Kementerian Keuangan (Kemkeu) melanjutkan pemberian keringanan utang terhadap ribuan debitur kecil di tahun ini. Program keringanan utang untuk debitur kecil ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 tahun 2022. Direktorat Jendral (Ditjen) Kekayaan Negara Kemkeu mencatat, program keringanan utang telah diikuti lebih dari 2.109 debitur kecil di sepanjang 2022. Perinciannya, sebanyak 1.049 debitur pasien rumah sakit, 461 debitur dengan nilai piutang sampai dengan Rp 8 juta, 237 debitur mahasiswa, 92 debitur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan 270 debitur lainnya. Program keringanan utang ini merupakan salah satu upaya mempercepat penurunan outstanding piutang negara dan jumlah berkas kasus piutang negara (BKPN), sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) bersiap menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD). Emiten produsen semen ini menetapkan harga pelaksanaan rights issue sebesar Rp 6.600 per saham. Emiten pelat merah ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 846,21 juta saham baru Seri B atau 12,49% dari modal disetor setelah rights issue. Setiap pemegang 100 juta saham lama berhak atas 14,26 juta saham. Dari aksi korporasi ini, SMGR berpotensi mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya sebesar Rp 5,58 triliun. Tapi, nilai ini tidak semua berbentuk tunai. Kepala Riset Yuanta Sekuritas Chandra Pasaribu menilai, rights issue untuk mengakomodasi konsolidasi SMBR ini akan berdampak positif terhadap prospek SMGR ke depan. Pasalnya, pangsa pasar emiten ini akan meningkat.

Hasrat kalangan korporasi mencari pendanaan di pasar modal diperkirakan belum akan surut pada tahun depan. Karena itu, pada 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memasang target penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 152,7 triliun. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis, penghimpunan di pasar modal pada 2023 masih tinggi. Terlebih, dalam pipeline OJK, masih ada 91 perusahaan yang akan menggelar aksi korporasi.Sejumlah perusahaan itu akan menghimpun dana melalui berbagai instrumen. "Jadi, kami masih optimistis memasang target Rp 152,7 triliun di 2023," jelas Inarno dalam konferensi pers, Selasa (6/12).

Dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat perbankan di Tanah Air tidak hanya selesai lewat pemenuhan modal inti Rp 3 triliun di ujung 2022. Upaya konsolidasi perbankan pun akan terus didorong OJK sambil memantau kondisi ekonomi global ke depan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Dian Ediana Rae mengatakan, berdasarkan rencana yang disampaikan ke OJK, hampir semua bank bisa memenuhi ketentuan modal inti Rp 3 triliun hingga akhir tahun ini. Adapun upaya konsolidasi akan mengacu pada riset OJK mengenai jumlah bank yang dibutuhkan di Indonesia agar bisa bekerja lebih kompetitif dan efisien. "Masih butuh untuk menentukan berapa banyak bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk mendukung ekonomi yang dinamis dan tumbuh dari waktu ke waktu," paparnya.

Provinsi Jawa Timur (Jatim) melirik peluang potensi peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa.Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menilai banyak potensi kerja sama yang bisa digali lebih dalam lagi antara wilayahnya dengan sejumlah negara di Uni Eropa. “Kami berharap perjanjian ekonomi yang komprehensif dapat segera diwujudkan,” jelasnya di sela-sela Trade and Investment Dialogue di Surabaya, Selasa (6/12). Menurutnya, saat ini investor dari Uni Eropa di Jatim masih didominasi dari Belanda dan Prancis. Untuk itu, peluang kerja sama masih bisa diperluas lagi hingga ke Jerman dan negara lainnya. Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Promosi dan Perdagangan Luar Negeri Thommy Kaihatu menambahkan misi delegasi Uni Eropa ke Jatim ini merupakan bagian dari trade and investment roadshow ke sejumlah provinsi di Indonesia. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengungkapkan Jatim merupakan mitra strategis di bidang perdagangan dan investasi. Saat ini Uni Eropa sedang melakukan perundingan IEU-CEPA yang diharapkan segara rampung.

Guna memperkuat cadangan beras agar efektif mengintervensi pasar, pemerintah telah menugasi Perum Bulog mengimpor beras 200.000 ton hingga akhir 2022. Pemerintah juga akan memantau pergerakan harga beras dan prediksi panen raya agar pelaksanaan impor pada awal tahun tidak merugikan petani. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, surat penugasan dan perizinan untuk Bulog dalam mengimpor 200.000 ton beras hingga akhir tahun sudah terbit. ”Kemungkinan pada minggu-minggu depan pengapalannya sudah ada,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (6/12). Penugasan impor tersebut, lanjut Susiwijono, dieksekusi dengan prinsip mengutamakan pengadaan beras dari dalam negeri. Ketika stok Bulog berada di bawah 600.000 ton, pemerintah menilai impor beras dibutuhkan sehingga terdapat pasokan dalam jumlah yang kuat untuk menstabilkan harga yang merangkak naik di tingkat konsumen.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mendata, secara nasional harga beras medium di tingkat pasar tradisional per Selasa (6/12) Rp 12.200 per kg hingga Rp 12.400 per kg. Harganya cenderung meningkat sejak awal Juli 2022. Ketika itu, harga beras medium Rp 11.550 per kg-Rp 11.750 per kg. Per Selasa pagi, stok beras yang dikelola Bulog mencapai 503.000 ton dengan proporsi cadangan beras pemerintah (CBP) 61 dan sisanya beras komersial. Jumlah stok itu lebih rendah dibandingkan posisi pertengahan Oktober 2022 yang mencapai 730.105 ton dengan 95,03 % di antaranya CBP. Jika sejak awal tahun depan ada indikator panen raya tepat waktu, pemerintah tidak akan melanjutkan impor.,  Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi, stok beras perlu ditingkatkan sebagai instrumen stabilisasi harga dan antisipasi situasi darurat, seperti bencana alam. Pemerintah mengupayakan beras impor tidak merugikan petani. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan menerima dana hibah 2,4 juta dollar AS dari Kementerian Pertanian, Pangan, dan Perdesaan (MAFRA) Korea Selatan, Selasa (6/12). Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat diseminasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas padi selama tiga tahun ke depan. (Yoga)

Indonesia kalah melawan Uni Eropa dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel di Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, Indonesia masih memiliki peluang banding atau menerapkan kebijakan alternatif. Lalu, bagaimana sebenarnya argumen utama DSB WTO dalam panel final sehingga memutuskan memenangkan Uni Eropa? WTO telah mengumumkan hasil laporan final panel DSB pada 30 November 2022 di Geneva, Swiss. Sengketa bernomor DS 592 itu berawal dari gugatan Uni Eropa (UE) terhadap larangan ekspor bijih nikel dan upaya pemrosesan bijih nikel berkelanjutan dalam negeri oleh Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan Indonesia melalui empat regulasi. Dua di antaranya Permen ESDM No 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permendag No 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. UE menilai larangan ekspor bijih nikel dengan alasan pemrosesan bijih nikel berkelanjutan tidak sesuai Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariffs and Trade/GATT) WTO Tahun 1994. Inti pasal tersebut adalah WTO tidak membolehkan ada larangan atau batasan perdagangan selain bea, pajak, atau pungutan lain, baik yang diberlakukan melalui kuota, izin impor atau ekspor, maupun langkah-langkah lain. Ketentuan Pasal XI Ayat (1) dikecualikan dalam situasi tertentu yang diatur dalam Pasal XI Ayat (2) GATT. Ketentuan itu tidak berlaku terhadap larangan atau pembatasan ekspor sementara untuk mencegah atau mengatasi kekurangan dalam titik kritis atas makanan atau produk lain.

Sementara dalam pembelaannya, Indonesia berargumen bijih nikel dibutuhkan di dalam negeri untuk memasok kebutuhan bahan baku besi dan baja nirkarat. Bijih nikel tersebut juga akan diolah untuk menopang pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Indonesia juga membubuhkan argumen pentingnya menata kembali penambangan dan pengolahan hasil tambang berkelanjutan atau berorientasi lingkungan, terkait konservasi sumber daya alam yang dapat habis. Dalam sidang final, panel DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1). Kebijakan RI juga tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994. Keputusan panel DSB WTO itu berdasarkan sejumlah penilaian dan argumen. Pertama, panel DSB WTO tidak mendapati penjelasan tentang larangan sementara (batas waktu larangan) ekspor bijih nikel dalam Permendag dan Permen ESDM terkait. Kedua, Indonesia belum dapat menunjukkan akan terjadi krisis kekurangan bijih nikel dengan bukti tingkat cadangan dan proyeksi permintaan. Panel menyimpulkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan bijih nikel In donesia tak cukup kuat dikategorikan sebagai kurangan dalam titik kritis atau menyebabkan krisis bijih nikel. Ketiga, Indonesia tidak mencantumkan tindakan alternatif selain larangan ekspor. Menanggapi hal itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Selasa (6/12) mengatakan, Pemerintah RI berpandangan panel salah mengambil kesimpulan dan keputusan. Karena itu, Indonesia akan meminta keputusan DSB WTO ditinjau kembali oleh Badan Banding (AB) WTO. (Yoga)

Pakar ekonomi University of California, Berkeley, AS, Alan Auerbach, mengatakan, pemerintah tidak perlu ragu mengambil kebijakan kontrasiklus atau contra-cyclical untuk menjaga ekonomi domestik meski ruang fiskal menyempit. Kebijakan kontrasiklus biasanya berkaitan dengan langkah pemerintah mengurangi belanja dan menaikkan pajak saat ekonomi bertumbuh, dan sebaliknya, meningkatkan belanja dan memangkas pemu ngutan pajak ketika ekonomisedang melambat. Menurut Alan, kebijakan fiskal kontrasiklus tidak perlu selalu dipertentangkan dengan kebutuhan menyehatkan APBN. Di ambang imbas resesi global, kebijakan ekspansif yang diadopsi saat ekonomi melemah bisa menambah ruang fiskal dan membuat ekonomi makin kuat. ”Meski biasanya kebijakan seperti ini mengarah pada utang yang lebih banyak, dengan menjaga ekonomi tetap bergerak, rasio utang terhadap PDB tidak terlalu tinggi,” kata Alan pada acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) 2022 di Ba dung, Bali, Selasa (6/12). Menurut Alan, kebijakan kontrasiklus bisa tetap kredibel dilakukan ditengah ruang fiscal yang sempit asalkan belanja APBN betul-betul diarahkan sesuai skala prioritas.

Misalnya, untuk mendanai program perlindungan sosial bagi masyarakat menengah-bawah secara tepat sasaran, diiringi dengan kebijakan pajak yang lebih ”agresif” untuk meningkatkan penerimaan. Wakil Menkeu Suahasil Nazara mengatakan, kebijakan fiskal yang fleksibel, tetapi akuntabel, sudah diterapkan Indonesia selama pandemi Covid-19. ”Kita bisa mendobrak aturan dan keluar dari ’DNA’ kita untuk mendorong deficit fiskal di atas 3 %. Ini tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak punya tata kelola yang baik,” tuturnya. Menurut dia, dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, pemerintah banyak belajar dari pengalaman mengelola APBN saat pandemi. Misalnya, mengelola fiskal agar fleksibel tapi tetap akuntabel, memperbaiki problem klasik pendataan yang kerap membuat belanja salah sasaran, serta menjaga bauran kebijakan yang kuat dengan institusi lainnya. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, APBN akan kembali dijadikan ”jangkar” pertumbuhan ekonomi di ambang resesi global. Oleh karena itu, kesehatannya harus dijaga dengan langkah konsolidasi fiskal menuju defisit di bawah 3 %. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pada 2023 sepertiga dari seluruh negara akan mengalami kontraksi triwulan demi triwulan. Pelambatan ekonomi ini dipicu beberapa faktor, antara lain, belum terlihatnya titik terang perang Rusia-Ukraina. Mengingat Rusia adalah salah satu negara pemasok energy dan Ukraina negara pemasok pangan, perang ini telah menciptakan disrupsi rantai pasok global yang membuat harga komoditas pangan dan energi turut menanjak. Kenaikan harga tersebut dengan cepat bertransmisi menjadi inflasi di berbagai negara termasuk di AS. Bank sentral AS, The Fed, pun mengerek suku bunga acuan dengan harapan bisa meredam kenaikan inflasi di negaranya. Dampaknya, terjadi arus modal keluar yang deras dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju ke AS. Sebab, dengan kenaikan suku bunga acuan The Fed, pemegang modal menilai menyimpan uang di AS lebih aman dan berisiko rendah ketimbang di negara berkembang. Pasokan dollar AS di Tanah Air pun berkurang, sedangkan permintaannya tetap. Alhasil, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pun melemah.

Fenomena penuh ketidakpastian ini dirasakan dan melanda hampir seluruh negara dunia. Waspada dan tetap berhati-hati pada berbagai ancaman ketidakpastian global itu keharusan, tetapi tak perlu khawatir berlebihan. Sebab, baik lembaga negara Tanah Air maupun global memperkirakan perekonomian Indonesia tahun-tahun mendatang masih akan terus bertumbuh. Perkiraan pertumbuhan ekonomi terbaru dirilis BI yang menyebutkn pada 2023 ekonomi Indonesia bertumbuh 4,5-5,3 % dan akan meningkat 4,7-5,3 % pada 2024, sejalan dengan perkiaan pertumbuhan ekonomi 2023 yang ditetapkan pemerintah, yakni 5,3 %. Berbagai lembaga keuangan dunia pun memberikan estimasi yang sama. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 sebesar 5 %, Bank Dunia memperkirakan 5,1 %, Bank Pembangunan Asia (ADB) 5 %, dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi OECD) memperkirakan 4,7 %. Dalam pertemuan puncak G20 pada pertengahan November lalu di Bali, sejumlah petinggi negara dan lembaga keuangan dunia pun kerap mengemukakan ”Indonesia remains in the light.” Artinya, mereka yakin dan memperkirakan perekonomian Indonesia tidak masuk dalam kelompok negara yang berpotensi terperosok dalam ”kegelapan” resesi. (Yoga)