Dewan Direktur Bank Dunia pada 30 Juni 2022 telah menyetujui pembentukan Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund atau FIF) bagi pencegahan, kesiapan dan respons atas pandemi (Pandemic Prevention, Preparedness and Response atau Pandemic PPR) yang masih mungkin terjadi di masa depan. Keputusan ini diambil menindaklanjuti amanat Forum G20 yang memberikan mandat kepada Bank Dunia untuk menjadi pengelola FIF berkolaborasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Persetujuan Dewan Direktur Bank Dunia menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pendirian FIF bagi Pandemic PPR yang di targetkan untuk direalisasikan pada masa Presidensi G20 Indonesia di tahun 2022 ini. Hal ini sejalan dengan tiga prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda Presidensi G20 Indonesia, yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, mendorong transformasi digital, serta mempercepat transisi energi yang berkelanjutan. Menurut laporan yang disiapkan Bank Dunia bersama WHO (2022), untuk dapat menyiapkan masyarakat global dalam menghadapi risiko pandemi di masa depan dengan berbagai program Pandemic PPR di atas, diperlukan dana sekitar US$31,1 miliar per tahun yang harus tersedia paling tidak sampai 5 tahun ke depan.

Pengelolaan likuiditas dan strategi penghimpunan dana perlu diantisipasi oleh pelaku industri perbankan menghadapi tren permintaan kredit yang meningkat. Satu sisi, kebijakan bank sentral terkait giro wajib minimum mulai menekan likuiditas. Berdasarkan laporan indikator likuiditas bulanan yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode Mei 2022, pertumbuhan kredit diproyeksikan akan terus meningkat bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dalam pengelolaan portofolio kredit baru, bank akan melakukan secara selektif dengan terus melakukan pemantauan terhadap kinerja operasional debitur. “Pemulihan ekonomi secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan kredit terutama dari aktivitas korporasi dan rumah tangga. Pada saat yang sama, meningkatnya aktivitas usaha tersebut mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga tumbuh lebih stabil,” tulis laporan LPS dikutip Rabu (6/7). Dalam laporan itu, kebijakan giro wajib minimum (GWM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah menyerap likuiditas bank kurang lebih Rp110 triliun. Terkait kinerja penyaluran kredit, sejumlah bank berbasis digital makin menunjukkan geliat kinerja yang menjanjikan. Hal ini tergambar dari meningkatnya penyaluran kredit secara signifikan, yang diberikan sepanjang Januari hingga Mei 2022.

Business Strategy Director Microsoft Indonesia Nina Wirahadikusumah , Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya, Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatingsih, CFO and DI&A Lead Microsoft Indonesia Krishna Worotikan, dan CO-SHERPA G20 Indonesia Raden Edi Prio Pambudi berbincang seusai penandatanganan kerja sama Microsoft dengan G20 Empower untuk pelaksanaan program Code: Without Barries di Jakarta, Rabu (6/7). Program ini menyediakan platform yang memungkinkan talenta perempuan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital inklusif melalui partisipasi dan inovasi di bidang teknologi.

Banyak negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia akan terjun ke resesi dalam 12 bulan ke depan. Dikarenakan bank sentral masing-masing mengambil langkah agresif untuk memperketat kebijakan moneter guna memerangi lonjakan inflasi. Dalam catatan penelitian Nomura Holdings yang dirilis Selasa (5/7), selain Amerika Serikat (AS), resesi diprediksi terjadi  di zona euro, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Kanada tahun depan. "Satu hal lagi yang saya tunjukkan  ketika Anda memiliki banyak ekonomi yang lemah,  Anda tidak dapat mengandalkan ekspor untuk pertumbuhan. Itulah alasan mengapa kami menganggap risiko resesi ini sangat nyata dan kemungkinan akan terjadi," kata Kepala Ekonom Nomura Holdings Rob Subbaraman kepada CNBC. Untuk AS, Nomura memperkirakan resesi yang dangkal tetapi panjang di negeri Paman Sam itu selama lima kuartal, mulai dari kuartal terakhir 2022. (Yetede)

Kelestarian warisan dunia membutuhkan intervensi pengunjung untuk ikut menjaganya. Konsep pariwisata berkualitas yang mengedepankan edukasi pengunjung mesti lebih diutamakan ketimbang pariwisata massal. Selain itu, biaya konservasi yang berujung pada kenaikan tarif tidak semestinya dibebankan seluruhnya kepada wisatawan. Ketua Program Studi Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran Evi Novianti mengatakan, pembatasan jumlah pengunjung perlu diterapkan demi menjaga situs warisan dunia, seperti Taman Nasional (TN) Komodo di NTT. Apalagi, komodo merupakan satwa langka dan membutuhkan perawatan khusus sehingga harus dilindungi ruang hidupnya.

Terkait wacana kenaikan tarif ke TN Komodo dari Rp 200.000 per orang menjadi Rp 3,75 juta per orang setiap tahun, Evi berpendapat, hal itu jangan dibebankan sepenuhnya kepada wisatawan. Kenaikan tarif menjadi wajar jika sejalan dengan layanan fasilitas wisata yang tersedia. Silvester Wanggel, mewakili semua asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo, mengatakan, penerapan tarif masuk TN Komodo sangat mengganggu ritme industri pariwisata setempat. Di tengah ketidak pastian ini, beberapa calon wisatawan memilih membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo. Kenaikan tariff itu dianggap berlebihan. ”Mereka lebih memilih ke destinasi lain yang jauh lebih murah. Hal ini yang sangat kami khawatirkan,” kata Doni Parera, pegiat pariwisata di Labuan Bajo.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jateng, untuk membatasi pengunjung. Tarif tiket turis domestik naik dari Rp 50.000 menjadi Rp 750.000, tiket turis mancanegara naik dari 20 USD menjadi 100 USD, dan pelajar Rp 5.000. Rencana itu ditunda seiring munculnya keresahan di tengah masyarakat. Untuk membatasi kunjungan di bangunan candi, Balai Konservasi Borobudur (BKB) menyusun prosedur standar operasi (SOP) yang harus dipatuhi pengunjung saat bangunan Candi Borobudur kembali dibuka, dimana jumlah kunjungan wisatawan ke bangunan candi dibatasi 1.259 orang per hari. ”Setiap pengunjung yang naik juga wajib mengenakan sandal upanat dan didampingi pemandu wisata bersertifikat,” ucap Kepala BKB Wiwit Kasiyati. (Yoga)

Nilai tukar rupiah terhadap USD telah terdepresiasi 4,5 % dari awal tahun hingga Selasa (5/7), akibat penguatan nilai tukar USD terhadap berbagai mata uang di dunia yang dipicu kebijakan Bank Sentral AS menaikkan tingkat suku bunga acuan secara agresif. Mengutip Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terhadap USD pada Selasa berada pada posisi Rp 14.990.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menjelaskan, sejatinya fundamental perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Namun, kuatnya berbagai sentimen global mendorong penguatan USD terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah. Sentimen itu dipicu kenaikan suku bungaThe Fed membuat arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Apalagi, Bank Sentral AS (The Fed) masih akan terus menaikkan tingkat suku bunga untuk meredam inflasi di dalam negerinya. (Yoga)

Pelemahan nilai tukar rupiah masih berlanjut. Dalam transaksi antar bank kemarin sore, rupiah ditutup melemah 22 poin atau 0,15% ke angka 14.992 per dolar Amerika dari posisi perdagangan sebelum 14.972 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran 14.878 per dolar AS. Direktur Riset Center of Reform Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena semakin sempitnya selisih antar suku bunga domestik dan internasional. "Keputusan BI menahan suku bunga acuan telah menahan masuknya modal asing, bahkan mendorong modal asing keluar dari Indonesia. Hal ini menekan rupiah,' kata dia kemarin. Menurut Piter, jika rupiah terus melemah, risiko investasi dan potensi inflasi akan terus meningkat. "Inflasi bisa meningkat lebih besar dan memangkas daya beli masyarakat. Ujungnya menahan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (Yetede)

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melakukan divestasi atas kepemilikan saham JSMR di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC). Perusahaan ini merupakan anak usaha JSMR yang mengelola Jalan Layang Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ). JSMR menjual 40% saham JCC ke perusahaan infrastruktur milik Grup Salim, PT Marga Utama Nusantara. Sebagai informasi, Marga Utama Nusantara merupakan anak usaha yang 76,51% sahamnya dimiliki oleh PT Nusantara Infrastructure Tbk (META).

Sejumlah emiten berpotensi didepak paksa dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teranyar, ada PT Sugih Energy Tbk (SUGI) yang berpotensi terkena penghapusan saham alias delisting. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Vera Florida mengatakan, masa suspensi saham SUGI telah mencapai 24 bulan pada tanggal 1 Juli 2021. Hal itu bermakna, BEI telah memberikan toleransi cukup panjang. Pasalnya, batas waktu suspensi saham adalah selama dua tahun berturut-turut sebelum masuk daftar delisting. Beberapa saham lain juga tercatat sudah masuk masa suspensi lebih dari 24 bulan. Misalnya, PT. Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT. Panasia Indo Resources Tbk (HDTX), PT. Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), dan PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). 

Independensi bank sentral atau Bank Indonesia kembali dalam sorotan. Hal tersebut menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang memberikan karpet merah kepada anggota atau pengurus partai politik (parpol) untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketentuan tersebut tertuang di dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tertanggal 16 Juni 2022. Dalam draf yang diperoleh Bisnis, DPR menghapus Pasal 47 huruf c dalam substansi mengenai BI di dalam regulasi yang menggunakan konsep omnibus law tersebut. Secara detail, Omnibus Law Keuangan itu menghapus klausul mengenai larangan Anggota Dewan Gubernur untuk menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. Sejalan dengan dihapusnya klausul itu, dan apabila RUU disepakati, maka Anggota Dewan Gubernur BI legal untuk menjadi anggota partai politik. Pun sebaliknya, kader partai berhak untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan penghapusan substansi itu memang terakomodasi di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang disusun oleh politikus Senayan. Bank sentral adalah lembaga yang sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, BI wajib ditempati oleh figur yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam mengelola, mengatur, hingga menjaga stabilitas sektor keuangan. Faktor yang lebih penting adalah independensi. Dibukanya pintu partai dalam kantor BI berpotensi mengoyak kemandirian bank sentral. Jika demikian, bisa dipastikan kepercayaan publik pada lembaga tersebut akan memudar.