Corona yang terjadi satu warsa terakhir ternyata tak mampu meredam aksi kecurangan yang dilakukan oleh ‘penjahat pajak’. Keterbatasan aktivitas sosial guna memutus rantai penyebaran Covid-19 seolah dimanfaatkan oleh wajib pajak ‘bengal’ untuk melakukan praktik pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, sepanjang tahun lalu potensi penerimaan negara dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) di sektor perpajakan mencapai Rp20 triliun. Dari jumlah tersebut, dana senilai Rp9 triliun berhasil masuk ke kantong negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan oleh PPATK.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, catatan sepanjang tahun lalu itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada 2019, tepatnya selama periode 1 Januari—11 Desember 2019, dana yang masuk ke negara setelah dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan hanya senilai Rp4,97 triliun. Kendati berhasil mengamankan dana negara senilai Rp9 triliun, sebenarnya capaian ini bukanlah sebuah prestasi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama 2016—2020 praktik tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan yang telah P21 atau lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan sebanyak delapan kasus. Dari jumlah tersebut, lima di antaranya telah diputus bersalah oleh majelis hakim. Pada tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menangani empat kasus tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan dengan nilai kumulatif Rp8,9 miliar. Dia menambahkan, selain perpajakan, tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Kementerian Keuangan terjadi

Pertama, investigasi gabungan antara PPATK, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bakal terus dipertahankan. Kedua, memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Ditjen Pajak.  Ketiga, meningkatkan kompetensi penyidik. Keempat, memperluas fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). 

ANGGARAN BANSOS 

Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh FATF, praktik pencucian uang di masa pandemi biasanya menggunakan modus pemalsuan alat kesehatan, penipuan investasi, serta penyalahgunaan stimulus, khususnya anggaran bantuan sosial (bansos). Laporan FATF tersebut juga mencatat adanya risiko meningkatnya volatilitas keuangan dan kontraksi ekonomi karena mayoritas perusahaan terkena krisis setelah banyak negara dinyatakan resesi. Sebenarnya, terkait dengan risiko keuangan di masa pandemi juga telah disampaikan oleh PPATK pada akhir tahun lalu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengingatkan bahwa risiko keuangan meningkat sejalan dengan besarnya dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Senada dengan laporan FATF, Presiden juga mengimbau kepada seluruh pihak terkait untuk fokus pada pengawasan penyaluran bantuan sosial. 

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) yang kini jadi tren dunia. Sebab Indonesia punya cadangan bijih nikel terbesar di dunia yang jadi bahan baku utama komponen baterai di kendaraan bermotor listrik.

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019, insentif fiskal yang sudah tersedia, antara lain pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 0% bagi KBL yang mengikuti program pengembangan mobil listrik.

Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga banyak yang memberikan insentif. Di antaranya Pergub DKI Jakarta Nomor 3/2020 yang membebaskan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL-BB) di wilayah DKI Jakarta.

“Ada juga Permendagri Nomor 975-698/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% terhadap mobil listrik dan 2,5 persen untuk sepeda motor listrik di wilayah Pemprov Jawa Barat. Serta Perda Bali Nomor 9/2019 yang mengatur insentif BBN-KB sebesar 10% untuk kendaraan listrik di Bali,” papar Bamsoet.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluncurkan platform dagang digital indonesia Store (IDN Stare) mendorong penetrasi produk indonesia, khususnya produk usaha kecil dan menengah (UKM) ke Tiongkok, termasuk Hongkong dan Taiwan yang digelar secara digital.

IDN Store merupakan platform dagang digital dengan menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Platform tersebut diharapkan dapat memungkinkan transaksi secara ke bisnis (B2B) maupun bisnis ke konsumen (B2C) antara pelaku usaha indonesia yang terdaftar dengan calon pembelinya di negara-negara tersebut.

Selain itu, platform ini juga menyediakan fitur pameran virtual secara langsung (live exhibition) dan kode QR yang mendukung kegiatan promosi virtual.

Sejumlah capaian telah dihasilkan melalui platform IDN Stare, antara lain investasi perkebunan buah naga dan pisang di Indonesia dengan tujuan ekspor ke pasar Tiongkok, Jepang, Arab Saudi, dan Persatuan Emirat Arab (Uni Emirat Arab/UEA).

Musim hujan mengakibatkan banyak orang yang belanja jas hujan. Penjual jas hujan pun kini meraup untung karena pembeli meningkat.

Semisal apa yang disampaikan oleh Mustofa,  Dia mengaku, dalam sehari ada satu hingga 10 pembeli jas hujan. Mustofa menyebutkan bahwa jas hujan yang dijual di tokonya bervariasi. Dari yang paling murah Rp 5.000 hingga yang paling mahal Rp135.000.

Sementara untuk penjualan helm sendiri tidak begitu banyak. "Paling kalau helm yang beli satu hari satu aja. Kadang gak ada sama sekali" kata Mustofa.

Potensi akan Virgin Coconut Oil (VCO) yang bahan dasarnya terbuat dari biji kelapa punya potensi yang cukup baik di Kalsel. Karena kini, bahan baku VCO tengah dicari untuk diekspor.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani menjelaskan bahwa memang potensi ekspor akan VCO baik. “Malah ini bahan bakunya kekurangan, “ kata Birhasani, Kamis (14/1).

Dijelaskan dia, setelah kunjungan ke PT Daxen Banjarbaru, diketahui bahwa perusahaan ini telah memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO) dengan kapasitas 10.000 biji kelapa dengan produksi 600 kilogram VCO per hari.

Mengingat saat ini produksinya masih dibawah kapasitas maksimal, sementara permintaan importir luar negeri semakin meningkat, maka pihak perusahaan tentunya memerlukan pasokan kelapa sebagai bahan bakunya.

Dalam 3 bulan ke depan, Indonesia dikhawatirkan bakal makin ketergantungan terhadap impor sejumlah komoditas pangan strategis lantaran produksi di dalam negeri kian tak akan sanggup menutup kebutuhan domestik. 

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi mengatakan salah satu komoditas yang akan banyak diimpor adalah kedelai. Stok akhir komoditas ini per Desember 2020 berjumlah 411.975 ton, sementara kebutuhan selama Januari—Maret 2021 ditaksir mencapai 778.180 ton.

Hal ini tecermin dari pergerakan harga kedelai di tingkat distributor pada November yang masih Rp7.500/kg—8.000/kg, menjadi Rp8.500/kg pada Desember, dan puncaknya menyentuh Rp9.200/ kg pada Januari 2021. Sementara itu, harga yang diterima perajin tahu dan tempe disebutnya berkisar antara Rp10.000/ kg—Rp10.400/kg.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menambahkan penanaman tahap pertama pada Januari sampai Maret akan dilakukan di lahan seluas 37.000 ha. Sebanyak dari 18.000 ha di antaranya akan dipakai untuk benih penanaman tahap selanjutnya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono menjelaskan produksi selama Februari berjumlah 2.388 ton dan Maret sebanyak 9.449 ton.

Di lain sisi, pasokan sejumlah komoditas pangan yang dipenuhi melalui impor dipastikan tetap terjaga meski terdapat laporan gangguan produksi di negaranegara eksportir yang menjadi langganan pemasok Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan jaminan pasokan dari negara langganan ini setidaknya diperlihatkan dari para importir gula mentah untuk kebutuhan industri. 

Didi pun menjelaskan pemerintah tengah mengevaluasi cadangan beras Bulog. Meskipun saat ini aman, terdapat stok lama yang berpotensi rusak lebih cepat dan bisa mengganggu keseimbangan stok Bulog. Importasi pun menjadi menjadi salah satu opsi untuk menjaga ketahanan CBP

#R

Industri mainan impor tercatat anjlok sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19 yang menekan daya beli masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan Indonesia (APSMI) Eko Wibowo mengatakan mainan sangat bergantung pada daya beli masyarakat karena bukan kebutuhan utama.

Eko menyebut penjualan online pun tidak bisa semua berjalan sesuai rencana. Adapun untuk industri mainan lokal, Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Sutjiadi Lukas mengungkapkan kondisinya mulai berangsur pulih. Sementara itu, utilisasi pabrikan mainan lokal sempat jatuh ke level 35%.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Suharno Rusdi mengatakan industri TPT merupakan industri manufaktur strategis yang memiliki peran sangat besar dalam struktur ekonomi nasional.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyatakan industri tekstil nasional optimistis dapat kembali ke posisi prapandemi pada 2021.

#R

Kasus impor ilegal yang marak muncul dalam dua tahun terakhir menjadi ancaman serius bagi kelangsungan industri tekstil dan perekonomian nasional.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi) Suharno Rusdi, Rabu (13/1/2021), mengatakan, solusi jangka panjang untuk mencegah importasi ilegal adalah melakukan perbaikan fundamental dan menyeluruh di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satu penyebab importasi ilegal tekstil adalah karena adanya disparitas harga yang tinggi antara harga tekstil dalam negeri dan luar negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jemmy Kartiwa menuturkan, pengendalian impor produk tekstil mutlak dilakukan. Audit dan verifikasi harus diperketat sehingga pemberian persetujuan impor benar-benar diberikan kepada perusahaan yang legal serta bertujuan memenuhi kapasitas produksi dalam negeri, bukan justru mengambil pangsa pasar industri lokal.

Koordinator Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Rudi Margono mengemukakan, salah satu hal penting yang harus dibenahi adalah pelaksanaan kebijakan di tataran operasional oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa mengatakan, dalam pemberian izin importasi, Kemendag bergantung pada rekomendasi Kementerian Perindustrian. Setiap rekomendasi harus berdasarkan verifikasi teknis importasi terlebih dulu.

Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil yang lebih ketat dalam pemberian izin impor.

Industri manufaktur diperkirakan berada dalam fase ekspansi pada kuartal I-2021. Hal itu tercermin pada membaiknya Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI). Industri yang masuk fase ekspansi antara lain makanan, minuman, dan tembakau, semen dan barang galian nonlogam, pupuk, kimia, dan barang dari karet, serta kertas dan barang cetakan. 

Di sisi lain, BI mengindikasikan kegiatan usaha mencatatkan kinerja positif pada kuartal I-2021 setelah pada kuartal sebelumnya negatif. Indikasi itu ditunjukkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)-BI. Seluruh sektor mencatatkan kinerja positif, terutama sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Hal itu di diungkapkan Direktur Eksekutif/Kepala Depar temen Komunikasi BI, Er win Har yono saat mengumumkan PMI-BI dan SKDU-BI kuartal IV-2020 di Jakarta, Rabu (13/1). PMI-BI pada kuar tal I-2021 diperkirakan mencapai 51,14%, meningkat dibanding kuartal IV, III, II, dan I-2020 yang masing-masing mencapai 47,29%, 44,91%, 28,55%, dan 45,64%. Namun, perkiraan PMI-BI kuartal I-2021 lebih rendah dibanding kuartal IV-2019 sebesar 51,50%.

Direktur Eksekutif/Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan, kinerja sektor industri pengolahan (manufaktur) diperkirakan meningkat dan berada dalam fase ekspansi pada kuartal I-2021. Hal itu tercermin pada membaiknya PMI-BI. “PMIBI kuar tal I-2021 diperkirakan mencapai 51,14%, naik dari kuartal sebelumnya,” ujar dia. Er win mengungkapkan, pada kuartal IV-2020, PMI-BI diperkirakan mencapai 47,29%, meningkat dari 44,91% pada kuartal III-2020, 28,55% pada kuartal II-2020, dan 45,64% pada kuartal I-2020. Meski demikian, perkiraan PMI-BI kuartal I-2021 lebih rendah dari kuartal IV-2019 sebesar 51,50% 

Dari sisi sektoral, kata dia, seluruh sektor mencatatkan kinerja positif, terutama sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan (SBT 1,63%), serta sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,44%).

Corporate Secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto mengungkapkan, pada semester I-2021, perseroan cukup yakin bisa mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif dibandingkan tahun lalu. Hanya saja, BRI belum bisa terlalu agresif menggenjot kredit seperti sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai dua digit. 

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha mengakui, tahun ini pertumbuhan kredit bisa lebih tinggi dibandingkan tahun silam, meski tidak setinggi sebelum pandemi. “Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan kredit secara bank only pada 2021 tumbuh 5-7% dan DPK (dana pihak ketiga) tumbuh 6-8%,” ungkap dia. Senada dengan hasil survei BI, menurut Rudi As Aturridha, Bank Mandiri juga memprediksi ekonomi domestik membaik pada kuartal I-2021.

Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja mengaku belum melihat adanya peningkatan kegiatan investasi dari dunia usaha pada kuartal I-2021 seperti hasil SKDU-BI. Hal itu tercermin pada permintaan kredit yang belum banyak pada awal tahun ini. 

Menurut Direktur Bank CTBC Indonesia, Liliana Tanadi, meskipun dunia usaha optimistis melakukan investasi pada kuartal I, dampak terhadap perbankan baru akan terasa pada kuartal II-2021. Artinya, untuk tiga bulan pertama tahun ini, pertumbuhan kredit masih rendah.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengemukakan, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih sulit bangkit di tengah pandemi karena terus diserbu produk impor. Menurut dia, API bersama Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sedang memberikan masukan kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar pemerintah membuat aturan importasi TPT yang lebih baik.

Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Selur uh Indonesia (IKATSI), Suharno Rusdi mengatakan, importasi ilegal tekstil yang marak dalam dua tahun terakhir menyebabkan negara menderita kerugian triliunan rupiah.

#R

Indonesia justru berhasil meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa (UE) pada 2020 di tengah sengketa perdagangan yang disebut Indonesia sebagai diskriminasi sawit. “Perdagangan kita turun cukup signifikan yakni 11% dalam 10 bulan pertama 2020 dan itu dapat dipahami (terkait situasi krisis Covid-19),” Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Piket, Rabu (13/1).

Perdagangan Indonesia-UE diwarnai perselisihan soal minyak kelapa sawit pada 2019, setelah blok itu membuat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation yang disebut akan dapat membatasi akses masuk produk-produk bahan bakar hayati yang dinilai tidak bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan (unsustainable crop based biofuels), termasuk minyak sawit.

UE juga menyatakan tidak mempunyai target khusus untuk waktu penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (I-EU CEPA) dan memastikan bahwa isu minyak sawit masuk ke dalam pembahasannya. UE akan menunggu sesuai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perundingan, kendati pihaknya sama seperti Indonesia juga menginginkan CEPA segera disepakati.

#R