Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memerinci metode yang bisa dilakukan untuk melakukan transisi ekonomi hijau di sektor transportasi perkotaan. Antara lain yaitu memperpendek jarak transportasi dengan mengintegrasikan tata ruang dan layanan transportasi, konsolidasi dan integrasi pergerakan transportasi kota, hingga transisi ke bahan bakar transportasi yang ramah lingkungan.

Pemerintah Prancis menyatakan pada Selasa (1/3) bahwa sanksi-sanski Barat terhadap Rusia atas penyerangan ke Ukraina akan meruntuhkan ekonomi Rusia. Pada Senin (28/2), UE menambahkan oligarki yang berkaitan dengan pemerintah Rusia beserta juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin masuk  ke daftar hitam sanskinya. Diantaranya adalah nama-nama terkenal yang merupakan sekutu dengan Putin. Antara lain dengan raksasa minyak negara Rosnelt Igor Sechin dan Nicolay Tokarev, yang adalah bos perusahaan pipa Transneft. Tiga orang yang masuk 10 besar Rusia terkaya oleh Forbes juga ditambahkan, yakni pemimpin perusahaan besar Logam Alexei Mardashov, taipan Alisher Usmanov, dan pengusaha yang juga teman Putin, Gennady Timchenko. "Para oligarki perlu diwaspadai karena daftar oligarki yang menjadi sasaran UE sangat besar," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Yves Le Drian kepada saluran BFM, Senin malam. (Yetede)

Ekonomi Rusia kemungkinan akan menderita secara signifikan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan setelah aksi militer Rusia ke Ukraina, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan keuangan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sanksi terbaru, pembekuan sebagian  cadangan devisa  bank sentral Rusia yang disimpan diluar negeri, akan membuat pihak Rusia  sulit menopang nilai mata uang. "Ukuran cadangan Anda membuat kredibilitas Anda untuk mempertahankan nilai tukar. Orang-orang kehilangan kepercayaan mereka pada sistem keuangan," kata Nicholas Poitiers, peneliti di lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang berbasis di Brussel, Selasa (1/3/2021). Sanksi ekonomi juga termasuk pembekuan aset milik bank dan sejumlah orang. Sementara bank-bank Rusia dikeluarkan dari sistem  pesan antar bank SWIFT ditambah sanksi kontrol ekspor. Tetapi pembatasan ekspor untuk  komponen elektronik akan memiliki konsekuensi jangka panjang, tambahnya. (Yetede)

Ilmuan Zeng Guang menyampaikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus hidup berdampingan  dengan virus corona dan dapat menghindari strategi nihil Covid dalam waktu dekat. Pernyataan disampaikan supaya  kepemimpinan Tirai Bambu memikirkan kembali penerapan pendekatan yang ketat. Tiongkok dikenal sebagai negara tempat virus corona pertama kali terdeteksi pada 2019, dan sekarang menjadi salah satu tempat terakhir yang masih berpegang teguh pada  pendekatan tanpa toleransi. 

Bahkan langsung merespons kemunculan wabah kecil sebagian besar dengan tindakan karantina yang cepat dan mengurangi sebagian besar kegiatan yang melibatkan perjalanan internasional. Walau diakuai pendekatan Tingkok telah  mencegah kekacauan  awal dari kasus infeksi yang meluas seperti yang dialami oleh banyak negara Barat, tingkat kasus infeksinya yang rendah saat ini menjadi "titik lemahnya" karena jauh lebih sedikit orang yang membangun kekebalan alami. (Yetede)

Raksasa perusahaan pembayaran dan kartu kredit, Visa dan Mastercard telah memblokir lembaga-lembaga keuangan  Rusia dari jaringan pembayaran. Seperti dibicarakan, Negeri Beruang Merah meluncurkan serangan luar biasa ke Ukraina pada pekan lalu yang kemudian memaksa AS dan pemerintah diseluruh dunia untuk menjatuhkan serangkaian sanksi guna memutuskan Rusia dari sistem keuangan global. Pekan lalu, otoritas AS telah menempatkan  sejumlah individu dan lembaga keuangan Rusia dalam daftar sanksi yang disebut dalam daftar Warga Yang Ditunjuk Secara Khusus. Mastercard menyampaikan pada Senin, bahwa telah melakukan pemblokiran terhadap banyak lembaga keuangan dari jaringan pembayarannya. Rivalnya, Visa juga telah memblokir pihak-pihak yang ada dalam daftar sanksi. Di samping itu, baik Visa dan Mastercard telah menjanjikan dana bantuan untuk Ukraina sebesar US$ 2 juta. Pemberlakuan sanksi yang meluas juga telah menyebabkan nilai mata uang rubel Rusia anjlok. (Yetede)

Presiden Jokowi bersama Chairman & Group CEO Sea Forrest Li  meresmikan peluncuran Sea Labs Indonesia di Pacific Century Place Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2020). Peluncuran diharapkan  bisa menarik dan memulangkan sekitar 1.000 para talenta digital Indonesia (RI) yang sekarang berkarier di luar negeri. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekosistem yang kondusif di Tanah Air harus dibangun bersama-sama. Karena itu, talenta-talenta digital Indonesia, baik dibidang kecerdasan buatan, komputasi awan, hingga teknologi sistem penyimpanan data, yang kini berada di luar negeri diundang untuk kembali ke tanah air. "Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh  Sea dan Sea Labs Indonesia, yang sudah banyak mengundang digital talent kita untuk kembali ke Tanah Air, yang akan mengundang 1.000 orang yang bisa kembali ke Indonesia untuk masuk ke Sea Labs Indonesia," ujar Presiden Jokowi. Pada kesempatan ini Presiden sempat berbincang  melalui sambungan panggilan video langsung dengan para talenta digital Indonesia yang kini berkarier di luar negeri. (Yetede)

Kehadiran Surat Edaran bersama (SEB) tentang Percepatan Pelaksanaan Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung dinilai dapat mendongkrak omzet penjualan rumah 10% pada 2022. SEB yang diterbitkan di Jakarta, 25 Februari 2022 itu ditandatangani oleh empat menteri yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karniavan. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljono. Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. SEB itu ditujukan kepada Gubernur serta Bupati atau Wali Kota diseluruh Indonesia. 

Lalu, bagi yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Satu Peraturan Peraturan Daerah, maka Pemerintah daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang restribusi IMB maupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu  yang didalamnya mengatur ketentuan  terkait retribusi tersebut sampai dengan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. (Yetede)

Perlawanan terhadap gagasan  perpanjangan masa jabatan presiden meluas. Organisasi Islam bersama akademikus, partai politik, dan DPD memprotes keras ide yang hendak ditempuh lewat penundaan Pemilu 2024 tersebut. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai gagasan penundaan pemilu merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal itu sebelas - dua belas dengan ide perpanjangan masa jabatan Presiden, "Bisa semakin memperparah kualitas kepemimpinan. Yang menjadi korban adalah rakyat dan sumber daya alam, kata Busro kemarin. Menurut dia, jika tidak setuju dengan ide itu, semestinya Presiden Jokowi angkat bicara. Sikap diam Presiden dia anggap sebagai bagian pembiaran  bola panas ini menggelinding  kemana-mana. (Yetede)

Pemerintah tak perlu buru-buru menurunkan status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Dengan penanganan pagebluk yang masih amburadul, perubahan status itu lebih menimbulkan kesan sebagai pencitraan bahwa pemerintah berhasil mengendalikan wabah corona. Bahkan WHO mengatakan terlalu dini menjadikan Covid-19 sebagai endemi karena virus itu terus bermutasi. Rencana perubahan status pandemi, wabah yang terjadi secara serentak dan meluas diberbagai daerah, menjadi endemi (penyaki yang berkembang disuatu wilayah) disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Ahad, 27 Februari lalu. Alasannya, kasus Covid-19 yang melanda Indonesia mulai melandai dan pemerintah terus mempercepat program vaksinasi. Penanganan wabah Covid-19 di negara ini terbilang masih amburadul sejak pasien positif diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.Hingga kini, data yang disampaikan pemerintah masih diragukan validitasnya. 

Penolakan atas usul penundaan Pemilu 2022 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus menguat. Sejumlah organisasi dan partai politik menentang rencana tersebut, namun penggalangan dukungan, oleh sebagian anggota legislatif terus berjalan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan perlawanan terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga tahun dan penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Itu berpotensi melanggar konstitusi dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi  serta amanat reformasi," kata Mu'ti kepada Tempo, kemarin. Berikutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan meneruskan aspirasi petani di Siak, Riau, yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang menambahkan argumentasi invasi Rusia ke Ukraina  dalam pertimbangan penundaan pemilihan umum, selain alasan ekonomi. (Yetede)