Petani diharapkan semakin bisa menjangkau pupuk yang harganya diperkirakan turun tahun ini. Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, di Jakarta, Rabu (29/3) menyatakan, kecenderungan turunnya harga pupuk dapat meningkatkan keterjangkauan pupuk, khususnya nonsubsidi, bagi petani di dalam negeri. Menurut Direktur Utama PT Pupuk Kaltim (Persero) Rahmad Pribadi, kendati masih ada  volatilitas, harga pupuk global cenderung melandai seiring berakhirnya pandemi Covid-19. Dari sisi pasokan, ada kenaikan ekspor fosfat dari China serta kenaikan kapasitas produksi urea di AS. (Yoga)

NEW YORK,ID-Lembaga pemeringkat Amerika Serikat (AS) Fitch mengatakan, dua anak perusahaan Group Adani terpapar resiko penularan  yang meningkat. Situasi ini kemungkinan memengaruhi fleksibilitas keuangan perusahaan, karena tata kelola yang lemah pada konglomerat induk  dan perusahaan-perusahaan lain dalam group. "Adani Transmission Ltd dan Adani Ports and Special Economic  Zone akan dibatasi pada tingkat peringkat saat ini 'BBB/Stable' sampai  dugaan kekhawatiran teratasi," Demikian disampaikan Fitch  dalam pernyataan yang dikirim  ke Reuters via email pada Rabu (29/03/2023). Seperti diberitakan, laporan Hindenburg Research yang dirilis pada 24 Januari 2023 menuding group Adani memanfaatkan tax heaven secara tidak tepat, dan terjadi manipulasi saham oleh  konglomerat perusahaan yang bergerak  dibidang pelabuhan hingga energi. (Yetede)

JAKARTA - Harga pupuk global mulai menunjukkan tren melandai meski masih dalam level yang tinggi. Pemulihan produksi dari berbagai sentra produksi menjadi salah satu pemicu penurunan tersebut. Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur, Rahmad Pribadi, menyatakan tren penurunan harga pupuk secara umum mulai terasa setelah angka kasus Covid-19 melandai tahun lalu. Nilai komoditas ini sempat melonjak ketika pandemi menghantam, yang diperparah oleh pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. "Tapi sekarang tren harganya diperkirakan turun terus meskipun tidak mulus, tetap ada volatilitasnya," kata Rahmad, kemarin. Indikator tren penurunan ini, antara lain, pertumbuhan ekspor fosfat sebagai bahan baku pupuk dari Cina, meskipun dari sisi volume angkanya belum mencapai separuh dari permintaan pra-pandemi. Di Amerika, kapasitas produksi urea juga meningkat karena pemerintah mereka memberikan insentif kepada perusahaan yang bisa mempercepat produksi. (Yetede)

Kinerja Satuan Tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dipertanyakan. Jauh panggang dari api, mereka baru mengantongi aset obligor dan debitur 25,83% dari target yang harus ditagih Rp 110,45 triliun. Target tersebut merupakan target selama tiga tahun saat Satgas BLBI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Sementara masa penugasan Satgas BLBI akan berakhir Desember 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, aset obligor yang berhasil dikantongi baru mencapai Rp 28,53 triliun per 25 Maret 2023. Jumlah tersebut paling besar dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset, yakni Rp 13,74 triliun. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Misbakhun mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, pembentukan Satgas sejak awal merupakan bukti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait tidak berjalan dengan baik. Padahal, seharusnya kasus BLBI bisa diatasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu dan jajarannya lantaran masuk sebagai bagian piutang negara. Ia melanjutkan, angka 25,83% sebagai hasil evaluasi kinerja ini telah menunjukkan bahwa pembentukan Satgas untuk menangangi kasus BLBI  bukan langkah yang efektif. Untuk itu, ia menilai, masa kerja Satgas BLBI tak perlu diperpanjang meski pekerjaan belum selesai.

Satu per satu emiten yang bergerak di sektor industri barang konsumsi merilis laporan kinerja keuangan tahun 2022. Sayangnya, tidak semua emiten di sektor barang konsumsi bernasib baik. Ada sejumlah emiten di sektor ini yang mengalami penurunan laba bersih. Contoh terbaru adalah kinerja keuangan emiten grup Indofood. Pada 2022, laba bersih PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tergerus 28,32% menjadi Rp 4,58 triliun. Nasib serupa dialami induk ICBP, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang juga mengalami penurunan laba bersih. Tahun lalu, laba bersih INDF hanya tersisa Rp 5,35 triliun atau mengempis 17,01% secara tahunan, dari Rp 11,56 triliun di 2021. Senasib, moncernya pendapatan PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) juga tak mampu mengungkit laba bersih emiten ini. Pada tahun lalu, UNVR mencetak kenaikan penjualan 4,23% menjadi Rp 41,21 triliun dari Rp 39,5 triliun pada 2021. Cuma, laba bersih UNVR menyusut 6,83% secara tahunan jadi 5,36 triliun dari Rp 5,75 triliun. Research Analyst Reliance Sekuritas Ayu Dian menilai, emiten produsen fast moving consumer good s (FMCG) seperti ICBP dan INDF masih dibayangi kenaikan beban keuangan. Memang, beban keuangan INDF tahun lalu melonjak dari Rp 2,8 triliun di 2021 jadi Rp 7,99 triliun pada 2022. Analis Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian sepakat, prospek kinerja emiten barang konsumsi pada tahun ini masih cerah. "Kinerja emiten barang konsumsi berpotensi lebih baik pada tahun ini, baik top line maupun bottom line," kata dia. Fajar mengestimasi, top line emiten konsumer pada tahun ini akan ditopang oleh meningkatnya daya beli konsumen. Salah satu sentimen positif yang mempengaruhi daya beli adalah momentum tahun politik jelang Pemilu 2024.

Masa penawaran surat berharga syariah negara (SBSN) ritel seri SR018 telah berakhir kemarin (29/3). Berdasarkan data dari situs Investree kemarin, per pukul 11.00 WIB, total hasil penjualan SR018 yang terjual sebesar Rp 21,29 triliun. Dari total penawaran tersebut, seri SR018-T3 lebih banyak diminati dengan jumlah total permintaan mencapai Rp 16,75 triliun. Sementara SR018-T5 secara keseluruhan terjual Rp 4,54 triliun. Corporate Secretary Bank Rakyat Indonesia (BRI) Aestika Oryza Gunarto mengatakan, penjualan SR018 di BRI lebih ramai dibandingkan SR017. Sebab, imbal hasil yang ditawarkan SR018 lebih tinggi dan menarik. Aestika memaparkan, penjualan SR018 sudah melampaui target. SR018 bertenor tiga tahun paling banyak diminati. Permintaannya setara 78% dari total penjualan. "Lebih banyak nasabah yang memilih SR018 tenor 3 tahun, karena mayoritas investor lebih fokus ke likuiditas, sehingga lebih menyukai instrumen jangka pendek," ujar Aestika. Dia melihat, investor masih antusias terhadap penawaran SR018. Padahal, The Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) di tengah penawaran SR018. Head of Investment Business Bank Commonwealth Daniel Arifin mengatakan, nasabah Bank Commonwealth juga cenderung lebih tertarik pada SR018 dengan tenor lebih pendek. Dia bilang ini karena SR018-T3 memiliki risiko relatif lebih rendah.

Realisasi kinerja PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di sepanjang 2022 cukup menggembirakan. Pendapatan dan laba bersih ADHI tumbuh dua digit, meski memang belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Sepanjang 2022 lalu, ADHI berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 17,43% secara tahunan menjadi Rp 13,54 triliun. Sementara laba bersih ADHI naik lebih kencang, mencapai 47,2%. menjadi Rp 81,24 miliar. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, realisasi kinerja ADHI sesuai prediksi. Dia memaklumi lantaran tahun lalu Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat terbatas. Alhasil, kinerja ADHI masih melambat, belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Cheril memprediksi, pada tahun ini pendapatan dan laba bersih ADHI dapat kembali tumbuh sebesar 5%-10%. Analis Ciptadana Sekuritas Arief Budiman juga sepakat kinerja ADHI sudah sesuai dengan ekspektasi. Menurut dia, kinerja ADHI ditopang segmen konstruksi dan teknik, yang mencatatkan peningkatan pendapatan 15% secara tahunan jadi Rp 10,8 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari peningkatan total orderbook sebesar 21%. Padahal kedua segmen bisnis tersebut berkontribusi sebesar 80% dari total pendapatan. Ke depan, Arief melihat, ADHI masih berpotensi tumbuh didukung perolehan kontrak baru. Salah satunya dari proyek jalur kereta api commuter di Filipina dengan nilai Rp 3,5 triliun.

Indonesia sedang giat meng himpun dukungan dan merapatkan barisan dengan menggandeng sejumlah negara lain guna memperkokoh infrastruktur keuangan. Alasannya, kalibrasi kebijakan di sektor keuangan mendesak dilakukan dalam rangka membatasi dampak dari tekanan yang datang dari dinamika perekonomian global, terutama krisis di industri perbankan.Digitalisasi sistem pembayaran terintegrasi menjadi misi utama pemerintah sejak memegang Presidensi G20 pada tahun lalu dan berlanjut pada Keketuaan Asean tahun ini. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali pekan ini, Indonesia kembali meluncurkan sejumlah inisiatif di sektor keuangan atau pembayaran digital. Pertama, memfinalisasi Regional Payment Connectivity (RPC) yang kini telah disepakati oleh 5 negara Asean. RPC bertujuan meningkatkan konektivitas pembayaran lintas batas dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif. Kedua, mendorong pemanfaatan diversifi kasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau Local Currency Transaction (LCT). Ketiga, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis.Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis. Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Di tengah gejolak global, negara-negara Asean masih memiliki peran dan kontribusi penting di level internasional. Bahkan perekonomian Asean-5 diyakini akan tetap tumbuh kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Walaupun demikian, inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di mayoritas negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali, terungkap bahwa akses finansial masyarakat Asean relatif rendah. Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Global Finance Index 2021 yang dirilis Bank Dunia, Kamboja mencatatkan tingkat inklusi keuangan terendah di Asean, yaitu sebesar 33%. Kondisi di Indonesia sebenarnya sudah lebih baik, meskipun belum setinggi pencapaian inklusi Singapura sebesar 98%. 

Oleh karena itu, inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia. Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan. Kita sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa negara-negara anggota Asean perlu memperkuat kerangka kerja sama secara regional dalam upaya mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. Kerja sama regional itu mencakup penyedia­an data yang akurat atau basis data seluruh UMKM di negara anggota Asean sehingga dapat dilakukan identifikasi mengenai kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kualitas kelembagaan UMKM.

Transisi energi yang terus didorong pemerintah memerlukan lebih banyak keterlibatan lembaga pembiayaan agar dapat mengakselerasi peralihan pemanfaatan energi fosil ke energi baru dan terbarukan atau EBT. Perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendorong pembentukan taksonomi transisi untuk meningkatkan partisipasi pembiayaan murah dari lembaga keuangan internasional pada program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.Saat ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI merupakan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager yang sudah menginisiasi program pensiun dini untuk dua PLTU di Indonesia, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu.“Kami berupaya mencapai kesepakatan mengenai apa yang disebut sebagai taksonomi transisi agar lembaga keuangan dapat berpartisipasi untuk melakukan pembiayaan kepada proyek pensiun dini,” kata Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad, Rabu (29/3). Melalui pelonggaran tersebut, SMI berharap dapat menarik pembiayaan lebih masif dari sektor komersial pada upaya pensiun dini PLTU di dalam negeri. Di sisi lain, ETM juga masih perlu menarik pembiayaan atau investasi murah dari lembaga keuangan internasional untuk memastikan berjalannya program pensiun dini PLTU yang membutuhakan biaya tinggi. Di sisi lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyinergikan penyusunan taksonomi pembiayaan untuk kegiatan transisi energi di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa sinergi itu berkaitan dengan upaya memasukkan kegiatan transisi energi ke dalam taksonomi pembiayaan yang disusun oleh OJK.