Minyak Goreng, Wajah Kemanusiaan Kita
Pedagang dan wong cilik seperti tak punya pilihan. Demi mendapat minyak goreng murah, mereka rela mengantre panjang tak berjarak di tengah lonjakan kasus Covid-19. Pandemi tak digubris tatkala ”perut sudah berbunyi”. Saat operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumsel, 12 Februari 2022, misalnya. Demi mendapatkan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter, puluhan warga berbaris berjejalan. Ada yang tertib mengenakan masker, ada yang membiarkan posisi maskernya tak menutupi hidung dan mulut.Hal serupa terjadi saat operasi pasar minyak goreng curah di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jatim, 18 Februari 2022. Pedagang pasar dan warga antre mengular tak berjarak di samping tumpukan jeriken demi mendapat minyak goreng curah Rp 10.500 per liter.
Di tengah daya beli dan usaha yang belum sepenuhnya pulih, keinginan masyarakat untuk mendapat bahan kebutuhan pokok murah memang lebih besar. Bagi pedagang, yang penting mereka punya minyak goreng murah yang dapat dijual lagi ke konsumen dengan harga terjangkau. Adapun, pelaku usaha kecil membutuhkan minyak goreng murah sebagai bahan penolong menjaga keberlanjutan usaha. Entah sadar atau tidak, keuntungan dari penjualan minyak goreng atau makanan yang menggunakan minyak itu selama sebulan belum tentu dapat menutup biaya pengobatan Covid-19. Disadari atau tidak, jika mereka terjangkit Covid-19, terutama Omicron, mereka bakal tidak bisa berdagang optimal, bahkan harus menutup lapaknya. (Yoga)
Subsidi yang Terukur Jaga Stabilitas APBN
Lonjakan harga minyak mentah dunia menyebabkan kenaikan beban subsidi energi untuk BBM dan elpiji 3 kg. Subsidi tetap perlu disalurkan demi menjaga pemulihan ekonomi nasional berjalan mulus, tapi penyaluran subsidi energi harus terukur untuk mencegah defisit anggaran kian lebar. Kemenkeu mencatat, subsidi energi Januari 2022 mencapai Rp 10,2 triliun, melonjak 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 2,3 triliun. Lonjakan subsidi tersebut juga disebabkan percepatan pencairan kurang bayar subsidi energi yang dilakukan pemerintah di awal tahun ini.
Kepala Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu (23/2) mengakui, lonjakan subsidi energi menjadi beban tambahan bagi belanja negara. Namun, ia memastikan dampak peningkatan harga minyak dunia terhadap APBN akan tetap terukur. Lonjakan subsidi energi tak terlepas dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan subsidi, imbuh Febrio, juga sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia meyakini belanja untuk subsidi energi sepadan dengan penerimaan demi menjaga posisi defisit anggaran. (Yoga)
Kinerja Indeks Saham dan Obligasi Makin Terpacu
IHSG BEI diperkirakan menyentuh level 7.400 pada akhir 2022, bertumbuh 12 % dari awal tahun ini pada level 6.600. Kondisi perekonomian yang terus membaik menjadi faktor penopang laju IHSG tahun ini, ujar Head of Equity Research Mandiri Sekuritas Adrian Joezer di acara ”Capital Market: Equity and Fixed Income Outlook 2022”, Rabu (23/2). Joezer menjelaskan, sektor yang diproyeksikan bertumbuh, adalah sektor keuangan dan konsumsi. Kondisi likuiditas yang berlimpah dan permintaan pembiayaan yang meningkat akan mendongkrak kinerja emiten sektor finansial. Pulihnya permintaan masyarakat juga mendorong kinerja emiten di sektor konsumsi.
Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto menjelaskan, ada beberapa perkembangan positif di pasar obligasi setelah pandemi. Pertama, porsi asing dalam kepemilikan obligasi berkurang, dari di atas 40 % sebelum pandemic menjadi di bawah 20 % saat ini, yang membuat dampak pelarian modal berkurang. Investor asing yang masih berinvestasi di obligasi lebih bersifat investor jangka panjang. Indikasinya, porsi bank sentral asing meningkat dari 17 % menjadi 26 %. Kedua, dukungan investor domestik terus meningkat, baik dari institusi maupun dari investor ritel, yang salah satunya dipicu penurunan pajak bunga obligasi. (Yoga)
RI-Inggris Jajaki Perdagangan Bebas
Indonesia dan Inggris berkomitmen meningkatkan perdagangan dan investasi. Salah satu upayanya melalui perjanjian perdagangan bebas. Pengembangan energi terbarukan dan teknologi jadi sebagian sasarannya. Mendag Muhammad Lutfi, Rabu (23/2), mengatakan, selepas Inggris keluar dari Uni Eropa, Indonesia-Inggris perlu membuat komitmen perdagangan dan investasi yang baru. (Yoga)
Ekspor Sarang Walet Sumut Tembus Rp 3,7 Triliun
Sarang burung walet menjadi komoditas ekspor unggulan sektor pertanian Sumut. Ekspor sarang burung walet Sumut tahun 2021 mencapai 301,05 ton dengan nilai Rp 3,7 triliun. Kebijakan Pemerintah China mencabut larangan impor dari 4 eksportir pun akan membuat kinerja ekspor sarang walet dari Sumut meningkat tahun 2022. Hal ini menuntut proses produksi yang lestari demi kesinambungan ekspor sarang burung wallet, ujar Kepala Badan Karantina Pertanian Kementan Bambang (23/2), di Medan, Sumut. Bambang mengatakan, 90 % sarang walet Indonesia diekspor ke China dengan harga 2.200 USD (Rp 30,8 juta) per kg. Usaha sarang waletjuga menyerap pekerja untuk proses pembersihan hingga pengemasan.
Produksi sarang walet di Sumut berasal dari dua sumber, yakni dari goa yang dekat dengan sungai di dalam hutan serta bangunan bertingkat di dekat ekosistem burung wallet berkembang biak. Pemanenan sarang pun berlangsung secara lestari agar burung walet tetap nyamanberkembang biak diwilayah tersebut. Kepala Karantina Pertanian Medan Lenny H Harahap menjelaskan, selain ke China, sarang walet juga dikirim ke negara lain, seperti Australia, Kamboja, Perancis, Hong Kong, Jepang, Malaysia, AS, dan Korsel. CEO PT Ori Ginalnest Indonesia Rusianah menyebutkan, sarang walet semakin diminati selama pandemi Covid-19 karena sangat baik untuk menjaga kesehatan paru. Bahan pangan itu juga sangat baik untuk mendukung perkembangan otak. (Yoga)
Kontoversi Dulu, Revisi Kemudian
Nasib Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatur penarikan dana jaminan hari tua (JHT) pada usia 56 tahun hanya bertahan 19 hari. Setelah ditentang berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya minta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengubah ketentuan tersebut. Sebelum meminta mengubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaatan Jaminan Hari Tua, Presiden Jokowi terlebih dulu memanggil Ida Fauziah dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Negara, Senin lalu. Presiden Jokowi menanyakan polemik perihal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang diteken Ida pada 2 Februari lalu tersebut. Peraturan ini menuai kontroversi, khususnya pada ketentuan penarikan dana JHT di usia 56 tahun. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan sikap resmi Presiden Jokowi yang memerintahkan kepada Ida Fauziah dan Airlangga agar menyederhanakan dan mempermudah pembayaran JHT sehingga dapat diambil oleh pekerja yang mengalami masa sulit. (Yetede)
Patok Nilai Belanja untuk Migor
PAGAR ALAM, SRIPO - Keputusan satu harga untuk minyak goreng, nyatanya tak dipatuhi oleh para penjual maupun pengecer di Pagar Alam, Sumsel.
Bahkan pihak Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Perindagkop) Pagar Alam masih menemukan masih ada toko ritel modern yang menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp 18.500 perliter. Bahkan ditemukan disalah satu toko ritel yang mematok besaran minimal belanja yaitu Rp 50.000 agar bisa membeli minyak goreng di toko tersebut.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pagar Alam Zaily mengungkapkan, seminggu ini telah melakukan survei ke beberapa toko ritel dan mendapati bahwa ada sebagian toko-toko tersebut menyimpan dan tidak menaruh minyak goreng di rak jual. Selain itu toko hanya akan memberikannya jika ada konsumen yang menanyakannya (minyak goreng).
Perindagkop Pagar Alam telah memberikan teguran kepada pengelola toko tersebut agar hal itu tidak di lakukan. Hal tersebut dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat.
Saat ditanya apakah ada sanksi terhadap para penjual yang masih melanggar ketentuan pemerintah tentang keseragaman harga tersebut, akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi dan melaporkan kondisi yang terjadi di kota Pagar Alam dan menurut arahan pemerintah provinsi bahwa kewenangan penindakan ada pada gugus tugas (task force) minyak goreng yang anggotanya Polres dan Kejaksaan dan pihak lainnya.
Dana Pemda Mengendap di Bank Rp 157,97 Triliun
JAKARTA, SRIPO - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 157,97 triliun. Dana ini bahkan naik Rp 44,59 triliun atau 39,33 % dari posisi bulan Desember 2021. Dibanding bulan Januari 2021, ada kenaikan Rp 24,46 triliun atau 18,32 % (yoy).
Dana ini merupakan posisi tertinggi di bulan Januari dibanding 3 tahun sebelumnya. "Ini kenaikan yang cukup signifikan. Berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi di daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (22/02/2022).
Bendahara negara ini mengatakan, pemda seringkali beralasan bahwa penempatan saldo di perbankan dilakukan untuk berjaga-jaga memenuhi belanja operasional daerah, baik belanja modal maupun belanja lainnya. Namun faktanya, ada beberapa daerah yang saldonya masih terlampau tinggi di perbankan sedangkan akselerasi belanja operasionalnya lebih rendah.
Aceh dan Kaltim merupakan dua daerah yang masih memiliki saldo dana di bank melebihi kebutuhan belanja operasional 3 bulan ke depan, yaitu Aceh dengan selisih Rp 297,03 miliar dan Kalimantan Timur dengan selisih Rp 188,38 miliar. "Ada beberapa daerah yang belanja operasionalnya lebih tinggi dibanding saldo di perbankan. Namun ada beberapa daerah di mana saldo jauh lebih tinggi dibanding dana operasional yang dibutuhkan," papar Sri Mulyani.
Dilihat dari sisi belanja, realisasinya -4,8 % dari Rp 19,6 triliun di Januari 2021 menjadi Rp 18,6 triliun di Januari 2022. Realisasi belanja yang rendah ini terjadi di beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Padahal berdasarkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) oleh pemerintah pusat, terjadi kenaikan 6,8 % (yoy) dari Rp 51,09 triliun menjadi Rp 54,92 triliun.
Kenaikan transfer terutama terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang naik 7,7 % dan 18 %. "Yang mengalami kenaikan adalah belanja di bidang ekonomi yaitu dari Rp 0,78 triliun ke Rp 0,99 triliun. Ini tentu perlu kita lihat karena belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah," jelas mantan Direktur pada Bank Dunia itu.
Disebutkan, daerah sudah menerima DAU Rp 50,43 triliun lebih tinggi dibanding Rp 46,8 triliun di Januari tahun lalu. Sementara DBH sudah ditransfer Rp 4,16 triliun, lebih tinggi dibanding Rp 3,52 triliun di bulan yang sama tahun lalu. Kenaikan terjadi karena DBH dialokasikan lebih tinggi sehingga pemerintah pusat membagikan lebih awal. Sementara penyaluran DAU lebih tinggi karena daerah telah memenuhi syarat penyaluran secara lebih baik, termasuk pengesahan APBD yang tepat waktu. "Dan ini kita harapkan trennya akan terus baik. Akselerasi dari belanja di daerah kita harap bisa terjadi," tandas Sri Mulyani.
Giliran Harga Gula Naik
PALEMBANG, SRIPO - Belum reda sulitnya mendapatkan minyak goreng, kini muncul lagi kesulitan membeli gula, karena harganya naik dan di sejumlah retail. Bahkan pembelian gula juga dibatasi.
Harga gula kemasan premium sejak Senin (21/2/2022) naik Rp 1.000 per kg, dari semula Rp 12.500 menjadi Rp 13.500 per kg.
Di sejumlah retail pembelian gula dibatasi. Di Super Indo misalnya, pembelian dibatasi maksimal 2 kg per konsumen per hari. Di Hypermart juga dibatasi, namun jumlahnya lebih banyak yakni boleh beli hingga 5 kg. "Ya harga naik sejak Senin, tapi tidak dibatasi jumlah pembelian karena stok banyak dan lancar," kata Manager on duty supermarket Diamond Soma Veteran, Minto diwawancarai, Rabu (23/2/2022).
Dia mengatakan, dulu sebelum harga gula naik pembelian memang sempat dibatasi per konsumen, hanya boleh beli maksimal 2 kg saja. Tapi kini bebas mau beli banyak juga boleh. Meski pembelian tidak dibatasi, tapi nyatanya pembeli gula tidak banyak dan tidaklah seramai seperti konsumen membeli minyak goreng.
Pasokan gula di supermarket Diamond sendiri aman hingga jelang ramadhan nanti sebab mulai pekan ini stok untuk kebutuhan Ramadan sudah tersedia karena biasanya memang menjelang Ramadan stok sudah disiapkan untuk dua bulan ke depan atau stok ditambah 3x-4x lipat dari suplai harian. "Gula, terigu, beras dan lainnya sudah siap jelang Ramadan dan stok aman. Hanya minyak saja stoknya begitu sampai langsung dipajang langsung ludes," ujar Minto.
Sementara itu suplai minyak goreng di Diamond masih sama 300 karton atau 3.600 liter ludes dalam waktu dua hari saja. Minyak goreng yang masuk yakni merek Fortune bantal dibandrol Rp 13.500 per kg, SunCo Rp 14 ribu per liter dan Sania Rp 14 ribu per liter.
Hanya ada tiga jenis minyak goreng sawit ini yang masuk dan disuplai distributor ke Diamond. Supermarket juga sengaja mengeluarkan minyak per merek sebab jika dikeluarkan berbarengan biasanya minyak goreng SunCo akan lebih cepat habis dan minyak goreng kemasan sederhana lebih lambat laku.
"Sejak pagi SunCo sudah kita keluarkan dan habis stoknya jadi ini Fortune bantal kita pajang dan bisa dilihat pembeli juga tetap banyak bahkan pembelinya kini juga berubah bukan cuma ibu-ibu saja tapi bapak-bapak dan anak muda juga ikut beli minyak goreng," kata Minto.
Petugas keamanan Diamond bahkan disiagakan di rak minyak goreng karena ada saja sejumlah konsumen yang ngotot membeli minyak melebihi batas yang sudah ditentukan yakni maksimal 2 liter per konsumen.
Pendapatan Dominan Transferan Pusat
PALEMBANG - Realisasi APBD Pemda di Provinsi Sumsel per Januari 2022 mencapai Rp 1,56 triliun atau 3,99 % dari pagu Rp 39,13 triliun. Angka ini lebih besar dibanding realisasi belanja daerah yang baru Rp 691,92 miliar atau 1,74 % dari pagu Rp 39,7 triliun. Pendapatan sendiri masih didominasi dana transfer yang nilainya mencapai Rp 1,19 triliun, sementara pendapatan daerah hanya Rp 368,75 miliar dan pendapatan lainnya tak sampai Rp 1 miliar.
"Pendapatan Sumsel masih didominasi dana transferan pusat. Hal ini menunjukkan dana pusat masih dominan untuk pendanaan," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, kemarin.
Dikatakan, pendapatan tertinggi masih dicapai Pemprov Sumsel senilai Rp 557,9 miliar, OKI Rp 170 miliar, Banyuasin Rp 161,49 miliar, dan OKUT Rp 131,27 miliar.
Sedangkan belanja daerah, tertinggi untuk belanja pegawai mencapai Rp 619 miliar, belanja barang dan jasa Rp 37,64 miliar, belanja modal Rp 19,92 miliar, dan belanja bunga Rp 15,26 miliar. Tak hanya pendapatan, belanja Pemprov Sumsel juga yang tertinggi sebesar Rp 146,5 miliar, menyusul Banyuasin Rp 116,2 miliar, Muba Rp 101,1 miliar, dan OKI Rp 70,4 miliar.
Dijelaskan, ada beberapa daerah belum mengirimkan data pendataan dan belanjanya kepada DPJb Sumsel. Yakni Muratara, PALI, OKU Selatan, dan Lahat, sementara Empat Lawang hanya pendapatan. "Kemungkinan belum terupdate pada aplikasi SIKD sinergi 5 sehingga belum muncul pada portal APBD DJPK," katanya.
Ia menyebut, kembali melonjaknya kasus Covid-19 khususnya varian Omicron di awal Januari menyebabkan pemerintah kembali mengetatkan aktivitas masyarakat, sehingga menjadi penyebab utama rendahnya kinerja penyerapan belanja daerah awal tahun ini.
"Ekonomi Sumsel triwulan IV 2021 menunjukkan pertumbuhan 5,12 %, naik signifikan dibandingkan periode sama tahun sebelumya yang masih fase kontraksi -1,21 %. Pertumbuhan itu sejalan ekonomi nasional yang tumbuh positif menjadi 5,02 %," pungkasnya.









