupun import sehingga pedangang buah di pasar tradisional pun juga mengalami dampak penjualan.

JAKARTA — Permintaan terhadap layanan internet tetap diperkirakan terus tumbuh di tengah pembatasan pergerakan masyarakat yang makin ketat. Adapun, pembatasan pergerakan ma­syarakat secara ke­tat sempat dila­kukan pada awal masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Kala itu, terbatasnya mobilitas dan aktivitas di luar ruangan telah meningkatkan prospek pengembangan sektor digital yang didukung oleh jaringan internet. Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomu­nikasi Indonesia ITB Ian Yosef M. Edward mengatakan prospek bis­nis layanan internet ke depan masih cerah.Dia memperkirakan di tengah pembatasan kegiatan  masya­rakat yang makin ketat, permintaan bisnis layanan internet tetap atau fixed broadband pada 3-6 bulan ke depan akan meningkat sekitar 10%-20%.

Senada dengan Ian, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bisnis layanan internet tetap pada kuartal III/2021 akan meningkat. Namun, tambahan jumlah palanggan tidak akan terlalu signifikan.Menurutnya, PPKM dan pening­katan kasus harian yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir telah membuat kebutuhan terha­dap akses internet secara kualitas dan kuantitas meningkat untuk mendukung segala aktivitas berbasis video.“Sampai tahun depan, permin­taan internet masih terjaga nam­paknya,” kata Heru.Pelanggan diprediksi rela mem­ba­yar paket yang lebih mahal untuk kecepatan internet yang lebih ngebut dan stabil.

Pengembangan infrastruktur pusat data untuk menyokong aktivitas digital kian menjamur di berbagai daerah. PT DCI Indonesia Tbk (DCI) merupakan salah satu pengelola data center yang baru memperluas basis kerja perusahaan di Jawa Barat. Setelah memiliki empat gedung penyimpan data di sekitar Kawasan Industri Cibitung, perusahaan ini kembali membangun pusat penyimpanan data di Industrial Estate Karawang.

Account Manager DCI Indonesia, Tirza Widjaja, mengatakan pusat layanan milik entitasnya masih berpeluang bertambah sesuai dengan kebutuhan pasar pengguna jasa penyimpanan data. Pusat data DCI Indonesia di Cibitung, sudah melayani penyimpanan data yang kapasitas listriknya mencapai 37 megawatt. Dengan rencana skala besar pusat data Karawang, perusahaan menargetkan penguatan layanan hingga 1.000 megawatt. Infrastruktur DCI yang dibangun di kawasan Pertiwi Lestari itu akan mulai beroperasi pada triwulan terakhir tahun ini.

Operator pusat data asal Singapura, ST Telemedia Global Data Centres, juga berkongsi dengan Temasek serta Grup Triputra milik konglomerat Indonesia, Theodore Permadi Rachmat, untuk membangun kampus pusat data pertama di Greenland International Industrial Center, Kota Deltamas, Bekasi. ST Telemedia merupakan pemain lama data center yang memiliki lebih dari 120 basis layanan di enam negara, termasuk Cina dan Singapura.

Bagi Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga, pengelolaan data induk sangat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan digital. Layanan itu akan menentukan kecepatan pencarian produk oleh konsumen. Meski data center terus bermunculan, dia meminta aspek perlindungan data diperkuat. "Ini pekerjaan rumah Indonesia, " tuturnya kepada Tempo.

Jakarta - Pemerintah menargetkan biaya logistik turun menjadi 15-16% dari produk domestik bruto (PDB) menjelang 2024, dibandingkan saat ini sebesar 23%, seiring penerapan teknologi digital dan booming perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sejauh ini pemerintah telah menurunkan biaya logistik dari 26% menjadi 23% terhadap PDB. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga jangka panjang. Bahkan, digitalisasi yang masif bisa membuat biaya logistik Indonesia turun menjadi 10% PDB, lebih rendah dibandingkan negara pesaing, seperti Malaysia sebesar 13%. 

Disrupsi digital terhadap sektor perdagangan tidak bisa lagi terelakkan. Untuk menghadapi ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang informal perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha formal. Dengan demikian, mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan, seperti kemudahan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ke perbankan. Diharapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai bantuan dan stimulus dari pemerintah. 

(Oleh - IDS)

Bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ikut terkena pukulan telak akibat pandemi Covid-19 selama lebih dari setahun ini. Prospek biro perjalanan haji dan umrah semakin meredup setelah Kementerian Agama memutuskan membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia untuk tahun tahun 2021 ini.

Wakil Ketua Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Alfa Edison menyatakan, pihaknya memahami keputusan pemerintah. Menurut kami sudah tepat karena memberikan kepastian terkait pemberangkatan haji atau tidak. Kalaupun ada kuota, saya kira pengaturan dan segala sesuatunya sudah sangat mepet.

Namun dari sisi bisnis, tidak adanya pemberangkatan jamaah haji untuk tahun yang kedua di masa pandemi ini sangat memukul pelaku usaha biro penyelenggara haji dan umrah.

Alfa menekankan bahwa biro menderita kerugian sangat besar karena tetap harus menanggung aktivitas operasional bulanan. Celakanya, dana yang sudah ditanamkan ke pihak maskapai penerbangan, pengurusan visa maupun perhotelan tak semuanya bisa di-refund. Sangat besar (kerugiannya).

Untuk menutupi biaya operasional, biro penyelenggara haji dan umrah sudah menggunakan dana cadangan perusahaan. Kami meminta pemerintah bisa mengucurkan insentif bagi biro penyelenggara haji dan umrah. Insentif ini penting untuk meringankan beban biro.

Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Firman M. Nur juga meminta adanya insentif dari pemerintah. Sungguh sangat berat, karena ini sudah tahun kedua. Secara garis besar, ada dua insentif yang diusulkan. Pertama, pemberian pinjaman lunak. Kedua, insentif dalam bentuk program.

PT Asuransi jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) sukses menemukan strategi dan inovasi yang optimal untuk nasabah di tengah pandemi Covid-19. Terbukti, perseroan berhasil mencatat pertumbuhan bisnis di tengah pandemi.

Pada 2020, Manulife Indonesia membukukan pendapatan premi Rp8,9 triliun (T), naik 6% dibanding 2019. Peningkatan didorong kenaikan pendapatan premi lanjutan (renewal) produk individu dan unit linked yang tumbuh 8%. Kemudian kenaikan premi baru 47%, yakni Rp5,6 T dibanding 2019 yakni Rp3,8 T.

Dipaparkan Ryan, pada akhir 2020 perseroan tercatat memiliki cadangan teknis Rp38,6 T. Modal Berbasis Risiko atau Risk Based Capital (RBC) pada akhir 2020 tercatat sebesar 943% atau jauh di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah yakni 120%. Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen indonesia (MAMI), Afifa mengatakan pada 2020 MAMI mencatatkan pertumbuhan sebesar 66.2% atau Rp49,4T.

Jakarta - Kementrian Badan Usaha Milik Negara dan para pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyusun empat opsi penyelamatan, setelah kinerja maskapai penerbangan pelat merah itu terpuruk akibat pandemi Covid-19. Dalam berkas paparan terdapat empat opsi yang merupakan hasil kajian dengan memakai tolok ukur atau benchmark penyelematan maskapai penerbangan yang dilanda krisis keuangan di berbagai negara. Salah satu strateginya adalah mengucuri Garuda dengan pinjaman ataupun suntikan modal. 

Opsi lain yang diusulkan dalam paparan tersebut adalah penggunaan hukum perlindungan kebangkrutan untuk upaya restrukturasi. Melalui skema legal bankcruptcy process, pemegang saham mengusulkan restrukturasi utang, biaya sewa pesawat, ataupun kontrak kerja yang saat ini membebani Garuda. Ada beberapa instrumen untuk skema ini, dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga pasal perlingdungan kebangkrutan.

Opsi berikutnya adalah pemerintah mendirikan maskapai penerbangan nasional yang baru sembari memperbaiki Garuda Indonesia. Maskapai anyar itu diproyeksikan bisa mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda dan menjadi national flag carrier, seperti yang sudah diterapkan pemerintah Belgia untuk Sabena Airlines dan Swiss untuk Swiss Air. Opsi terakhir adalah membiarkan Garuda bangkrut dan pasar penerbangan nasional diisi oleh maskapai swasta. Cara ini pernah dilakukan Brasil untuk maskapai Varig dan Hungaria untuk Malev Hungarian Airlines

(Oleh - IDS)

Merger PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) dan Gomart, salah satu layanan Gojek, berjalan mulus. Dengan penggabungan tersebut, MPPA berharap bisa mengerek pendapatan di bisnis ritel. Nantinya, produk yang tersedia di gerai MPPA bakal bisa diperoleh melalui layanan Gomart. MPPA berharap bisa menjelma jadi online groceries terbesar, sejalan dengan terus bertambahnya jumlah gerai hingga pelosok. Merger ini juga memperkaya strategi omnichannel ritel Grup Lippo. MPPA juga memiliki puluhan gerai di marketplace. "Kami berencana mendaftarkan lebih banyak gerai tahun ini, " beber Danny Kojongian, Corporate Secretary & Director.

MPPA juga makin getol ekspansi. "Kami menargetkan membuka lima hingga enam gerai Hypermart hingga akhir tahun ini, " ujar Herry Senjaya, Direktur Keuangan MPPA, beberapa waktu lalu. Per Maret, MPPA memiliki 208 gerai, 100 gerai di antaranya merupakan gerai Hypermart. MPPA juga mengelola gerai Foodmart, Hyfresh, Boston, FMX serta Smartclub. Untuk mendanai ekspansi tersebut, MPPA berencana menggelar rights issue. MPPA mengincar Rp 500 miliar-Rp 800 miliar dari hajatan tersebut. PT Multipolar Tbk (MLPL), pemegang saham MPPA, akan bertindak sebagai pembeli siaga. MLPL juga siap mendanai ekspansi MPPA. Sebelum ini, MLPL rajin melego saham anak usaha. MLPL antara lain melepas 385,53 juta saham MPPA ke Pradipa Darpa Bangsa, entitas milik Gojek. MLPL meraup Rp 603,92 miliar dari divestasi, yang bisa diinvestasikan ke MPPA.

Bisnis, Jakarta - Program Vaksinasi Gotong Royong diperkirakan sulit diikuti oleh pelaku usaha di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM karena keterbatasan dana yang dimiliki. Kemampuan perusahaan segmen UMKM untuk ikut program vaksinasi yang diselenggarakan oleh sektor swasta jauh di bawah nominal yang ditetapkan pemerintah. Adapun, dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK 01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, pemerintah menetapkan harga vaksin senilai Rp 321.660 per dosis, ditambah biaya penyuntikan Rp 117.910 sehingga total harga menjadi Rp 879.140 per dua kali suntikan.

Harga yang dipatok pemerintah akan membebani pengusaha, terutama di sektor padat karya. Hal itu berpotensi membuat banyak perusahaan enggan mengikuti program sehingga percepatan pelaksanaan vaksinasi terkendala. Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan melakukan peninjauan ulang harga vaksin. 

(Oleh - IDS)