Kuda-kuda Indonesia berada pada posisi yang kokoh untuk menampung limpahan modal dari investor global, baik pada investasi langsung sektor riil maupun investasi portofolio. Beberapa katalis pun mampu menguatkan pijakan pemangku kebijakan untuk lebih kuat menarik aliran modal. Apalagi, realisasi pada 2023 dan perkembangan sepanjang tahun berjalan 2024 cukup mendukung. Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia misalnya. Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) kemarin, Senin (18/3), PII Indonesia pada kuartal IV/2023 mencatat kewajiban neto US$260,3 miliar, naik dibandingkan dengan kuartal III/2023 yang senilai US$251,9 miliar. Kenaikan ini menggambarkan adanya arus modal masuk yang cukup besar. Kenaikan kewajiban neto PII menandakan investasi yang masuk ke Indonesia dari investor global jauh lebih besar dibandingkan dengan modal yang ditanamkan investor domestik di pasar global. Pada saat bersamaan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mencatat ada banyak rencana realisasi investasi yang bakal dieksekusi oleh investor dalam waktu dekat. Tak ayal, otoritas penanaman modal pun menyasar porsi penanaman modal asing (PMA) pada tahun ini sebesar 52% atau setara Rp858 triliun dari total target senilai Rp1.650 triliun. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan saat ini beberapa perusahaan yang kemarin wait and see belum mau melakukan investasi sudah mulai menyampaikan akan segera melakukan groundbreaking. Tak hanya merealisaikan komitmen yang telah dicanangkan sebelumnya, arus modal juga cukup deras menyasar proyek Peta Peluang Investasi (PPI) yang disusun pemerintah. Dari 81 proyek PPI senilai Rp239 triliun, jumlah yang akan melakukan groundbreaking pada tahun ini mencapai 29 proyek. Dari sisi investasi portofolio, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, meyakini kinerja PPI Indonesia tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi yang didukung sinergi kebijakan antarinstansi guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. Optimisme BI bukannya tanpa alasan. 

Pada kuartal IV/2023, Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) atau pasiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah, mencatatkan kenaikan yang signifikan. Adapun, posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) alias aktiva penduduk terhadap bukan penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah kuartal IV/2023 sebesar US$484,6 miliar, naik 4,1% dari US$465,4 miliar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Meski mendapatkan angin segar, pemerintah pun tetap mewaspadai adanya faktor yang berisiko mengaburkan skenario pencapaian target investasi tersebut, terutama yang bersumber dari perlambatan ekonomi China. Kalangan pelaku usaha pun mewanti-wanti pemangku kebijakan untuk konsisten menjaga stabilitas di dalam negeri sehingga mampu mencegah guncangan. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan peningkatan konsumsi domestik menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi yang juga akan memengaruhi masuknya modal. Di sisi lain, dia memandang ada sentimen positif dari sisi domestik mengenai kondusifnya iklim usaha pascapemilu yang menjadi faktor penguat kepercayaan investor. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan sejalan dengan rencana penurunan suku bunga acuan di AS ada potensi capital outflow di pasar surat utang terutama pada semester II/2024. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menyarankan pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur, efisiensi logistik, serta penajaman peluang investasi.

Penambahan modal melalui rights issue maupun private placement cukup meriah di kuartal pertama tahun ini. Sederet emiten telah mengumumkan rencana untuk menggelar aksi korporasi tersebut dengan bermacam keperluan. Contohnya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 603,44 juta saham baru. Rights issue ini merupakan bagian dari pemenuhan kewajiban divestasi INCO kepada pemerintah Indonesia, yang dilakukan melalui holding tambang BUMN, MIND ID. Lewat divestasi lanjutan ini, MIND ID akan mendapat tambahan 14% sehingga nantinya akan memiliki 34% saham INCO. Masih dari emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) alias Harita Nickel bahkan berencana untuk menggelar rights issue dan private placement. Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy mengatakan, aksi korporasi ini upaya memperkuat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Dana dari rights issue akan digunakan untuk ekspansi, termasuk pembelian saham pada perusahaan di bidang pemurnian bijih nikel atau pertambangan lain.

Selain duo emiten nikel tersebut, ada juga dua emiten bank yang akan menggelar rights issue. Mereka adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA) dan PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS). Estimasi perolehan dana dari aksi korporasi ini masing-masing mencapai Rp 3,2 triliun dan Rp 1,17 triliun. Emiten lain yang akan melakukan rights issue di antaranya ada PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) dan PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI). Sedangkan emiten yang berencana menggelar private placement ada PT SLJ Global Tbk (SULI) dan PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP). Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan mengamati sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan emiten menggelar aksi rights issue. Pertama, bisa terjadi ketika pendanaan melalui utang sudah maksimal, yang ditandai dengan rasio leverage tinggi. Dalam situasi itu, emiten perlu menambah modal melalui penerbitan saham, sehingga rasio leverage turun dan kembali memiliki ruang. Kedua, faktor makro ekonomi dalam memilih opsi penambahan modal. Seperti pada kondisi suku bunga tinggi sehingga pendanaan melalui utang bisa menimbulkan beban keuangan yang memberatkan perusahaan.

Analis Stocknow.id M. Thoriq Fadilla juga menilai pasar akan lebih selektif. Apalagi dalam kondisi yang sedang fluktuatif seperti saat ini, investor akan lebih cenderung bersikap moderat. Thoriq pun menyoroti transaksi di pasar saham yang masih memperlihatkan sikap wait and see dari para investor. Sementara itu, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas memandang pelaksanaan rights issue bisa menjadi momentum yang tepat. Asalkan, emiten tersebut memiliki fundamental kuat dan prospek bisnis yang apik. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani mengingatkan umumnya rights issue membuat harga saham mengalami koreksi dalam jangka pendek. Namun, jika tambahan modal digunakan untuk ekspansi bisnis atau penguatan struktur modal, maka bisa menjadi sentimen positif yang mendongkrak harga sahamnya. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto punya catatan serupa bahwa seringkali rights issue membuat harga saham turun terlebih dulu, karena pergerakannya akan mengacu pada harga pelaksanaan. Pelaku pasar bisa mencermati peluang buy on weakness atau cicil beli saat koreksi.

Pemerintah berupaya memaksa perbankan dalam negeri menurunkan margin bunga dan lebih banyak menyalurkan kredit. Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera merilis aturan yang mewajibkan bank transparan dalam menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, Peraturan OJK (POJK) mengenai transparansi suku bunga bisa segera terbit karena sudah disetujui di rapat kerja bersama DPR, Rabu (13/3). "POJK ini sudah diterima dan sekarang tinggal mengurus administrasi ke Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya, kemarin. Dian mengungkapkan, aturan ini akan membuat bank lebih transparan terkait penentuan komponen bunga kreditnya. Beleid ini merupakan mandat Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Lewat aturan ini, Dian optimistis mekanisme pasar akan efisien. Masyarakat bisa membandingkan bunga antarbank dengan lebih detail. Bank yang tak memenuhi aturan pun akan dikenai sanksi.

Secara industri, net interest margin (NIM) perbankan menunjukkan kenaikan dalam beberapa tahun terakhir, hingga ke level 4,81% di akhir tahun 2023. Bahkan, dari riset KONTAN, beberapa bank memiliki NIM jauh di atas industri, lima bank beraset jumbo  di antaranya mencetak NIM di atas 5%. Bankir mengaku belum bisa komentar banyak terkait aturan baru ini. Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi menilai, OJK sudah melakukan kajian untuk menyusun aturan ini. Menurut Yuddy, NIM atraktif pertanda kinerja sebuah bank sehat, bank mampu menjaga kualitas aset dan permodalan dengan baik. "Tahun ini, BJB akan menjaga NIM minimal 4,9%," ujarnya. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI, mengklaim, BRI selalu mengkaji suku bunga kredit secara berkala. Ia bilang, suku bunga yang ditawarkan kompetitif dengan tetap memperhatikan profitabilitas bagi bank. 

Lani Darmawan, Direktur Utama CIMB Niaga, menyampaikan, CIMB Niaga sudah melakukan transparansi bunga kredit lewat pelaporan SBDK. Menurut dia, tantangan bank saat ini dalam menetapkan bunga kredit adalah tingginya biaya dana, saat suku bunga acuan masih tinggi. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, industri perbankan memerlukan aturan pengendalian NIM untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Menurut dia, perbankan saat ini dalam kondisi oligopolis. Hanya segelintir bank yang menguasai pasar dan mereka mempengaruhi satu dengan yang lainnya. "Harus ada kebijakan yang memaksa bank untuk bersaing antara satu dan lain. Regulator harus menciptakan iklim yang kompetitif, " kata Purbaya, belum lama ini. 

Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan suntikan dana segar lagi untuk mengejar target penyelesaian proyek tahap pertama pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Otorita IKN mengusulkan tambahan dana baru senilai Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur kementerian/lembaga yang nantinya diserahkan kepada Otorita IKN. "Paling besar nanti akan digunakan untuk pengelolaan di bidang sarana dan prasarana," ungkap dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3). Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa bidang yang meliputi sarana dan prasarana mencapai Rp 2,1 triliun, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebesar Rp 457,2 miliar, sosial budaya dan pemberdayaan Rp 57,4 miliar. Kemudian bidang transformasi hijau dan digital Rp 864,3 miliar, serta bidang perencanaan dan pertanahan Rp 15,03 miliar. Tahun ini Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar dari APBN.

Namun sebesar 5% atau Rp 21,7 miliar dari alokasi anggaran tersebut terkena  pemblokiran. Alhasil,  pagu efektif Otorita IKN saat ini mencapai Rp 412 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp 50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023. Di sisi lain, Otorita IKN melaporkan progres pembangunan di IKN. OIKN memastikan kesiapan IKN untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Bambang Susantono memaparkan, progres pembangunan di IKN tahap satu yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara kemerdekaan sudah 58,5%, progres gedung Kantor Presiden mencapai 78,6%, dan progres gedung Sekretariat Presiden mencapai 65,1%. "Insya Allah dalam hitungan bulan, dan pada Agustus tahun ini sudah mendekati penyelesaian," sebut dia. Selain itu, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sedang dikebut penyelesaianya. Progres pembangunan Gedung Kemenko I telah mencapai 50,7%, Kemenko II mencapai 23%, Kemenko III mencapai 54,8% dan Kemenko IV 56,4%. 

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan catatan kritis terkait proyek IKN. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, mau tak mau akan memakan banyak anggaran. Tak mungkin swasta berinvestasi dari nol, karena tidak rasional secara bisnis dan investasi. Jadi hampir bisa dipastikan anggaran mayoritas akan menyedot APBN secara perlahan, sampai tahap tertentu pembangunan IKN. "Sebut saja misalnya sampai tahap muncul kepastian bahwa IKN akan benar-benar terwujud," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Menurut Ronny, dalam konteks pengelolaan APBN, semestinya IKN tidak menjadi prioritas, karena belanja IKN dihitung sebagai belanja atau anggaran pembangunan, tapi imbasnya secara ekonomi sangat lokal, jauh dari spirit pemerataan dan tidak menjadi stimulan untuk medorong pertumbuhan berkelanjutan. Karena sekali belanja IKN berhenti, efeknnya berhenti. Sekali inputnya dihentikan, outputnya terhadap pertumbuhan juga terhenti, karena sangat tidak berkelanjutan, apalagi efeknya sangat lokal. 

Menkeu Sri Mulyani, Senin (18/3) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan indikasi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yaitu PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Kredit bermasalah sebesar Rp 2,5 triliun yang dialami empat perusahaan itu terindikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan.

”Jumlah keseluruhan (kredit bermasalah) sebesar Rp 2,5 triliun. Itu tahap pertama,” ujar Burhanuddin seusai pertemuan. Awalnya, kredit bermasalah yang terindikasi penipuan/penyimpangan tersebut ditemukan tim gabungan BPKP, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, serta Inspektorat Jenderal Kemenkeu sejak 2019. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung karena ditemukan indikasi penipuan atau penyimpangan. Jampidsus akan mendalami unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. (Yoga)

Salah satu tantangan dalam menyiapkan SDM berkualitas adalah memerangi tengkes atau stunting. Data dari Kemenkes, prevalensi tengkes Indonesia pada 2023 adalah 21,6 %, di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan angkanya di bawah 20 %. Pemerintah menargetkan angka prevalensi tengkes turun menjadi 14 % pada 2024 ini. Persoalan tengkes berawal dari tiga hal, yaitu tidak mampu, tidak tahu, dan/atau tidak mau. Untuk mengurai ketiganya, kata kuncinya adalah kolaborasi semua pihak yang berkepentingan. Liputan Kompas yang dipublikasikan 17 Desember 2023 tentang cerita sukses penanganan tengkes di Provinsi NTB memberikan bukti bahwa kerja sama semua pihak adalah kunci utama mengatasi tengkes. Melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif, berbagai pihak bahu-membahu mengurai masalah tengkes.

Cerita penanganan tengkes dengan semangat gotong royong juga ditemukan di Desa Sumberejo di Kabupaten Wonogiri, Jateng. Ibu-ibu PKK yang mengurus posyandu memang menjadi ujung tombak penanganan tengkes di desa tersebut. Namun, di balik itu ada peran banyak pihak. Dalam melakukan pendampingan pada keluarga anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, ibu-ibu PKK memastikan asupan makanan bergizi dan suplemen yang bahannya ada di desa mereka. Ibu-ibu tersebut tidak hanya menyediakan makanan bernutrisi, tetapi juga memproduksi makanan tersebut. Ibu-ibu anggota PKK Desa Sumberejo memiliki peternakan ayam yang dikelola secara bersama-sama, dimana ayam-ayam tersebut diberi pakan khusus sehingga menghasilkan telur organik yang kaya kandungan omega 3.

Kegiatan beternak ayam berawal dari hibah uang Kades kepada kelompok ibu-ibu PKK, yang dibelikan 60 ayam sebagai cikal bakal peternakan. Hasil telur peternakan bersama ini dibagikan kepada anak-anak balita dalam rangka program pemberian makanan tambahan (PMT) setiap kali ada kegiatan penimbangan di posyandu. Khusus untuk 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, kepada mereka juga dibagikan satu botol kapsul suplemen yang berisi 40 kapsul Hi-Omega untuk dikonsumsi setiap hari selama 40 hari. Komposisi isi kapsulnya adalah ekstrak minyak kacang sacha inchi dan minyak ikan gabus. Sacha inchi adalah salah satu komoditas dari Desa Sumberejo. Hasilnya, delapan dari 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes sudah mentas dari status tengkes. Dari Desa kita mulai memerangi tengkes. (Yoga)

Pinjaman pelajar atau student loan untuk mahasiswa memungkinkan diterapkan di Indonesia. Skema pinjaman lunak pelajar direncanakan dibayar setelah mahasiswa lulus kuliah dan ketika sudah mendapat pekerjaan. Adapun besaran pinjamannya bergantung pengajuan mahasiswa peminjam. ”Pinjaman pelajar lunak rencananya untuk mahasiswa dari keluarga menengah hingga hampir kurang mampu. Mereka inilah yang banyak kesulitan keuangan dan menunggak uang kuliah tunggal atau  UKT, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa bagi mahasiswa miskin,” kata Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam webinar ”Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi” di Jakarta, Senin (18/3). Diskusi ini digelar Forum Merdeka Barat 9. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS  2023, hanya 10,5 % penduduk usia 17 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi masih di bawah 40 %. Padahal, untuk menuju Indonesia Emas 2045, APK perguruan tinggi harus mencapai minimal 60 %. Sumber daya manusia unggul lulusan perguruan tinggi dibutuhkan bangsa ini. Namun, akses kuliah masih sulit dijangkau mahasiswa dari keluarga tidak mampu hingga menengah. Akibatnya, ancaman putus kuliah membayangi mahasiswa di perguruan tinggi karena mereka tidak mampu membayar, sementara beasiswa tidak  diberikan karena jumlahnya terbatas dan secara ekonomi mereka tak memenuhi syarat. Menurut Warsito, koordinasi dengan berbagai kementerian / lembaga sedang dibahas secara serius. Skenario pinjaman pelajar akan disiapkan dengan bunga yang sangat lunak, seperti diterapkan pada kredit mikro, sebesar 3 % per tahun atau tanpa bunga. Selain itu, bisa juga menggunakan dana bergulir. Dukungan dari pihak nonpemerintah juga sedang dikaji, misalnya dari filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk mendukung skenario pinjaman lunak tanpa bunga. (Yoga)

Meningkatnya biaya produksi padi membuat harga beras akan sulit turun ke level harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah tahun lalu. Apa yang dapat dilakukan pemangku kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas harga beras agar tidak merugikan petani maupun masyarakat. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, harga beras sulit turun ke level tahun lalu mengingat sejumlah komponen pembentuk harga beras telah mengalami kenaikan, di antaranya upah tenaga kerja, harga sewa lahan, hingga harga pupuk. ”Seiring dengan kenaikan UMR (upah minimum regional) dan inflasi di kisaran 2-3 %, upah buruh tani juga meningkat. Faktanya 50 % biaya produksi tanaman padi didominasi upah tenaga kerja,” ujarnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Bayu juga menyoroti adanya kenaikan harga sewa lahan yang disinyalir karena banyaknya konversi lahan yang terjadi. Petani merogoh kocek lebih banyak untuk menyewa lahan lantaran lahan semakin sempit dan dibanderol lebih mahal. Faktor lain yang membuat HET beras tidak bisa kembali ke posisi tahun lalu adalah kenaikan harga pupuk baik di tingkat internasional maupun regional. Sebagai informasi, pupuk subsidi hanya menyumbang 3,8 % dari total biaya produksi padi, sedangkan pupuk nonsubsidi menyumbang 10 % dari total biaya produksi padi. ”Kondisi demikian menjadi pertimbangan kenaikan harga beras ke depannya. Jadi menurut penghitungan kami, harga akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu,” ujar Bayu. (Yoga)

Kuliner Indonesia punya kekayaan cita rasa, berlimpah rempah. Meski penetrasinya ke pasar internasional belum sedalam dan seluas kuliner Vietnam atau Thailand, misalnya, kuliner Nusantara sudah hadir di sejumlah negara. Apresiasinya lumayan. Potensinya untuk berkembang besar. Ini menciptakan peluang pasar bagi para pelaku usaha katering, warung makan, dan restoran di negeri orang. Namun, sayang dukungan pemerintah minim sekali bahkan terkesan nihil, padahal jaringan kuliner suatu bangsa di pasar global adalah instrumen soft power diplomacy yang efektif. Bagi Indonesia, tantangannya adalah kemauan politik dan konsistensi kebijakan. Dampak dari kurangnya dua faktor ini sangat terasa dalam hal-hal teknis. Banyak pelaku usaha kuliner Indonesia, misalnya, yang mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan bahan baku dari Tanah Air. Toh, warga negara Indonesia diaspora pelaku bisnis kuliner Nusantara terus mengenalkan Indonesia di tengah berbagai tantangan itu. Bahkan tak sedikit yang mendapat apresiasi dari komunitas setempat.

Restoran Toba, misalnya, rumah makan khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian di kawasan St James’s Market, London, Inggris. Sesuai namanya, restoran ini menawarkan beragam menu makanan Indonesia, mulai dari harga 8 euro hingga 20 euro. Menggunakan kurs Rp 17.009 per euro, harganya Rp 136.100 hingga Rp 340.200 per porsi. Ini belum termasuk minuman dan makanan pendamping, jajanan khas Nusantara. Menurut pendiri sekaligus Kepala Chef Toba Restoran dan Pino’s Warung, Pino Edward Sinaga, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/3) Restoran Toba didirikan dengan kecintaan untuk menampilkan kekayaan dan keberagaman cita rasa masakan Nusantara. Warisan kebudayaan Indonesia menjadi inspirasinya. Restoran Toba bahkan diulas media kawakan Inggris, The Guardian. ”Awalnya, saya khawatir cita rasa makanan tidak menjadi prioritas, seperti tempat lain yang hanya mementingkan visual yang bagus untuk difoto sebelum pergi ke kelab malam Boujis. Namun, Toba sangat baik,” ulas GraceDent di The Guardian.

Menurut pakar gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, konsep gastrodiplomasi terdiri atas aktor pemerintah dan nonpemerintah. Dengan segala potensinya yang besar, kuliner Nusantara di luar negeri banyak terkendala pasokan bahan baku, termasuk, bumbu dapur. Para diaspora pengusaha kuliner mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku yang ajek karena minimnya dukungan sistem ekspor Indonesia. misalnya, bahan baku rempah dan bumbu dapur Indonesia harganya berlipat-lipat dari harga di Tanah Air. Keluhan para pelaku usaha kuliner ini terefleksi dalam survei oleh program pemerintah, yaitu Indonesia Spice Up The World (ISUTW). Program ini diharapkan mendongkrak pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia. Survei menunjukkan, banyak pelaku usaha menilai harga bumbu atau rempah dari Indonesia mahal. Akses memperoleh bahan-bahan itu pun sulit. Padahal, 32,4 % responden mengimpor langsung bahan baku dari Indonesia. (Yoga)