Kamis (16/2) siang, Syamsul Ma’arif (35) sudah pulang dari Pasar Kawali. Penjual ikan nila ini punya banyak agenda, mulai dari menemani keluarga sampai menyiapkan kedatangan pejabat di Kampung Nila di Dusun Banjarwaru, Desa Kawali, Ciamis, Jabar, tempat usahanya. Berada 21 kilometer selatan pusat pemerintahan Ciamis, Kampung Nila adalah lokasi budidaya nila (Oreochromis niloticus). Sebelum 2020, warga setempat ini tidak menyangka bisa hidup dari nila di kampungnya. Setelah menganggur karena PHK saat pandemic Covid-19, oleh kakaknya (Iim Gala Permana), ia disuruh pulang dan menjual ikan nila. ”Ternyata, banyak yang minat dengan ikan nila di sini. Katanya, dagingnya sekarang bagus. Sehari saya jual 20-30 kg. Kalau ramai, 50 kg per hari,” ujarnya. Ia mampu mengantongi Rp 50.000-Rp 100.000 dari berjualan pukul 05.00-12.00. Rata-rata, ia bisa meraup Rp 2,25 juta per bulan, lebih sedikit dibandingkan upahnya per bulan kala jadi buruh pabrik, yakni Rp 2,8 juta. Akan tetapi, kerja di desa berarti tidak harus memikirkan ongkos pergi pulang ke kampung halaman dan sewa rumah. Kini, ia menikmati sejuknya perbukitan di desanya, 500 meter di atas permukaan laut. Ia mulai belajar budidaya nila. Istrinya menjual bakso goreng berbahan nila dan tuna.

Berkah Kampung Nila turut dinikmati warga lain. Ria Nurayu Ani (44) dan Dede Aah (48) pun mengolah nila menjadi aneka produk. ”Hari ini ada yang pesan tiga paket nasi liwet ikan nila. Besok ada sekitar 100 orang yang datang, termasuk Pak Bupati Ciamis dan Pak Dandim,” ujar Ria. Satu paket nasi liwet berisi  nila, tempe, dan lalapan bisa untuk lima orang. Sebelum lahirnya Kampung Nila, Ria sibuk mengurus rumah tangga dan menjadi buruh tani. ”Sekarang, ibu-ibu jadi kenal orang ’atas’. Dulu, boro-boro ketemu bupati. Bapak camat saja enggak tahu. Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) juga sudah ke sini,” ujarnya. Sekitar 10 ibu rumah tangga setempat akhirnya kini punya penghasilan tambahan. ”Yang paling penting,  kami dapat pengalaman mengolah nila. Kami ikut bazar, pelatihan, dan pameran UMKM,” kata Dede. Syamsul, Ria, dan Dede termasuk dalam 80 keluarga yang hidup dari Kampung Nila. Ada yang mengurus pemijahan, pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran nila. Tidak hanya di pasar, nila dan produk olahannya juga tersedia di Nilamart. Minimarket milik warga itu menyediakan oleh-oleh khas setempat. Warga dari sejumlah daerah berkunjung ke Kampung Nila untuk menikmati nasi liwet di atas saung sembari memandangi kolam ikan. Budidaya terintegrasi ini digagas oleh Iim Gala Permana sejak 2019. (Yoga)

Pemerintah akan mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Jika tak ada aral melintang, aturan insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini berlaku mulai Maret 2023. "Rencananya aturan insentif pembelian kendaraan listrik sudah berjalan Maret 2023," ungkap Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Senin (20/2) malam. Subsidi yang dimaksud menyasar motor listrik maupun mobil listrik. Belum ketahuan berapa total anggaran yang disiapkan untuk program ini. Pemerintah berencana menyediakan subsidi Rp 7 juta per unit untuk pembelian motor listrik maupun konversi motor listrik. Target pemerintah, realisasi subsidi konversi bisa mencapai 50.000 unit pada tahun ini, sementara volume penyaluran subsidi untuk pembelian motor listrik kurang lebih serupa. Dengan kata lain, alokasi dana subsidi pembelian baru dan konversi sepeda motor listrik mencapai Rp 700 miliar. Namun, tidak semua pembelian kendaraan listrik bisa mendapatkan subsidi. Arifin bilang, penyaluran subsidi diprioritaskan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Saat ini, pemerintah masih membahas batas minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk penyaluran subsidi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) penyaluran subsidi listrik diharapkan bisa terbit di awal Maret 2023.

Neraca jasa kembali mencatatkan defisit dan menjadi penghambat potensi surplus lebih besar pada transaksi berjalan tahun 2022. Bahkan, defisit neraca jasa tahun lalu naik signifikan sejalan dengan membaiknya aktivitas impor. Bank Indonesia (BI) melaporkan, defisit neraca jasa untuk tahun 2022 sebesar US$ 20 miliar. Angka itu melebar dari defisit pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 14,6 miliar. Dalam laporan Neraca Pembayaran Indonesia 2022, BI menyebut bahwa pelebaran defisit didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi. Hal ini disumbang oleh impor jasa pengangkutan alias freight dan jasa transportasi penumpang seiring dengan perbaikan aktivitas domestik serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Sementara jasa transportasi secara keseluruhan tercatat defisit US$ 8,23 miliar. Angka itu jauh lebih tinggi dibanding defisit di tahun sebelumnya yang senilai US$ 6,28 miliar. Di sisi lain, jasa perjalanan mulai menunjukkan tren pemulihan, sehingga mencatat surplus US$ 430,9 juta. Angka ini meroket 779,5% year on year (yoy) dibanding surplus pada tahun 2021 yang sebesar US$ 49 juta. Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menilai, pelebaran defisit neraca jasa itu didorong peningkatan impor pada tahun 2022. "Dengan meningkatnya impor barang, di dalamnya ada jasa freight yang turut membengkak," ujar Faisal, Selasa (21/2).

Penerima fasilitas insentif pengurangan pajak atau tax allowance, dan fasilitas pengurangan hingga pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu, atau tax holiday, mengalami kenaikan sejak kedua insentif tersebut diberikan pemerintah. Namun, kebijakan ini tetap perlu digodok ulang karena realisasi investasinya masih minim. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerima fasilitas tax holiday sejak 2018 hingga 2022 sebanyak 143 wajib pajak. Sepanjang periode itu, pemerintah menerbitkan 150 surat keputusan (SK) persetujuan dan 42 SK pemanfaatan. Adapun rencana investasi tahun 2018 hingga 2022 senilai Rp 1.639,89 triliun. Dari jumlah itu, realisasi investasi oleh wajib pajak penerima fasilitas mencapai Rp 158,54 triliun. Angka itu juga jauh lebih tinggi dari rencana investasi pada tahun 2012 hingga 2015 yang sebesar Rp 32,25 triliun dan US$ 500.000, dengan realisasi investasi penerima fasilitas hanya Rp 56,05 triliun dan US$ 127.000. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beralasan, minimnya realisasi investasi penerima fasilitas pajak ini karena investor membutuhkan waktu cukup lama untuk beroperasi secara komersial.

Pembelian kembali ( buyback ) saham masih semarak digelar oleh emiten berkapitalisasi pasar besar ( big caps ). Aksi korporasi ini diguyur dengan dana jumbo, nilainya ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Deretan emiten big caps yang bakal menggelar buyback saham di antaranya ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Usai menuntaskan buyback saham senilai Rp 3 triliun pada akhir Januari 2023, BBRI akan menggelar aksi serupa dengan menggelontorkan dana hingga Rp 1,5 triliun. Bank pelat merah lainnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), juga akan membeli kembali sahamnya. Buyback BBNI akan direalisasikan dengan menyiapkan dana Rp 905 miliar. Di sektor tambang, ada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang akan menggelar buyback dengan nilai maksimal Rp 4 triliun. Sementara itu, emiten ritel PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) juga akan kembali membeli sahamnya dengan menyiapkan dana maksimal sebesar Rp 1 triliun. Emiten lainnya pun telah memulai dan merealisasikan saham sejak tahun lalu hingga awal tahun ini. Antara lain PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), hingga PT Temas Tbk (TMAS). Pengamat Pasar Modal Fendi Susiyanto menilai, aksi buyback dilakukan untuk mengirimkan sinyal kepada pasar bahwa emiten punya prospek kinerja bisnis dan pergerakan saham yang cemerlang. Selain itu, keuangan atau kas emiten juga dalam kondisi sehat. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Roger MM menambahkan, pertimbangan buyback juga karena valuasi emiten dinilai masih murah. Aksi buyback pun pada umumnya dilakukan ketika harga saham mulai terkoreksi atau sudah dalam fase bearish

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan bunga kredit usaha mikro bisa 0%. Guna meloloskan usulan itu, Kementerian BUMN telah menemui Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Dalam pernyataan resmi pada Senin (20/2), Erick bilang, sudah mengutus dua Wakil Menteri BUMN untuk membahas ini dengan BI. Ia juga mengaku usulan ini telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Ambil contoh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi program subsidi pemerintah. Bunga KUR super mikro dengan plafon pinjaman hingga Rp 10 juta saat ini hanya 3%. Sementara bunga KUR dengan plafon di atas itu berjenjang dari 6%-9%. Dengan bunga KUR yang berlaku saat ini, plafon anggaran penyaluran KUR pemerintah sudah sebesar Rp 450 triliun di 2023. Sementara Direktur Utama PT Bank INA Perdana Tbk Daniel Budirahayu mempertanyakan, kalau bunga kredit mikro menjadi 0%, siapa yang harus menanggung biaya bunga dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Adapun ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menilai usulan itu bagus saja tapi kebijakan ini berpotensi tidak berkesinambungan. Selain itu kebijakan ini berpotensi mendistorsi pasar keuangan.

PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus) menatap tahun 2023 dengan penuh harapan. Perusahaan ini membidik kenaikan perolehan laba bersih pada tahun ini dibandingkan tahun 2022 lalu. Direktur Kreditplus Peter Halim menuturkan, target laba yang diincar pihaknya berkisar Rp 210 miliar. Tahun 2022 lalu, perusahaan ini mampu mencetak laba Rp 158,12 miliar. Dia bilang, target ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penyaluran pembiayaan ke konsumen pada akhir tahun 2023. Kreditplus optimistis dapat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9 triliun.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI punya pekerjaan rumah penting, yakni memilih Gubernur Bank Indonesia (BI). Pasalnya, masa jabatan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo, selesai pada Mei 2023.Siapa pun nanti yang menjadi nakhoda bank sentral bakal punya peranan penting dalam mengawal perekonomian nasional, khususnya melalui kebijakan moneter dan makroprudensial.Termutakhir, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat kepada DPR RI perihal nama calon Gubernur BI. Kepala Negara mengatakan telah mengantongi sejumlah nama kandidat orang nomor satu di bank sentral.Sejauh ini, ada sederet nama kondang yang digadang-gadang menempati posisi tersebut. Mereka yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, hingga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo. Ketiganya dianggap sebagai figur ideal untuk menjadi pemimpin bank sentral karena menjabat sebagai pemegang komando tertinggi pada masing-masing institusi, serta berperan sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).Sumber Bisnis mengatakan, kandidat yang akan terpilih adalah calon dengan kesanggupan untuk mempertahankan suku bunga di level rendah. Dari ketiga nama itu, Purbaya dinilai telah memberikan komitmen untuk melanjutkan pelonggaran moneter, setidaknya pada 2023—2024. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, mengatakan Presiden memiliki legalitas kuat untuk mengajukan lebih dari satu nama.Jika yang diajukan lebih dari satu nama, maka DPR akan melakukan pemilihan untuk menentukan Gubernur BI.

Geliat perekonomian Indonesia terus memperlihatkan harapan kebangkitan seiring dengan perbaikan sejumlah indikator yang kali ini berasal dari mulai pulihnya penjualan kendaraan roda empat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kamis (12/1), menunjukkan penjualan kendaraan roda empat sepanjang 2022 mencapai 1,013 juta unit atau tumbuh 17,4% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kinerja tersebut kian mendekati kondisi prapandemi sebanyak 1,1 juta unit pada 2019, sekaligus menepis angka pesimistis sebelumnya yang diperkirakan sebesar 900.000 unit. Menurut data Gaikindo, total penjualan ritel tahun lalu itu melonjak 150.224 unit dibandingkan 863.358 unit pada periode 2021. Adapun dari sisi wholesales, penjualan mobil ikut memperlihatkan pertumbuhan. Selain akibat dari mulai pulihnya aktivitas masyarakat, efektivitas insentif perpajakan juga diyakini menjadi katalis moncer­nya kinerja penjualan. Insentif yang digelontorkan pemerintah tersebut berhasil membangun gairah pasar dan mendorong tingginya permintaan. Insentif PPnBM itu tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif tetapi juga industri penunjang lain seperti baja, komponen, ban, hingga pembiayaan. Di samping itu, peningkatan penjualan juga dirasakan untuk mobil listrik dan hybrid yang mengalami sengatan elektrifikasi permintaan pada tahun lalu. Penjualan mobil listrik Januari—November sebesar 7.923 unit dan perkiraan sepanjang 2022 bisa mencapai 8.500 unit. Data Gaikindo untuk electric vehicle yang terjual tahun lalu hanya 687 unit. Kendati begitu, prospek bisnis 2023 yang tetap bersinar ini harus dibarengi dengan upaya sungguh-sungguh untuk dapat memenuhi suplai sesuai dengan minat masyarakat. Masih banyak tantangan yang harus direspons pemerintah, salah satunya dari kendala kelangkaan semikonduktor (cip) global. Bila dibiarkan tanpa solusi jangka menengah dan panjang, isu kelangkaan semikonduktor ini akan senantiasa memengaruhi lamanya pelanggan untuk bisa mendapatkan mobil.

Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)