Deflasi China Turut Picu Penurunan Kinerja Ekspor RI
China tengah mengalami deflasi dan diperkirakan akan
mengakhiri era pertumbuhan ekonomi tinggi. Kondisi itu dipandang turut memicu
penurunan kinerja ekspor Indonesia lantaran China merupakan pasar utama ekspor
Indonesia. Pada Januari 2024, China mengalami deflasi 0,8 % secara tahunan.
Penurunan Indeks Harga Konsumen pada Januari itu merupakan penurunan terbesar
dalam 14 tahun terakhir. Harga barang dan jasa di tingkat produsen juga
mengalami deflasi sebesar 2,5 % secara tahunan. Meskipun sedikit membaik dari Desember
2023 yang sebesar 2,7 %, Indeks Harga Produsen tersebut masih melanjutkan tren
deflasi selama 16 bulan berturut-turut atau sejak Oktober 2022. Deflasi di
China turut memicu penurunan kinerja ekspor Indonesia pada Januari 2024. BPS,
Kamis (15/2) merilis, total ekspor migas dan nonmigas Indonesia pada Januari
2024 senilai 20,52 miliar USD, turun 8,34 % secara bulanan dan 8,06 % secara
tahunan. Ekspor nonmigas turun paling dalam, sebesar 8,54 % secara bulanan,
menjadi 19,13 miliar USD.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada
Januari 2024 nilai ekspor nonmigas Indonesia ke tiga pasar utama, yakni China,
AS, dan India, menurun. Porsi ketiga negara tersebut terhadap total ekspor
nonmigas RI sebesar 43,64 %. ”Dari ketiga negara itu, nilai ekspor ke China
turun cukup signifikan sebesar 23,9 % secara bulanan dan 12,92 % secara tahunan
menjadi 4,57 miliar USD. Komoditas yang menyumbang penurunan ekspor tersebut
adalah bahan bakar mineral, termasuk batubara sebesar 3,85 %; bijihlogam,terak,
dan abu 2,21 %.; serta lemak dan minyak hewani/nabati, termasuk minyak sawit
(CPO),” ujar Amalia dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di
Jakarta. BPS juga mencatat, penurunan kinerja ekspor RI ke China itu menyebabkan
defisit neraca perdagangan RI terhadap negara tersebut semakin besar, yaitu
defisit 1,38 miliar USD. (Yoga)
Ancaman Neraca Perdagangan Defisit
Terjungkal di Kandang Banteng
Terendah di Antara Tetangga
Cuan Bank Masih Terbang
Pemilu Menjadi Pintu Masuk Pulihnya Sektor Ritel
Pilpres Satu Putaran Bisa Memperkuat Otot Rupiah
PT KAI Beli 54 Lokomotif dari AS Senilai US$ 222,4 Juta
Beban Berat Mengadang Pemerintahan Baru
Indonesia telah menggelar pemilihan umum (pemilu) dengan lancar dan aman pada 14 Februari 2024 lalu. Kelak, pemerintahan baru tak bisa berlama-lama berbulan madu. Sebab, tantangan ekonomi nasional dan efek global belum mereda. Oleh karena itu, pemerintah yang akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo mulai 20 Oktober nanti punya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sejumlah ekonom dan pengusaha yang dihubungi KONTAN mencatat, pemerintah mesti bisa mengurai sederet persoalan, seperti rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi, lonjakan impor pangan, problem perizinan usaha, pengangguran, lapangan kerja hingga kesenjangan pendapatan. Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih lebih dari 57% suara dan bisa memenangi pemilihan presiden (pilpres) satu putaran. Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menghitung suara secara berjenjang, mulai dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat pusat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, pelayanan perizinan investasi Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Kadin juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan. Isu ketenagakerjaan menjadi strategis meski tidak terlalu eksplisit dibahas dalam debat capres-cawapres. Padahal, ketenagakerjaan menjadi tantangan karena Indonesia pada 2030 akan memasuki era bonus demografi dengan 60% jumlah penduduk di usia produktif. "Kita lihat hampir 90% tenaga kerja masih didominasi pendidikan menengah ke bawah, artinya peningkatan SDM jadi tantangan," ungkap Sarman. Ekonom Center on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menambahkan, pemerintah perlu memfokuskan pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi yang tertahan karena hanya ditopang konsumsi. Kata dia, pertumbuhan ekonomi seharusnya ditopang investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan tenaga kerja lokal. Investasi harus di sektor riil bukan hanya portofolio. Kusnan, Ketua Pusat Perbenihan Serikat Petani Indonesia (SPI) berharap presiden terpilih dapat mengatasi masalah ketergantungan impor pangan. Menurut dia, pemimpin baru harus memperbaiki regulasi yang pro-petani, mulai dari kemudahan memperoleh benih, pupuk hingga obat-obatan yang diperlukan petani.









