Labirin | News & Update

;

Anggaran

( 541 )

Daya Beli Disokong Stimulus, Tapi Belum Stabil

HR1 28 May 2025 Kontan (H)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah sebesar 5%. Sejumlah ekonom, seperti Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon dan tim ekonom Bank Mandiri, memprediksi pertumbuhan hanya berkisar antara 4,4%–4,92%, mencerminkan tren perlambatan yang nyata. Hal ini diperkuat oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan kredit dan lesunya penjualan otomotif hingga April 2025.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan enam paket stimulus ekonomi yang mulai berlaku pada 5 Juni 2025, sebagaimana dijelaskan oleh Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kemenko Perekonomian. Namun, langkah ini mendapat kritik tajam dari sejumlah pakar. Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, menilai stimulus tersebut lebih mencerminkan reaksi panik dibanding kebijakan yang terencana dan berbasis kajian matang, apalagi di tengah ruang fiskal yang menyempit.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Bhima Yudhistira Adinegara, Direktur Celios, yang memperkirakan stimulus dapat memperlebar defisit anggaran hingga Rp 80 triliun, terutama karena belum adanya perencanaan matang dan beban subsidi yang terus membengkak. Ia mengusulkan penghematan anggaran, termasuk menunda proyek-proyek besar seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, guna menjaga stabilitas fiskal.

Sementara itu, Luky Alfirman, Dirjen Anggaran, menyatakan bahwa pendanaan stimulus masih dalam proses penghitungan, dengan sebagian sudah tercantum dalam APBN, namun sebagian lainnya belum.

Stimulus ekonomi dimaksudkan untuk menjaga konsumsi dan pertumbuhan, ketidaksiapan fiskal dan lemahnya perencanaan menjadi tantangan besar, sebagaimana ditekankan oleh tokoh-tokoh kunci dalam diskusi ini.

Politik dan Birokrasi

Belanja Negara Perlu Terus Didorong demi Pertumbuhan Ekonomi

KT1 24 May 2025 Investor Daily (H)

Pemerintah harus didorong untuk mengoptimalkan belanja negara (goverment spending) guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasalnya, realisasi belanja negara per 30 April 2025 mencapai Rp806,2 triliun atau mengalami kontraksi 5,1% secara tahunan. Diharapkan belanja negara akan kembali melaju pada kuartal ketiga seiring dengan mulai berjalannya sejumlah program besar dan optimalisasi penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp456,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 259,4 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp253,6 triliun dan non K/L sebesar Rp293,1 triliun. Secara tahunan belanja pemerintah pusat mengalami kontraksi 7,6% karena adanya momentum pemilu yang berlangsung tahun 2024 tetapi tidak terulang di tahun 2025 ini. Sementara belanja K/L terbagi dalam empat jenis belanja. Pertama yaitu belanja pegawai sebesar Rp102 triliun atau 15,7% dari pagu APBN. Khusus pada April 2025 realisasi belanja pegawai mencapai Rp 22,5 triliun. Dari sisi non PNS terjadi kenaikan jumlah guru yang dibiayai pada tahun 2025 sebanyak 301.968 guru. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun postur fiskal 2026 yang bersifat ekspansif, dengan target belanja negara mencapai hingga 11,86% dari PDB dan defisit anggaran sebesar 2,48%–2,53% dari PDB. Strategi ini merupakan respons terhadap situasi global yang kian memanas akibat perang dagang baru yang diluncurkan oleh Amerika Serikat terhadap China, yang mengubah secara permanen lanskap perdagangan dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kebijakan redistributif melalui delapan program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pengamat dan pelaku usaha menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mendukung efektivitas program, terutama dalam aspek pengadaan dan logistik, guna menghindari penyalahgunaan anggaran dan memastikan keberlanjutan manfaat fiskal.

Kritik juga datang dari asosiasi industri seperti Kadin Indonesia dan Apindo, yang meragukan akurasi asumsi makro dalam RAPBN 2026, terutama target pertumbuhan ekonomi 5,3%–5,6% yang dianggap terlalu optimistis di tengah lemahnya ekspor manufaktur, perlambatan ekonomi China, serta fluktuasi harga energi dan pangan global.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem Coretax dan ekstensifikasi basis pajak dinilai penting, namun menurut artikel ini, tidak cukup tanpa peningkatan SDM perpajakan, transparansi di sektor informal dan digital, serta pendekatan layanan pajak yang partisipatif, khususnya terhadap UMKM.

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Politik dan Birokrasi

Proyeksi Fiskal 2026: Antara Ambisi dan Risiko

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia

Politik dan Birokrasi

Desain Fiskal Longgar, Dorong Pemulihan 2026

HR1 21 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,2% pada 2026 dengan merancang kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna meredam dampak negatif dari ketegangan geopolitik dan perang dagang global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa RAPBN 2026 dengan defisit 2,48–2,53% dari PDB akan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta mendukung program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.

Namun, target ambisius ini mengandung risiko. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengingatkan adanya kemungkinan shortfall penerimaan pajak akibat melemahnya harga komoditas dan tekanan ekonomi global, sehingga pemerintah perlu menyusun target pendapatan yang realistis.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyambut baik arah fiskal ekspansif, asalkan difokuskan pada program yang memberi efek berganda bagi perekonomian, seperti menjaga daya beli dan mendukung sektor riil. Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede menyoroti pentingnya pengelolaan belanja yang efektif, peningkatan rasio pajak, dan pengendalian risiko agar defisit fiskal tetap terkendali.

Dengan dinamika global yang semakin kompleks, keberhasilan kebijakan fiskal 2026 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara cermat, serta menjaga keberlanjutan program strategis tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Ekonomi

Utang Luar Negeri Meningkat, Risiko Mengintai

HR1 20 May 2025 Bisnis Indonesia

Meningkatnya utang luar negeri Indonesia di tengah perlambatan ekonomi menjadi perhatian serius yang perlu diantisipasi secara cermat. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri pada triwulan I/2025 mencapai US$430,4 miliar (Rp7.144,6 triliun), tumbuh 6,4% dari periode sebelumnya. Total utang pemerintah pun telah mendekati Rp9.000 triliun. Meskipun secara rasio terhadap PDB (30,6%) masih dalam batas aman, peningkatan beban utang ini tetap menimbulkan kekhawatiran, khususnya terhadap kemampuan fiskal negara dalam jangka menengah dan panjang.

Tokoh-tokoh penting seperti Bank Indonesia, pemerintah pusat, serta lembaga pengawas fiskal menekankan pentingnya koordinasi dalam mengelola utang agar tidak membebani APBN dan tetap mendukung pembangunan. Namun, tekanan nyata datang dari pelemahan nilai tukar rupiah, yang secara langsung menaikkan beban cicilan utang dalam mata uang asing dan mempersempit ruang fiskal negara. Hal ini berisiko mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif dan stimulus ekonomi.

Dalam situasi ini, tokoh sentral yang berkontribusi terhadap peningkatan utang adalah pemerintah sendiri, yang terpaksa memperluas pinjaman luar negeri guna menutup defisit anggaran dan mendanai pembangunan di tengah penerimaan negara yang melemah. Meskipun langkah ini dianggap realistis untuk jangka pendek, kebergantungan berlebihan terhadap utang luar negeri, jika tidak disertai dengan efisiensi dan transparansi, justru berpotensi menjebak Indonesia dalam krisis fiskal di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk membatasi ketergantungan pada utang luar negeri, memperbaiki kapasitas fiskal secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa setiap utang digunakan secara produktif dan terbebas dari korupsi agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat.

Politik dan Birokrasi

Pendapatan Pajak Merosot, Risiko Defisit Meningkat

HR1 16 May 2025 Kontan

Pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menjadi ancaman nyata seiring menurunnya penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional. Hingga April 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 451,1 triliun atau turun 27,73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini menempatkan fiskal Indonesia dalam situasi yang mengkhawatirkan.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menyebut kondisi fiskal sudah “lampu kuning menuju merah” jika pemerintah tidak segera melakukan penghematan besar-besaran, mengingat potensi defisit bisa menembus batas maksimal 3% dari PDB.

Faisal Rachman, Head of Macroeconomics & Market Research Bank Permata, memproyeksikan defisit tahun ini bisa melebar hingga 2,75% dari PDB. Ia menilai pelebaran defisit disebabkan oleh turunnya penerimaan di tengah kebutuhan pemerintah untuk menjaga belanja guna mempertahankan momentum pertumbuhan. Faisal juga menyoroti pentingnya program Danantara sebagai potensi sumber baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke depan.

Sementara itu, Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, tetap berkomitmen untuk menjaga defisit di bawah batas aman 3% dan memastikan efisiensi anggaran dapat mendukung program-program pemerintah.

Pelebaran defisit APBN 2025 menjadi sinyal waspada bagi kondisi fiskal Indonesia. Para tokoh seperti Wijayanto, Faisal, dan Suahasil sepakat bahwa upaya penguatan penerimaan, efisiensi belanja, serta keberhasilan program reformasi struktural menjadi kunci utama menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah.

Politik dan Birokrasi

Masih Rendahnya Serapan Anggaran

KT3 13 May 2025 Kompas

Sudah enam bulan Tahun Anggaran 2025 berjalan, penyerapan anggaran belanja daerah belum ada yang mendekati angka 50 %. Bahkan ada daerah dengan realisasi belanja hanya 1,69 %. Mendagri, Tito Karnavian dalam Rakor Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 di Kemendagri, Jakarta, pekan lalu, mengatakan, penyerapan belanja daerah berkisar 1,69 % - 33,42 %. Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, merupakan daerah dengan serapan anggaran terendah, dan tertinggi Kabupaten Ciamis, Jabar. Tito mengingatkan bahwa belanja pemerintah, termasuk di daerah, berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Sebab, belanja tersebut dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar sehingga daya beli masyarakat menguat.

Ia pun mengingatkan, belanja pemerintah berperan sebagai penggerak bagi tumbuhnya sektor swasta. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Alwis Rustam mengatakan, hal itu wajar. ”Nanti, begitu masuk semester kedua, tentu ada kenaikan penyerapan anggaran,” katanya, Senin (12/5). Ia meyakini realisasi belanja daerah bakal lebih tinggi pada semester kedua. Sebab, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur baru dimulai pada Agustus-Desember. Selain itu, belanja gaji juga baru berjalanempat bulan dari 12 bulan. Ada juga dampak Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahun ini, pemerintah pusat memangkas anggaran transfer daerah hingga Rp 50,59 triliun, mencakup berbagai jenis dana transfer, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kemenhub Mendapatkan Tambahan Pagu Anggaran

KT1 09 May 2025 Investor Daily

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan tambahan pagu anggaran efektif dari Rp 17 triliun menjadi Rp26,2 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan Komisi V menyetujui tambahan anggaran untuk Kemenhub dan nantinya akan dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kemudian disahkan oleh Kementerian keuangan. Hal tersebut disampaikan Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi V dengan Kemenhub. "Ini akan kita sahkan dalam waktu dekat untuk di laporkan ke Banggar lalu kemudian disahkan oleh Menteri keuangan," ujar Lasarus. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan penyesuaian pada program yang lebih spesifik berdasarkan visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. "Ini lebih spesifik lagi disesuaikan dengan arah pembangunan melalui visi misi Presiden salah satunya menitikberatkan pada program swasembada pangan," ujar Menteri Dudy. Dia menjelaskan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S867MK.02-2024, pagu awal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan sebesar Rp 31,45 triliun dengan blokir reguler sebesar Rp 0,05 triliun. (Yetede)