Direktur Utama Bank Mitraniaga, M Nurcahyono, menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan tambahan investor baru, yakni Industrial Bank of Korea. Investor tersebut mengambl alih 71,68% saham emitan bank ini dengan harga pelaksanaan Rp 409 per saham pada 28 Januari 2019. "
" Aksi Industrial Bank of Korea yang mengambil alih mayoritas saham Bank Mitraniaga, terpaut dengan akasi korporasi sebelumnya yang telah mengambil alih kepemilikan 95,79% saham PT Bank Agris Tbk yang nilai transaksinya mencapai Rp 1,7 triliun.

Indonesia siap menjadi basis produksi mobil listrik, dengan antara lain didukung ketersediaan pasokan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan ramah lingkungan ini. Investor Tiongkok, Jepang dan RI sudah berkolaborasi mebangun pabrik komponen baterai di Morowali senilai US$ 700 Juta, dengan ekspor tahun pertama diperkirakan US$ 800 juta. Kemenperin masih mangundah investor Jepang lain untuk memproduksi baterai yang terus meningkat permintaanya di pasar global. Program mobil listrik di Indonesia yang juga bertujuan mengurangi impor minyak dan BBM dan menekan defisit di Indonesia. "
" Insentif dibutuhkan utamanya terkait tax holiday terkait dengan teknologi baru.

Bank Indonesia bersiap diri menyikapi hasil rapat Federal Open Market Commitee (FOMC). Gubernur BI memproyeksi, The Fed bisa mengerek kembali suku bunga di tahun ini demi mengantisipasi gejolak ekonomi di negaranya. The Fed menaikkan suku bunga paling banyak dua kali tahun ini. Kenaikan pertama, diprediksi terjadi Maret 2019. Kenaikan inilah yang akan menjadi pertimbangan BI dalam menentukan suku bunga acuan 7 day reverse repo rate yang saat ini 6%. Kenaikan kedua jika The Fed menaikkan lagi suku bunga acuannya, maka BI juga akan menaikkan pada puncak kenaikan suku bunga acuan.
Agar kenaikan suku bunga tak ikut kenaikan suku bunga simpanan dan kredit. Pertama, melonggarkan aturan giro wajib minimum (GMW) rat-rata dari semula 2% menjadi 3%. Kedua, menaikkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM).

Grab, platform ride-hailing secara online terbesar di Asia Tenggara mengumumkan pencapaian perjalanan yang telah mencapai 3 miliar perjalanan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2012. Pencapaian 3 miliar perjalanan itu terjadi tepat pukul 20:34:32 (WIB) pada Minggu, 20 Januari 2019.

Hasil penjualan saving bond ritel seri SBR005 lebih rendah daripada SBR004, padahal SBR005 menawarkan kupon lebih tinggi (8,15%) daripada SBR004 (8,05%). Meski begitu, penjualan SBR005 mencetak prestasi. Jumlah investor milenial (kelahiran 1980-2000) semakin mendominasi dengan porsi 50,61%.
Pengamat memperkiraan dominasi milenial karena generasi ini lebih akrab dengan tekfin daripada kaum baby boomer. Selain itu, minimal pembelian tergolong murah, yakni Rp 1 juta. Namun dari sisi volume pemesanan, kelompok baby boomer masih yang terbesar dengan nilai Rp 1,71 triliun atau 42,57%. SBR005 dipandang masih lebih menarik dibandingkan rata-rata bunga deposito tenor satu tahun sebesar 6,15%.

Kebijakan pemotongan pajak dari Presiden Trump sejauh ini belum mendatangkan hasil. Survei terbaru menunjukkan paket kebijakan pemotongan pajak belum memberikan dampak signifikan terhadap investasi. 84% responden tidak mengubah rencana investasi mereka. Pemotongan pajak mulai berlaku pada Januari tahun lalu, dengan memangkas pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%.

Bisnis tekfin berbasis layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) terus berkembang meski ada aturan OJK tentang maksimal pendanaan Rp 10 miliar. Namun menjalankan bisnis urun dana ini memang butuh ekstra pengawasan. Hambatan yang ada biasanya laba bersih tidak melulu sesuai dengan rencana bisnis. Padahal, perusahaan harus bertanggung jawab kepada investor dengan memastikan going concern dan investor memperoleh imbal hasil .

Konsolidasi aset bermasalah yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam beberapa tahun terakhir membuat kinerja kembali ke jalur positif. Emiten bersandi BMRI itu membukukan laba bersih Rp25 triliun per akhir 2018 atau tumbuh 21,2% secara year-on-year (yoy).

Indonesia meminta Jepang memberikan fasilitas bea masuk untuk produk perikanan agar bisa menyusul ketertinggalan dari Thiland dan Vietnam.
Jepang mensyaratkan Indonesia masuk Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) agar bisa mendapat fasilitas bea masuk produk perikanan. Saat ini, produk perikanan Indonesia masih dikenai bea masuk sebesar 7%, sehingga menyebabkan Indonesia kalah saing dibandingkan Thailand dan Vietnam yang mendapat fasilitas tarif masuk hingga 0%.
Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Keishi Suzuki menyatakan keanggotaan Indonesia pada TPP bisa memberikan iklim usaha dan investasi yang lebih baik. "Sekarang iklim usaha belum sepenuhnya menggembirakan, tetapi kami yakin akan berubah," kata Suzuki di Jakarta, Selasa (29/1).
Dia menjelaskan kedua pihak memiliki kesamaan dalam sektor maritim. Sehingga, Jepang sangat melihat iklim bisnis dengan teliti untuk investasi yang mereka tanam. Forum bisnis antara kedua pihak juga terus didorong agar bisa dipersiapkan lebih matang.
Menurut Suzuki, bea masuk merupakan fasilitas yang patut dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Sebab, Indonesia memiliki hasil produksi, tempat pengolahan hasil laut, serta sistem pemasaran. Oleh karenanya, keanggotaan TPP seharusnya bisa dipertimbangkan karena dapat menghapus bea masuk.

Sepanjang 2018, ekspor produk perikanan diperkirakan mencapai US$ 4,89 miliar dengan pasar tujuan ekspor Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor dalam sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun lalu mencapai sebesar US$ 4,89 miliar atau setara Rp 68, 9 triliun . Angka tersebut tumbuh 8,18% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 4,52 miliar antara lain disebabkan oleh kebijakan yang ketat terhadap tindak pencurian ikan akibat illegal, unregulated, unreported fishing (IUUF). Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengungkapkan sejumlah kebijakan menjaga laut Indonesia telah berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor perikanan. "Kami menekankan keberlangsungan laut supaya tingkat produksi terjaga," kata Nilanto di Jakarta, Selasa (29/1). Salah satu upaya menekan angka pencurian ikan yang dilakukan KKP adalah dengan memoratorium kegiatan penangkapan oleh kapal berukuran di atas 200 Gross Tonnage (GT). Selain itu, penyimpanan ikan juga hanya diperbolehkan untuk ukuran kapal paling kecil 150 GT, berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih membolehkan kapal berukuran sampai ribuan GT untuk menangkap dan menyimpan ikan. "Peningkatan ekspor karena ada moratorium itu karena pelaporan yang semakin baik," ujar Nilanto.