Industri asuransi diproyeksikan bisa tumbuh tahun ini seiring membaiknya kondisi perekonomian. Namun, ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi bisa menghambat pengembangannya. Transparansi keuangan dan kinerja perusahaan asuransi diperlukan untuk mengatasi hal itu. Peneliti senior Indonesia Financial Group (IFG) Progress, Ibrahim Rohman, menyatakan, industri asuransi tahun ini diproyeksikan bisa tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 di angka 5,3 %. Peningkatan juga diprediksikan terjadi sebagai dampak implementasi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna mengakselerasi inklusi dan reformasi sektor keuangan. IFG Progress memproyeksikan premi asuransi jiwa tahun ini meningkat 2-5 % menjadi Rp 173 triliun, sedangkan klaim meningkat 5,5 % menjadi Rp 166 triliun.

Dengan ini, tingkat premi dan klaim masih berada di titik yang seimbang dan stabil. Premi asuransi umum diprediksi meningkat 6 % menjadi Rp 95 triliun tahun ini, sedangkan klaim akan meningkat 10 % menjadi Rp 45 triliun. ”Kondisi ekonomi yang cukup stabil hingga triwulan pertama ini diharapkan berlanjut sehingga kami prediksikan industri asuransi dalam negeri terus meningkat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/3). Meski tumbuh, lanjut Ibrahim, proporsi asuransi dalam aset sektor keuangan di Indonesia dinilai masih stagnan, setidaknya dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK per 2021, mayoritas porsi aset sektor keuangan dipegang oleh perbankan, yakni 80 %, sementara asuransi di angka 12 %. (Yoga)

Komitmen dan konsistensi dalam penerapan kebijakan hilirisasi mineral dalam rangka peningkatan nilai tambah oleh pemerintah dinilai sudah tepat. Yang saat ini perlu dilakukan ialah menggencarkan investasi pada industri lebih hilir lagi sehingga momentum peningkatan  nilai tambah bisa benar-benar ditangkap. Chairman Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau, dalam ”Tripatra Energy Talk: Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Transisi Energi dan Hilirisasi Mineral”, secara hibrida, Selasa (21/3) mengatakan, dua komoditas mineral dengan peluang terbesar saat ini untuk dikembangkan ialah nikel dan tembaga. Terkait nikel, misalnya, Indonesia menjadi negara penghasil terbesar di dunia. Hal itu menguntungkan, tetapi di sisi lain ada tantangan dalam membangun industri hilir. Saat ini, banyak orang berbicara baterai kendaraan listrik, tetapi sampai mana tingkat hilirnya masih belum detail. Sementara pada tembaga, produksi Indonesia 3 % dari seluruh produksi tembaga di dunia. Dengan pertambangan yang ada saat ini, kata Rachmat, 10 tahun ke depan akan meningkat menjadi 6 %. Di sisi lain, juga ada tantangan di industri tembaga dalam negeri.

”Dengan dilarangnya ekspor bahan mentah, otomatis produksi katoda tembaga akan melimpah. Namun, tentu kita juga tidak mau hanya ekspor katoda tembaga, tetapi (produk) hilirnya. Itu perlu ditingkatkan karena saat ini masih sangat sedikit industri hilir tembaga,” kata Rachmat. Rachmat menambahkan, pada 2025, Indonesia diperkirakan memproduksi 1,2 juta ton tembaga. Itu pun belum termasuk pertambangan yang baru akan beroperasi. Namun, di sisi lain, pemakaian di dalam negeri hanya sebanyak 400.000 ton. ”Artinya, peluang industri atau pebisnis lain untuk masuk ke downstream tembaga sangatlah besar. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan juga ekspor. Sebab, pada 2029-2030, produksi tembaga dunia akan mulai turun. Namun, di sisi lain permintaan naik sehingga akan jadi peluang besar bagi Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

Karakter yang dimiliki pendiri perusahaan rintisan bidang teknologi digital kerap dijadikan pertimbangan utama investor. Faktor berikutnya adalah potensi pasar yang bisa dihasilkan dari produk yang dikembangkan perusahaan. Co-Founder dan Managing Partner East Ventures, Willson Cuaca, mengatakan, tiga tahun pertama East Ventures berdiri, pihaknya selalu mempertimbangkan faktor produk, potensi pasar, dan sosok pendiri di balik perusahaan rintisan bidang teknologi (start up) sebelum memutuskan menyuntikkan dana. Seiring waktu berjalan, dia menyadari betapa pentingnya berfokus pada faktor potensi pasar dan sosok pendiri.

”Kalau sosok pendiri start up memiliki hasrat kuat(passion), dia akan memahami produk teknologi seperti apa yang harus dikembangkan dan apakah mampu menyelesaikan masalah di masyarakat atau tidak. Kami biasanya berinteraksitatap muka, bertanya banyak hal, dan meminta pendiri bercerita mengalir saja. Dari sanalah, kami biasanya bisa putuskan,” ujar Willson saat menghadiri diskusi bertajuk ”Finding The Next Unicorn”, Selasa (21/3) di Jakarta. Menurut Willson, pengusaha start up sebenarnya relatif mirip dengan wirausaha pada umumnya. Dia harus mampu mencetak nilai produk dan menghasilkan keuntungan. Biaya pemasaran untuk mengakuisisi pelanggan juga harus dipikirkan. (Yoga)

Pandemi yang mereda membuat sektor pariwisata kembali bergairah. PT Panorama Sentrawisata Tbk bersiap menambah modal melalui penerbitan saham baru (right issue) seiring meredanya pandemi. Panorama akan menerbitkan 600 juta saham dengan nilai Rp 50 per saham. Selain itu, akan diterbitkan pula 200 juta waran. ”Rencana right issue ini untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dan meringankan beban utang,” kata Direktur Utama Panorama Budijanto Tirtawisata, Selasa (21/3/2022). (Yoga)

Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai Rp 2,79 triliun untuk kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo, Rabu (22/3/2023), menyampaikan, jumlah itu  meningkat 3,08 % dibandingkan tahun lalu. ”Jumlah yang disiapkan lebih besar karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi seiring pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19,” katanya. (Yoga)

Tidak semua desa identik dengan pertanian. Banyak juga desa dengan sektor industri sebagai penyangga perekonomian warganya. Pabrik-pabrik yang berlokasi di desa biasanya juga menjadi tempat bekerja warga lokal. Membangun pabrik memerlukan lahan luas. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan munculnya pabrik-pabrik di wilayah perdesaan. Apabila tidak dikelola dengan benar, industri di perdesaan dapat memicu hilangnya lahan hijau produktif secara berlebihan dan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Mengutip Badan Pertanahan Nasional (BPN), laju alih fungsi lahan sawah menjadi nonsawah semakin kencang. Pada 2011, alih fungsi lahan 110.000 hektar per tahun, dan tahun2019 menjadi 150.000 hektar per tahun.

Peraturan yang mewajibkan pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti lahan sawah yang dialihfungsikan, kecepatannya tidak dapat mengimbangi laju sawah yang hilang. Luas sawah secara keseluruhan menyusut. Selain itu, pencetakan sawah baru hampir selalu berasal dari lahan hijau lainnya (hutan misalnya), yang memiliki fungsi ekologis, sebagai penyimpan air, penyerap karbon, dan penghasil oksigen. Upaya pemerintah menahan laju alih fungsi lahan pertanian adalah dengan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Namun, wewenang untuk memutuskan alih fungsi lahan ada di tangan pemda. Sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu diuji agar peta fungsi lahan tidak selalu berubah. Pabrik yang berlokasi di perdesaan juga bisa jadi sumber pencemaran lingkungan. Meski menanggung biaya tambahan akibat air tanah mereka tercemar limbah pabrik, penduduk tidak melakukan protes.

Sebagian warga desa menggantungkan penghidupan pada perusahaan tersebut. Posisi tawar mereka rendah, kerugian akibat pencemaran berhadapan dengan kebutuhan mereka atas pekerjaan yang disediakan pabrik sumber pencemaran. Membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak murah, tapi bukan alasanuntuk mengorbankan lingkungan dengan mengotorinya karena dampaknya akan berbalik kembali pada kualitas hidup manusia. Perlu dicari cara, misalnya penyediaan fasilitas IPAL yang digunakan secara bersama-sama atau  limbah yang diolah menjadi produk baru. Penduduk desa-desa penghasil tahu, seperti Desa Kebon Jati di Sumedang atau Desa Sambak di Magelang, berhasil mengolah limbah tahu hasil produksi mereka menjadi biogas. (Yoga)

Menkopolhukam Mahfud MD, menyebutkan angka transaksi mencurigakan yang lebih besar di Kemenkeu. Jika sebelumnya ia menyebut angka Rp 300 triliun, setelah ditelaah kembali datanya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, angkanya  menjadi Rp 349 triliun. ”Itu transaksi mencurigakan dan banyak juga melibatkan dunia luar. Ada orang yang punya banyak sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang dari Kemenkeu,” ujar Mahfud kepada wartawan, seusai rapat bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3). Mahfud menyebut bahwa patut diduga transaksi mencurigakan itu adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Oleh karena itu, Kemenkeu diminta menelusurinya melalui Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Modus dalam TPPU, menurut Mahfud, bisa berbentuk kepemilikan saham perusahaan atas nama keluarga. Bisa juga kepemilikan aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, atas nama pihak lain. Modus lain adalah membentuk perusahaan cangkang, mengelola hasil kejahatan agar menjadi keuntungan operasional perusahaan yang sah, hingga menggunakan rekening  atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Menurut dia, temuan transaksi mencurigakan dari PPATK itu masih harus ditelusuri lebih lanjut. Sebab, belum tentu transaksi itu berkaitan langsung dengan pegawai di Kemenkeu. Ada kemungkinan pula, itu bukanlah uang negara. Kemenkeu diminta melanjutkan dan menyelesaikan semua laporan hasil analisis (LHA) yang diduga sebagai TPPU. (Yoga)

Pemerintah Swiss melonggarkan serangkaian aturan demi mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem perbankannya. Pelonggaran itu memungkinkan UBS membeli Credit Suisse yang bermasalah beberapa tahun terakhir. Menteri Keuangan Swiss Karin Keller-Sutter menyebut, akuisisi Credit Suisse oleh UBS adalah satu-satunya cara paling masuk akal saat ini. ”Credit Suisse tidak bisa lagi bertahan,” ujarnya, Minggu (19/3/2023). (Yoga)

Para pelaku usaha rintisan bidang teknologi (start up) yang mengusung misi ekonomi hijau semakin berkembang. Fenomena ini sejalan dengan gerakan secara global untuk memerangi masalah perubahan iklim. Salah satunya adalah SUN Energy. Chief Financial Officer SUN Energy Evy Susanti menceritakan, tiga tahun lalu, perusahaannya hanya menyambungkan 3 megawatt solar panel. Kini, jumlah yang tersambung melejit menjadi 185 megawatt peak di Indonesia, Australia, Vietnam, dan Thailand. ”Warga semakin sadar betapa pentingnya lingkungan berkelanjutan. Ketika pandemic Covid-19 melanda, keinginan warga untuk bertahan hidup dan mencegah perubahan iklim semakin naik. Menggunakan energi terbarukan untuk kebutuhan listrik sehari-hari adalah salah satu solusinya,” ujar Evy di sela acara Xponent yang diselenggarakan Mandiri Capital Indonesia, Jumat (17/3) di Jakarta.

SUN Energy menyediakan solusi terintegrasi untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), mulai dari konsep, konstruksi, penentuan lokasi, perizinan, penyewaan, hingga pembiayaan. Menurut Evy, pihaknya juga menawarkan pemasangan panel surya tanpa biaya investasi. Konsumen cukup membayar sesuai konsumsi listrik setiap bulan. Solusi yang ditawarkan SUN Energy ini bisa dipakai oleh konsumen berlatar belakang industri ataupun residensial. Untuk pengembangan bisnis, SUN Energy menerima suntikan pendanaan 10 miliar USD dari salah satu bank korporat di Indonesia. Berbagai inovasi terus dilakukan oleh perusahaan, seperti ruang pemantauan PLTS berbasis benda terhubung dengan internet (internet of things/IoT). Start up lainnya, Jejak.in, fokus mengembangkan teknologi perdagangan karbon. Chief Executive Officer Jejak.in Arfan Arlanda mengatakan, usaha rintisan ini memiliki teknologi CarbonIQ yang membantu pebisnis, mulai dari ritel sampai tambang untuk menghitung pengeluaran karbon. Solusi berikutnya adalah Carbon Space untuk mengakomodasi proyek pengurangan emisi karbon. (Yoga)

Serikat pekerja/buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit menolak Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Mereka menilai, tanpa peraturan itu, praktik pemotongan upah sudah terjadi, bahkan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia Emelia Yanti Siahaan, Senin (20/3) mengklaim, sebagian dari pekerja di lima sektor industri padat karya  berorientasi ekspor yang disebut dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 itu telah menerima upah di bawah upah minimum kabupaten/kota. Kondisi itu telah terjadi, bahkan sebelum permenaker tersebut terbit.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, saat dikonfirmasi, mengatakan, baik penyesuaian upah maupun jam kerja harus berdasarkan kesepakatan serikat pekerja/buruh  dengan pengusaha. Artinya, peran serikat pekerja/buruh sangat penting bagi tercapai tidaknya kesepakatan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Adi Mahfudz, Permenaker No 5/2023 adalah salah satu cara menekan PHK di lima sektor padat karya berorientasi ekspor. Selain itu, permenaker ini juga bertujuan melindungi pekerja sendiri dan kelangsungan dunia usaha. (Yoga)