Belanja pemerintah dalam APBN sejak 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata 8,59 % per tahun. Dalam kurun tersebut, realisasi belanja rata-rata di atas 90 % target. Namun, ada masalah berupa kerap terlambatnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.786,37 triliun. Peningkatan belanja dipicu penanganan pandemi Covid-19 sejak awal 2020. ”Peningkatan realisasi belanja didorong juga oleh program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk melindungi ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam rakornas pelaksanaan anggaran tahun 2022, Selasa (12/4). Kendati ada peningkatan realisasi belanja, imbuh Hadiyanto, tantangan kinerja anggaran belanja negara yang datang dari keterlambatan realisasi belanja barang dan belanja modal. Realisasi belanja modal 2021 mencapai 97,9 %. Dalam realisasi hingga Oktober 2021, capaiannya 48,1 %. Dengan demikian, sisa belanja 49,8 % baru dieksekusi pada November dan Desember di 2021.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto menambahkan, realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata menjadi salah satu penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun. Sementara dari aspek belanja modal, penumpukan kerap terjadi karena tidak kunjung terealisasinya anggaran belanja untuk peralatan dan mesin. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan, lambatnya realisasi anggaran belanja negara melemahkan sumbangsih APBN terhadap perekonomian nasional. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melaporkan, per 25 Maret 2022, realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp 22,6 triliun atau 5% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp 455,62 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, realisasi penggunaan pada kesehatan baru sebesar Rp 800 miliar dari pagu angaran yang sebesar Rp 122,54 triliun. Realisasi ini digunakan untuk fasilitas kepabeanan vaksinasi dari alat kesehatan. 

Pemerintah dihadapkan pada dua jalur pemulihan yang dilematik. Pada satu sisi, penghematan anggaran perlu dilakukan untuk memuluskan misi konsolidasi fiskal, sedangkan di lain sisi insentif patut ditebar untuk menggairahkan ekonomi. Sejauh ini, Indonesia terbilang berhasil beranjak dari resesi yang diakibatkan krisis pandemi Covid-19 sejak 2 tahun lalu. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan terbarunya menyatakan, Indonesia terbukti mampu bangkit lebih cepat dibandingkan dengan negara lain yang hingga kini masih berkutat pada kubangan krisis pandemi. Namun, otoritas fiskal dihadapkan pada tembok tebal bertuliskan defisit 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang wajib ditempuh pada tahun depan sebagaimana amanat UU No. 2/2020. Misi konsolidasi fiskal itu pun bakal mengorbankan banyak hal. Salah satunya kebutuhan untuk menghemat belanja, termasuk subsidi energi yang kini sangat dinanti.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dinamika ini termasuk kedua opsi tersebut dengan menghitung estimasi jangka waktu krisis energi dan pangan yang tengah mengancam. Hal ini dilakukan untuk menentukan manuver anggaran lebih tepat sehingga stimulus tetap terkucur tanpa meninggalkan jalur konsolidasi fiskal.

Kepastian anggaran diyakini dapat mencegah munculnya usulan penundaan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay (6/3) mengatakan, persetujuan terhadap anggaran pemilu menjadi bukti komitmen para elite politik bahwa mereka taat pada konstitusi dan tidak ingin menunda pemilu. Begitu pula penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu serta PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu.

KPU telah mengajukan anggaran Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Namun, KPU masih diminta  menghitung ulang anggaran agar lebih efisien karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli KurniaTandjung mengatakan, ketersediaan anggaran pemilu menjadi salah satu perhatian DPR karena tahapan pemilu sudah dekat. Problem lain, pembahasan anggaran dimulai setelah APBN 2022 ditetapkan. KPU mendapatkan pagu anggaran Rp 2,45 triliun. Padahal, kebutuhan anggaran tahun ini Rp 8,06 triliun. Artinya, masih kurang Rp 5,6 triliun. (Yoga)

Penanggung jawab proyek lintasan Formula E dari PT Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, Minggu (6/3), menjelaskan, anggaran untuk lintasan sekitar Rp 60 miliar, bertambah dari kontrak awal sekitar Rp 50 miliar. Pembengkakan ini karena ada pekerjaan tambahan, seperti pengerasan tanah. Dirut PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menyatakan, anggaran lintasan dari rencana kerja dan anggaran PT Jakarta Propertindo 2022. (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah dunia menyebabkan kenaikan beban subsidi energi untuk BBM dan elpiji 3 kg. Subsidi tetap perlu disalurkan demi menjaga pemulihan ekonomi nasional berjalan mulus, tapi penyaluran subsidi energi harus terukur untuk mencegah defisit anggaran kian lebar. Kemenkeu mencatat, subsidi energi Januari 2022 mencapai Rp 10,2 triliun, melonjak 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 2,3 triliun. Lonjakan subsidi tersebut juga disebabkan percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi yang dilakukan pemerintah di awal tahun ini.

Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (23/2) mengakui, lonjakan subsidi energi menjadi beban tambahan bagi belanja negara. Namun, ia memastikan dampak peningkatan harga minyak dunia terhadap APBN akan tetap terukur. Lonjakan subsidi energi tak terlepas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan subsidi, imbuh Febrio, juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia meyakini belanja untuk subsidi energi sepadan dengan penerimaan demi menjaga posisi defisit anggaran. (Yoga)

Tingginya harga sejumlah komoditas energi, berdampak pada lonjakan harga jual energi, baik bahan bakar minyak (BBM), gas, maupun listrik. Padahal pemerintah harus mempertahankan harga energi agar tidak menyulut inflasi dan menggerus daya beli. Tapi hal ini membawa konsekuensi pada keuangan negara, yakni membengkaknya anggaran subsidi energi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga berupaya untuk mengendalikan defisit anggaran menuju ke bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.

Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2022 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, setiap kenaikan US$ 1 per barel belanja negara bertambah Rp 2,6 triliun. Artinya, selisih rerata ICP Januari dengan asumsi APBN, mencapai US$ 22,89 per barel. Dari perhitungan KONTAN, anggaran subsidi energi pada bulan Januari 2022 saja, bertambah Rp 59,91 triliun. Adapun target anggaran subsidi energi sepanjang 2022 mencapai Rp 134 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menegaskan pemerintah terus memantau selisih harga dengan harga keekonomian.

Setelah rencana pemindahan ibu kota negara diumumkan, kalkulasi pemerintah terkait biaya yang dibutuhkan adalah Rp 466 triliun, sumber pendanaannya dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha Rp 254,4 triliun atau 54,6 %, dari APBN sebesar Rp 89,5 triliun (19,2 %) dan dari pihak swasta Rp 122,1 triliun (26,2 %). Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah bisa mendesain kebutuhan awal terutama pelaksanaan pembangunan akses dan infrastruktur IKN masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.

Pada 19 Januari 2022, sehari setelah RUU IKN disahkan, Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI menyampaikan kenaikan anggaran program PEN 2022 menjadi Rp 455,62 triliun, yang dipengaruhi perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang mulai meningkat akibat varian Omicron. Anggaran PEN 2022 dikerucutkan menjadi kluster penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, kluster perlindungan social Rp 154,8 triliun dan kluster penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi Rp 178,3 triliun. Mengacu skenario awal kebutuhan pembiayaan IKN dengan APBN sebesar 19,2 % dari Rp 466 triliun, setara 50 % alokasi dana kluster pemulihan ekonomi PEN 2022 yang pagunya Rp 178,3 triliun.

Untuk tahun 2022, target defisit anggaran 4,85 %, diharapkan realisasinya pada akhir tahun bisa di bawah angka tersebut. Namun, hal ini memiliki tantangan yang besar, terutama jika anggaran PEN kembali naik sewaktu-waktu akibat tuntutan penanganan Covid-19 dan pembiayaan pembangunan / pemindahan ibu kota negara baru. Anggaran belanja pemerintah yang meningkat berpotensi memperlebar defisit anggaran. (Yoga)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, anggaran pembangunan ibukota negara (IKN) baru, tak masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Pembangunan IKN baru akan menggunakan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Terkait IKN, anggarannya ada di PUPR dan memang diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun, secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres," kata Airlangga, Senin (24/1). Asal tahu saja, alokasi anggaran PEN tahun ini mencapai Rp 451,64 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari rencana awal yang sebesar Rp 414,1 triliun Secara terperinci, anggaran klaster kesehatan mencapai Rp 125,97 triliun, klaster perlindungan sosial mencapai Rp 150,8 triliun, dan klaster penguatan pemulihan ekonomi mencapai Rp 174,8 triliun.

Pemulihan ekonomi membuka peluang defisit anggaran tahun depan bisa kembali di bawah 3 % dari PDB. Hingga akhir tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.000,3 triliun atau 114,9 %  dari target. Adapun realisasi anggaran belanja Rp 2.786,8 atau 101,3 %, defisit anggaran 4,65 % dari PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya 5,78 %, untuk program PEN 2021, realisasi sementara sebesar Rp 658,6 triliun atau 88,43 % dari pagu. Menurut Menkeu Sri Mulyani, realisasi pendapatan negara yang melebihi 100 % merupakan recovery dan rebound yang sangat kuat di tengah situasi yang masih pandemi dengan ancaman dari varian Delta dan Omicron.

Pada tahun terakhir pelonggaran defisit anggaran atau tahun 2022, anggaran pendapatan dalam APBN Rp 1.846,14 triliun, lebih tinggi dibandingkan target 2021. Anggaran belanja Rp 2.714,16 triliun sehingga defisit anggaran Rp 868,02 triliun atau 4,85 % dari PDB. Angka defisit anggaran 2022 yang diturunkan merupakan upaya pemerintah secara bertahap menyesuaikan besaran defisit anggaran sesuai amanat dari perppu untuk kembali ke batas 3 % pada 2023. Dampak pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpotensi memberikan tambahan penerimaan, juga ada peluang penerimaan dari pengembalian aset eks BLBI. Sementara dari sisi belanja, alokasi dana PEN tidak sebesar dua tahun sebelumnya, yaitu Rp 455,62 triliun atau turun 38,8 %. (Yoga)