Ekonomi
( 40512 )Titah Menteri: Semua BUMN Gunakan Kendaraan Listrik
Pemerintah tengah menginjak pedal gas untuk memacu ekosistem kendaraan listrik. Langkah terbaru adalah memerintahkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mulai menggunakan kendaraan listrik.
Titah itu tertuang dalam Surat Menteri BUMN Erick Tohir bernomor S-565/MBU/09/2022 tentang Dukungan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau
Battery Electric Vehicle
(BEV) untuk Transportasi Jalan. Surat yang terbit pada Senin (12/9) tersebut ditujukan kepada 84 direktur utama perusahaan pelat merah.
Dalam surat yang salinannya juga diterima KONTAN, Erick Thohir meminta seluruh BUMN mendukung percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Misalnya, meningkatkan penggunaan berbagai jenis mobil listrik berbasis baterai di grup perusahaan, yakni sebagai kendaraan dinas direksi dan pimpinan perusahaan, kendaraan operasional perusahaan (kendaraan roda dua maupun roda empat), serta program kepemilikan kendaraan bagi karyawan
(car ownership program).
Beban Masyarakat Kobol-Kobol, Ekonomi Bisa Ambrol
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nyatanya tak menyelesaikan persoalan tapi justru menambah beban masyarakat.
Bebannya tak main-main. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan (Kemkeu) efek BBM naik akan menambah beban masyarakat sebesar Rp 50,3 triliun. Perinciannya: Rp 8,1 triliun adalah beban yang harus ditanggung masyarakat miskin yakni 40% lapisan penghasilan bawah. Lalu Rp 42,2 triliun menjadi beban masyarakat mampu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (12/9) menyebut, beban lebih besar lebih terasa bagi masyarakat menengah atas karena selama ini mereka menggunakan Pertalite dan Solar subsidi untuk melakukan aktivitas.Bagi bagi rakyat miskin dan hampir miskin, pemerintah memberikan tambahan bantuan sosial Rp 24,17 triliun.
Agar inflasi terkendali, Bank Indonesia (BI) akan mengerek bunga acuan dari posisi 3,75% bulan lalu. Jika agresif, bunga acuan bisa bertambah 100 bps hingga akhir tahun.
Ini juga akan menambah beban masyarakat lantaran bunga kredit naik. Dengan kenaikan bunga 50 bps saja, bank akan mendapat kenaikan bunga kredit dari total kredit per Juli Rp 6.159,3 triliun sebesar Rp 30 triliun per bulan atau Rp 550,6 triliun setahun dengan asumsi bunga kredit di kisaran 8,94% per tahun.
Bunga Acuan Naik, Beban Utang Korporasi Terungkit
Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P) merekomendasikan Bank Indonesia (BI) untuk lebih agresif dalam mengerek suku bunga acuannya. Lembaga ini melihat ada potensi risiko inflasi naik setelah pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM).
Senior Director, Southeast Asia Corporate Ratings S&P Xavier Jean memperkirakan: BI akan mengerek suku bunga BI akan hingga 100 basis pon ke level 4,75% pada akhir 2023.
S&P melihat ada peluang BI untuk kembali menaikkan suku bunga acuan beberapa kali, setelah kenaikan pada Agustus 2022 sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%.
Saat ini masalah yang dihadapi korporasi adalah bukan seberapa besar suku bunga akan naik, tetapi apakah perusahaan bisa meneruskan beban kenaikan kepada nasabah dan masyarakat. Dalam artian, menaikkan harga tapi tetap terjangkau konsumen.
Kenaikan harga ini juga turut mendorong inflasi. Pada akhirnya daya beli dan konsumsi masyarakat juga akan menurun. Padahal, konsumsi masyarakat menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto (PDB).
Jelang Transisi Jaringan, Harga Ethereum Bakal Ikut Terkerek
Prospek ethereum (ETH) bakal kembali naik. Pasalnya, ETH akan memasuki fase the merge, yaitu transisi jaringan ethereum dari mekanisme proof of work menjadi proof of stake.
Senin (12/9) per pukul 17.51 WIB, harga ethereum (ETH) bertengger di US$ 1.746,41 per ETH, turun 0,11% dibanding sehari sebelumnya dan naik 11,7% sepekan terakhir.
Menurut Trader Tokocrypto Afid Sugiono, proses perpindahan protokol dari proof of work ke proof of stake ini bisa mengatasi masalah skalabilitas, efisiensi dan kecepatan transaksi. "Nantinya akan jauh lebih efisien untuk mining," kata dia, kemarin.
Co-founder CryptoWatch Christopher Tahir berpendapat, jaringan proof of stake menjanjikan kenaikan performa dalam kecepatan transaksi. Namun, ini bisa saja bukan hal baik terhadap harga ethereum. Sebab, saat ini banyak dana yang nyangkut dalam staking jaringan ETH.
Afid menyebut, jelang the merge, harga ETH akan menuju kisaran US$ 1.911-US$ 2.031 per ETH.
Bank Memasang Strategi Menjaga Pasokan Valas
Likuiditas valuta asing (valas) di perbankan mulai mengetat. Kebutuhan pembiayaan dalam valas meningkat di saat ekonomi mulai pulih, sementara dana-dana asing mengalir keluar seiring dengan kenaikan bunga di negara-negara maju.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, loan to deposit ratio (LDR) valas bank umum per Mei 2022 naik hingga 87,79% dari 78,39% per akhir 2021. Sedang dana pihak ketiga (DPK) valas menurut catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), per Juli 2022 sebesar Rp 1.022 triliun, atau turun Rp 6 triliun dibanding bulan sebelumnya.
Bank Central Asia (BCA) termasuk bank yang mengalami kenaikan LDR valas, meski masih dalam level yang longgar. Per Juni 2022, LDR valas bank ini mencapai 59,4%, naik dari 52,9% pada periode sama di tahun sebelumnya.
LDR valas Bank Mandiri juga mengalami peningkatan karena kenaikan kredit valas yang mencapai 35,99% yoy per Juli. Sedang DPK valas hanya tumbuh 7,37%.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan, bank akan melakukan langkah strategis menjaga LDR valas. Seperti, menerapkan strategi pricing secara selektif dan terukur, serta kontrol dan monitoring atas pencairan kredit valas.
Laju Kencang Kredit Sindikasi
Menjelang penghujung kuartal III/2022, pembiayaan sindikasi yang disalurkan oleh bank dan lembaga keuangan di Indonesia rupanya masih terus melaju. Kick off sejumlah proyek-proyek berskala besar dan tren kenaikan harga energi serta komoditas, diramalkan menjadi pendongkrak permintaan kredit bernilai jumbo itu. Data termutakhir menunjukkan, hingga pekan kedua September 2022, nilai pembiayaan secara sindikasi mencapai US$16,61 miliar. Jumlah itu mendekati capaian pada periode yang sama 2021 yang tercatat US$17,13 miliar. Adapun sektor usaha yang dominan dalam penyaluran kredit secara sindikasi di antaranya perkebunan, energi, telekomunikasi, infrastruktur jalan tol, dan multifinance. Perihal laju kencang penyaluran pembiayaan sindikasi, Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Aestika Oryza Gunarto mengatakan bahwa permintaan sindikasi terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi dan tren kenaikan harga energi dan komoditas, termasuk operasional proyek-proyek besar. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha menyatakan peningkatan pembiayaan sindikasi di Indonesia menunjukan respons pasar yang positif dan kepercayaan dari para investor terhadap ekonomi yang stabil dan bertumbuh.
Era Suku Bunga Tinggi, Perbankan Tekan Biaya Dana
JAKARTA, ID – Sejumlah bank berusaha menekan biaya dana (cost of fund) di tengah era suku bunga tinggi. Hal tersebut dilakukan sebagai strategi agar perbankan tetap bisa memberikan suku bunga kredit yang kompetitif kepada nasabah. Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Setiyo Wibowo mengungkapkan, kenaikan suku bunga akibat inflasi yang meningkat merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut naik dan komoditas lain juga sejalan dengan kebijakan The Fed, dan perlu diwaspadai oleh perbankan. Pihaknya pun memperkirakan tren suku bunga akan terus meningkat, bahkan Bank Indonesia (BI) dinilai masih memiliki ruang untuk menaikkan BI7DRR sampai 75 basis poin (bps) pada tahun ini. Dengan begitu, BTN tetap bisa memperbaiki penawaran suku bunga kredit kepada nasabahnya. Sebelum akhirnya tren suku bunga semakin tinggi, perseroan juga melakukan penyesuaian pada suku bunga kredit. BTN masih optimistis memandang pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama di tengah penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali. Kebutuhan terhadap rumah juga masih menunjukkan peningkatan. (Yetede)
Laba Bersih Copper Melesat 1,549% Jadi Rp 1,43 Triliun
JAKARTA, ID – PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berhasil mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 96,79 juta atau setara Rp 1,43 triliun pada semester I-2022. Perolehan laba bersih ini tumbuh 1.549,51% dibanding periode sama tahun sebelumnya US$ 5,86 juta. Fowler menjelaskan, perseroan memperoleh pendapatan tambahan sebesar US$ 94 juta dari penjualan NPI oleh anak usahanya PT Merdeka Battery Materials (MBM). Pendapatan tersebut berasal dari penjualan 5.041 ton nikel dengan harga jual rata-rata US$ 18.669 per ton. “Pendapatan ini merupakan penjualan NPI pasca penyelesaian akuisisi MBM pada 17 Mei 2022,” ujar dia. Tahun ini, produksi NPI dari masing-masing anak usaha, yakni PT Cahaya Smelter Indonesia (CSIS) dan PT Bukit Smelter Indonesia (BSIS) diperkirakan mencapai 17.000 hingga 19.000 ton nikel di NPI dengan AISC US$ 13.500-15.500 per ton. Salah satu komponen biaya utama smelter adalah bahan baku bijih, yang harganya ber variasi tergantung pada harga nikel. (Yetede)
China Beri Insentif Perdagangan ke Afghanistan
Beijing membebaskan bea masuk terhadap 98 % komoditas ekspor Afghanistan ke China. China juga mulai mengoperasikan jaringan kereta barang ke dan dari Afghanistan melewati Xinjiang mulai September 2022. Kereta itu juga akan melewati Kazakhstan dan Uzbekistan. ”Kami telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara, juga dengan perusahaan swasta,” kata Kepala ARA Bakht Rahman Sharaft, sebagaimana dilaporkan Tolo News, Minggu (11/9) malam waktu Kabul. (Yoga)
Presiden Minta Kepala Daerah Aktif Atasi Inflasi
Presiden Jokowi meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bersama-sama pemerintah pusat membantu warga yang terdampak kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan menambah inflasi 1,8 %. ”Ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama-sama seperti saat kita bekerja serentak mengatasi Covid-19. Saya yakin, insya Allah, bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 %,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah secara hibrida di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).
Kepala Negara mengatakan, surat edaran Mendagrii dan Permenkeu yang sudah diberikan kepada daerah menyebutkan bahwa 2 % dari dana transfer umum (DTU) dapat digunakan untuk subsidi dalam rangka meredam gejolak akibat penyesuaian harga BBM. Dana 2 persen tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan. ”Nelayan, yang menggunakan solar, bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek, juga menggunakan BBM bisa dibantu subsidi ini,” ujar Presiden. Pelaku UMKM juga dapat dibantu dalam pembelian bahan baku yang harganya naik akibat kenaikan harga BBM. Subsidi pun dapat dimanfaatkan untuk membantu transportasi umum yang tarifnya juga dinaikkan. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









