Deflasi 0,11% secara bulanan (month to month/mtm) pada Oktober 2022 dipicu penurunan harga produk hortikultura, karena stok melimpah. Adapun rambatan dampak kenaikan tarif BBM terus mengecil. “Melimpahnya stok pangan hortikultura mendorong penurunan harga, seperti pada aneka cabai, produk unggas, dan tomat. Di sisi lain, harga beras mengalami peningkatan dipengaruhi oleh kelangkaan pupuk dan pengaruh cuaca yang mengganggu produksi panen gadu,” ucap Kepala BKF Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (2/11). Pemerintah, kata dia, terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas  pangan agar inflasi pangan tetap terkendali.

“Dana insentif daerah juga terbukti efektif mendorong daerah untuk lebih bekerja keras lagi dalam pengendalian inflasi di wilayahnya,” ucap Febrio. Dia mencatat, inflasi inti naik secara moderat, mencapai 3,3% secara tahunan (year on year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,2% (yoy), didorong oleh kenaikan inflasi beberapa kelompok pengeluaran, seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan jasa penyediaan makanan dan minuman/restoran. “Kenaikan inflasi inti mencerminkan peningkatan permintaan domestik secara keseluruhan, sejalan dengan membaiknya kondisi pandemi,” kata Febrio. Sementara itu, inflasi administered price bergerak stabil sebesar 13,3% (yoy), didorong oleh dampak lanjutan penyesuaian harga BBM di September 2022. (Yoga)

Komisi VI DPR me nyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2022 sebesar Rp 17,48 triliun. Keputusan ini sesuai hasil rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada 4 Juli 2022. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima mengatakan, persetujuan PMN tersebut diberikan kepada tiga BUMN, yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. “Tambahan PMN tahun 2022 berasal dari cadangan investasi tahun 2022,” kata Aria Bima di Jakarta, Selasa malam (1/11).

Menurut dia, Komisi VI juga telah menerima penjelasan pihak Kementerian BUMN soal tambahan PMN 2022 kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp 3,2 triliun yang juga berasal dari cadangan investasi 2022. PMN ini akan digunakan untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). “Atas rencana tambahan PMN tersebut akan dilakukan pendalaman lebih lanjut kepada PT KAI dan PT KCIC,” ujar Aria. Aria mengatakan, pihaknya memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk menjawab pendalaman dan arahan dari pimpinan dan anggota Komisi VI sesuai dengan waktu yang disepakati. (Yoga)

Pendapatan bisnis hotel dan pusat perbelanjaan (mal) PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) melonjak 49,5% sepanjang Januari-September 2022 dibandingkan periode sama 2021. Menurut Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas, terjaganya pertumbuhan bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan selama sembilan bulan tahun 2022 telah mendorong pendapatan berulang (recurring income) dari kedua segmen bisnis itu naik 49,5% menjadi Rp1,07 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp713,4 miliar. Hingga saat ini, APLN masih memiliki dan mengelola sejumlah pusat perbelanjaan premium di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia, di antaranya, Kuningan City, Senayan City, Baywalk, Emporium Pluit, Festival CityLink Bandung, Deli Park Medan, dan Plaza Balikpapan.

Sementara itu, hotel yang dimiliki APL di antaranya Pullman Ciawi Vimala Hills, Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central, Harris dan Pop! Festival CityLink Bandung, Indigo Bali Seminyak, Amaris Thamrin City, dan 101 Urban Jakarta Kelapa Gading. “Kami berusaha mengoptimalkan dan memanfaatkan situasi pemulihan ekonomi Indonesia dan pelonggaran aktivitas masyarakat agar pendapatan berulang terus tumbuh positif. Apalagi kita akan segera memasuki akhir tahun yang menjadi magnet bagi bisnis pusat perbelanjaan dan hotel karena masyarakat dominan untuk liburan dan belanja,” tambah Justini dalam keterangan tertulis, Selasa (1/11). Sejalan dengan kinerja positif bisnis perhotelan dan pusat perbelanjaan, kontribusi proyek-proyek properti APLN juga meningkat pesat. Hingga September 2022, Perseroan telah membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) di luar PPN sebesar Rp1,58 triliun, naik 17,9% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp1,34 triliun. (Yoga)

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) membukukan laba bersih tertinggi pada kuartal III-2022 sebesar Rp 244 miliar, melesat 120% quarter-onquarter dan 2% year-on-year. Perseroan mencatat jumlah Inpatient Days dan Jumlah Pasien Rawat Jalan tertinggi dibandingkan 10 kuartal sebelumnya. Pada kuartal III-2022 dan hingga September 2022, Siloam mencatat pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing sebanyak masing-masing kurang dari 3% dan 6%. Hal ini dibandingkan dengan 36% dan 34% pendapatan dari perawatan pasien Covid dan testing pada periode sama tahun sebelumnya. “Siloam melanjutkan pertumbuhan base-case nya dan berhasil meraih pencapaian ­ nansial dan operasional terbaik sejak kuartal IV-2021. Saya optimistis akan potensi Siloam untuk sisa tahun ini dan seterusnya. Kami akan terus berinvestasi pada kemampuan medis, kualitas pelayanan dan keunggulan operasional kami untuk melayani lebih banyak pasien, meraih kinerja yang lebih tinggi dan pada akhirnya meningkatkan nilai pemegang saham,” ungkap Presdir Siloam Darjoto Setyawan dalam keterangan resmi, Rabu (2/11).

Siloam membukukan pendapatan, EBITDA, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 5,4 triliun, Rp 1,4 triliun, dan Rp 457 miliar hingga sembilan bulan 2022, menurun masing-masing sebanyak 8,6%, 9,5% ,dan 17,2% year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam mencatat pendapatan dan EBITDA sebesar Rp 1,95 triliun dan Rp 574 miliar, lebih rendah 6,1% dan 0,8% secara year-on-year. Pada kuartal III-2022, Siloam membukukan laba bersih sebesar Rp 244 miliar, meningkat 2,4% dibandingkan kuartal III-2021. Marjin EBITDA ada Janu[1]ari-September 2022 tercatat sebesar 25,9% atau hanya lebih rendah 30 basis poin dibandingkan dengan 26,2% pada periode sama tahun lalu. Pada kuartal III-2022, Siloam mengalami peningkatan marjin EBITDA menjadi 29,4% dibandingkan dengan 27,9% pada kuartal III-2021. (Yoga)

Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027, yang terdiri atas tujuh anggota dewan pengawas dan tujuh orang di badan pelaksana. Pelantikan pejabat baru ini tentu sangat strategis dan menentukan bagi pengembangan investasi dana haji di masa depan. Sesuai UU Pengelolaan Keuangan Haji, investasi BPKH harus berpegang pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. UU memberikan wewenang BPKH untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji secara optimal. Tantangan bagi BPKH adalah mampu memberikan subsidi pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) setiap tahun. Untuk itu, dana haji harus diinvestasikan secara optimal, baik di sektor keuangan maupun non-keuangan.

PP No 5 Tahun 2018 memberikan arahan bahwa investasi dana haji bisa ditempatkan pada perbankan syariah, efek syariah, investasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Penempatan dana pada produk perbankan syariah maksimal 30 % dan emas maksimal 5 %. Maksimal investasi langsung 20 % dan investasi lainnya maksimal 10 %. Masih tersisa 35 % lagi yang perlu dioptimalkan oleh BPKH. Sejauh ini, kinerja BPKH cukup baik. Saldo dana haji makin besar dan mengalami kenaikan 9,58 %, dari Rp 144,91 triliun pada 2020 menjadi Rp 158,79 triliun pada 2021. Perolehan nilai manfaat juga mengalami kenaikan, dari Rp 7,43 triliun pada 2020 menjadi Rp 10,50 triliun pada 2021. (Yoga)

Masuknya aset kripto sebagai salah satu instrumen yang akan diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) dianggap membuat status aset digital tersebut menjadi rancu. Musababnya, dalam aturan yang masih dibahas DPR bersama pemerintah itu, kripto dianggap sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berada di bawah naungan OJK dan BI. Selama ini, aset kripto diatur sebagai komoditas perdagangan di bawah peraturan Bappebti. “Ketika BI dan OJK masuk, status aset kripto bisa menjadi rancu. Apakah aset kripto menjadi komoditas, efek, atau mata uang? Saya pikir, di antara ini semua, itu yang jadi kekhawatiran besar,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam sebuah diskusi, kemarin, karena RUU PPSK tidak menyertakan Bappebti sebagai regulator aset kripto. Sedangkan selama ini komoditas itu selalu diatur dan diawasi perdagangannya oleh lembaga di bawah Kemendag tersebut. “Kalau kripto jadi mata uang, tentu menjadi kesalahan fatal karena melanggar UU Mata Uang. Sementara menjadi efek pun tidak sempurna.” Karena itu, menurut Manda, kripto untuk saat ini lebih tepat dianggap sebagai komoditas karena nilainya yang dapat terus bergerak dan industrinya yang masih bisa berkembang lagi.

Kekhawatiran lain yang disampaikan Manda adalah soal kepastian keberadaan bursa kripto, kliring, serta kustodian apabila aset ini berada di bawah naungan OJK dan BI. Saat ini, Bappebti tengah merancang pembentukan tiga instrumen tersebut untuk menyokong kestabilan industri kripto di Tanah Air. Rencana peralihan pengaturan kripto ke OJK dan BI, tutur Manda, membuat kehadiran bursa ataupun lembaga pendukungnya menjadi tidak pasti. Ketua Asosiasi Konsumen Kripto, Rob Raffael Kardinal khawatir pengawasan terhadap perdagangan kripto menjadi kurang efektif lantaran perpindahan kewenangan lembaga yang menaungi koin digital tersebut. Ia mengatakan selama ini pun Bappebti masih belum sempurna mengatur bitcoin cs. Padahal selama ini konsumen memerlukan ekosistem yang sehat dan inklusif agar mau bertransaksi di pasar dalam negeri. “Harapan kami, ekosistem kripto jangan jadi bahan rebutan, tapi jadi bahan kerja sama agar menjadi sesuatu yang inklusif.” (Yoga)

Bisnis berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola, atau environmental, social, and governance (ESG), menjadi primadona baru di tengah isu krisis lingkungan dan finansial beberapa waktu terakhir. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengatakan prospek investasi sektor bisnis yang berkaitan dengan ekonomi hijau ini cukup menjanjikan, di mana potensi investasinya mencapai lebih dari US$ 600 miliar. “Kesadaran publik terhadap pentingnya ekonomi berkelanjutan terus meningkat, termasuk juga permintaan akan pembiayaan dan kebutuhan masyarakat tentang produk dan jasa yang ramah lingkungan dan sosial,” ujar Destry, kemarin. Sektor energi baru terbarukan memiliki potensi paling besar, karena bisnis infrastruktur hijau menjadi fokus dunia sebagai solusi krisis energi dan persoalan iklim berkepanjangan. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya energi baru terbarukan yang luas dan memadai.

Berdasarkan identifikasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, 4.400 sungai di Indonesia mampu menyediakan listrik hingga 24 gigawatt (GW), tenaga angin dengan potensi hingga 100 GW, panas bumi dengan potensi hingga 23,76 GW, dan potensi aplikasi yang luas untuk pembangkit tenaga surya. Destry menuturkan, sektor berikutnya yang diprediksi bakal moncer adalah kendaraan listrik, dengan kebutuhan investasi US$ 35 miliar dalam 5-10 tahun ke depan, untuk membangun baterai lithium dan ekosistem kendaraan listrik. “Apalagi masyarakat masih sulit mendapatkan dan mengakses kendaraan listrik, karena produksinya terbatas, di sisi lain permintaannya sangat tinggi,” ucapnya. BI selaku otoritas moneter juga mendorong pengembangan bisnis berbasis ESG, dengan menerbitkan regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pada 2020, BI merilis kebijakan pelonggaran loan to value (LTV) untuk mendorong adaptasi bangunan hijau dan kendaraan listrik dengan mengizinkan relaksasi uang muka untuk pinjaman properti hijau dan kendaraan listrik hingga 0 %. (Yoga)

Perbankan nasional gencar menyalurkan pembiayaan hijau dan berkelanjutan sebagai komitmen mendorong perkembangan bisnis berbasis environmental, social, and governance (ESG). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, hingga kuartal III 2022 telah menyalurkan kredit Rp 221,1 triliun kepada sektor berkelanjutan atau 24 % total kredit perseroan. Dari nilai tersebut, pembiayaan ke sektor hijau telah menembus Rp 101 triliun atau 11,1 % total penyaluran kredit di periode tersebut. Dirut Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengungkapkan kontribusi perseroan pada pembiayaan hijau terus meningkat setiap tahunnya, tahun ini tercatat tumbuh 24,6 %. Pembiayaan tersebut tak hanya diperuntukkan bagi korporasi sebagai kredit modal kerja dan investasi, tapi juga untuk nasabah retail. Antara lain untuk kredit panel surya dan pembiayaan kendaraan listrik, ujarnya, kemarin, 2 November

Proyeksi kebutuhan pembiayaan hijau Indonesia mencapai US$ 281 miliar atau Rp 265,3 triliun per tahun. Sedangkan APBN diproyeksikan memenuhi Rp 37,9 triliun dari kebutuhan yang ada. “Kami berharap secara konsisten bisa berkontribusi sekitar 21-23 persen terhadap total kebutuhan pembiayaan,” kata Darmawan. Tak hanya itu, 46 % obligasi berkelanjutan Bank Mandiri senilai US$ 300 juta dialokasikan untuk sejumlah proyek hijau. Sedangkan untuk segmen sosial, perseroan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 120 triliun hingga kuartal III 2022, dengan porsi 13,2 % total portofolio pinjaman. “Untuk segmen sosial, antara lain kami bekerja sama dengan Amartha untuk memberikan pembiayaan kepada 114 ribu perempuan di perdesaan,” ucap dia. (Yoga)

Saudi Aramco pada Selasa (1/11) mengumumkan lonjakan 39% laba bersih tahunan pada kuartal ketiga 2022 karena didorong oleh kenaikan harga minyak yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina. Aramco menyatakan, laba bersih tahunan di kuartal tersebut mencapai US$ 42,4 miliar. Naik dari US$ 30,4 miliar pada periode sama tahun lalu. “Terutama didorong kenaikan harga minyak mentah dan volume yang dijual,” kata Saudi Aramco dalam keterbukaan kepada Bursa saham Saudi, seperti dikutip AFP. CEO Saudi Aramco Amin Nasser menggembar-gemborkan pendapatan yang kuat dan rekor arus kas bebas sebesar US$ 45 miliar, naik dari US$ 28,7 miliar tahun lalu. “Sementara harga minyak mentah global selama periode ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, pandangan jangka panjang kami adalah permintaan minyak akan terus tumbuh selama sisa dekade ini mengingat kebutuhan dunia akan energi yang lebih terjangkau dan andal,” kata Nasser dalam sebuah pernyataan.

Laporan keuangan terbaru Aramco keluar hanya beberapa hari sebelum KTT iklim COP27. Tahun lalu, menjelang KTT iklim COP26, Arab Saudi berjanji untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada tahun 2060. Sedangkan Saudi Aramco telah berjanji untuk mencapai emisi karbon nol dari operasional pada tahun 2050. Pengurangan emisi itu untuk yang dihasilkan langsung oleh fasilitas-fasilitas industri Aramco, bukan CO2 yang dihasilkan oleh para pengendara mobil, pembangkit listrik, dan tungku kompor. Tapi para pejabat Saudi akhir-akhir ini menekankan perlunya lebih banyak investasi di sektor energi fosil. Dengan alasan bahwa berfokus pada perubahan iklim dengan mengorbankan keamanan energi akan semakin memicu inflasi dan kesengsaraan ekonomi lainnya. (Yoga)

Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Philip Lowe menyampaikan dalam pidato pada Selasa (1/11) di Tasmania, bahwa suku bunga kemungkinan masih perlu untuk terus dinaikkan guna menjinakkan laju inflasi. Ia mengatakan, pihaknya siap untuk menaikkan lebih tinggi atau berhenti sejenak jika perlu. RBA pada Selasa menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 2,85%, tertinggi dalam 9 tahun,  dan mengarah pada pengetatan ke 275 basis poin sejak Mei 2022. RBA mengurangi penaikannya jadi 25 bps pada Oktober, menyusul empat kali penaikan sebesar 50 basis poin, sekaligus menjadi yang pertama dari bank sentral utama dunia yang memperlambat langkahnya. Menurut Lowe, dewan gubernur menyadari suku bunga telah meningkat tajam dalam waktu singkat dan dipadu dengan inflasi tinggi untuk menekan anggaran rumah tangga.

Dia juga menekankan, prospek global turut menjadi lasan untuk berhati-hati dengan kenaikan suku bunga mengingat perang Rusia-Ukraina, serta melonjaknya biaya hidup dan ekonomi dunia yang lebih terfragmentasi. Dengan kondisi tersebut, RBA harus berjalan di jalur sempit antara mengekang inflasi tanpa mendorong ekonomi ke dalam resesi. RBA juga sudah memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan domestik tahun depan menyusul memburuknya ekonomi global dan tekanan terhadap keuangan rumah tangga. “Dengan inflasi yang diperkirakan mencapai puncaknya sekitar 8% pada kuartal ini, kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan diperlukan. Meskipun dewan tidak berada di jalur yang telah ditentukan sebelumnya,” ujar Lowe, yang dilansir Reuters. Ditambahkan oleh Lowe, jika perlu melangkah menuju penaikan yang lebih besar lagi guna mengamankan kembalinya inflasi ke target maka kami akan melakukannya. “Demikian pula, jika situasi mengharuskan kita untuk tetap stabil untuk sementara waktu, kami akan melakukannya,” kata dia. (Yoga)