Bencana
( 266 )Mendesak, Regulasi Keamanan di Tengah Maraknya Ancaman Siber
lnflasi Terjaga, Presiden Ajak Waspadai Tantangan Iklim
Presiden Jokowi menyebut inflasi tahunan Indonesia pada Mei 2024 di 2,84 % merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Pencapaian ini dinilai patut diapresiasi karena inflasi pada satu dekade lalu masih di angka 9,6 %. Pertumbuhan ekonomi pun baik, berada di angka 5,11 %. ”Ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi, kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah. Tantangan ke depan tidak mudah. Saya kira, Bapak, Ibu, emuanya sudah mendengar warning Sekjen PBB bahwa dunia menuju pada neraka iklim. Ngeri,” ujar Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6). Dalam TPID Award tersebut, provinsi yang meraih kinerja terbaik tahun 2024 adalah Kepri, Jateng, Kalsel, Sultra, dan NTB.
DKI Jakarta tergolong provinsi dengan inflasi rendah. Adapun kabupaten/kota berkinerja terbaik adalah Pekanbaru, Madiun, Banjarmasin, Bone, dan Mataram. Presiden menyebut tantangan iklim ini sebagai neraka ik lim karena suhu akan mencapai rekor tertinggi pada lima tahun ke depan. ”Hati-hati, satu tahun terakhir ini kita rasakan betul adanya gelombang panas, periode terpanas. Di India bahkan sampai 50 derajat, di Myanmar 45,8 derajat, panas sekali,” tambahnya. Menurut Presiden, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahkan memprediksi situasi dunia akan mengalami kelaparan berat pada 2050 jika kondisi seperti saat ini dibiarkan.
Bencana kelaparan ini harus mulai diantisipasi karena 50 juta petani akan kekurangan air yang berdampak pada kekurangan pangan. ”Jangan main-main urusan kekeringan, urusan gelombang panas. Larinya bisa ke inflasi. Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, artinya harga pasti akan naik. Hukum pasarnya seperti itu,” kata Presiden. Dalam tiga bulan terakhir, Kementan serta Kementerian PUPR diperintahkan bekerja sama dengan TNI untuk secepatnya memasang 20.000 pompa di sentra produksi beras. Pompanisasi diperlukan sebagai antisipasi kekeringan pada musim kemarau yang diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Oktober. (Yoga)
Audit Berjenjang Keamanan di Kawasan IMIP
Jaminan keamanan dan keselamatan pekerja di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, kembali disorot setelah terjadi semburan uap panas, Kamis (13/6) pukul 22.00. Lokasi kecelakaan di salah satu area tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS, yang meledak akhir Desember 2023. Dua pekerja terluka sehingga harus dirawat intensif. Ironisnya, kecelakaan kerja ini terjadi saat karyawan berusaha membersihkan lantai tungku yang meledak akhir tahun lalu. Ketua Serikat Buruh Industri, Pertambangan, dan Energi (SBIPE) IMIP Henry, Jumat (14/6), menyampaikan, dua pekerja yang terluka adalah Jekmaryono dan Yudarlan. Keduanya kini dirawat di RSUD Bungku. Saat hendak mencairkan gumpalan baja yang membeku, pekerja diperintah supervisornya untuk menyiram lelehan panas dengan air. Saat proses menyiram, ledakan terjadi.
Kejadian ini menambah panjang kecelakaan kerja di kawasan PT IMIP. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbaikan berarti yang dilakukan perusahaan. Situasi tersebut membuat perlindungan terhadap buruh berkurang sehingga kecelakaan terulang, bahkan di bagian dan tempat sama. ”Karena itu, sangat penting dilakukan audit menyeluruh melalui tim independen yang melibatkan serikat buruh sebagaimana yang kami sampaikan saat tragedi ITSS pada Desember 2023,” ucap Henry. Pemerhati kesehatan dan keselamatan kerja (K3) Andi Erwin memberikan pendapat yang sama. Agar tidak terjadi kecelakaan lagi, menurut dia, perlu dilakukan audit berjenjang, mulai dari penerapan regulasi keselamatan, sistem manajemen K3 yang dibangun oleh pengelola kawasan, hingga penerapan SOP di lapangan.
Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan menjelaskan, kecelakaan kerja terjadi di sekitar tungku yang meledak Desember 2023. Karyawan sedang membersihkan tungku yang menurut rencana digunakan kembali dan sudah berjalan tiga hari. Pada Kamis malam, sejumlah pekerja ditugasi membersihkan lantai pabrik dari lelehan kerak baja yang mengeras dengan alat serupa las. Saat pembersihan, ada inisiatif menyiram kerak baja dengan air. Saat disiram, terjadi semburan uap panas yang mengenai dua pekerja. Dedy membantah insiden itu berupa ledakan. ”Ini adalah semburan uap panas dari pembersihan kerak baja,” katanya. Tim saat ini berusaha mengumpulkan informasi dan menyelidiki kejadian tersebut. Idealnya, pembersihan tidak dilakukan dengan menyiramkan air yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. (Yoga)
FENOMENA ALAM : Bahaya La Nina
El Nino segera berganti dengan La Nina. Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu negara yang terkena dampak La Nina. Setelah mengalami El Nino, musim akan berganti menjadi La Nina. Jika El Nino menyebabkan kemaru panjang, maka La Nina akan menyebabkan hujan. Indonesia yang terletak di khatulistiwa, diprediksi akan menjadi negara yang cukup terkena dampak La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengonfi rmasi bahwa fenomena El Nino akan mulai netral dan berganti dengan La Nina. La Nina diprediksi terjadi mulai Juni—Juli 2024. Meskipun begitu, fenomena La Nina diperkirakan lemah. Dilansir laman resmi BMKG, saat La Nina, sebagian besar wiayah Indonesia mengalami peningkatan curah hujan sebanyak 20%—40% pada periode Juni—Juli—Agustus (JJA) dan September—Oktober—November (SON). Periode Desember—Januari—Februari (DJF) dan Maret—April—Mei (MAM) sebagian wilayah barat Indonesia mengalami peningkatan curah hujan karena pengaruh angin monsun.
Keharusan Kesadaran Kebencanaan
BANJIR LAHAR DINGIN MARAPI : Relokasi Perlu Diakselerasi
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan pembangunan relokasi rumah warga atau korban bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Agam Selasa (21/5), Kepala negara mengungkapkan bahwa ada sebanyak 625 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin, dan 159 unit rumah di antaranya mengalami rusak berat. “Untuk rumah korban yang rusak berat dan juga rumah yang ada di pinggiran sungai aliran lahar dingin itu, yakni 159 unit rumah, harus direlokasi segera.
Kementerian PUPR agar segera bekerja untuk pembangunan relokasi itu,” katanya di Kabupaten Agam, Selasa (21/5). Namun, Presiden menegaskan bahwa sebelum Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah relokasi warga atau korban bencana alam itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan tanah yang akan dibangun sebagai tempat relokasi.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Suharyanto telah meminta kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Agam agar bersedia untuk direlokasi. Dia mengungkapkan bahwa bagi warga yang nantinya akan direlokasi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangunkan rumah pada tempat yang aman, sekaligus menyediakan lahannya.
Mitigasi ”Galodo”, Marapi Perlu Tambahan Sabo Dam
Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera membangun sabo dam di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi, Sumbar. Bangunan tersebut diperlukanuntuk mengendalikan pasir dan material vulkanik dalam upaya mitigasi bencana lahar hujan dan banjir bandang. Presiden Jokowi menyampaikan perintah itu di sela-sela kunjungannya ke lokasi bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Agam, Sumbar, Selasa (21/5). ”Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting. Ada enam (unit) segera harus dimulai (pembangunannya). Tadi saya sudah perintahkanPak Dirjen, nanti akan saya perintah ke Menteri PUPR,” kata Presiden Jokowi.
Sabo dam adalah bangunan pengendali pasir dan material vulkanik yang terbawa banjir lahar hujan dari gunung yang erupsi. Sabo berasal dari Bahasa Jepang, yakni sa yang bermakna pasir dan bo yang berarti pengendalian. Bangunan sabo dam memiliki banyak lubang yang berfungsi menahan pasir dan tetap mengalirkan air. Berdasarkan hitungan Kementerian PUPR, ada 56 sabo dam yang dibutuhkan di aliran sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Namun, saat ini baru ada 2 sabo dam. ”Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak,” katanya.
Dalam kunjungan ke Agam, Presiden Jokowi meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang atau galodo paling parah, yakni di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung. Sejumlah alat berat masih membersihkan material banjir bandang dan rumah rusak. Dari lokasi galodo, Presiden Jokowi beranjak ke lokasi pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, “Tadi saya sampaikan, yang (ada keluarganya yang) meninggal segera akan diberikan santunan, yang rumahnya rusak, akan segera diberikan bantuan dan juga dimulai pembangunan, tetapi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan bupati,” ujarnya. (Yoga)
Tambal-Sulam Peringatan Dini Bencana
Bencana Hidrometeorologi Akibat La Nina Bercampur El Nino
Pemerintah Tawarkan Relokasi
Pemerintah menawarkan relokasi kepada masyarakat yang tinggal di zona merah bencana lahar hujan Gunung Marapi, Sumbar. Relokasi dinilai penting karena banjir lahar hujan atau bencana turunannya, seperti banjir bandang atau galodo, berpotensi kembali terjadi di lokasi dan jalur yang sama. Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan program relokasi untuk warga yang rumahnya rusak berat akibat banjir bandang dan berlokasi di zona merah. ”Setiap keluarga akan dapat satu rumah,” katanya, di Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Rabu (15/5). Warga yang rumahnya tidak harus dipindahkan akan mendapatkan bantuan Rp 60 juta untuk rumah rusak berat, Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan Rp 15 juta untuk rusak ringan.
Menurut Suharyanto, warga yang tinggal di aliran lahar yang takut dan hendak pindah juga bisa mengikuti program relokasi. ”Jika punya tanah sendiri, bisa dibangunkan rumah oleh pemerintah di tanah sendiri. Yang tidak punya tanah akan disiapkan,” ujarnya. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, untuk masyarakat yang rumahnya rusak berat dan sudah punya lahan yang aman di tempat lain, pemerintah sanggup untuk segera membangunkan rumah itu. Saat ini ada bahan baku untuk membangun 200 rumah bantuan. Jika warga tidak punya lahan, pemprov dan pemkab / kota akan melakukan pengadaan lahan. Pemerintah Provinsi Sumbar berkoordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar untuk mencari tanah di tempat yang aman. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Alarm Inflasi Mengancam Sektor Retail
11 Oct 2022









