Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan insentif berupa royalti nol persen kepada perusahaan tambang batubara yang berinvestasi untuk proyek hilirisasi di dalam negeri.

Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2020), Kardaya Warnika, dari Partai Gerindra, mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting selain pajak.

Menjawab hal itu, Menteri ESDM ArifinTasrif menyatakan, “Royalti hanya diberikan untuk volume batubara yang digunakan dalam proyek hilirisasi. Di luar itu, tetap dikenai royalti sesuai dengan ketentuan,” Hilirisasi itu berupa gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) atau pengolahan batubara menjadi metanol. Produk DME bisa digunakan menggantikan fungsi elpiji.

Menurut Arifin, royalti nol persen diberikan lantaran ongkos investasi hilirisasi batubara di Indonesia terbilang mahal. Untuk menghasilkan 1,5 juta ton DME per tahun, perusahaan membutuhkan investasi hampir 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,2 triliun. Selain itu, hanya hilirisasi batubara yang merupakan proyek strategis nasional atau menghasilkan produk strategis yang berhak memperoleh royalti nol persen.

Peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19 dinilai turut mengubah perilaku konsumen dalam mengisi ulang saldo uang elektroniknya.

Sebelum pandemi, menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, konsumen cenderung mengisi saldo dengan jumlah yang kecil untuk sekali transaksi. “Saat ini, konsumen top up (isi saldo) dalam jumlah besar untuk transaksi berkali-kali,” katanya saat acara klinik media dalam Pekan Fintech Nasional, Senin (23/11/2020).

Transaksi uang elektronik berbasis kartu jika dilihat secara bulanan maupun kuartalan, transaksi sudah mulai membaik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya mencatatkan kenaikan transaksi kartu Brizzi pada Oktober 2020, secara keseluruhan dari Januari-Oktober tercatat sebanyak 350 juta kali transaksi.

Bank Mandiri mencatatkan transaksi kartu e-Money pada bulan Oktober 2020 tumbuh sekitar 15%-20% dibandingkan bulan sebelumnya. Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menyatakan, tren peningkatan mulai terjadi sejak pekan kedua September hingga pekan kedua Oktober 2020. Rata-rata transaksi harian naik 15%.

Vice President E-Channel BNI, Fajar Kusuma, Senin, (23/11).  Bank BNI mencatat kenaikan volume transaksi TapCash sebesar 22,5% pada Oktober 2020 dibanding bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan masih terkoreksi sebesar 16%.

Investor yang batal untuk berinvestasi di Barito Kuala (Batola) kabarnya berasal dari Surabaya. Tadinya investor tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berinvestasi senilai Rp 2 triliun di daerah Cerbon, Batola. Namun, rencana tersebut batal karena investor menunda investasi akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin, menjelaskan, padahal tadinya lahan seluas 150 hektare  Investor berencana membuat pabrik pengolahan pupuk untuk menyokong program pertanian Serasi dan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Realisasi investasi dari triwulan I sampai dengan triwulan III 2020 hanya Rp 5,7 triliun. Menurun jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Tahun lalu di triwulan III, realisasi investasi kita sudah tercapai Rp 11,1 triliun. Jadi, tahun ini turun Rp 7,6 triliun, Pada 2021 target investasi di Kalsel dinaikan Rp 6,13 miliar sehingga menjadi Rp 12 triliun,” urainya.

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.

Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya berharap pada kuartal IV 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, ke minus 1,6% hingga positif 0,6%. Pada kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi minus 3,49%, lebih baik dari kuartal II-2020 yang minus 5,32%. Sedangkan kuartal I masih tumbuh 2,97% (year on year), karena pandemi Covid-19 di Indonesia baru terkonfirmasi pertama kali di ujung triwulan I atau Maret lalu. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo lebih optimistis. Ia mengatakan pekan lalu, ekonomi RI diperkirakan positif pada kuartal IV-2020 atau sudah keluar dari resesi. 

Menkeu menjelaskan lebih lanjut, untuk belanja pemerintah pusat realisasinya Rp 1.343,8 triliun atau naik 19,9% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 1.120,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 68% dari target serapan dalam APBN yang sebesar Rp 1.975,2 triliun Belanja non-K/L juga meningkat 26,8% dengan realisasi Rp 618,2 triliun. Ini mencapai 54,3% dari total anggaran dalam Perpres No 72 Tahun 2020. Menkeu juga memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober tahun ini tercatat mencapai Rp 1.276,9 triliun. 

Nilal Impor Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Oktober 2020 mencapai US$33,56 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 15.59 persen dibanding nilai impor September 2020 yang mencapai USS39,75 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Moch Edy Mahmud menjelaskan, dibandingkan dengan nilai impor Oktober 2019 yang mencapai US$78,60 juta, maka nilai impor bulan Oktober 2020 ini turun sebesar 57.31 persen.

la menambahkan, nilai impor untuk ketiga kelompok barang tersebut masing-masing adalah HS 27 sebesar US$25,59 juta, HS 84 sebesar USS7.03 juta, dan HS 29 sebesar USS0.26 juta. Nilai impor 5 kelompok barang utama pada bulan Oktober 2020 mencapai USS33,27 juta dengan kontribusi sebesar 99,16 persen dari total impor.

Mengisi waktu luang dan hobi mulai dari tanaman hias hingga bisnis ikan hias. Di antaranya dirasakan salah satu pedagang cupang di Jalan Veteran, Banjarmasin,Cuncun. la mengaku jualannya laris manis di tingkat grosiran dan pembeli akan menjual kembali sebagai bisnis.

“Ada aneka jenis ikan cupang mulai dari jenis Black Samurai, Black Mamba, hingga sederet varian lainnya. Black Avatar yang paling banyak dicari orang. Dari harga Rp 250 ribu,” ujar Cuncun, Sabtu (21/11).

Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak namun dari segi kualitas cukup baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40 ribu- Rp 100 ribu per ikan.

Jenis ikan lainnya yakni ada pula ikan koi, jenis ikan predator yakni louhan yang mencapai Rp 400 ribu perekor. Konsumen yang menginginkan langsung satu set dengan aquarium juga bisa membelinya dipatok mulai Rp 1 juta.

Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan

Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada kegiatan yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, Akshaya Hotel, Karawang, Jumat (20/11/2020) Huda mengatakan, Komisi X bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berkomitmen membuat afirmasi khusus untuk program desa wisata pada 2021.

Tujuannya sebagai terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kata dia, agar mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf, sejak saat ini setiap desa harus berinisiatif membuat konsep terbaik. “Program ini nggak mungkin diberikan kepada kepala desa yang belum ada inisiatifnya. Kalau yang sudah kelihatan paling tidak setengahnya mau berkembang, nanti kita intervensi melalui Kemenparekraf,” tegasnya.