Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera memulai proyek Palapa Ring Integrasi pada 2022. Pada fase 1 mencapai sepanjang 5.226 kilometer, sedangkan fase 2 di 2023 sejauh 6.857 kilometer. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif menjelaskan, Palapa Ring Integrasi akan menghubungkan ketiga jaringan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur agar semakin andal dan berkualitas. Integrasi tersebut juga akan memperkuat ketahanan ketika terjadi kendala pada salah satu jaringan. “Kami sudah melakukan studi awal terkait Palapa Ring Integrasi ini. Panjang kilometernya mendekati Panjang Palapa Ring jilid pertama yaitu sekitar 12.000 kilometer. Investasinya juga hampir mendekati, kira-kira Rp 8 triliun,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif dalam webinar "Apa Kabar Tol Langit?", Selasa (14/9/2021).

El Salvador telah mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, setelah aset kripto yang satu ini digunakan sebagai alat pembayaran justru kekacauan malah terjadi di negara itu.

Awalnya, dengan mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah diharapkan akan membantu orang Salvador menghindari biaya mahal untuk pengiriman uang dari luar negeri. El Salvador tidak memiliki mata uang sendiri, melainkan mengandalkan dolar AS.

Namun nyatanya, menambahkan mata uang lain yang rentan terhadap perubahan nilai yang liar akan semakin memperumit anggaran pemerintah dan perencanaan pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah ke Kabupaten Probolinggo. Namun saat ini tingkat kemiskinan di wilayah ini masih tinggi. Menkeu melalui akun media sosialnya mengungkapkan dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan sejak 2012. Saat itu TKDD baru Rp 959,7 miliar, dan menjadi Rp 1,9 triliun pada 2019. Pada 2020, TKDD sebesar Rp 1,85 triliun dan pada tahun 2021 juga tetap sebesar Rp 1,85 triliun.

Dana tersebut akan dipakai untuk pengadaan perangkat teknologi dan informasi. Hal ini dilakukan dengan mendorong produksi dalam negeri didukung Google Indonesia Modernisasi perangkat keras di sekolah-sekolah mulai tahun 2021. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Wikan Sakarinto mengatakan, pada 2021 Kemendikbudristek menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,7 triliun untuk pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, terbanyak untuk laptop Chromebook yang merupakan produksi dalam negeri. "Kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak, seperti Google dan perusahaan elektronik dalam negeri, dan nantinya melibatkan siswa SMK untuk perakitan dan pascapenjualan." 

Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, Google berkomitmen membantu transformasi pendidikan digital di Indonesia. Tak hanya mendukung teknologi yang terjangkau demi menyukseskan belajar jarak jauh atau daring, tetapi juga turut meningkatkan kompetensi guru, pelajar, dan orangtua untuk memanfaatkan teknologi pendidikan yang disediakan Google. "Pandemi Covid19 menunjukkan pentingnya alat tepat untuk bekerja sama dan PJJ . " Sejumlah jenis laptop memakai Chrome OS akan dibuat di Indonesia. Google Indonesia bekerja sama dengan enam produsen lokal untuk merakit Chromebook di Indonesia, yakni Axioo, Advan, Evercross, SPC, Zyrex, dan TSMID.

Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 terlihat mulai menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk 8 juta kelompok penerima hingga kini serapannya masih rendah. Dari alokasi dana tersebut, realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Kami meminta seluruh daerah segera meningkatkan akselerasi dalam penyerapan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, sepekan terakhir mulai terlihat adanya kenaikan penyerapan dana penanganan Covid-19 dalam anggaran pemerintah daerah.

Hal ini terjadi setelah dilakukan asistensi dan pemantauan kepada seluruh provinsi. Asistensi dilakukan mengingat pada masa pandemi pola belanja anggaran pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal. Dengan kata lain, serapan anggaran baru menanjak pada akhir tahun.

Total penyesuaian APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 secara agregat provinsi/kabupaten/kota pada 9 Juli 2021 Rp 37,07 triliun. Pada 17 Juli 2021, nilai anggaran ini naik menjadi Rp 37,29 triliun.

Kementerian Keuangan melakukan pengalihan fokus (refocusing) dan realokasi anggaran untuk menambal kebutuhan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PCPEN). Yang diminta melakukan refocusing adalah seluruh kementerian dan lembaga negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga negara menghemat belanja barang dan belanja modal, khusus yang bersifat non-operasional. Refocusing juga menyasar sisa anggaran belanja yang belum terserap hingga 30 Juni 2021. Namun skema ini tidak berasal dari alokasi belanja pegawai, belanja operasional, anggaran tahun jamak (multiyears contract), maupun dana penanganan pandemi yang dialokasikan oleh berbagai lembaga.

Akhir pekan lalu, Sri Mulyani mengatakan negara membutuhkan tambahan Rp 55,21 triliun untuk program PCPEN tahun ini. Kebutuhan anggaran mungkin meningkat jika pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Anggaran PCPEN pun naik dari Rp 699,43 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Sri menyebutkan potensi anggaran hasil refocusing mencapai Rp 26,2 triliun. Pemerintah memangkas pagu belanja perjalanan dinas, renovasi gedung, maupun dari tunjangan kinerja aparat sipil negara (ASN). Kementerian Keuangan juga menyisir daerah yang belum melakukan penyesuaian dan refocusing anggaran.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, mengatakan, bila potensi refocusing belanja digabung dengan penarikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 5 triliun, akan ada Rp 31 triliun dana tambahan. DPR, menurut Said, meminta pemerintah menyiapkan skenario anggaran terburuk bila tingkat kasus harian Covid-19 tak juga reda.

Pemerintah akan menyuntikkan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk lewat skema penyertaan modal negara (PMN) pada semester kedua tahun ini. Injeksi modal tersebut bakal digunakan untuk penyelesaian pembangunan tujuh ruas jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan investasi pemerintah PT Waskita Karya diharapkan dapat menyokong kondisi keuangan Waskita. Namun demikian, harus disertai dengan perbaikan bisnis perusahaan, seperti divestasi ruas tol potensial untuk mengurangi beban utang. "Kami meminta Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar keduanya (Waskita Karya dan Hutama Karya) melakukan reformasi agar neracanya bisa sehat dan menjalankan fungsi pembangunan namun tetap bisa akuntabel dari sisi keuangannya," kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/9) lalu.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Rio Silaban mengatakan, suntikan dana tersebut menggunakan mekanisme PMN. Sebab, dana yang diberikan kepada PT Waskita Karya untuk menjalankan penugasan dari proyek pemerintah. Nantinya perusahaan harus melaporkan pemanfaatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dari sisi kas pemerintah, rencana pemberian PMN kepada PT Waskita Karya tidak akan menambah beban belanja negara di tahun ini. Sebab, otoritas fiskal mengalokasikannya dari cadangan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Suntikan modal ke PT Waskita Karya berlanjut 2022. Kementerian BUMN mengajukan PMN sebesar Rp 3 triliun di 2022 untuk pelat merah tersebut. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, utang Waskita Karya naik Rp 64,94 triliun pada 2020 akibat karena mengambil alih proyek-proyek jalan Tol Trans Jawa yang tidak diselesaikan swasta.

Pemerintah berencana menyuntikkan dana segar kepada 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun depan. Suntikan modal tersebut diberikan melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022. Dalam rapat kerja antara pemerintah dengan Komisi VI DPR, Kamis (8/7), Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan anggaran PMN sebesar Rp 72,44 triliun untuk menyuntik 12 perusahaan pelat merah. Anggaran PMN yang diusulkan tersebut nilainya hampir dua kali lipat dari alokasi tahun ini. Dalam APBN 2021, alokasi PMN untuk BUMN hanya senilai Rp 37,4 triliun untuk menyuntik delapan BUMN.

Beberapa BUMN yang diusulkan menerima dana PMN jumbo tahun depan, antara lain PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk melanjutkan penugasan membangun megaproyek Jalan Tol Trans Sumatra. "Penugasan 80%, restukturisasi 6,9%. Jadi kalau kita kumulatifkan 87% adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan, seperti Hutama Karya sendiri ini akan ada PMN sangat besar untuk penugasan," kata Erick. Selain penugasan, pemerintah menyuntik modal kepada bank BUMN untuk penguatan modal inti (tier I) dan memperkuat rasio kecukupan modal (CAR). Dua bank BUMN penerima suntikan modal adalah Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp 7 triliun dan Bank BTN Rp 2 triliun.

Pemerintah berupaya mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Maklum, realisasi belanja PEN semester I-2021 baru sekitar Rp 252,3 triliun. Angka tersebut baru mencapai 36,1% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 699,43 triliun. Meskipun penyerapannya relatif mini, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang tahun lalu. Pada semester I-2020, realisasi anggaran PEN sebesar Rp 124,6 triliun, atau hanya 17,92% dari pagu Rp 695,2 triliun.

Menurut Iskandar realisasi program PEN dalam enam bulan pertama di tahun tersebar dalam enam program. Pertama, terbesar pada realisasi pos kesehatan sebesar Rp 47,17 triliun, atau 24,6% dari pagu Rp 193,93 triliun. Seiring dengan terjadinya lonjakan kasus virus korona, pemerintah saat ini berupaya mempercepat pencairan anggaran PEN untuk bidang kesehatan agar bisa mempercepat penanggulangan baik tracing, testing dan terutama treatment di bagi pasien baik di rumah sakit maupun di tempat isolasi mandiri.

Selain itu pemerintah menguatkan program perlindungan sosial untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pada masa PPKM Darurat, pemerintah mempercepat pencairan bansos, termasuk program keluarga harapan (PKH) kartu sembako, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan kuota internet, dan Kartu Prakerja dengan menambah kuota peserta.

Pemerintah juga menguatkan program untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan korporasi, antara lain dengan memberikan bansos bagi usaha mikro, penjaminan kredit usaha, subsidi bunga, dan lain-lain. Selain itu juga ada realisasi untuk program prioritas dan insentif perpajakan bagi dunia usaha. "Untuk UMKM ini penting termasuk dalam penyaluran bantuan tunai produktif untuk bantu pelaku usaha mikro," ucap Iskandar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan terus memonitor berbagai perkembangan penyaluran anggaran PEN di lima program tersebut hingga akhir tahun ini. Sejalan dengan itu, Menkeu juga telah mendesain ulang anggaran PEN 2021, beberapa pos ada yang dikurangi, ada pula yang ditambah anggarannya. "Kami terus melakukan redesign anggaran PEN yang mencapai Rp 699 triliun. Komposisi anggaran PEN akan selalu bergerak," kata Sri Mulyani, dalam acara yang sama.

Jakarta - Kementrian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun pada 2021. Dana itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan, penempatan dana, dan insentif perpajakan. Dana itu antara lain berasal dari refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 225,4 triliun. Dana ini akan mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan penanganan masalah kesehatan. 

PPKM darurat di Jawa-Bali dan pengetatan PPKM mikro di luar Jawa-Bali menimbulkan dampak ekonomi terhadap 40 persen masyarakat miskin. Pemerintah merealokasi anggaran PEN 2021 untuk memaksimalkan penanganan masalah kesehatan dan perlindungan sosial. Sejak awal pemerintah telah memberikan instruksi agar anggaran daerah siap direalokasi untuk penanganan Covid-19. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen dana transfer umum yang diterima untuk mendukung perlindungan sosial bagi masyarakat di tiap wilayah. Sebanyak 15 persen dari belanja wajib juga diarahkan untuk mendukung agenda pemulihan ekonomi. 

(Oleh - IDS)