Setelah sempat memudar, emiten yang bergerak di bisnis tambang emas mulai mendapat sentimen positif. Harga emas kini dalam tren penguatan. Harga emas di pasar spot Rabu (5/4) berada di US$ 2.031,07 per ons troi, mendekati level tertinggi harga emas sepanjang masa pada 6 Agustus 2020 di posisi US$ 2.063 per ons troi. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan menilai, krisis likuiditas perbankan global meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar dan membuat emas kembali menjadi aset safe haven yang diburu. Felix menilai, kenaikan harga komoditas emas akan berpengaruh positif terhadap sejumlah emiten tambang. Misalnya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Direktur Utama ANTM Nicolas D Kanter mengatakan, di segmen tambang emas, ANTM juga terus berupaya menambah cadangan emas dengan membidik tambang baru. "Tambang Pongkor yang menjadi sumber utama tambang emas ANTM semakin menipis cadangannya," kata Nicolas, Rabu (5/4). Analis MNC Sekuritas Alif Ihsanario memprediksi, tahun ini harga emas berpotensi melampaui US$ 2.000 per ons troi. Berkilaunya harga emas juga bakal menguntungkan MDKA. Segmen emas MDKA bisa berkontribusi sekitar 16% dari total pendapatan MDKA tahun 2023. Alif memperkirakan, pendapatan MDKA dari segmen emas akan tumbuh 24% secara tahunan menjadi US$ 265 juta. Di sisi lain, volume produksi emas PT United Tractors Tbk (UNTR) diprediksi masih terkoreksi karena penurunan kadar emas di tambang Martabe. Kepala Riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia Hariyanto Wijaya menilai, hal ini akan menjadi faktor yang tidak menguntungkan bagi kinerja keuangan UNTR tahun ini. Hariyanto pun merekomendasikan hold UNTR dengan target harga Rp 29.600.

Kinerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) diyakini kembali tumbuh tahun ini. Performa AMRT bakal terangkat meningkatnya konsumsi masyarakat. Sepanjang tahun lalu, AMRT mencetak laba bersih sebesar Rp 2,91 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 48,3% secara tahunan dan lebih tinggi 108% di atas estimasi Indo Premier Sekuritas. "Performa yang kuat karena pertumbuhan penjualan naik 14,2% melampaui kenaikan operational expenditure 9,3%. Sementara, margin laba kotor tetap stabil di 17,8% pada tahun 2022," tulis Lukito Supriadi, Analis Indo Premier Sekuritas, dalam risetnya. Lukito memprediksikan, fee-based income AMRT akan tumbuh dengan rerata pertumbuhan per tahun alias compounded annual growth rate (CAGR) sebesar 15% di periode 2023-2025. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan CAGR periode 2020-2022 yang sebesar 17%. AMRT menargetkan memiliki lebih dari 1.700 unit toko. Emiten perusahaan ritel ini juga menargetkan rerata pertumbuhan penjualan per toko alias same store sales growth (SSSG) sebesar 5%. Menurut Lukito, dengan asumsi tersebut, maka pendapatan AMRT diprediksi bisa tumbuh 13,3% tahun ini. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, kinerja AMRT berpotensi meningkat terdorong tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Hal tersebut didorong dengan mobilitas serta kenaikan upah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi. "Adanya tahun pemilu serta kenaikan upah diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar dia, Rabu (5/4).

Euforia bank digital sudah berakhir. Tapi pendatang anyar terus berdatangan. Terbaru, ada SuperBank, transformasi dari Bank Fama bakal menyasar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tak tanggung-tanggung, bank ini mendapat dukungan dari dua korporasi besar: PT Elang Media Visitama (EMTK) dan Grab. Lalu ada, Bank Mayora diakuisisi oleh BNI juga mengoptimalkan pasar UMKM.  Kemudian Bank Jasa Jakarta milik Astra Group bersama WeLab, adalah jagoan pasar kredit kendaraan bermotor di Jakarta. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin mengatakan, kunci bank digital hanya satu, yakni ekosistem. Selama memiliki ekosistem kuat, akan mengantarkan bank digital bertahan dan meningkatkan nilai valuasi. Andya Daniswara, SVP Business Development Emtek Group menyatakan, SuperBank bisa mendapat eksposur ke 180 juta jangkauan konsumen EMTK terutama dari lini media yang dimiliki. Lalu juga ada potensi 14 juta pelaku UMKM Bukalapak sebagai salah satu lini bisnis milik EMTK.

Tak cuma meredam gerak inflasi akibat digoyang faktor global dan domestik, pemerintah juga punya tugas menantang untuk mengawal konsistensi realisasi investasi yang menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi. Kendati sejauh ini terbilang ‘kebal krisis’, dinamika investasi tetap perlu diwaspadai. Musababnya, selain faktor global, ada berbagai peristiwa lain yang dapat mengubah peta politik dan ekonomi nasional dalam 2 tahun ke depan, salah satunya pemilihan umum. Situasi yang lazimnya melahirkan aksi wait and see di kalangan investor atau pelaku usaha. Sejumlah lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan investasi dalam komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) yakni pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sedikit lunglai pada tahun ini. Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Development Outlook April 2023 memperkirakan PMTB Indonesia hanya tumbuh 5% pada tahun ini karena adanya aksi wait and see investor. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah di kisaran 6,1%—6,3%, dan makin menjauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 sebesar 8,4%. Selain agenda politik lima tahunan, aksi wait and see investor juga dipicu ketidakpastian ekonomi dunia yang belakangan tak hanya dirundung impak perang Rusia-Ukraina, juga gejolak industri perbankan Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Ekspektasi dari sejumlah lembaga itu tentu menjadi kewaspadaan bagi pemangku kebijakan. Terlebih, 2023 adalah warsa krusial untuk mengeksekusi program RPJMN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam Rapat Evaluasi RPJMN 2020—2024 di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (5/4), mengatakan pertumbuhan investasi berada dalam tren stagnasi.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023. Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penghiliran industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.Tidak ada yang salah dengan sikap Pemerintah untuk secara konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal XI GATT/WTO 1994 tentang Penghapusan Restriksi Kuantitatif dan Ketentuan Pengecualiannya secara umum melarang kebijakan pelarangan dan/atau pembatasan (“lartas”) impor dan ekspor negara anggota. Dasar pertimbangannya adalah dampak lartas tersebut akan sangat signifikan terhadap keseimbangan global supplyand demand serta harga internasional komoditas tersebut dan mendistorsi kelancaran arus perdagangan internasional. Ayat 1 Pasal XI tersebut menetapkan bahwa lartas impor dan ekspor barang tidak dibenarkan menggunakan instrumen kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lain, melainkan hanya boleh dilakukan melalui instrumen bea masuk, pajak, atau pungutan lain.

Setapak demi setapak, upaya pemerintah dan parlemen untuk menghadirkan transformasi di sektor kesehatan dengan merilis Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, mencapat tahap yang makin serius. Saat Rapat Kerja Komisi IX dengan pemerintah, disepakati pembentukan Panitia Kerja RUU Kesehatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari DPR dan pemerintah.Pada Rabu (5/4), pemerintah resmi menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) atas RUU Kesehatan yang merupakan usulan dari DPR tersebut.Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa DPR telah memperoleh penjelasan dari pemerintah terkait dengan perkembangan pembahasan RUU Kesehatan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke pembahasan tingkat pertama.“Pembentukan Panja [Panitia Kerja] Pembahasan RUU tentang Kesehatan dari Komisi IX DPR dan pemerintah,” ujar Melki saat membacakan simpulan rapat, Rabu (5/4). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah mendukung RUU Kesehatan yang merupakan Inisiatif DPR, karena sejalan dengan upaya transformasi sistem kesehatan Indonesia yang terdiri dari enam pilar. “Pemerintah mendukung apapun yang akan dilakukan untuk memberikan dampak ke masyarakat semaksimal mungkin,” jelasnya. Menurut Budi, terdapat 478 pasal yang ada di RUU Kesehatan dan pemerintah menyerahan 3.020 DIM. “1.037 itu sifatnya tetap, jadi mengonfi rmasi isi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional, dan 1.584 ada perubahan dari substansi,” katanya.Dia mengatakan penyusunan DIM dilakukan setelah Kemenkes melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik dan sosialisasi terkait RUU Kesehatan. Terdapat 115 kegiatan partisipasi publik yang diikuti oleh 1.200 stakeholdersdan 72.000 peserta, baik secara luring maupun daring.

Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo mengatakan, ketersediaan SDM yang kompeten melengkapi persoalan rig yang tidak cukup untuk merealisasikan program pengeboran masif. Dia menjelaskan, setiap rig yang beroperasi memerlukan ratusan tenaga kerja, sehingga persoalan ketersediaan SDM perlu segera dicari jalan keluarnya agar bisa mengebor 991 sumur pengembangan pada tahun ini. “Tantangan kami untuk memastikan target pengeboran 2023 menjadi sangat kompleks, karena membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni, sedangkan selama beberapa tahun yang lalu tidak banyak orang yang bekerja di rig,” katanya, Rabu (5/4). Pengeboran yang masif merupakan salah satu konsekuensi dari upaya mencapai target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Bahkan, SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan bisa mencapai angka 1.000 titik setiap tahunnya. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, keterbatasan pasokan rig untuk pengeboran berpotensi meningkatkan biaya pengembangan hulu migas di dalam negeri.

Pemerintah mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur darat selama periode mudik Lebaran tahun ini, menyusul potensi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, sebanyak 52,4 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyeksi terjadi kepadatan pemudik di jalur darat pada periode Lebaran 2023 merupakan hasil riset Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Dari 53,4 juta orang pemudik, sebanyak 27,32 juta orang pemudik menggunakan mobil pribadi, sementara pengguna sepeda motor sebanyak 25,13 juta orang. “Untuk mudik kali ini, pertempuran kita di darat, karena begitu masif pergerakannya,” jelasnya dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media pada Rabu (5/4). Budi memprediksi total perjalanan selama arus mudik dan balik Lebaran mencapai 123,8 juta orang atau naik 44,79% dibandingkan periode yang sama 2022 sebanyak 85,5 juta orang. Riset Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub juga mencatat sebanyak 22,77 juta pemudik akan memakai bus dan 9,53 juta orang menggunakan mobil sewa. Seiring dengan hal tersebut, Kemenhub telah menyiapkan beberapa kebijakan pengaturan mobilitas di jalur darat selama mudik Lebaran tahun ini. Pertama, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang dan ruas jalan, baik tol maupun nontol. Kedua, memfasilitasi mudik gratis untuk pemudik dengan moda transportasi sepeda motor. Budi mengatakan, hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ketiga, pemberlakuan pembatasan angkutan barang bahan galian seperti pasir, batu, tanah, serta angkutan bahan tambang dan bangunan. Keempat, Kemenhub bersama Polri, TNI, Pemda, serta pihak terkait akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan. Kebijakan ini akan diberlakukan terutama di ruas rawan kemacetan dan pasar tumpah.

JAKARTA,ID- Keputusan OPEC+ memangkas produksi  sebanyak 3,7 juta barel per hari (bph) melambungkan harga minyak mentah menembus US$ 81 per barel pada Selasa (04/04/2023), melonjak 21% dari titik terendah, Maret tahun ini, US$ 66,7 per barel. Langkah organisasi negara-negara mengekspor minyak dari mitranya itu diproyeksikan mendorong inflasi Amerika Serikat dan memaksa The Fed kembali agresif menaikkan suku bunga acuan. Secara tidak terduga, pada pertemuan Minggu (02/04/2023), OPEC+ memutuskan menambah pemotongan produksi secara sukarela  sebanyak 1,16 juta bph, sehingga total pemangkasan menjadi 3,7 juta bph sebagaimana di lansir Reuters. Angka itu setara 3,8% dari total konsumsi minyak dunia 97,1 bph berdasarkan data  Worldmeter. Produksi minyak global tercatat sekitar 100 juta bph sedangkan Rusia yang menjadi mitra 11,3 juta bph, sehingga OPEC+ menguasai pangsa sekitar 40,3%. Sementara itu, produsen minyak terbesar dunia adalah AS dengan produksi mencapai 14,8 juta bph, diikuti Arab Saudi 12,4 juta bph dan berikutnya Rusia. Pada peringkat kelima dan keenam adalah Tiongkok, dan Kanada, masing-masing sebanyak 4,9 juta bph dan 4,6 juta bph. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, negara-negara Asean berkomitmen untuk  meningkatkan efisiensi energi diberbabagi sektor permintaan dibawah pengawasan Asean  Plan of Actian for Energy Cooperatian (APAEC). Bahkan, negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini telah menetapkan target penurunan intensitas energi sebesar 32% pada tahun 2025. "Kita telah mencapai (penurunan intensitas energi) 23,8% pada 2020 dan menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai target pada 2025 nanti," ujar Direktur Jenderal Energi Barum Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Dadan Kusdiana pada pembukaan Asean Energy Eficiency merupakan platform untuk meningkatkan kerja sama negara-negara Asean  di bawah APAEC 2016-2025. Workshop ini juga bertujuan untuk memprioritaskan langkah-langkah efisiensi energi yang akan diwujudkan melalui aksi nyata. Dalam sambutannya Dadan menyampaikan, sektor energi menyumbang permintaan  energi terbesar di Asean,yakni sebesar 146,2 juta ToE atau 38,6% dari total konsumsi energi final Asean pada tahun 2020. (Yetede)