JAKARTA,ID-Masalah Myanmar dan Asean Outlook in Indo-Pasific (AOIP) menjadi dua fokus pembahasan dalam Reatreat Session pada konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-43 Asean yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Jakarta, Selasa (05/09/2023). Dalam kesempatan itu, ia mengingat bahwa Lima Poin Konsensus (5PC) akan tetap menjadi pedoman utama Asean dalam menyelesaikan krisis Myanmar. "Terkait implementasi 5PC, saya ingin ingatkan bahwa 5PC adalah upaya kolektif Asean sebagai keluarga, yang telah disepakati para pemimpin Asean di Jakarta pada 24 April 2021. Dan 5PC akan tetap jadi pedoman utama Asean," ujar dia. Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, diskusi mengenai masalah dilakukan dengan sangat terbuka dan para pemimpin me-review implementasi dari 5PC sesuai mandat KTT 40 dan 41. "Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC. Semua memahami situasi yang sangat pelik, complicated, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Dan semua,  pemimpin tadi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia," kata dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kesetaraan akan menjadi nilai (value) utama yang harus dihormati bersama oleh Perhimpunan  Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. Bahkan, nilai kesetaraan  akan tetap dijunjung bersama dalam bingkai  persatuan dan kebersamaan, meski nilai tersebut saat ini terlihat telah menjadi barang langka di dunia. "Tapi di Asean berbeda, kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, sehingga kapal besar Asean dapat terus melaju," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato pada Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean di Jakarta, Selasa (05/09/2023). Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin Asean itu, Presiden cukup intensif memberikan penekanan terhadap isu kesetraan, meski tidak menjabarkan lebih rinci terkait kesetraan yang terjadi di dunia saat ini. Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar lima menit 21 detik itu, Jokowi menyebut kata 'setara' atau 'kesetaraan' hingga sebanyak lima kali. Bahkan, Presiden pun menyebutkan, bahwa banyak persoalan yang yang mencuat di dunia selama ini bermula dari adanya ketidaksetaraan. "Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan," ucap Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penyelesaian polusi udara memerlukan pendekatan holistk yang melibatkan semua sektor. Selain itu, pemerintah perlu didorong mencari solusi yang benar-benar  efektif dan berkelanjutan  untuk mengatasi polusi  yang sudah akut, terutama di jakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi akan memberikan sanski administratif hingga penutupan kepada  industri yang tidak memasang scrubber untuk mengatasi polusi udara. Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan, kendaraan bermotor bukan satu-satunya penyebab polusi. Faktanya, asap industri, terutama dari PLTU berbahan bakar batu bara ikut berkontribusi pada kualitas udara yang buruk. Konsumsi batu bara oleh PLTU, kata dia, menghasilkan polutan berbahaya. Itu artinya, dengan peningkatan kendaraan listrik, permintaan listrik akan meningkat. hal ini akan meningkatkan batu bara dan polusi.  Dia menilai, konsumsi untuk kendaraan berlistrik mungkin tampak menarik. Akan tetapi, ini mungkin hanya dinikmati  oleh segelintir orang. Karena itu, sebuah pendekatan yang lebih inklusif seperti memperbaiki transportasi publik akan menjadi jalan keluar. (Yetede)

SEMARANG,ID-Untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi membutuhkan waktu, dan hasilnya tidak bisa instan dirasakan. Butuh kerja keras dan usaha bersama untuk mengurangi polusi udara. hal ini ditegaskan Presiden Jokowi  usai meninjau sekolah menengah kejuruan negeri di Semarang, jawa tengah, Rabu (30/08/2023). "Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung. banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan (masalah-red) ini, tetapi memang bertahap ya (prosesnya-red)," kata Presiden. Presiden mengatakan, pemerintah telah melakukan upaya modifikasi cuaca serta menggiatkan penanaman pohon dilingkungan perkantoran guna menurunkan polusi udara. Dalam upaya mengurangi polusi udara, lanjut Jokowi, pemerintah juga mengkaji pemberlakuan aturan bekerja bagi aparatur ASN, meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor. "Ya ini dibutuhkan usaha bersama. Semuanya harus melakukan, (termasuk melakukan) perpindahan dari (sarana-red) transportasi pribadi ke (sarana) trasnportasi publik dan massa." kata Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Polusi udara yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir membuat target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) di ujung tanduk. Kondisi itu dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya penggunaan energi fosil, lambannya transisi energi baru dan terbarukan (EBT), serta meningkatnya kegiatan pertambangan dan industri. Polusi udara yang memburuk bukan cuma terjadi di Jabodetabek, melainkan sudah meluas ke berbagai kota dan daerah lainnya di Tanah Air. Jika ada langkah-langkah terobosan, target NZE bakal melesat. Untuk mencapai NZE pada 2050, pemerintah menargetkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 mencapai 31.89% atas upaya tersendiri dan 43,25% dengan dukungan internasional. Dalam jangka pendek, pemerintah harus secepatnya membenahi manajemen angkutan umum agar masyarakat bisa mengakses angkutan yang lebih aman , nyaman, mudah, dan murah, masyarakat pasti beralih  dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. (Yetede)

JAKARTA,ID-Para pengusaha nasional bakal berlari lebih kencang setelah Indonesia menyandang status endemi. Syaratnya, pemerintah menggelar 'karpet merah' bagi mereka. Sekedar menyegarkan ingatan, bertepatan dengan hari ulang tahun ke-62, Rabu (21/06/2023), Presiden Jokowi mengubah status Indonesia dari pandemi menjadi endemi. Keputusan ini tidak diambil serampangan. Pertimbangan yang diambil pemerintah diantaranya angka-angka konfirmasi kasus harian Covid-19 yang mendekati nihi. Kecuali itu, hasil survei menunjukkan 99% mensyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19. "Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah mencabut status public health emergency international concern pada 5 Mei 2023," kata Presiden. Tentu saja kalangan pengusaha menyambut perubahan status dari pandemi menjadi endemi, dengan suka cita. Maklum, masuknya Indonesia ke era pandemi membuka gerbang bagi para pengusaha di Indonesia untuk kembali memacu bisnis setelah terseok-seok selama hampir tiga tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Tak dapat dimungkiri, penetapan status peralihan dari pendemi ke endemi membawa dampak positif bagi operasional perusahaan. (Yetede)

AKARTA, ID – Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan infrastruktur digital di Indonesia berlangsung masif, termasuk proyek tol langit. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap dilanjutkan, bahkan bakal diakselerasi, meski terjadi dugaan tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Namun, infrastruktur TIK dan digital yang sudah terbangun belum merata dan kurang terintegrasi sehingga menimbulkan kesenjangan digital, terutama di perdesaan dan daerah 3 T (terdepan, terluar, tertinggal). Selain itu, tidak ada roadmap yang jelas tentang pembangunan infrastruktur TIK dan digital, sehingga kurang berkesinambungan (sustainable). Demikian rangkuman wawancara Investor Daily dengan pelaku industri jasa telekomunikasi dan pengamat teknologi terhadap pembangunan infrastruktur TIK dan digital di Indonesia, terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek BTS yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate dan Dirut Bakti Anang Achmad Latif. Menurut Kejaksaan Agung, mengacu audit BPKP, kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun. Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan, semua proyek sektor teknologi infomasi dan komunikasi (TIK), termasuk BTS tetap berlanjut meski terjadi kasus korupsi proyek BTS. Kemkominfo berkomitmen melanjutkan semua program yang menjadi tanggung jawabnya. (Yetede)

LABUAN BAJO, ID - Indonesia siap berdialog dengan Junta Militer Myanmar demi kemanusiaan di negeri yang masih terus dilanda konflik bersenjata sejak militer mengkudeta pemerintahan terpilih pada Februari 2021. Namun, pendekatan Indonesia terhadap Myanmar ini bukan berarti mengakui junta militer sebagai pemerintahan sah negara itu. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers penutup rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean i Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/05/2023). “Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk junta dan seluruh stakeholders di Myanmar, untuk kepentingan kemanusiaan,” kata Jokowi. Jokowi mengingatkan kembali bahwa Indonesia selama ini menempuh diplomasi senyap (non-megaphonediplomacy) kepada semua pemangku kepentingan di Myanmar. Menurut Jokowi, hal itu sejalan dengan Konsensus Lima Poin (5PC) yang memandatkan Asean melakukan pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar dalam men gurai permasalahan di negara itu. Diketahui, tiga poin dari konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialoq. (Yetede)

JAKARTA – Penggunaan Pelabuhan Ciwandan di Cilegon sebagai pintu penyeberangan kendaraan menuju Lampung saat puncak arus mudik Lebaran 2023 menyisakan kritik. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten, Syaiful Bahri, mengatakan butuh banyak penyesuaian untuk menyeberangkan truk barang melalui aset milik PT Pelindo (Persero) tersebut. “Desainnya untuk proses bongkar kargo kapal. Jadi, tak semudah itu dibuka untuk layanan feri,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Sempat disulap menjadi pelabuhan mudik darurat pada Lebaran 2022, Ciwandan dijadikan jalur penyeberangan alternatif sejak pertengahan April 2023. Sepekan menjelang puncak arus mudik, pemerintah mengalihkan pengguna sepeda motor dan truk barang dari Pelabuhan Merak ke lima dermaga di kompleks Ciwandan. Terdapat total 15 kapal yang disiapkan untuk membawa pemudik dari Pelabuhan Ciwandan ke dua titik di Lampung, yakni Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Saat arus balik, pergerakan sepeda motor dan truk dikembalikan ke Merak serta Pelabuhan Indah Kiat milik Grup Sinarmas. 

Meski sudah diumumkan sebagai akses penyeberangan menuju Pulau Sumatera, Syaiful menyebutkan masih ada saja pengemudi truk angkutan barang dan pengguna kendaraan roda dua yang menuju Pelabuhan Merak, sebelum diminta berbelok ke Ciwandan. “Beberapa sopir melewatkan informasi soal Ciwandan.” Di tengah pembatasan angkutan logistik, Kementerian Perhubungan masih mengizinkan operasional truk pengangkut bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, serta pengangkut barang khusus, seperti uang dan zat kimia berizin khusus. ((Yetede)

JAKARTA, ID-Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI sedang mengkalkulasi dampak buruk terhadap persepakbolaan Indonesia pasca-pembatalan  drawing Piala Dunia FIFA U-20 di Denpasar, Bali. Awalnya, drawing atau pembagian  group negara-negara Piala Dunia FIFA U-20 tersebut akan digelar pasal 31 Maret 2023. Hal ini ditegaskan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PPSSI, Arya Sinulingga saat jumpa per di kantor PSSI, Jakarta, Minggu (26/03/2023). "Perhitungan resiko perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia bisa terselamatkan. Hingga saat ini, PSSI belum mendapatkan  alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara drwing tersebut," kata Arya. Arya memperkirakan pembatalan drawing salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster untuk menggelar drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada pemerintah pusat pada 14 Maret 2023. Surat bernomor T.00.425/11470/SEKRET itu berisi penolakan untuk Tim Israel Bertanding di Bali untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. (Yetede)