Sampai Kamis (10/3), PPATK telah menemukan aliran dana transaksi terkait dugaan investasi ilegal sebanyak Rp 353 miliar. Temuan itu berasal dari penelusuran transaksi 9 kasus investasi ilegal berupa  modus robot trading ilegal, opsi biner, dan perdagangan mata uang asing (forex) ilegal. yang  ditangani PPATK sejak awal tahun ini yang nilai transaksinya mencapai triliunan rupiah. Fenomena terjerumusnya korban dalam investasi bodong disebabkan masih rendahnya literasi keuangan masyarakat. Mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 yang dirilis OJK Desember 2020, tingkat literasi keuangan di Indonesia mencapai 38,03 %. Artinya, ada 61,97 % warga Indonesia lainnya belum memiliki literasi keuangan yang optimal.

Rendahnya literasi keuangan itu ditangkap pelaku investasi bodong sebagai peluang untuk menjerat nasabah. Dengan tawaran menjadi kaya raya dengan mudah tanpa bekerja keras dan bekerja sama dengan pemengaruh, orang pun tertarik berinvestasi. Para pemengaruh itu pun seakan berbaik hati menjadi mentor memberi tahu cara-cara dan tips berinvestasi di aplikasi investasi bodong. Padahal, pemengaruh tersebut menikmati komisi setiap transaksi, termasuk kerugian yang dialami nasabah.

Agar tidak terjerumus, publik harus mengingat konsep 2L sebelum berinvestasi, yakni legalitas dan logis. Pertama,masyarakat harus memastikan legalitas perusahaan tersebut dengan memeriksa keabsahannya di OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebelum memutuskan investasi. Yang kedua, masyarakat harus berpikir logis dan menghitung dengan baik apakah tawaran itu masuk akal atau terlalu mengada-ada. (Yoga)

Tantangan petani di masa pandemi Covid-19 kian berat. Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (13/3) mengatakan, tantangan petani saat ini kian tidak mudah, paada Sabtu (12/3), saat berkunjung ke Jatim, sejumlah petani hortikultura, seperti apel, kentang, dan paprika, mengeluhkan turunnya harga jual hingga 100 %, sedang harga bahan pokok sedang naik. Bahkan, harga pupuk juga sedang naik. Untuk jangka panjang, pihaknya mengarahkan petani agar tidak bergantung pada subsidi, termasuk pupuk subsidi, yakni dengan mengoptimalkan pupuk organik. Secara perlahan diharapkan ketergantungan terhadap pupuk subsidi akan lepas.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi dalam webinar ”Kearifan Lokal dan Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19”, Sabtu (12/3), menuturkan, situasi saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Harga pupuk urea dalam negeri meningkat dari Rp 5.000-Rp 6.000 per kg sebelum pandemi menjadi Rp 9.000-Rp 11.000 per kg, itu pun, masih lebih rendah dibandingkan dengan pupuk urea komersial yang Rp 14.000 per kg. (Yoga)

Deputi Dukungan Bisnis pada Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Satwiko (13/3) mengatakan, pihaknya mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas meningkatkan capaian tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tahun ini menjadi Rp 45 triliun. ”Target TKDN ini mendukung tumbuhnya kemampuan nasional untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional dan internasional,” katanya. (Yoga)

Kebijakan penangkapan terukur dengan hanya mengizinkan perusahaan pemegang kontrak menguasai wilayah penangkapan tertentu, termasuk di Laut Arafura, diprotes karena dinilai menutup ruang nelayan lokal. ”Ini bukan kebijakan yang baik di negara maritim ini,” kata Ruslan Tawari, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, Ambon, Minggu (13/3). (Yoga)

The Federal Reserve (The Fed)  atau Bank Sentral Amerika Serikat (AS) diperkirakan tetap bertindak sesuai rencananya, yakni menaikkan suku bunga acuannya dalam rapat kebijakannya pekan ini, 15-16 Marer 2022. Ini bakal menjadi kenaikan pertama fed funds rate (FFR) pasca pandemi Covid-19 dan digelayuti ketidakpastian akan situasi ekonomi global kedepannya, karena krisis di Ukraina. Pada pekan ini, ada beberapa data ekonomi AS  yang akan keluar. Yakni indeks harga produsen  pada Selasa, penjualan ritel pada Rabu, dan penjualan rumah eksisting pada Jumat. Sepanjang sesi-sesi perdagangan pekan lalu, pasar saham AS mengalami aksi jual. Indeks Nasdaq mencatatkan kinerja paling  buruk dengan kinerja penurunan sebesar 3,5%. Para investor pekan lalu juga dibuat cemas dengan lonjakan harga minyak mentah. Diawal pekan sempat meleset hingga tembus US$130 per barel. Tapi pada penutupan perdagangan Jumat (11/3) waktu setempat menurun lagi ke level US$ 110 per barel. (Yetede)

AS dan sekutu-sekutunya akan mengakhiri hubungan perdagangan normal dengan Rusia. Presiden AS Joe Biden akhir pekan lalu bertekad akan  membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menanggung resiko karena negaranya menginvasi Ukraina. AS dan UE juga menyatakan akan  menghentikan ekspor barang mewah ke Rusia. Presiden Komisi Eropa Ursula  von der Leyen menggambarkan langkah itu akan memukul langsung kaum elite Rusia. Sementara keputusan Presiden AS itu masih harus disetujui oleh Kongres. Wakil rakyat AS ini sudah mengindikasikan  pihaknya mendukung pencabutan status pilihan Rusia. Sebuah status yang menjamin  perlakuan setara diantara  mitra-mitra dagang internasional. Dalam pernyataan yang dikeluarkan di Berlin, Jerman,para pemimpin G-7 mengnformasikan masing-masing negara akan bertindak untuk mencabut status perdagangan Rusia. (Yetede)

Pemerintah Jerman pada Sabtu (12/3) mencanangkan untuk bebas hampir sepenuhnya dari impor minyak Rusia pada akhir tahun ini. "Jadi hari berganti hari, bahkan setiap jam, kita akan meninggalkan impor Rusia. Sampai pada saatnya nanti, kita hanya akan bergantung pada batu bara Rusia pada musim gugur dan hampir bebas dari minyak Rusia pada akhir tahun," kata Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck, kepada Frankfurter Allgemeine Zeitung, seperti dilansir  AFP. Data statistik Jerman menunjukkan impor minyak dari Rusia mencapai sepertiga dan 45% untuk batubara. Dengan memangkas ketergantungan dari Rusia, Jerman akan  mengalami kesulitan ekonomi karena lebih dari separuh impornya berasal dari Rusia. Sementara itu, bank terbesar Jerman Deutsche Bank akhir pekan lalu mengumumkan akan mengikuti langkah perusahaan-perusahaan internasional untuk menutup operasinya di Rusia terkait imvasi ke Ukraina. (Yetede)

Besarnya potensi pasar industri kecantikan (kosmetik, perawatan kulit/skincare, perawatan tubuh, dll) membuat usaha di bidang ini tumbuh subur. Sayangnya, masih ada pemain ilegal yang mencoba peruntungan mendapatkan cuan dari ”manisnya” bisnis ini. Skincare Korea Selatan (K-Beauty) laris manis dicari konsumen Tanah Air segala kalangan. Pada 2020, Indonesia peringkat dua negara dengan popularitas K-Beauty tertinggi, yang mendorong produsen lokal berinovasi membuat produk dengan keunggulan seperti produk asal Korsel. Prospek mendatangkan cuan membuat industri kecantikan menjamur, apalagi mudah mendapat sertifikat Esthetician dari Formula Botanica, London, Inggris. Untuk menjadi peracik formula skincare (formulator) bisa dilakukan secara daring dengan biaya  Rp 30 juta hanya dalam satu tahun. Kekayaan alam Indonesia memudahkan mendapat bahan baku lokal, selain itu banyak pabrik yang menerima pembuatan skincare sehingga tidak perlu membuat pabrik sendiri. Untuk pemasaran, kontribusi media sosial berperan besar dalam menarik konsumen.

Sayang, di balik tumbuhnya industri ini masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan cara ilegal dan merugikan konsumen. Pada Januari 2021, polisi menggerebek pabrik peracik kosmetik ilegal karena tidak memiliki izin edar BPOM, di Jatiasih, Bekasi, Jabar. Selain itu, peracik juga tidak memiliki kompetensi dan sertifikat seorang formulator. Laporan Direktorat Pengawasan Kosmetik, BPOM RI 2020, ditemukan beberapa pelanggaran (ketidakpatuhan) pelaku usaha produk kosmetik. Terkait pemeriksaan sarana produksi kosmetik, 19 % sarana produksi tidak memenuhi ketentuan (TMK), dengan rincian 3 % mengandung bahan berbahaya (BB), 35 % tak memiliki izin edar, dan 62 persen belum konsisten menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Sejumlah temuan pelanggaran menjadi tantangan pihak berwenang lebih memperketat pengawasan agar produk kosmetik senantiasa mengedepankan asas keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang baik bagi konsumen. (Yoga)

Invasi dan sanksi ekonomi menciptakan dilema baik bagi Rusia dan Belarus di satu pihak maupun AS, UE, Inggris, dan Kanada di lain pihak. Tak ubahnya Prisoner’s Dilemma dalam Game Theory. Jika sanksi diberlakukan secara luas, termasuk dikeluarkannya sistem perbankan Rusia dan bank sentralnya dari SWIFT, Rusia/Belarus sebagai eksportir utama minyak bumi, gas alam, gandum, pupuk, akan kehilangan penerimaan ekspor yang sangat besar. Rusia juga akan kesulitan bayar utang luar negeri. Pada awal Maret, AS dan UE telah mencoret 7 bank utama Rusia dari SWIFT sebagai daftar awal.

Sberbank, bank terbesar Rusia, dan Gazprombank,yang biasa dipergunakan untuk menerima pembayaran ekspor gas ke Eropa, untuk sementara masih dipertahankan. Namun, kemungkinan lebih banyak lagi bank Rusia yang akan dikeluarkan dari SWIFT, hingga total sekitar 25 bank. Sebaliknya, AS/UE/Inggris/Kanada akan membayar mahal untuk menutupi kekurangan suplai, terutama gas dan minyak bumi, dengan harga yang mungkin dua kali lipat atau lebih dari harga normal (sebelum invasi). Tak mustahil harga minyak mencapai 300 dollar AS/barel dan gas di atas 350 euro/MWh jika sanksi luas berlaku efektif.

Sebaliknya, pilihan strategi bagi AS/UE/Inggris/Kanada adalah menjatuhkan sanksi berat atau sanksi moderat. Sanksi berat termasuk mengeluarkan Rusia dari SWIFT; pembekuan aset Rusia di luar negeri; larangan total impor minyak, gas (jalur pipa dan/atau LNG), gandum, pupuk, dan komoditas lain dari Rusia; serta larangan bagi pesawat Rusia melewati ruang udara AS/UE/Inggris/Kanada. Larangan impor minyak dan produk-produk minyak dari Rusia itu saja sudah termasuk sanksi berat. (Yoga)

Revolusi industri 4.0 yang disusul pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina membuat pemerintah sulit memprediksi tantangan ekonomi ke depan. Meski begitu, pemerintah akan mengantisipasi ketidakpastian global melalui akselerasi SDM, sesuai pidato Presiden Jokowi dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis Ke-46 UNS, Surakarta, secara hibrida, Jumat (11/3).

Presiden menyoroti kenaikan harga minyak dunia yang sempat mencapai level 130 USD per barel tahun ini, 2 kali lipat harga yang dipatok pemerintah dalam APBN 2022 sebesar 63 USD per barel. Selain masalah minyak, Presiden menyebut beberapa negara sudah mulai mengalami kenaikan harga pangan, seperti gandum dan kedelai, dipicu oleh kelangkaan container karena tarif logistik juga meningkat.

Selain menyiapkan kebijakan ekonomi yang responsif demi stabilitas ekonomi, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah mengajak semua pihak mempercepat kesiapan SDM untuk menyongsong bonus demografi. (Yoga)