;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Cegah Fraud, Bank Diharapkan Ikut Asset Registry

24 Jun 2019

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berharap pihak perbankan juga ikut bergabung menjadi anggota asset registry. Asset registry merupakan pusat data multifinance, yang berupa nomor rangka, nomor mesin, nomor sasis, dan nomor plat kendaraan bermotor yang menjadi agunan. Ketua APPI, Suwandi Wiratno mengatakan asset registry dapat menjadi alat bagi industri perbankan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan, seperti double financing. Data tersebut dipergunakan oleh perbankan dan pembiayaan guna mencegah terjadinya double atau multiple pledging yang disinyalir banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan multifinance. Selain itu, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholder lain seperti kepolisian, misalnya untuk kebutuhan razia pencurian motor dan lainnya. 

Pasar Nasabah Kaya Masih Menggoda

24 Jun 2019

Perbankan masih bisa mencatatkan pertumbuhan bisnis wealth management meski kondisi ekonomi tak terlalu kondusif. Rupanya, ketidakpastian tahun politik di dalam negeri maupun perang dagang di luar negeri tak membuat nasabah tajir jeri menaruh dana di bank.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri meyakini, potensi pertumbuhan bisnis wealth management masih besar mengingat masih banyak aset milik warga Indonesia yang berada di luar negeri. Menurut data Ditjen Pajak, nilainya mencapai Rp 1.300 triliun.

Hunian MBR, Batas Harga Rumah Subsidi Dinaikkan

24 Jun 2019

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batas harga rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR No.535/KPTS/M/2019, setelah Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan rumah yang bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMK No.81/PMK.010/2019 beberapa waktu lalu. Keputusan yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan PMK No.81/2019, yang menaikkan patokan harga rumah sederhana bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibebaskan dari PPN rata-rata 7% dibandingkan dengan patokan harga sebelumnya (PMK No.113/2014). Dalam peraturan Kepmen PUPR ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Ada beberapa faktor yang mendorong agar disesuaikan dengan wilayah, diantaranya harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.

Penjualan Mobil Sulit Melaju Cepat

24 Jun 2019

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), hingga Mei 2019 penjualan mobil turun 14,7%. Ini merupakan imbas dari tahun politik yang menyebabkan konsumen menunda pembelian. Pengusaha meminta "vitamin" agar pasar otomotif nasional kembali mendapat sentimen positif. Vitamin dimaksud antara lain penurunan suku bunga perbankan, mempertahankan uang muka 0%, ditambah harmonisasi pajak yang sedang digodok.

Pebisnis Hotel Menanti Tarif Pesawat LCC Turun

24 Jun 2019

Pemerintah telah menurunkan tarif batas atas untuk pesawat full service. Pemerintah juga berencana menurunkan harga tiket pesawat domestik untuk penerbangan LCC. Pelaku usaha perhotelan menyebutkan, kebijakan penurunan batas atas tarif tiket full service belum berdampak pada kenaikan okupansi hotel. Yang jelas, pebisnis hotel berharap penurunan tarif tiket untuk LCC benar-benar berjalan, sehingga akan mendongkrak tingkat kunjungan hotel.

Harga Daging Ayam Anjlok ke Level Terendah

24 Jun 2019

Harga daging ayam saat ini sangat mengkhawatirkan peternak karena jauh di bawah biaya produksi Rp 18.500 per kg. Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) menduga anjloknya harga daging ayam disebabkan oleh pasokan DOC Final Stock yang berlebih tetapi tidak diikuti dengan kenaikan permintaan pasar. Saat ini, peternak tak bisa melakukan apa-apa untuk mengurangi defisit biaya produksi. Pengusaha berharap pemerintah segera menemukan solusi agar supply dan demand tidak merugikan peternak.

Juul dan IQOS Siap Mengebulkan Pasar Rokok Elektrik

21 Jun 2019

Prospek bisnis rokok elektrik mulai mengepul di Indonesia. Kabar terbaru, salah satu produsen rokok elektrik global, Juul Labs, bakal masuk pasar Tanah Air. PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) melalui anak usahanya disebut-sebut mendapatkan lisensi untuk menjual produk Juul di Indonesia. Dengan kehadiran Juul yang memiliki modal kuat, sejatinya mudah bagi mereka untuk menguasai pasar Indonesia.

Selain Juul, raksasa rokok global Philip Morris disebut-sebut akan memasukkan IQOS - merek rokok elektrik mereka, ke Indonesia. Sementara itu, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menilai, BAT berinvestasi besar untuk rokok aerosol khususnya di Eropa, AS, dan Jepang, sedangkan di Indonesia masih menunggu regulasi.

RI Memperluas Pasar Udang

21 Jun 2019

Di tengah kondisi ekspor udang yang tertekan di pasar perdagangan global, perluasan pasar udang mulai digarap. Negara yang dibidik sebagai pasar udang Indonesia antara lain : China, Korea dan wilayah Eropa Timur.  Sebagai eksportir udang, China juga mengimpor udang dalam jumlah besar yakni 400.000 ton per tahun. Sementara pasokan udang asal Indonesia ke China sekitar 10% dari impor udang.Peluang untuk menggarap pasar udang di dalam negeri juga terbuka. Akan tetapi pemasaran udang berkualitas tinggi di dalam negeri belum digarap, hanya 1% dari total ekspor yang sebanyak 200.000 ton. 

Saat ini ada 5 perusahaan di Surabaya, Banyuwangi, Sidoarjo dan Gresik (Jawa Timur) yang memasarkan udang beku kualitas ekspor ke pasar lokal. Udang yang dijual berukuran 50-60 ekor per kilogram. 

Ketua Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto mengatakan petambak udang berupaya mengefisiensikan biaya produksi. Dengan komposisi tambak udang yang didominasi usaha skala kecil, langkah efisiensi harus disesuaikan dengan skala usaha. Ditambak skala intensif, komponen terbesar biaya produksi berupa biaya pakan (50%) dan listrik (30%).

Dompet Digital, Izin Alipay dan WeChat Masih Dianalisis

21 Jun 2019

Lama tidak ada kabar terkait dengan masuknya dua dompet digital China Alipay dan WeChat Pay ke Tanah Air, Bank Indonesia masih memproses izin operasional kedua perusahaan tersebut. Proses sudah memasuki tahap analisis. Alipay dan WeChat Payharus bekerja sama dengan bank umum kelompo usaha IV. BI tidak bisa memastikan target waktu penyelesaian proses izin operasional Alipay dan WeChat Pay. Pihak Alipay dan WeChat Pay telah meminta waktu sekitar 4 bulan, sejak April 2019 untuk melakukan seluruh penyesuaian yang diberlakukan di Indonesia. Termasuk dengan pnyesuaian terhadap penerapan QR Code Indonesia Standard yang sduah resmi diterapkan di Indonesia.  Alipay dan WeChat Pay dibawa oleh pihak ketiga masuk ke pasar Indonesia untuk melayani wisatawan China yang bertransaksi selama berwisata.  Di sisi lain,  penggunaan Alipay dan WeChat Pay di kawasan wisata mempermudah wisatawan dan telah memperkuat layanan industri pariwisata di Tanah Air. Bank pelat merah yang sebelumnya telah bekerja sama dengan  Alipay dan WeChat Pay, tetapi kongsi itu dibatalkan karena dinilai menguntungkan satu pihak saja. Kini beberapa bank swasta yang menyiapkan kerja sama dengan dua dompet digital  Alipay dan WeChat Pay.

Perpanjangan Izin Usaha Tanito Harum Dibatalkan

21 Jun 2019

Menteri ESDM mencabut izin usaha operasi pertambangan Tanito Harum. Keputusan itu merespons surat Ketua KPK kepada Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, KPK menyatakan bahwa revisi PP 23/2010 wajib mengacu UU 4/2019 tentang minerba. Dengan mengikuti ketentuan UU Minerba, luas wilayah perpanjangan izin PKP2B menjadi IUPK hanya menjadi 15.000 hektare.

Pengamat hukum SDA Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai keputusan Menteri ESDM memperpanjang izin usaha PT Tanito Harum cacat secara hukum. Sebab, pemerintah memberikan luas wilayah melebihi 15.000 ha. Tanpa surat KPK sekalipun, Menteri ESDM wajib memperhatikan ketentuan UU Minerba. Menurut dia, prioritas IUPK adalah BUMN. Artinya, BUMN tidak bisa diposisikan menerima sisa dari wilayah eks PKP2B. Semestinya wilayah yang habis kontraknya ditawarkan ke BUMN terlebih dahulu.