Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelelangan dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur Tahun Anggaran 2021. Pelelangan dini telah dimulai sejak Oktober 2020 dengan total jumlah paket yang telah dilelang sebanyak 4.060 paket senilai Rp46,64 triliun sebagaimana terekam dalam sistem e-monitoring pada status 28 November 2020.

Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 yang telah disetujui Komisi V DPR RI, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun.

Dari total pagu anggaran tersebut, pelaksanaan tender yang terekam dalam sistem e-monitoring status 27 November 2020 untuk infrastruktur bidang sumber daya air sebanyak 1.910 paket senilai Rp18,31 triliun, infrastruktur konektivitas 1.235 paket senilai Rp18,8 triliun, infrastruktur permukiman 630 paket senilai Rp7,38 triliun, dan perumahan 257 paket senilai Rp1,88 triliun.

Pemerintah daerah memacu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan, sebelum tahun 2020 berakhir, guna menggairahkan sektor riil. Sampai 31 Oktober 2020, pemerintah daerah belum optimal membelanjakan anggaran Rp 402 triliun, yang nilainya signifikan untuk menggerakkan ekonomi lokal.

Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran APBD Banyuasin, Sumsel, baru mencapai 80 persen. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Jateng Dyah Lukisari di Kota Semarang, Jumat, mengatakan, penyerapan anggaran Provinsi Jateng telah mencapai 79 persen dari Rp 27,32 triliun APBD-P Jateng 2020. Adapun Pemerintah Provinsi Papua baru mampu menyerap 60,93 persen dari Rp 14,7 triliun APBD 2020 Papua. Realisasi anggaran baru Rp 8,9 triliun sehingga masih ada Rp 5,7 triliun yang belum digunakan dengan waktu tersisa satu bulan pada tahun ini.

Penyerapan APBD yang belum sesuai harapan menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD seharusnya bisa dijalankan dan menjadi tambahan pengungkit perekonomian. Namun, ternyata realisasinya di daerah masih sangat rendah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 5 November 2020, realisasi anggaran kesehatan baru Rp 14,93 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp 30,4 triliun. Adapun anggaran jaring pengaman sosial terealisasi Rp 12,91 triliun (56,62 persen) dan dukungan ekonomi hanya Rp 2,75 triliun (14,3 persen).

Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran yang rendah tecermin dalam postur APBD yang sampai 31 Oktober 2020 baru terealisasi Rp 678,41 triliun dari total belanja APBD Rp 1.080,71 triliun.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.

Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.

Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut untuk mengkritisi R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2021 yang nilai totalnya Rp13,7 triliun yang sudah diajukan Pemprov Sumut ke DPRD Sumut, agar pengalokasiannya berpihak kepada rakyat dan pembangunan daerah ini.

Dijelaskan Zeira yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) ini, dari Rp13,7 triliun nilai total APBD 2021, hanya Rp1 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal atau hanya 8 persen dari nilai total APBD, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi, agar terjadi keseimbangan pembangunan.

“Sementara untuk belanja penyertaan modal untuk perusahaan yang tergabung dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tergolong besar mencapai Rp 207 miliar yang diplot dari SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2020. Padahal SiLPA tersebut belum ada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa alokasi APBD jangan seluruhnya diarahkan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos dalam rangka membantu kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tito meminta pemerintah daerah turut memberi perhatian terhadap program 3T yakni testing atau pengujian Covid-19 kepada masyarakat melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Tito merekomendasikan pemda aktif dalam melakukan pencegahan Covid-19 dengan melakukan tes massal untuk warga, apabila penanganan atau penelusuran terhadap warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19 bisa dilakukan secara lebih cepat, hal itu akan semakin baik untuk menjaga kesehatan warga masyarakat lainnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Andisasmito mengingatkan pemda agar meningkatkan pemeriksaan warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19. Data secara nasional mengalami peningkatan kasus positif sebesar 8,2%. Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi lima provinsi yang pada pekan lalu berhasil keluar dari lima besar provinsi dengan kenaikan kasus Covid-19 tertinggi, di antaranya Sumatra Barat, Kepulauan Riau, DIY, Papua Barat dan Papua.

Sayangnya, provinsi yang sebelumnya keluar dari lima besar, kembali masuk ke jajaran tersebut. Yakni Jawa Tengah naik 919 kasus, Jawa Barat naik 833 kasus, DKI Jakarta naik 410 kasus, Kalimantan Timur naik 207 kasus, dan Kalimantan Barat naik 199 kasus. Pihaknya mendorong seluruh provinsi untuk meningkatkan angka kesembuhan. 

Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 366,86 triliun. Capaian itu 52,8 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

Penyaluran program PEN terbesar berasal dari Klaster Perlindungan Sosial yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 203,9 triliun. Pagu tersebut telah terealisasi Rp 176,38 triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran.

Penyaluran PKH telah sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM, diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu. Juliari menjelaskan, untuk PKH dari anggaran Rp 36,71 triliun, sudah terserap 100 persen. Untuk BPNT, dari anggaran Rp 43,12 triliun, sudah terserap Rp 37,31 triliun, dan sisanya ini akan dicairkan di bulan November dan Desember.

Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari ari 2021 mendatang. Baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarkan Januari – Juni 2021.

Tak cuma upah minimum provinsi (UMP) saja yang oleh pemerintah pusat ditetapkan tidak naik tahun depan, gaji pegawai negeri juga tidak akan naik di 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menegaskan, tahun depan, tidak ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS atau pensiunan. Tapi, pemerintah memastikan, akan tetap memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketiga belas yang berlaku juga untuk pensiunan.

“Besaran (belanja pegawai) sama dengan tahun 2019, tapi lebih besar manfaatnya dari implementasi di 2020. Dengan begitu, kenaikan konsumsi belanja pegawai tetap naik di 2021 dibanding 2020,” kata Askolani kepada KONTAN, Selasa (3/11).

Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dipatok Rp 1.032 triliun. Angka ini tumbuh 23,4% dari pagu tahun ini senilai Rp 836,4 triliun. Belanja ini untuk empat hal, dua diantaranya untuk menopang konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong daya beli masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 melalui pos perlindungan sosial yang dianggarkan sebesar Rp 110,2 triliun. Jumlah ini lebih rendah sekitar 45,9% daripada anggaran dalam program PEN 2020 senilai Rp 203,9 triliun.

Selain itu, untuk mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga berkomitmen melanjutkan bansos produktif sebesar Rp 2,4 juta dengan target peneriman manfaat sebanyak 15 juta usaha mikro. Lalu, program subsidi gaji, dengan target dapat tersalurkan ke 12,4 juta pekerja. Harapannya, program tersebut bisa membuat ekonomi tumbuh 5% di 2021.

Pemerintah akan menganggarkan Rp 51,2 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam APBN 2021. Program Alokasi JKN tersebut sekitar 30,1 persen dari anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun di tahun 2021.

“Kalau kita lihat, nanti akan ada bantuan iuran JKN bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III Rp 2,4 triliun, jadi keberlanjutan subsidi. Lalu bantuan iuran untuk PBI 96,8 juta itu Rp 48,8 triliun dalam APBN 2021,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo dalam Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10).

Adapun, target prioritas di bidang kesehatan untuk 2021 dalam penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional antisipasi lain antisipasi pengadaan vaksin Covid-19 untuk 160 juta orang atau Rp 18 triliun, antisipasi pelaksanaan imunisasi 160 juta orang Rp 3,7 triliun, layanan pengendalian penyakit TB 145 Rp 2,8 triliun, sarana prasarana, litbang dan PCR yang terbagi atas Kemenkes Rp 1,1 triliun dan BPOM Rp 0,1 triliun. Penyediaan obat TB, HIV / AIDS dan vaksin 24 paket Rp 2,77 triliun.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumut untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran. Pasalnya hingga saat ini ada beberapa kabupaten / kota masih minim dalam penyerapan anggaran.

“Dari data yang saya terima masih ada beberapa daerah yang serapannya rendah, di antaranya Padang Lawas sampai saat ini hanya melakukan penyerapan anggaran sebersar 20 persen. Ini paling terkecil dari kabupaten / kota lainnya,” katanya.

Menurutnya, sampai saat ini di Sumut hanya 340 ribu UMKM yang memanfaatkan bantuan ini, padahal untuk Sumut sudah disediakan 2,4 juta UMKM.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat dalam paparannya menjelaskan di Sumut daya beli masyarakat sudah kembali meningkat. Secara kumulatif, inflasi Sumut mencapai 0,40 persen di bawah rata-rata historisnya.

Untuk Sumut, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2020 tercatat -2,37 persen (yoy), terkontraksi untuk pertama kalinya sejak krisis 1998. Meski demikian, dibandingkan dengan nasional dan daerah lain, pertumbuhan Sumut masih lebih baik dari beberapa daerah lain di Sumatera.

Mengenai realisasi belanja APBD hingga Agustus di Sumut, dijelaskan Wiwiek masih belum optimal. Realisasi belanja Pemda di Sumut per Agustus 2020 masih terbilang cukup rendah. Tercatat hanya pemerintah provinsi yang sudah melakukan anggaran di atas 60 persen dan hanya 4 kabupaten / kota yang telah realisasi di atas 50 persen. Kendala utama penyerapan APBD di antaranya adalah proses realokasi anggaran yang masih berlangsung pada pertengahan tahun sehingga proses belanja menjadi terhambat.

Untuk ekspor Sumut membaik pada periode Juli-Agustus 2020, ekspor tercatat USD 1,4 miliar lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas utama (CPO dan Karet) di pasar internasional. Sementara itu, pertumbuhan volume ekspor menurun mengindikasikan permintaan dunia yang belum membaik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) masih menyiapkan alokasi anggaran bantuan keuangan untuk daerah senilai Rp 500 miliar pada tahun 2021. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2020 ini. Dari sebelumnya Rp300 miliar pada 2019.

“Kawasan wisata perlu perhatian, bupati dan walikota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program,” kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Selasa (20/10). Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel tahun 2018-2023 di Hotel Claro, JI AP Pettarani, Makassar.

Pengembangan destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan kebiasaan baru pasca pandemi serta pengembangan sentra industri dengan tetap menjadikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.

Pada awal kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kata NA, pihaknya telah mencanangkan berbagai program. Beberapa program strategis nasional juga dilanjutkan. “Perlu mendapat perhatian ke depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar dan diharapkan dapat memacu pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata,” jelasnya.

Pada musrenbag ini digelar dialog bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan. Beberapa narasumber hadir memberi arahan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi Bakri, menjelaskan, penyusunan perubahan RPJMD 2018-2023 diawali Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD serta Renstra OPD.