Pelaku industri pembiayaan (multifinance) mulai dipusingkan dengan sumber pendanaan. Sejak kasus SNP Finance terkuak , bank-bank lebih ketat menyalurkan kredit ke multifinance. Sementara itu, penerbitan medium term notes juga diperketat sebagaimana diatur dalam POJK nomor 35/2018. Aturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen likuiditas, risiko pendanaan, dan risiko pembiayaan. Dengan aturan ini, investor akan mendapatkan informasi yang cukup sebelum memutuskan berinvestasi di MTN.

IMF memprediksi perekonomian global akan tumbuh pada laju terlemah dalam tiga tahun pada 2019. Pertumbuhan global akan berada pada level 3,5% di bawah prediksi sebelumnya di angka 3,7%. Hal ini dikuatkan oleh survei PwC terhadap 1.400 kepala eksekutif perusahaan yang meyakini ekonomi global akan tumbuh melambat. Ancaman terhadap perekonomian global antara lain perang tarif perdagangan, kebijakan pengetatan likuiditas, belum adanya kesepakatan Brexit, dan perlambatan ekonomi China.
Revisi terdalam di antara negara maju adalah Jerman. Untuk kawasan negara berkembang, IMF memprediksi akan tumbuh 4,5% atau turun 0.2 poin dari prediksi sebelumnya. Faktor utama adalah resesi yang diperkirakan akan lebih dalam di Turki. Ada juga sentimen negatif dari downgrade besar untuk prospek ekonomi Meksiko.

Lelang surat berharga syariah negara (SBSN) pada Selasa (22/1) menarik minat investor. Jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 24,47 triliun. Jumlah ini, menurut DJPPR, merupakan yang terbesar untuk lelang sukuk tahun ini. Daya tarik terletak pada yield obligasi pemerintah lebih menarik dari negara emerging market lainnya. Terlebih, kebijakan bank sentral negara maju yang mengerem kenaikan suku bunga acuan semakin membuat investor yakin masuk ke pasar emerging market. Meski berhasil mencetak penawaran tertinggi, pemerintah memilih hanya menyerap lima seri sukuk saja.

Kebijakan proteksionisme, pengetatan keuangan, dan peningkatan beban utang di sejumlah negara meningkatkan risiko bagi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan meningkat. Kenaikan tarif juga berdampak pada penurunan volume perdagangan global sehingga harga aset lebih rendah dan volatilitas pasar menjadi tinggi. Terkait prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, menteri PPN Bambang P.S.B., saat ini perekonomian domestik memerlukan stimulus. Stimulus itu diperoleh dari diversifikasi ekspor yang bernilai tambah. Selain itu, risiko tekanan global diantisipasi melalui konsolidasi kebijakan fiskal. Keseimbangan APBN dijaga dengan target defisit di bawah 2 persen PDB dan belanja yang produktif, rasio utang juga terjaga pada 30 persen PDB. Sedangkan ekonom Chatib Basri berpendapat bahwa peningkatan daya beli kelas menengah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, insentif perpajakan bisa diberikan untuk meningkatkan daya beli tersebut.

Konsep konsolidasi dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia hanya mendorong investor asing mengakuisisi bank di Tanah Air. Sedikit sekali pemodal dalam negeri yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dalam 15 tahun terakhir sedikitnya 15 investor asing mengakuisisi bank nasional. Pemodal asing tidak hanya mengakuisisi satu bank, bahkan dua bank sekaligus untuk kemudian dilakukan penggabungan usaha. Ekonom dari Universitas Indonesia Doddy Ariefianto mengatakan, masuknya investor asing ke swektor perbankan di Indonesia tidak dapat dihindari. Pasalnya pemodal lokal tampak kurang berminat memutar uang di lembaga yang memiliki fungsi intermediasi. Selain itu jumlah investor lokal yang berkemampuan untuk mengonsolidasikan perbankan juga sangat terbatas. Di sisi lain, bertambahnya peran investor asing dalam konsolidasi perbankan didukung oleh regulasi.

Perusahaan jasa teknologi keuangan (Tekfin) terus muncul berjamuran. Hingga akhir 2018 diperkirakan ada 475 Tekfin yang beroperasi di Indonesia. Menjamurnya Tekfin di satu sisi merupakan suatu hal yang menggembirakan. Tekfin idealnya dapat memangkas biaya dalam beberapa pelayanan yang sama dengan jasa perbankan, khususnya pinjaman ritel. Namun demikian, sepanjang 2018 khususnya, fenomena yang muncul justru cukup mengkhawatirkan. Tercatat sudah lebih dari 1.300 aduan kepada Lembaga Bantuan Hukum yang terkait dengan kasus pinjaman online. Hampir seluruhnya merupakan nasabah yang tercekik dengan tingginya bunga pinjaman, administrasi yang abu-abu dan merugikan nasabah, serta pelanggaran hukum dalam penagihan utang.
Dalam praktiknya, dalam beberapa kasus Tekfin ada yang menyalahi prinsip pemberian kredit ini. Kredit diberikan tanpa mengenali karakteristik nasabahnya, tanpa mengukur kemampuan peminjam mengembalikan dananya, tanpa batas LTV, tanpa agunan, dan/atau tanpa skema pinjaman yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana. Selain itu hal yang paling memberatkan tentu saja tingginya bunga pinjaman. Dari riset penulis, bunga efektif tahunan Tekfin P2P lendingberkisar 60% —450 %. Angka ini bahkan lebih tinggi rendah dari rentenir atau bank keliling yang beroperasi di masyarakat yang biasanya mematok bunga di kisaran 20% per bulan.
Regulator harus berani menetapkan batas atas bunga pinjaman agar ruang gerak bagi yang terakhir ini terbatas, sehingga mereka akan keluar dari pasar. Sebaliknya, regulator harus memberi keleluasaan, bahkan insentif bagi Tekfin yang memang serius membangun inovasi bisnis proses serta kapasitas teknologinya, baik dalam aspek Big Data dan Artificial Intelligence untuk Credit Scoring maupun User Interface agar tetap berjalan dalam rel prinsip industri keuangan yang prudent dan transparan.

Kinerja ekspor minyak kelapa sawit dan batu bara Indonesia rawan terkoreksi akibat tren perlambatan ekonomi China. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri mengatakan, perlambatan ekonomi yang terjadi di Negeri Panda secara langsung akan berdampak besar ke Indonesia. Pasalnya, raksasa ekonomi Asia Timur itu merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar bagi Indonesia. komoditas ekspor andalan Indonesia yang akan langsung terdampak pelemahan ekonomi China adalah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan batu bara. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan selama ini para pengusaha kesulitan memacu ekspornya ke mitra dagang nontradisional lantaran produk-produk asal Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan barang-barang dari negara-negara kompetitor. Dia menyebutkan, kondisi itu terutama terjadi kepada produk-produk manufaktur dan olahan bernilai tambah. Untuk itu, dia berharap pemerintah bersedia meningkatkan insentif terhadap sektor manufaktur dalam negeri, terutama yang berbasis ekspor.

Pemerintah berencana menghidupkan kembali tim nasional Pengembangan Ekspor dan Pengembangan Investasi (PEPI) guna mendongkrak kinerja perdagangan Indonesia. Pembentukan tim tesebut nantinya akan didasarkan kepada payung hukum Keputusan Presiden (Kepres) No. 8/2008 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. Timnas PEPI akan memiliki sejumlah tugas yang berkaitan dengan peningkatan ekspor, baik jangka menengah maupun panjang. Salah satunya adalah memacu ekspor sejumlah komoditas unggulan yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yakni elektronik, otomotif, alas kaki, makanan dan minuman, tekstil, perikanan, permesinan dan produk kayu. Selain membentuk timnas PEPI, Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan strategi jangka pendek untuk memacu ekspor, yakni simplifikasi prosedur ekspor. Simplifikasi tersebut berupa penghapusan kewajiban laporan surveyor (LS) untuk sejumlah produk dan pencabutan beberapa komoditas dari daftar larangan terbatas (lartas) ekspor. Terkait dengan komoditas yang akan dicabut dari daftar lartas, dia menyatakan masih dalam tahap pembahasan di kementerian terkait. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani, simplifikasi ketentuan LS dan lartas ini perlu didiskusikan kepada pelaku usaha secara lebih lanjut sebelum dieksekusi. Di sisi lain, untuk barang nontambang sebaiknya dihapuskan saja kewajiban LS dan lartasnya, karena ketentuan itu lebh cocok dikenakan kepada produk tambang.

Neraca perdagangan Indonesia memerah sepanjang 2018. Sektor minyak dan gas bumi dianggap biang kerok penyebab defisit neraca perdagangan yang semakin melebar. Sudah menjadi kenyataan yang harus dipahami bahwa sejak 2002 Indonesia menjadi nett importer minyak bumi. Dengan kebutuhan konsumsi energi yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika produksi minyak sulit didongkrak dalam waktu dekat, pemerintah perlu mengonversi BBM ke sumber energi primer lainnya, seperti batu bara, gas bumi, dan energi terbarukan. Untuk memangkas defisit neraca migas, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan bahwa peningkatan produksi migas wajib ditingkatkan. Terkait dengan jalan keluar untuk mengempiskan pembengkakan impor migas, Komaidi mengatakan bahwa peningkatan ekspor nonmigas menjadi penyelamat. Kinerja ekspor barang tambang yang sudah memberikan hasil pada tahun lalu menjadi tambalan melebarnya defisit neraca perdagangan yang disebabkan sektor migas.

Ekonomi global yang tahun ini diproyeksikan melambat bakal berimbas terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia. Apalagi, kinerja perdagangan Indonesia masih bergantung pada negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai, perlambatan ekonomi global akan memukul kinerja ekspor Indonesia. Permintaan terhadap komoditas dan produk jadi Indonesia bakal menurun karena negara lain yang biasa menjadi konsumen mengalami perlambataan ekonomi. Pemerintah juga akan terkena imbas dari sisi pendapatan perpajakan. Apabila ekonomi global melemah dan pendapatan swasta sebagai wajib pajak (WP) menurun, potensi pertumbuhan pendapatan pajak dapat melambat. Antisipasi yang juga harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan pajak para WP. Diantaranya dengan mempermudah prosedur, sehingga meningkatkan jumlah dan nilai WP. Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan efisiensi belanja. Berdasarkan fakta-fakta empiris selama ini, ekspor Indonesia bersifat demand driven. Artinya, perkembangan ekonomi negara tujuan ekspor sangat mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri mengatakan, pelemahan perekonomian China tentu akan berdampak pada permintaan terhadap komoditas Indonesia, khususnya minyak kelapa sawit (CPO) dan batu bara.