Pengumuman PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mengenai penutupan operasional pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, per 30 April 2024 seperti menghidupkan alarm mengenai industri alas kaki maupun industri manufaktur di Indonesia. Pabrik ini sudah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu. Sebuah periode yang cukup panjang untuk ukuran Indonesia. Dalam pasar alas kaki, brandBata juga sudah dikenal begitu lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian kalangan generasi X pada masa lalu. Dua hal ini membuat kabar viral mengenai penutupan pabrik di Purwakarta tersebut mendapat sorotan yang luas. BATA menutup operasional pabrik sepatunya lantaran rugi selama 4 tahun terakhir. Apabila ditelisik lebih jauh, BATA membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp190,28 miliar per 31 Desember 2023. 

Rugi itu membengkak hampir 80% dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp105,91 miliar. (Bisnis.com, 6/6). Meskipun menghentikan operasional pabrik di Purwakarta, perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya di Indonesia, khususnya di sektor ritel. Pengurus Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun angkat suara. Pengurus Aprisindo menyebut industri alas kaki dalam negeri masih menghadapi tekanan sehingga kinerjanya masih terkontraksi setelah dihantam pandemi. Menurut pengurus Aprisindo, sejak pandemi hingga saat ini kondisi industri belum pulih normal. Terlebih, tantangan inflasi pangan pada awal tahun ini yang memicu lesunya daya beli konsumen. Beberapa brand untuk segmen menengah-menengah ke bawah pada periode Lebaran yang baru lalu mengalami penurunan dibanding untuk periode yang sama di 2023. 

Sejatinya, industri alas kaki merupakan salah satu subsektor dari industri pengolahan. Industri ini berkontribusi sebesar 1,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan pada kuartal I/2024. Badan Pusat Statistik melaporkan, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar Rp8,02 triliun pada kuartal I/2024. Nilai tersebut naik 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (DataIndonesia.id, 6/6)Secara makro, pertumbuhan kinerja industri kulit dan alas kaki tersebut melanjutkan tren positif yang terjadi sejak kuartal IV/2023. PDB ADHK dari industri alas kaki pada kuartal pertama tahun ini juga menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia memprediksi pertumbuhan bisnis ritel pada kuartal II/2024 mengalami perlambatan, seiring dengan berakhirnya puncak konsumsi masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa bisnis ritel pada Mei—Juli 2024 tumbuh pada kisaran 4%—5% secara year-on-year (YoY) atau lebih rendah daripada kuartal I/2024 mencapai 5%—7% YoY. “Kuartal II/2024 pasti akan turun karena setelah Lebaran, di setiap tahunnya maka masyarakat mengencangkan ikat pinggang,” ujarnya, Selasa (7/5). Pasca-Lebaran, Roy menjelaskan masyarakat cenderung telah menghabiskan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum dan saat momentum Hari Raya Idulfi tri. 

Dengan kondisi itu, tegasnya, masyarakat bakal menghemat pengeluaran untuk kebutuhan dana pendidikan pada Juni—Juli 2024. Di sisi lain, dia menganggap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,25% bakal menggerus belanja masyarakat. Alasannya, Roy menyatakan kenaikan suku bunga acuan ikut mengerek pengeluaran masyarakat untuk membayar cicilan karena bunga kredit yang meningkat. Hal itu terlihat dari pencapaian pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal I/2024 mencapai 4,91% (YoY) atau tertinggi pascapandemi Covid-19. 

Menurutnya, pertumbuhan konsumsi pada kuartal I/2024 yang moncer didorong oleh momentum Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi pada Februari 2024. Kebutuhan kampanye para kandidat kontestasi Pemilu, kata dia, ikut berkontribusi terhadap tingkat konsumsi di periode tersebut. Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2024 masih tetap tumbuh pada kisaran 3,8%—4% YoY seiring dengan berlalunya puncak konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dan barang penting (bapokting), Roy mengatakan Aprindo menekan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi). Dengan kerja sama tersebut, ritel modern maupun pasar rakyat dapat saling bertukar informasi maupun mengisi pasokan produk. Di sisi lain, kelancaran pasokan juga akan mempermudah masyarakat dalam mengakses bahan pokok di kedua jenis ritel tersebut. 

Pada masa mendatang, Roy menambahkan kerja sama digital juga akan dikembangkan oleh kedua jenis ritel untuk mendongkrak kinerja bisnis di tengah pesatnya perkembangan penggunaan teknologi di masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Aparsi Suhendro mengatakan bahwa kolaborasi dengan ritel modern menjadi langkah tepat di tengah gempuran teknologi. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa dihindari oleh para pedagang pasar untuk bisa terus mengembangkan bisnisnya. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifl i Hasan mengusulkan HET minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat Minyakita naik sebesar Rp1.000 per liter. Mendag menyampaikan bahwa Kemendag tengah mendiskusikan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk komoditas minyak goreng.

Pemerintah diminta membuka peluang lebar investasi swasta pada sektor pembangunan infrastruktur air dalam gelaran World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Insannul Kamil menuturkan bahwa agenda World Water Forum (WWF) ke-10 bakal menjadi tonggak awal untuk memuluskan geliat investasi pada bidang infrastruktur air. “Inisiatif Indonesia untuk mengambil posisi menjadi inisiator forum yang membahas semua aspek dari air di dunia itu yang paling penting akan ada banyak hal yang dibahas,” jelasnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (7/5). 

Menurutnya, beberapa unsur yang perlu dibahas pemerintah dalam forum tersebut di antaranya mengenai percepatan realisasi investasi swasta pada sektor pembangunan infrastruktur air. Selain itu, forum tersebut juga perlu membahas dan menjawab sejumlah persoalan lain mulai dari ketersediaan air, pembiayaan air, hingga pengadaan teknologi air yang memadai. “Seperti isu limbah kapan mau selesai? limbah air itu kan terbuang sekarang, tidak digunakan lagi jadi sumber air, pasti bicara technology soal itu, dan itu [WWF] menjadi showcase banyak sekali yang bisa kita lihat,” katanya. 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar menekankan perlunya swasembada air menjadi fokus perhatian pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Dia menyebut hal itu perlu dilakukan dalam rangka mencapai target Indonesia Emas pada 2045. “Kita baru saja selesai pemilu, pemenangnya adalah Pak Prabowo dan Gibran. Di mana, dalam visi misinya di asta citanya ada swasembada air,” kata Bobby. Dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran memang menjanjikan swasembada air sebagai salah satu dari delapan misi utama yang akan dijalankan usai keduanya resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Perinciannya, Prabowo-Gibran berkomitmen memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan terdapat 229 unit bendungan yang memasok kebutuhan air baku masyarakat di Indonesia. Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Muhammad Rizal menjelaskan bahwa mayoritas bendungan dibangun oleh pemerintah lewat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, Rizal menuturkan pemerintah juga mendorong fungsionalisasi bendungan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air (PLTA) hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Dia berharap hal itu mampu mendorong internal rate of return (IRR) proyek bendungan, sehingga mampu mengundang minat investor yang jauh lebih besar. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menuturkan bahwa proses penyelesaian pembangunan ke-61 bendungan itu ditargetkan rampung pada Oktober 2024.

Gojek, unit bisnis ride hailing PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), optimistis transportasi dalam jaringan (daring) terus tumbuh setelah pulih pascapandemi Covid-19. VP of Regions Gojek Gede Manggala menuturkan tren pertumbuhan itu membuat persaingan antarpelaku industri makin kompetitif. Dia menjelaskan kompetisi di transportasi online dapat menimbulkan efek positif bagi sektor usaha transportasi jenis itu pada masa mendatang. Menurutnya, permintaan perjalanan masyarakat pada sektor transportasi online di awal 2024 mengalami kenaikan cukup signifi kan hingga kuartal I/2024. Namun, Gede tidak memperinci secara detail besaran pertumbuhan permintaan yang dicatatkan perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dia memberikan contoh salah satu segmen layanan Gojek yang mencatatkan pertumbuhan permintaan adalah GoTransit. 

Layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam membeli tiket kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dan memesan layanan GoRide. Gede mengatakan kenaikan permintaan pada layanan ini juga seiring dengan pertumbuhan pengguna moda transportasi KRL. Gojek PLUS merupakan salah satu wujud strategi Grup GoTo untuk memperluas jangkauan dan daya tarik ke segmen pengguna yang lebih luas. “Layanan ini khususnya ditujukan pada segmen konsumen yang lebih berhati-hati dalam pengeluaran,” kata Gede. Dengan Gojek PLUS, masyarakat mendapat jaminan diskon pada setiap transaksi untuk beragam layanan di Gojek. Ada tiga pilihan paket langganan masing-masing berdurasi 14 hari, 30 hari, dan 90 hari. Harga normal paket langganan 14 hari adalah Rp14.900, kemudian 30 hari senilai Rp29.900, dan 90 hari seharga Rp44.000.

Partai Gerindra menjamin kebebasan setiap indivitu untuk menentukan hak politiknya masing-masing, termasuk sikap Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan akan menghargai dan menghormati sikap politik Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah siap menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran. “Kalau itu memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (7/6). Habiburokhman menjelaskan bahwa jadi oposisi maupun koalisi, semuanya sama-sama baik dan mulia. Dia meyakini bahwa pilihan Ganjar-Mahfud tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk masa depan bangsa Indonesia. “Kami yakin apapun pilihan Pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” katanya. Meskipun Ganjar-Mahfud sudah tentukan sikap politiknya untuk menjadi oposisi, Habiburokhman mengatakan dirinya tetap akan menjalin komunikasi dengan baik.“Tidak ada masalah ya dan sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah juga ya,” ujarnya.

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI 7 bulan yang lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%. Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. 

Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang. Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif. Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. 

Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Adapun stategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan. Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahan pangan negeri perlu menjadi perhatian. Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terkelakkan.

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Kinerja saham Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara anjlok hingga dua digit dibandingkan titik tertingginya sepanjang tahun ini, disebabkan dampak ketidakpastian global dan sentiment pertumbuhan laba bersih yang melambat. Selama April 2024, perekonomian global diselimuti ketidakpastian seiring ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketidakpastian itu mengakibatkan aliran modal portofolio dari negara berkembang berpaling ke instrumen yang lebih likuid (safe haven), seperti dollar AS dan emas.

Berdasarkan data transaksi 1-25 April 2024, investor asing telah membukukan jual neto di pasar keuangan domestik sebesar Rp 32 triliun. Aksi jual ini terjadi di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 13,28 triliun, pasar saham sebesar Rp 11,89 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 6,83 triliun. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles hingga menyentuh level terendahnya di level 7.036,07 pada 26 April 2024 atau terkontraksi 5,64 % dibandingkan titik tertingginya di 7.433,31 pada 14 Maret 2024.

Pelemahan tersebut seiring kejatuhan saham yang dialami oleh berbagai emiten penggerak IHSG, tidak terkecuali emiten perbankan. Saham Bank Mandiri, terkontraksi 15,15 5 pada penutupan pasar Senin (6/5) dibanding level tertingginya pada 14 Maret 2024. Saham BTN juga terkontraksi 19,34 % dibanding rekor tertingginya pada 26 Maret. BNI turut terkontraksi 22,79 % dibanding capaian tertingginya pada 13 Maret 2024. Kontraksi terdalam dialami saham BRI sebesar 25,19 dibanding level tertingginya. (Yoga)

Dani Rodrik, profesor ekonomi terkemuka di Harvard Kennedy School menyampaikan pandangannya yang murung tentang industrialisasi negara berkembang, yang mengalami premature deindustrialization (penurunan kontribusi sektor industri dalam ekonomi secara prematur). Studi terbarunya bersama Joseph Stiglitz menunjukkan, kemajuan teknologi membuat sektor manufaktur kurang padat karya hingga mengurangi efektivitasnya sebagai strategi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi EMDE (emerging market and developing economies) yang mulai melambat, diperburuk pandemi Covid-19. Meningkatnya utang, ketegangan geopolitik, dan peralihan ke sektor jasa dari manufaktur semakin memperumit prospek pertumbuhan. Selain itu, krisis iklim dan pentingnya transisi hijau telah berdampak buruk pada sektor pertanian dan mengurangi permintaan global akan sumber daya alam. Ini semakin menyulitkan negara-negara berkembang.

Industri manufaktur yang kurang padat karya tak lagi mampu menciptakan lapangan kerja yang baik. Karena itu, Rodrik melihat pentingnya peran sektor jasa untuk memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Di masa depan, disrupsi teknologi juga akan memengaruhi sektor jasa. Kecerdasan buatan (AI) akan membuat sektor jasa jadi kurang padat karya. Call centre dan back office, misalnya. Yang tersisa mungkin hanya pariwisata, yang padat karya dan memiliki produktivitas tinggi. Sektor perdagangan, walaupun padat karya, cenderung informal dan rendah produktivitasnya. Isunya bukanlah pada sektor jasa atau manufaktur, melainkan peningkatan kualitas SDM. Menurut Rodrik negara berkembang akan kesulitan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melandai, dia menyarankan agar EMDE berfokus pada perbaikan institusi, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas SDM.

Indonesia tak memiliki pilihan selain tumbuh lebih cepat. Tanpa itu, ada risiko jadi tua sebelum kaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sektor jasa akan memiliki peran penting ke depan. India dengan persoalan serupa, mampu tumbuh 8,4 % dalam triwulan IV-2023 karena India di samping melakukan reformasi di bidang perbankan, pajak, pembangunan infrastruktur, mulai masuk pada ”ekonomi baru” (new economy), seperti infrastruktur digital dan penerapan teknologi digital. Digital India Campaign berhasil menumbuhkan platform digital dan bisnis model baru. Penyebaran teknologi meluas ke masyarakat (difusi teknologi) membuat produktivitas meningkat. Ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, belajar dari China, India, dan Vietnam yang tumbuh pesat setelah mengadopsi kebijakan berorientasi ekspor. Produk ekspor memerlukan investasi dan inovasi agar dapat bersaing secara kompetitif. Mereka harus menyerap teknologi, meningkatkan keterampilan, dan terus-menerus meningkatkan kualitas. Benar ada risiko deindustralisasi dini, tetapi untuk meningkatkan produktivitas, industrialisasi yang berorientasi pada ekspor tetap memiliki peran yang sangat penting. Pasar domestik Indonesia memang besar, tetapi daya belinya masih terbatas. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil bukan hanya fokus pada pasar domestik, melainkan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global. Strategi ini telah dipilih Vietnam, yang pada 2023 mencatat ekspor 355 miliar USD, melampaui Indonesia di 258,8 miliar USD. Ketiga, strategi orientasi ekspor berisiko membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak global. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dan global. (Yoga)

Memburuknya kinerja keuangan yang membuat PT Sepatu Bata Tbk harus menghentikan operasi pabriknya menjadi sentiment negatif bagi saham perseroan. Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) belum melihat potensi pembatalan pencatatan atau delisting bagi emiten tersebut. Harga saham emiten dengan kode BATA pada Selasa (7/5) tercatat Rp 79 per lembar, merosot tajam hingga 15 % dari harga Rp 95 per lembar pada Jumat (3/5), bersamaan dengan hari pengumuman penghentian aktivitas pabrik mereka di Purwakarta, Jabar.

Saham Bata juga mendapat notasi khusus dengan kategori L, karena perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan terbaru setelah laporan kinerja 2023. Pada laporan tahun lalu mereka membukukan kenaikan kerugian komprehensif setidaknya tiga tahun terakhir, dari Rp 51,04 miliar pada 2021 menjadi Rp 188,41 miliar pada 2023. Dari sisi pendapatan penjualan neto, pada 2023 perusahaan mencatat penurunan 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari Rp 643,45 miliar pada 2022. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menilai, dengan kondisi tersebut, Bata tidak berpotensi dicoret dari bursa.

Mengacu Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), saham suatu emiten bisa dikeluarkan karena adanya keputusan bursa, yang menyangkut tiga alasan, yakni perusahaan tercatat mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya, baik secara finansial maupun hukum, dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler maupun tunai dan/atau seluruh pasar paling kurang 24 bulan terakhir. (Yoga)