Mengawali 2022, dunia usaha terlihat mulai menggeliat. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator perekonomian. Namun, kabar gembira itu bisa tidak bertahan lama. Kondisi pandemi dan tensi politik dunia yang memanas menjadi ancaman nyata. Indikator positif sebenarnya terlihat dari setoran PPh Badan atau pajak korporasi pada bulan pertama tahun ini yang melejit hingga 352% secara tahunan (year-on-year/YoY) di level Rp14,25 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pertumbuhan PPh badan pada Januari 2022 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan jenis pajak lain. Target PPh badan tahun ini sebesar Rp185 triliun. Survei yang dirilis oleh IHS Markit menyebutkan bahwa kelesuan sektor manufaktur dipicu oleh kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron. Pembatasan mobilitas masyarakat berdampak pada tertahannya laju konsumsi. Hal tersebut terefleksi dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (1/3). Untuk pertama kalinya sejak September 2021, indeks harga konsumen (IHK) mencatatkan deflasi pada awal tahun ini. 

Gelombang ketiga wabah Covid-19 menjadi batu sandungan pelaku industri di tengah geliat ekonomi. Akibatnya, pebisnis lebih berhati-hati dalam mengelola pasokan sejalan dengan prospek perlambatan permintaan di pasar. Pertama, kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas dunia karena perang Rusia-Ukraina, cepat atau lambat akan berpengaruh pada penyesuaian harga di dalam negeri. Seperti diketahui, belum lama ini produsen gas telah menaikan harga untuk produk non subsidi. Kedua, produk manufaktur dan makanan olahan yang berbasis impor atau mengacu harga luar negeri bakal terpengaruh konflik Rusia-Ukraina. Sebut saja gandum, bijih besi, alumunium, dan lainnya saat ini merangkak naik. Ketiga, aktivitas perdagangan bakal terganggu untuk beberapa negara tujuan ekspor ke Eropa. Sanksi yang diberikan sejumlah negara terhadap Rusia berpeluang menjadi titik panas baru ketidakseimbangan rantai pasok dan logistik dunia.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memerinci metode yang bisa dilakukan untuk melakukan transisi ekonomi hijau di sektor transportasi perkotaan. Antara lain yaitu memperpendek jarak transportasi dengan mengintegrasikan tata ruang dan layanan transportasi, konsolidasi dan integrasi pergerakan transportasi kota, hingga transisi ke bahan bakar transportasi yang ramah lingkungan.

Pemerintah Prancis menyatakan pada Selasa (1/3) bahwa sanksi-sanski Barat terhadap Rusia atas penyerangan ke Ukraina akan meruntuhkan ekonomi Rusia. Pada Senin (28/2), UE menambahkan oligarki yang berkaitan dengan pemerintah Rusia beserta juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin masuk  ke daftar hitam sanskinya. Diantaranya adalah nama-nama terkenal yang merupakan sekutu dengan Putin. Antara lain dengan raksasa minyak negara Rosnelt Igor Sechin dan Nicolay Tokarev, yang adalah bos perusahaan pipa Transneft. Tiga orang yang masuk 10 besar Rusia terkaya oleh Forbes juga ditambahkan, yakni pemimpin perusahaan besar Logam Alexei Mardashov, taipan Alisher Usmanov, dan pengusaha yang juga teman Putin, Gennady Timchenko. "Para oligarki perlu diwaspadai karena daftar oligarki yang menjadi sasaran UE sangat besar," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Yves Le Drian kepada saluran BFM, Senin malam. (Yetede)

Ekonomi Rusia kemungkinan akan menderita secara signifikan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan setelah aksi militer Rusia ke Ukraina, meskipun ada upaya untuk mengurangi ketergantungan keuangan dengan negara-negara Barat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu sanksi terbaru, pembekuan sebagian  cadangan devisa  bank sentral Rusia yang disimpan diluar negeri, akan membuat pihak Rusia  sulit menopang nilai mata uang. "Ukuran cadangan Anda membuat kredibilitas Anda untuk mempertahankan nilai tukar. Orang-orang kehilangan kepercayaan mereka pada sistem keuangan," kata Nicholas Poitiers, peneliti di lembaga pemikir ekonomi Bruegel yang berbasis di Brussel, Selasa (1/3/2021). Sanksi ekonomi juga termasuk pembekuan aset milik bank dan sejumlah orang. Sementara bank-bank Rusia dikeluarkan dari sistem  pesan antar bank SWIFT ditambah sanksi kontrol ekspor. Tetapi pembatasan ekspor untuk  komponen elektronik akan memiliki konsekuensi jangka panjang, tambahnya. (Yetede)

Ilmuan Zeng Guang menyampaikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) harus hidup berdampingan  dengan virus corona dan dapat menghindari strategi nihil Covid dalam waktu dekat. Pernyataan disampaikan supaya  kepemimpinan Tirai Bambu memikirkan kembali penerapan pendekatan yang ketat. Tiongkok dikenal sebagai negara tempat virus corona pertama kali terdeteksi pada 2019, dan sekarang menjadi salah satu tempat terakhir yang masih berpegang teguh pada  pendekatan tanpa toleransi. 

Bahkan langsung merespons kemunculan wabah kecil sebagian besar dengan tindakan karantina yang cepat dan mengurangi sebagian besar kegiatan yang melibatkan perjalanan internasional. Walau diakuai pendekatan Tingkok telah  mencegah kekacauan  awal dari kasus infeksi yang meluas seperti yang dialami oleh banyak negara Barat, tingkat kasus infeksinya yang rendah saat ini menjadi "titik lemahnya" karena jauh lebih sedikit orang yang membangun kekebalan alami. (Yetede)

Raksasa perusahaan pembayaran dan kartu kredit, Visa dan Mastercard telah memblokir lembaga-lembaga keuangan  Rusia dari jaringan pembayaran. Seperti dibicarakan, Negeri Beruang Merah meluncurkan serangan luar biasa ke Ukraina pada pekan lalu yang kemudian memaksa AS dan pemerintah diseluruh dunia untuk menjatuhkan serangkaian sanksi guna memutuskan Rusia dari sistem keuangan global. Pekan lalu, otoritas AS telah menempatkan  sejumlah individu dan lembaga keuangan Rusia dalam daftar sanksi yang disebut dalam daftar Warga Yang Ditunjuk Secara Khusus. Mastercard menyampaikan pada Senin, bahwa telah melakukan pemblokiran terhadap banyak lembaga keuangan dari jaringan pembayarannya. Rivalnya, Visa juga telah memblokir pihak-pihak yang ada dalam daftar sanksi. Di samping itu, baik Visa dan Mastercard telah menjanjikan dana bantuan untuk Ukraina sebesar US$ 2 juta. Pemberlakuan sanksi yang meluas juga telah menyebabkan nilai mata uang rubel Rusia anjlok. (Yetede)

Kehadiran Surat Edaran bersama (SEB) tentang Percepatan Pelaksanaan Restribusi Persetujuan Bangunan Gedung dinilai dapat mendongkrak omzet penjualan rumah 10% pada 2022. SEB yang diterbitkan di Jakarta, 25 Februari 2022 itu ditandatangani oleh empat menteri yang terdiri atas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karniavan. Lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljono. Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. SEB itu ditujukan kepada Gubernur serta Bupati atau Wali Kota diseluruh Indonesia. 

Lalu, bagi yang belum menetapkan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Satu Peraturan Peraturan Daerah, maka Pemerintah daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang restribusi IMB maupun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu  yang didalamnya mengatur ketentuan  terkait retribusi tersebut sampai dengan paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2024, sepanjang memberikan pelayanan PBG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. (Yetede)

Perlawanan terhadap gagasan  perpanjangan masa jabatan presiden meluas. Organisasi Islam bersama akademikus, partai politik, dan DPD memprotes keras ide yang hendak ditempuh lewat penundaan Pemilu 2024 tersebut. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai gagasan penundaan pemilu merupakan bentuk pelecehan terhadap kedaulatan rakyat dan demokrasi. Hal itu sebelas - dua belas dengan ide perpanjangan masa jabatan Presiden, "Bisa semakin memperparah kualitas kepemimpinan. Yang menjadi korban adalah rakyat dan sumber daya alam, kata Busro kemarin. Menurut dia, jika tidak setuju dengan ide itu, semestinya Presiden Jokowi angkat bicara. Sikap diam Presiden dia anggap sebagai bagian pembiaran  bola panas ini menggelinding  kemana-mana. (Yetede)

Penolakan atas usul penundaan Pemilu 2022 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo terus menguat. Sejumlah organisasi dan partai politik menentang rencana tersebut, namun penggalangan dukungan, oleh sebagian anggota legislatif terus berjalan. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan perlawanan terhadap rencana perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga tahun dan penundaan Pemilu 2024 tersebut. "Itu berpotensi melanggar konstitusi dan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi  serta amanat reformasi," kata Mu'ti kepada Tempo, kemarin. Berikutnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan akan meneruskan aspirasi petani di Siak, Riau, yang meminta perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Terakhir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, yang menambahkan argumentasi invasi Rusia ke Ukraina  dalam pertimbangan penundaan pemilihan umum, selain alasan ekonomi. (Yetede)

Perang Rusia-Ukraina diperkirakan masih menekan pasar keuangan domestik dan membuat  aliran keluar modal asing berlanjut. Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance, Eisha M. Rachbini, menuturkan investor berpotensi meninggalkan Indonesia dan jajaran negara berkembang lain karena kembali memborong aset-aset aman di negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat. "Terlebih jika bank sentral AS menaikkan tingkat suku bunga karena inflasi yang tinggi akibat komodity shock. Dampaknya adalah nilai tukar (rupiah) akan terdepresiasi dan berpotensi terjadi capital outflow," ujarnya kemarin. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pada pekan terakhir Februari 2022, aliran dana asing yang pergi mencapai Rp 4,89 triliun. Dana keluar tersebut terutama berasal dari pasar surat berharga negara (SBN sebesar Rp 8,23 triliun. Sedangkan di pasar saham masih terjadi aliran masuk modal asing sebesar Rp 3,33 triliun. (Yetede)