Ekonomi
( 40478 )Sinyal dari Gubernur BI : Suku Bunga Masih Tetap
Bank Indonesia (BI) menyatakan tidak akan terburu-buru mengubah kebijakan suku bunganya. Bank sentral memberi sinyal bahwa BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bulan ini masih akan dipertahankan di level terendah, meski negara-negara di dunia mulai menaikkan suku bunga acuannya.
"Kami melihat tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan suku bunga acuan. Kami akan menjaga suku bunga acuan di level 3,5% dalam beberapa waktu sampai akhirnya momentum peningkatan," kata Perry Warjiyo, Gubernur BI dalam acara Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic Prospect, Rabu (22/6).
Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat, langkah BI ini berlawanan dengan tren bank sentral negara lain atau behind the curve. Apalagi, kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) yang cukup agresif yakni 75 bps.
Andry memperkirakan BI mengerek suku bunga acuan semester II-2022 dengan pertimbangan kondisi inflasi dan perbedaan suku bunga dengan negara lain. "Khawatirnya, kalau ditunda BI malah bisa menaikkan suku bunga acuan lebih agresif lagi," katanya.
DLTA Incar Pertumbuhan di Area Wisata
Produsen Bir Anker, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) optimistis dapat mencetak pertumbuhan kinerja keuangan sepanjang 2022 ini. Hal ini seiring dengan pertumbuhan kinerja sepanjang kuartal I-2022. Sepanjang kuartal I-2022, DLTA membukukan penjualan bersih sebesar Rp 198,82 miliar atau naik 13,49% secara year on year (yoy) dari Rp 175,18 miliar yang dicetak pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Pemasaran Ronny Titiheruw menjelaskan, pertumbuhan penjualan tersebut disebabkan karena meredanya kasus Covid-19, yang akhirnya berimbas pada pembukaan daerah-daerah turis. Dia mencontohnya pembukaan Bali untuk wisatawan. Lebih lanjut dia bilang, untuk akhir 2022, DLTA optimistis kinerja dapat tumbuh secara maksimal. Perusahaan berharap dapat mencetak pertumbuhan baik dari sisi pendapatan atau laba bersih di atas pencapaian tahun lalu, tapi dia enggan menyebutkan target besaran pertumbuhannya.
Sebagai gambaran, DLTA berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan sebesar 24,68% yoy menjadi Rp 546,33 miliar di akhir 31 Desember 2021. Sementara, laba bersih laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tumbuh 51,60% yoy Rp 188,04 miliar sepanjang tahun lalu. "Banyak daerah-daerah turis seperti Labuan Bajo dan lainnya, tapi tentu tergantung pandemi Covid-19 juga. Mudah-mudahan pandemi cepat selesai sehingga situasi pasar kembali normal," kata Ronny kepada Kontan, Rabu (22/6)
BI Menyedot Likuiditas Perbankan Rp 300 Triliun
Bank Indonesia (BI) memutuskan menormalisasi kebijakan moneter tahun ini. Normalisasi dengan mengurangi likuiditas di perbankan yang kini berlebih.
Kepala Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Mandiri Dian Ayu Yustina memperkirakan, sekitar Rp 260 triliun hingga Rp 300 triliun likuiditas disedot oleh BI
"Namun, upaya BI ini tidak akan mengganggu likuiditas di perbankan. Mengingat saat ini likuiditas masih sangat besar," kata Dian, Rabu (22/6). Bahkan perbankan masih mampu menyalurkan kredit maupun membeli surat berharga negara (SBN) untuk pembiayaan APBN.
MENGULUR RESTRUKTURISASI KREDIT
Keberlanjutan program restrukturisasi kredit perbankan bakal menjadi faktor krusial dalam menjaga momentum pemulihan dunia usaha. Apalagi, kenaikan suku bunga kian sulit diredam lantaran impitan beragam faktor eksternal, mulai dari inflasi hingga pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara. Tanpa kebijakan yang suportif di sektor perkreditan, langkah dunia usaha merintis pertumbuhan bisnis berisiko terganjal. Jika itu terjadi, impak negatifnya pun dikhawatirkan turut menjangkiti pemulihan perekonomian nasional. Sedianya, restrukturisasi kredit bagi sektor perbankan akan berakhir pada Maret 2023. Berdasarkan data termutakhir yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan April 2022 nilai restrukturisasi kredit perbankan tercatat sebesar Rp606,11 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3,38 juta. Usulan mengulur masa restrukturisasi kredit salah satunya datang dari pelaku industri perbankan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja berharap masa restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19 dapat diperpanjang.
Usulan serupa dikemukakan Wakil Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Tigor M. Siahaan. Menurutnya, perpanjangan masa restrukturisasi kredit diperlukan oleh perbankan kendati saat ini tren kredit restrukturisasi makin melandai seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, perbankan juga mulai menyeleksi kredit yang dapat terpulihkan atau kredit yang masuk dalam kategori bermasalah. Hal ini pun membuat outstanding kredit restrukturisasi melalui pencadangan turun secara bertahap. Guru Besar Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rofikoh Rokhim menuturkan pencadangan oleh perbankan di masa restrukturisasi kredit tetap harus diperhatikan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani menuturkan wacana perpanjangan restrukturisasi kredit perlu dipertimbangkan jika pemerintah ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi. Shinta mengklaim bahwa efek restrukturisasi terhadap pemulihan sangat positif dan sifatnya di semua sektor, khususnya pariwisata, transportasi, manufaktur, serta retail.
INDUSTRI ROKOK PUTIH : Pengusaha Masih Impor Bahan Baku
Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) memperkirakan penggunaan bahan baku rokok putih dalam negeri secara tahunan berada di kisaran 70%, sedangkan 30% sisanya dari impor. Ketua Gaprindo Benny Wahyudi mengatakan bahwa produsen rokok putih Indonesia selama ini mengimpor bahan baku dari China, Brazil, Amerika Serikat, dan Turki. Meski begitu penggunaan bahan baku rokok putih domestik masih lebih besar dibandingkan dengan impor. “Perkiraan penggunaan bahan baku dalam negeri sekitar 70%,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/6). Dia menjelaskan bahwa hingga kini persediaan bahan baku untuk rokok putih di Tanah Air relatif masih dalam kondisi aman. Dia pun menegaskan bahwa belum ada keluhan terkait dengan bahan baku, serta persediaan tembakau di level pedagang maupun petani. Untuk diketahui, sebelumnya Komisi VII DPR RI mengagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah perusahaan rokok untuk membahas ketersediaan bahan baku tembakau di Tanah Air. Dalam rapat yang ditunda tersebut, Komisi VII DPR RI mengundang Direktur Utama PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), Direktur Utama PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP), dan PT Djarum. Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan permintaan terhadap industri rokok akan terus berkurang dalam beberapa tahun ke depan.
Perdalam Pasar Keuangan untuk Dorong Pemulihan
Upaya pendalaman pasar keuangan dipandang perlu terus dilakukan untuk menjaga kestabilan perekonomian Indonesia dari potensi guncangan global dan meneruskan pemulihan ekonomi dalam negeri. Pasar keuangan Indonesia masih dangkal sehingga reformasi di sektor keuangan krusial untuk meningkatkan kedalamannya. Hal tersebut mengemuka dalam laporan Bank Dunia berjudul ”Indonesia Economic Prospects (IEP), Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery” yang dirilis Rabu (22/6). Laporan itu menyebutkan, sektor keuangan memainkan peranan penting dalam mempertahankan momentum pemulihan dari pandemi Covid-19 dan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Country Director World Bank Indonesia and Timor Leste Satu Kahkonen mengatakan, berbagai respons kebijakan ekonomi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi Covid-19 perlu diapresiasi. Salah satunya adalah kebijakan fiskal yang responsif dialokasikan untuk kesehatan, bantuan sosial, serta kebijakan moneter yang longgar untuk merangsang pemulihan ekonomi. Namun, masih ada aspek pembenahan yang perlu dilakukan agar menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan, yakni pendalaman pasar keuangan. Sektor keuangan Indonesia masih tergolong dangkal. Mengutip laporan ini, total aset industri keuangan Indonesia baru setara 77 % PDB, jauh lebih rendah dibandingkan aset sektor keuangan di negara tetangga seperti Filipina yang 121 % PDB, Thailand 259 %, dan Malaysia 284 %. (Yoga)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN, Menteri Baru, Tantangan Lama
Dengan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Mendag, Zulkifli Hasan dituntut menyelesaikan persoalan, antara lain, harga kebutuhan pokok sekaligus menghadapi isu perdagangan luar negeri di Organisasi Perdagangan Dunia serta gangguan rantai pasok. Tantangan yang harus diselesaikan oleh Zulkifli tidak ringan. Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas memperlihatkan turunnya kepuasan masyarakat atas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Kompas, 20/6). Ketidakpuasan tertinggi ada pada kinerja bidang ekonomi, yakni 50,5 %. Apabila dibedah lebih rinci, ketidakpuasan tertinggi terkait pengendalian harga barang dan jasa dengan skor 64,5 persen.
Salah satu persoalannya adalah minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri. Setidaknya sembilan kebijakan silih berganti selama Januari hingga Juni 2022 dalam upaya mengendalikan harga MGS yang naik di atas 50 %. Saat ini harga MGS curah belum mencapai target harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Sementara, pemerintah mengenakan bea keluar dan pajak ekspor CPO, DMO 20 % bagi perusahaan sawit yang mengekspor dengan harga ditentukan (DPO), dan flush out atau program percepatan ekspor CPO dengan memberi kesempatan ekspor ke eksportir yang tak tergabung dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Jutaan petani dan pekerja perkebunan sawit berharap harga TBS dapat setara dengan harga CPO di pasar internasional di tengah mahalnya biaya sarana produksi, tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan meremajakan tanaman. (Yoga)
KEPUTUSAN POLITIK VS LOGIKA EKONOMI
Sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai hampir empat bulan lalu, Eropa menghujani Rusia dengan berbagai sanksi. Ekonomi Rusia mulai goyah ditambah biaya perang yang tidak sedikit dan mencekik. Di tengah rasa sesak itu, China hadir sebagai sahabat dengan meningkatkan pembelian minyak. Kedua negara saat ini menjadi sorotan Barat karena aksi saling dukung dalam berbagai situasi. Meski demikian, China tetap merekomendasikan Rusia untuk berdialog dengan Ukraina. Presiden China Jinping menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (15/6/2022). Dalam kesempatan itu, Xi mengatakan pada Putin bahwa China mendukung dan memperkuat koordinasi strategis dengan Rusia terkait isu kedaulatan dan keamanan. Percakapan di saluran telepon itu merupakan yang kedua sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022 China melihat negara-negara Barat, Uni Eropa (UE), dan Amerika Serikat (AS), menghujani Moskwa dengan berbagai sanksi, mulai dari larangan impor termasuk gas dan minyak. Sanksi ini bertujuan mencekik perekonomian Rusia. Harapannya, ekonomi yang sulit akan membuat pendanaan operasi militer Rusia di Ukraina menjadi tersendat. (Yetede)
Juli, Istana dan Fasilitas Publik IKN Mulai dibangun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Istana Presiden, pusat perkantoran (civic center), dan fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan komersial di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dilaksanakan pada Juli 2022. Pernyataan serupa kembali disampaikan Presiden Jokowi ketika meninjau pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, Presiden menegaskan, Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Persemaian Mentawir, di Penajam Pasir Utara, menunjukkan pembangunan dasar di IKN telah dimulai. "Adanya bendungan ini menunjukkan pembangunan basic di infrastruktur sudah mulai. Juli nanti, pembangunan jalan utama dari jalan tol Balikpapan juga dimulai," ujar Jokowi. (Yetede)
Mochtar Riady: Kolaborasi BRICS Harus untuk Dunia
Founder dan Chairman Lippo Group Dr Mochtar Riady menyampaikan harapannya bahwa kolaborasi antarnegara anggota BRICS tidak hanya dibatasi oleh lima negaranya, tapi juga untuk dunia, sehingga menghasilkan sinergi yang bermanfaat bagi masa depan global. Hal ini disampaikan pada BRICS Business Forum 2022 yang berlangsung dengan format hybrid pada Rabu (22/6) dari Beijing, Tiongkok. BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, yakni perkumpulan lima negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Akronim ini pertama kali dicetuskan oleh Goldman Sach pada 2021. Negara-negara BRICS dinilai memiliki keunggulan masing-masing yang dapat menjadi dasar saling melengkapi. "Kita perlu menampilkan keunggulan masing-masing dan dengan bersatu kita bisa mendapat manfaat. Saya menyadari bahwa lima negara BRICS memiliki sebaran geografis yang luas, mencakup Asia, Amerika Latin, dan juga Afrika," katanya. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









