Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan audit komprehensif terhadap anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Audit dilakukan dengan berbasis risiko meliputi sisi keuangan, kinerja, dan kepatuhan pengelolaan anggaran. Investigasi kemungkinan salah alokasi dana juga tengah dilakukan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Senin (11/1/2021), menuturkan, mismanajemen, korupsi, pemborosan, dan penipuan anggaran berisiko terjadi selama krisis. Terlebih, tak satu pun pemangku kebijakan dan pengelola anggaran pernah menghadapi kondisi krisis Covid-19.

Berdasarkan catatan BPK,total anggaran penanganan Covid-19 yang telah digelontorkan pemerintah mencapai Rp 1.035 triliun yang bersumber dari APBN sebesar Rp 937,42 triliun, APBD Rp 86,36 triliun, sektor moneter Rp 6,5 triliun, badan usaha milik negara (BUMN) Rp 4,02 triliun, badan usaha milik daerah (BUMD) Rp 320 miliar, dan hibah masyarakat Rp 625 miliar.

Dalam penyaluran anggaran program PC-PEN, pemerintah telah membuat landasan hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Lonjakan permintaan sepeda pada 2020 seiring dengan meningkatnya minat masyarakat jadi momentum yang perlu dipertahankan industri dalam negeri untuk mengejar pertumbuhan pada tahun ini. 

Hingga saat ini, pabrikan lokal belum mampu memenuhi permintaan sepeda dari dalam negeri yang diyakini mencapai 8 juta unit pada 2020. Adapun, sekitar separuh dari permintaan tersebut dipenuhi oleh sepeda impor. Sepanjang 9 bulan 2020, volume sepeda impor mencapai 28.485,68 ton dengan nilai US$78,36 juta. Realisasi tersebut naik dari 2019 dengan volume sebanyak 25.075,01 ton dan senilai US$56,77 juta. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan (APSMI) Eko Wibowo mengatakan sejak pandemi Covid-19, permintaan untuk semua kelas sepeda melonjak. Alhasil, pada 2020, target penjualan sepeda telah terpenuhi hanya dalam waktu setengah tahun. 

“Kami melihat demand sejak awal kuartal IV/2020 sudah perlahan kembali ke kondisi pada kuartal I/2020, tetapi kami lihat antusias masyarakat masih cukup baik,” tutur Direktur PT Insera Sena William Gozali kepada Bisnis. Namun, dia mengakui tantangan tahun ini akan datang dari daya beli masyarakat yang masih tertekan. Prospek yang baik pada industri sepeda juga dinilai oleh perusahaan komponen PT Ganding Toolsindo. Presiden Direktur Ganding Toolsindo Wan Fauzi mengatakan saat ini pihaknya bahkan tengah menyiapkan produk baru. 

Pandangan berbeda diutarakan PT Roda Maju Bahagia (RMB) yang memproyeksikan permintaan sepeda pada tahun ini akan turun sekitar 20%—30% secara global. CEO RMB Hendra mengatakan meski dengan prediksi penurunan tersebut, pihaknya tetap yakin permintaan untuk produknya masih terjaga karena telah memiliki pasar sendiri. 

Pada perkembangan lain, pelaku industri sepeda dalam negeri kembali menagih janji perbaikan iklim usaha yang lebih bersahabat pada industriawan.  Ketua Umum Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) Rudiyono mengatakan pada tahun lalu kondisi industri sepeda sudah cukup baik di mana ada peningkatan produksi dan permintaan. Bahkan, asosiasi mencatat penjualan sudah menembus dua kali lipat dari 2019 yang sekitar 2—2,5 juta unit.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan pangsa sepeda lokal pada 2021. Sudah ada dua langkah yang disiapkan. Pertama, mendorong adanya industri komponen sepeda di dalam negeri. Rencananya, pemerintah akan menyubstitusi beberapa komponen sepeda yang diimpor, seperti rantai, gigi, stang, handlebar, sadel, ban, peralatan rem, dan komponen wheel. Kedua, Kemenperin akan meningkatkan kapasitas produksi industri sepeda nasional.

Sejumlah negara produsen otomotif di Asean terus memutar otak demi menyelamatkan industri tersebut dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19.  Indonesia boleh saja meniru langkah pemerintah Malaysia yang memberikan insentif pembelian mobil baru guna merangsang kembali pasar otomotif. Langkah Malaysia itu terbilang jitu karena berdasarkan data Asean Automotive Federation (AAF), negeri jiran mampu menjaga denyut penjualan otomotif di tengah pandemi. AAF mencatat, penjualan mobil baru di Malaysia sepanjang Januari – Oktober 2020 mencapai 398.159 unit atau turun 19,9% secara tahunan. Adapun, Indonesia mencatatkan 421.089 unit dengan penurunan hingga 50,5%. Selain penurunan yang lebih rendah, raihan penjualan Malaysia pada periode tersebut juga hanya terpaut 22.930 unit dari Indonesia. Padahal, sepanjang 2019, Indonesia mampu menjaga jarak persaingan penjualan di kisaran angka 500.000-an unit. 

Pemerintah Malaysia menerapkan pembebasan pajak untuk pembelian mobil baru sejak 15 Juni 2020, atau setelah pandemi Covid-19 menggilas kinerja penjualan industri otomotif mereka pada Maret, April, dan Mei. Tercatat pada tiga bulan tersebut penjualan mobil di Malaysia rontok sebesar 58,9% pada Maret, bulan April anjlok 99,7%, dan Mei turun hingga 61,6%. Namun, kondisi itu berubah setelah para konsumen kendaraan di Negeri Jiran menikmati pembebasan pajak 100% untuk model rakitan lokal dan 50% bagi produk impor. Asosiasi Otomotif Malaysia (MAA) melaporkan bahwa pembebasan pajak, potongan harga, dan permintaan yang tertunda dari konsumen berhasil mendongkrak kinerja industri otomotif. Tercatat, pada Juni, ada 44.695 unit kendaraan terjual dan pada Juli menjadi 55.552 unit. Alhasil, penjualan pada Juni meningkat 5% secara tahunan, dan 13,2% untuk Juli. MAA menyatakan peningkatan itu terjadi di tengah perekonomian negara yang melambat. 

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa hingga November 2020, volume penjualan kendaraan roda empat atau lebih belum mendekati capaian tahun lalu. Secara tahunan (yoy), volume penjualan ritel sepanjang November tahun ini terkoreksi 39,9% dan wholesales anjlok 41% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara secara kumulatif penjualan wholesales sepanjang Januari—November ini mencapai 474.910 unit atau minus 49,8% dibandingkan dengan pencapaian pada periode yang sama tahun lalu, yakni sebanyak 845.245 unit

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier mengatakan bahwa instrumen pajak yang mengarah pada konsumen menjadi penting untuk menggeliatkan kembali industri otomotif. Dia menjelaskan, pemangkasan pajak pembelian mobil baru yang lebih mengarah ke konsumen diyakini mampu mendongkrak daya beli, sehingga penjualan otomotif pulih lebih cepat. Secara simultan hal ini juga membantu manufaktur otomotif untuk bertumbuh. Taufiek juga menyebutkan bahwa industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. Sedikitnya ada 1,5 juta tenaga kerja yang terserap di industri otomotif. 

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menyebutkan akan ada sejumlah dampak yang hinggap di industri otomotif apabila relaksasi pajak mobil baru tidak diberikan. Nangoi mengatakan bahwa asosiasi terus mencoba bernegosiasi agar relaksasi dalam bentuk PPnBM dapat diberikan. 

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta pembangunan lumbung pangan alias food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah rampung tahun ini. Pasalnya, program tersebut direncanakan menjadi contoh kawasan pertanian berskala ekonomi alias economic scale.

Jokowi sebelumnya mengatakan perlu ada cara yang tidak konvensional dalam menyelesaikan persoalan tingginya impor sejumlah komoditas di Indonesia, misalnya kedelai, jagung, hingga bawang putih.

Ia mengatakan komoditas tersebut sejatinya bisa ditanam di dalam negeri, namun petani enggan menanamnya. Akibatnya, Indonesia terus bergantung kepada impor dari negara lain.

Persoalan sama juga terjadi pada bawang putih. Jokowi mengatakan Indonesia sempat banyak memproduksi bawang putih. Namun, sekarang, petani juga tidak mau menanam komoditas tersebut karena harganya tidak bisa bersaing dengan bawang putih impor.

Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Desember 2020 mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimistis. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2020 yang mencapai 96,5 meningkat dari 92,0 pada November 2020. Keyakinan konsumen terpantau menguat pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan tingkat pendidikan.Keyakinan konsumen yang membaik pada Desember 2020 didorong oleh menguatnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini meski masih berada dalam zona pesimistis. Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini membaik didukung oleh aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi enam bulan ke depan pun terpantau menguat dari bulan sebelumnya. Hasil Survei Konsumen BI juga menyebutkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity roconsume ratio) pada Desember 2020 sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu dari 68,8% menjadi 69,0%. BI menyebutkan bahwa indeks di atas 100 berarti menunjukkan sikap konsumen yang optimistis, sedangkan di bawah 100 berarti konsumen pesimistis.

#IDS

Pemerintah tengah menyiapkan karpet merah lagi bagi investor yang tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Daftar Positif Investasi. Rancangan beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Calon aturan ini sekaligus akan menggantikan Perpres No 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi.

Calon aturan ini juga memuat sejumlah insentif bagi pemodal. Misalnya, di bidang usaha prioritas, pemerintah menawarkan insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal terdiri dari tax allowance, tax holiday, investment allowance, hingga pembebasan bea masuk. Sedangkan insentif non-fiskal berupa kemudahan izin hingga ketenagakerjaan.

Adapun kriteria bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM adalah usaha berteknologi sederhana, padat karya, dan modal di bawah Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Calon beleid ini juga menetapkan nilai minimal investasi asing di sektor riil di atas Rp 10 miliar. Asing boleh berinvestasi kurang dari Rp 10 miliar asalkan di usaha rintisan teknologi di kawasan ekonomi khusus.

Kerentanan fiskal Indonesia berpotensi mengalami peningkatan. Kerentanan fiskal ini, bergambar dari meningkatnya rasio beban bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara alias interest to revenue ratio.

Menilik data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah mengalokasikan dana pembayaran bunga utang sekitar Rp 373,26 triliun. Nilai tersebut meningkat 18,83% dibanding realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 314,1 triliun.

Beban pembayaran bunga utang yang bakal dibayarkan pemerintah pada tahun ini bakal lebih berat. Pasalnya, kenaikan beban utang, terjadi pada saat pemerintah kesulitan mencapai target penerimaan negara dari pajak.

Sebagai gambaran, tahun lalu penerimaan pajak, tumpuan pemasukan negara, tekor lagi. Realisasi penerimaan pajak tahun lalu sekitar Rp 1.070 triliun atau setara 89,3% dari target penerimaan pajak Rp 1.198,8 triliun. Adapun total realisasi pendapatan negara tahun lalu senilai Rp 1.633,6 triliun.

Alhasil, target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp 1.229,6 triliun, tumbuh cukup tinggi mencapai 14,92% yoy. Sementara pendapatan negara tahun ini yang sebesar Rp 1.743,6 triliun, tumbuh 6,73% yoy.

Hitungan KONTAN, interest to revenue ratio tahun ini, mencapai 21,41%. Angka tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 19,23%. Bahkan, rasio tahun 2021 menjadi yang terbesar, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak banyak mengalami kekalahan dalam sengketa dengan wajib pajak. Direktur Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak Direktorat jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Ihsan Priyawibawa menyebut, realisasi restitusi pajak akibat kalah sengketa hukum pada 2020 sebesar Rp 26,7 triliun.

Angka tersebut meningkat 10,9% dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 senilai 23,79 triliun. Nilai yang harus dibayar pemerintah karena konsekuensi kekalahan Ditjen Pajak tersebut, setara dengan 15,5% dari total realisasi restitusi pajak sepanjang tahun lalu. Adapun realisasi restitusi pajak tahun 2019 mencapai Rp 171,9 triliun tumbuh 19% year on year (yoy).

Ketentuan pelaksana tata cara restitusi PPN ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Bank Indonesia (Bl) telah melakukan digitalisasi sistem pembayaran untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Termasuk memudahkan cara pembayaran lewat QR Code Indonesian Standard alias QRIS.

Gubernur Bl Perry Warjiyo mengajak perbankan untuk meningkatkan merchant yang tersambung, hingga 12 juta merchant. Angka tersebut mencapai dua kali lipat dari capaian di tahun 2020.

Perry optimistis, dengan terhubung QRIS, UMKM masuk ekosistem digital sehingga memungkinkan mereka untuk bertransaksi tanpa tatap muka. Digitalisasi UMKM ini membuat pembayaran cepat, mudah, aman, dan andal.

Menurut Perry, Bl akan terus berupaya dalam melakukan digitalisasi sistem pembayaran dengan menyambungkan transaksi digital perbankan dengan perusahaan teknologi finansial (tekfin) lewat standardisasi Application Programming Interface maupun Bl Fast Payment 24/7 yang bisa dilakukan secara real time.

Hyundai Motor dan Apple Inc menandatangani kesepakatan kemitraan untuk membuat mobil listrik otonom pada Maret 2021 dan mulai memproduksinya sekitar 2024 di Amerika Serikat (AS). Hyundai akan meluncurkan mobil listrik otonom pada 2027. Pihaknya sudah menerima proposal kerja sama dari berbagai perusahaan untuk pengembangan mobil listrik yang bisa berjalan sendiri tanpa sopir. Kedua perusahaan akan membuat mobil itu di pabrik Kia Motors di Georgia. Atau membangun pabrik baru bersama-sama di Amerika Serikat (AS) dengan target produksi 100.000 kendaraan pada sekitar 2024. Sedangkan kapasitas penuh tahunan pabrik itu ditargetkan sebanyak 400.000 kendaraan. Kia Motors merupakan anak usaha Hyundai Motor.