Polemik Pembiayaan Negara Dari PEN
Setelah rencana pemindahan ibu kota negara diumumkan, kalkulasi pemerintah terkait biaya yang dibutuhkan adalah Rp 466 triliun, sumber pendanaannya dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha Rp 254,4 triliun atau 54,6 %, dari APBN sebesar Rp 89,5 triliun (19,2 %) dan dari pihak swasta Rp 122,1 triliun (26,2 %). Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah bisa mendesain kebutuhan awal terutama pelaksanaan pembangunan akses dan infrastruktur IKN masuk di dalam kategori penguatan pemulihan ekonomi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022.
Pada 19 Januari 2022, sehari setelah RUU IKN disahkan, Menkeu Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI menyampaikan kenaikan anggaran program PEN 2022 menjadi Rp 455,62 triliun, yang dipengaruhi perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang mulai meningkat akibat varian Omicron. Anggaran PEN 2022 dikerucutkan menjadi kluster penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, kluster perlindungan social Rp 154,8 triliun dan kluster penguatan pemulihan ekonomi dengan alokasi Rp 178,3 triliun. Mengacu skenario awal kebutuhan pembiayaan IKN dengan APBN sebesar 19,2 % dari Rp 466 triliun, setara 50 % alokasi dana kluster pemulihan ekonomi PEN 2022 yang pagunya Rp 178,3 triliun.
Untuk tahun 2022, target defisit anggaran 4,85 %, diharapkan realisasinya pada akhir tahun bisa di bawah angka tersebut. Namun, hal ini memiliki tantangan yang besar, terutama jika anggaran PEN kembali naik sewaktu-waktu akibat tuntutan penanganan Covid-19 dan pembiayaan pembangunan / pemindahan ibu kota negara baru. Anggaran belanja pemerintah yang meningkat berpotensi memperlebar defisit anggaran. (Yoga)
Tags :
#AnggaranPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023