Sistem daring yang diimplementasikan dalam perizinan investasi masih problematik. Banyak-nya jumlah pemerintah daerah (pemda) yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) lahan investasi menjadi pemicu sehingga pemerintah terpaksa kembali ke jalur konvensional alias luring. Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 2.000 RDTR yang harus dipenuhi pada 2024, hingga saat ini baru tersedia 401 RDTR. Tak pelak, Indonesia pun menghadapi backlog RDTR sebanyak 1.599. Tidak adanya RDTR ini menyulitkan pemodal dalam mengajukan perizinan investasi. Apalagi, dari 401 RDTR tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA). Pemerintah pun terpaksa membentuk tim khusus yang terdiri atas Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait lainnya untuk memberikan layanan secara manual. Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Kamis (7/12), menekankan bahwa perizinan adalah aspek krusial dalam ekosistem investasi. Kepala Negara pun menginstruksikan kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah segera melakukan perbaikan sehingga tidak menghambat aliran modal yang pada 2023 ditargetkan Ro1.400 triliun dan tahun depan Rp1.650 triliun. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan RDTR dan OSS memang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dapat diurai. Sejalan dengan itu, perizinan secara manual disiagakan untuk tetap memberikan pelayanan kepada investor. Namun dia menegaskan skema ini adalah solusi jangka pendek. Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan apabila RDTR tersedia dan terintegrasi dengan OSS, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin investasi hanya satu hari dan gratis. Sementara itu, jika daerah tidak memiliki RDTR, KKPR dikeluarkan dengan mekanisme manual. Dengan begitu, proses perizinan harus diarahkan ke pemerintah pusat dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dikenai pungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beralasan lambatnya penerbitan RDTR disebabkan banyaknya sengketa batas wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, kalangan pengusaha memandang tanpa adanya RDTR realisasi investasi akan terhambat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan tanpa RDTR pelaku usaha akan menunda realisasi investasi sehingga berdampak pada tidak adanya penciptaan lapangan kerja dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dalam mendorong pemberdayaan dan pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, memperoleh apresiasi tinggi dari Presiden Joko Widodo.Saat menghadiri pembukaan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 yang menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-128 Bank Rakyat Indonesia (BRI), Presiden Jokowi menegaskan peran penting pelaku UMKM sebagai penopang ekonomi nasional. “61% PDB nasional disumbang oleh UMKM dan 97% tenaga kerja di Indonesia diserap oleh UMKM. Oleh karenanya, saya menghargai dan mengapresiasi event ini, karena produk yang ditampilkan dikurasi sangat baik. Kemasan dan branding serta yang paling penting BRI mempertemukan UMKM dengan para buyer,” kata Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan pen tingnya pelaku UMKM naik kelas, lebih terampil dalam pemanfaatan teknologi atau go digital, dan mampu menembus pasar internasional atau go internasional. “UMKM harus mampu menguasai pasar lokal namun tidak melupakan pasar global,” kata Presiden Joko Widodo.Senada dengan Presiden, Menteri BUMN RI Erick Thohir yang turut hadir pada acara tersebut mengungkapkan berbagai program yang telah diterapkan oleh BRI, termasuk program pemberdayaan seperti UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, terbukti sukses memutar perekonomian. Melalui program tersebut diharapkan menum buh kembang kan pelaku UMKM dan meningkatkan ekspor nasional. BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-5 dengan mengambil tema “Crafting Global Connection” atau Merakit Koneksi Global.Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023 menjadi langkah konkret perseroan sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia. Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, BRI mengajak 700 UMKM yang telah melewati proses terkurasi.Terdapat lima kategori UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR tahun ini yang dapat berpartisipasi yakni Home Decor & Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness.

Inflasi yang mendekati akhir 2023 ini, rasa ‘pedasnya’ benar-benar serasa pedasnya cabai. Untuk November 2023, inflasi secara bulanan didominasi oleh komoditas volatile foodsterutama hortikultura yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Menurut BPS, cabai merah dan cabai rawit menjadi kontributor utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatra dan Jawa. Pada November 2023, cabai merah mengalami inflasi bulanan 42,83% dengan andil 0,08% dan bawang merah 11,49% dengan andil 0,03%. Komoditas hortikultura tersebut telah memberikan dampak inflasi yang paling menonjol.Siklus harga komoditas hortikultura khususnya harga cabai pernah dirasakan di sebagian besar daerah pada semester I/2022, yang kemudian menjadi pendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan di Malang pada 10 Agustus 2022. Kenaikan harga komoditas hortikultura pada saat itu terjadi ditengarai karena dampak La Nina atau musim hujan yang cukup lama dalam setahun sehingga mengganggu produksi tanaman hortikultura khususnya cabai. Sedangkan kenaikan harga cabai di ujung 2023, lebih karena dampak dari El Nino atau musim panas yang panjang sehingga mengganggu produksi hortikultura khususnya cabai. Dari aspek produksi (sisi hulu), pertanian masih dihadapkan kendala yang hingga saat ini masih menjadi yang belum juga mendapatkan solusi terbaiknya. Kendala itu mengemuka dan muncul pada saat 50 petani cabai yang berasal dari sentra produksi utama cabai se Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) berembuk di Malang, pada pertengahan November 2023, untuk membicarakan tantangan yang dirasakan para petani cabai pada 2023—2024 serta dampaknya pada harga cabai. Paling tidak ada tiga kendala utama yang dihadapi para petani cabai saat ini. Pertama, fluktuasi harga yang cenderung selalu tinggi. Kedua, yaitu kendala dari sisi produksi (hulu) yang masih dirasakan hingga saat ini. Ketiga, masih terbatasnya implementasi inovasi-inovasi pertanian. Salah satu contoh inovasi yang tercetus dari para petani adalah implementasi greenhouse dengan rate of return yang baik untuk tanaman cabai karena dapat menghasilkan panen 5,2 kg/tanaman selama 11 bulan yang telah dilakukan oleh salah satu petani di Jawa Timur.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan akan meningkat 4,8-5,6% pada 2025. Sementara itu, inlasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan iskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inlasi Pangan (GNPIP).Selain itu, stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat.Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang diselenggarakan pada pada Rabu (29/11/2023). Acara rutin tahunan dihadiri para petinggi instansi pemerintah mulai dari Presiden Joko Widodo, jajaran menteri kabinet Indonesia maju, hingga kalangan bankir dan media. “Untuk itu sinergi sebagai kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi terus diperkuat,” tambahnya.Presiden RI, Joko Widodo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan perekonomian Indonesia dalam kondisi stabil. Presiden juga berpesan agar tetap mengantisipasi semua skenario ke depan dan cepat dalam merespon setiap perubahan.Di sisi eksternal, prospek perekonomian Indonesia pada 2024-2025 tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Nilai tukar Rupiah tahun 2024 diperkirakan akan tetap stabil. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal, sejalan dengan prakiraan deisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran deisit 0,1% sampai dengan deisit 0,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 dan deisit 0,5% sampai dengan deisit 1,3% dari PDB pada 2025. “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroprudensial longgar akan kami pertahankan pada 2024,” ujar Gubernur BI Perry WarjiyoTerakhir, nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp71.584 triliun, dan tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp85.044 triliun. Transaksi e-commerce juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp503 triliun pada 2025. Adapun empat kebijakan BI, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth). Pada kesempatan tersebut, BI juga memberikan Bank Indonesia Awards 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas BI selama 2023.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkeyakinan Indonesia bisa memenangkan sengketa perdagangan bea masuk imbalan produk biodiesel oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakaan BPDPKS tetap menaruh optimisme terhadap litigasi sengketa biodisel di WTO bisa dimenangkan Indonesia. “Kami selalu optimistis, tetapi kan segala sesuatunya tergantung pada proses litigasi di situ,” katanya seusai menghadiri Pertemuan Nasional Petani Sawit Indonesia Apkasindo, Kamis (7/12). Sejauh ini, dia menyatakan BPDPKS bakal memberikan sejumlah dukungan dalam penyelesaian sengketa biodiesel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyebutkan sejumlah tantangan untuk memenangkan sengketa tersebut, di antaranya memperoleh data-data pendukung untuk memperkuat argumen pemerintah Indonesia dalam membantah tudingan Uni Eropa. “Dalam proses bersengketa, tantangan lainnya yang akan dihadapi adalah bagaimana mendapatkan hakim atau panelis yang fair, independen dan imparsial,” ujarnya, belum lama ini. Adapun, Indonesia pada forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Oktober 2023 kembali mengajukan pembentukan panel penyelesaian sengketa biodiesel dengan Uni Eropa. Pengajuan pembentukan panel itu menjadi yang kedua kalinya setelah pengajuan pertama ditolak oleh Uni Eropa. Dengan pengajuan pembentukan panel kedua kalinya, secara otomatis telah terbentuk oleh WTO terlepas penolakan dari Uni Eropa. Biro Advokasi Perdagangan Kemendag Nugraheni Prasetya Hastuti mengatakan pengajuan kembali pembentukan panel sengketa biodiesel menjadi upaya pemerintah untuk memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa. Adapun, pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa biodiesel antara lain isu tuduhan pendanaan biodiesel dari BPDPKS yang dianggap subsidi oleh Komisi Eropa. Selain itu, tuduhan Komisi Eropa terkait dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO). Lalu, perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Kementerian Perhubungan telah menganggarkan dana wewajiban pelayanan publik atau public service obligation Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek selama 2023 sebesar Rp119,79 miliar. Dengan anggaran subsidi sebesar itu, LRT Jabodebek menerima subsidi Rp119,79 miliar untuk operasional selama 126 hari karena kereta ringan itu beroperasi komersial mulai 28 Agustus 2023. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan, dana public service obligation (PSO) untuk subsidi LRT Jabodebek itu dilakukan pemerintah guna mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal. “Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat masyarakat, seperti pada LRT Jabodebek,” ujarnya saat Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim, Kamis (7/12). Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menegaskan bahwa perseroan berkomitmen melaksanakan penugasan PSO dengan sebaik-baiknya. Dia memastikan bahwa PT KAI terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait seiring pemanfaatan PSO tersebut.

Presiden Jokowi menilai, hal yang perlu diurus saat ini bukanlah pemasaran potensi investasi Indonesia ke luar negeri. Hal yang perlu diurus adalah persoalan investasi di dalam negeri, misalnya soal pembebasan lahan dan perizinan. ”Jadi, urusan investasi di kita bukan urusan memasarkannya, ndak. Tapi, urusan di dalam negeri, (seperti) urusan pembebasan lahan, urusan perizinan yang harus diikuti, dan harus selesai. Di situ kuncinya,” kata Presiden seusai peresmian Pembukaan UMKM Expo (rt) Brilianpreneur 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/12). Presiden pun menyebutkan, merupakan kesia-siaan ketika memasarkan ke sejumlah negara, tetapi persoalan terkait investasi di dalam negeritidak terselesaikan. ”Enggak usah kita ngomong me-marketing-i di negara-negara, muter ke negara-negara lain, tetapi di dalam negerinya kita enggak bisa menyelesaikan. Percuma,” ujarnya.

Saat memberikan sambutan pada peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Rafflesia Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Presiden Jokowi menuturkan, merujuk IMD World Competitiveness Ranking di 2023, Indonesia melompat dari peringkat ke-44 ke peringkat ke-34. ”Saya kira kita harus mengejar lagi agar peringkat kita semakin baik. Kalau dibandingkan, misalnya, dengan Filipina itu di angka 52, kita masih menang. Tetapi, kalau dibandingkan dengan Thailand, kita kalah karena Thailand di angka 30. Ini yang harus dikejar. Kalau dibandingkan dengan Singapura,jauh lagi, Singapura di ranking ke-4,” ucap Presiden. Kepala Negara meminta semua pihak bekerja keras untuk memperbaiki peringkat daya saing investasi. (Yoga)

Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada tiga isu prioritas pangan. Hal itu akan membuat pemba ngunan ketahanan pangan nasional pada 2024 semakin menantang. Ketiga isu prioritas itu juga perlu ditangani secara berkesinambungan, termasuk nanti pada periodisasi kepemimpinan baru. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto, Kamis (7/12) mengatakan, isu-isu prioritas pangan itu mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), krisis pangan, dan keaneka ragaman pangan lokal. Saat ini dunia dan Indonesia tinggal memiliki waktu tujuh tahun untuk mencapai SDGs. Urgensi pangan dan pertanian dalam SDGs itu sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mencari bentuk-bentuk percepatan dan transformasi konkret agar SDGs itu tercapai pada 2030. ”Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyerukan pentingnya mengatasi hidden cost (biaya tersembunyi) yang berpotensi membebani pengeluaran masyarakat dan negara,” katanya dalam Rakornas Ketahanan Pangan 2023 yang digelar Bapanas secara hibrida.

Tiga komponen terbesar yang menyumbang biaya tersembunyi adalah bidang lingkungan, yaitu emisi nitrogen senilai 79,986 juta USD dan gas rumah kaca 42,123 juta USD. Disusul bidang sosial, terkait kemiskinan, terutama pada kelompok pekerja sektor pertanian, yang biaya tersembunyinya mencapai 11,670 juta USD. Isu prioritas kedua, adalah krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan, tidak hanya akibat dampak perubahan iklim, juga lantaran guncangan stabilitas politik dan ekonomi. Isu prioritas ketiga terkait keanekaragaman pangan lokal. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I menunjukkan, komoditas-komoditas pangan yang dijadikan usaha pertanian belum mencerminkan komoditas khas daerah atau pangan lokal. Padahal, Indonesia kaya sumber pangan lokal, seperti sagu, sorgum, ubi jalar, talas, garut, ganyong, sukun, hanjeli, dan porang. (Yoga)