Ekonomi
( 40789 )MENEBAS ARAL ALIRAN MODAL
Tak cuma meredam gerak inflasi akibat digoyang faktor global dan domestik, pemerintah juga punya tugas menantang untuk mengawal konsistensi realisasi investasi yang menjadi pilar penting pertumbuhan ekonomi. Kendati sejauh ini terbilang ‘kebal krisis’, dinamika investasi tetap perlu diwaspadai. Musababnya, selain faktor global, ada berbagai peristiwa lain yang dapat mengubah peta politik dan ekonomi nasional dalam 2 tahun ke depan, salah satunya pemilihan umum. Situasi yang lazimnya melahirkan aksi wait and see di kalangan investor atau pelaku usaha. Sejumlah lembaga internasional bahkan memproyeksikan pertumbuhan investasi dalam komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) yakni pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sedikit lunglai pada tahun ini. Asian Development Bank (ADB) dalam Asian Development Outlook April 2023 memperkirakan PMTB Indonesia hanya tumbuh 5% pada tahun ini karena adanya aksi wait and see investor. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah di kisaran 6,1%—6,3%, dan makin menjauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 sebesar 8,4%. Selain agenda politik lima tahunan, aksi wait and see investor juga dipicu ketidakpastian ekonomi dunia yang belakangan tak hanya dirundung impak perang Rusia-Ukraina, juga gejolak industri perbankan Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Ekspektasi dari sejumlah lembaga itu tentu menjadi kewaspadaan bagi pemangku kebijakan. Terlebih, 2023 adalah warsa krusial untuk mengeksekusi program RPJMN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, dalam Rapat Evaluasi RPJMN 2020—2024 di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (5/4), mengatakan pertumbuhan investasi berada dalam tren stagnasi.
INDUSTRI HULU MIGAS : Persoalan SDM Adang Target Pengeboran
Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo mengatakan, ketersediaan SDM yang kompeten melengkapi persoalan rig yang tidak cukup untuk merealisasikan program pengeboran masif. Dia menjelaskan, setiap rig yang beroperasi memerlukan ratusan tenaga kerja, sehingga persoalan ketersediaan SDM perlu segera dicari jalan keluarnya agar bisa mengebor 991 sumur pengembangan pada tahun ini. “Tantangan kami untuk memastikan target pengeboran 2023 menjadi sangat kompleks, karena membutuhkan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman mumpuni, sedangkan selama beberapa tahun yang lalu tidak banyak orang yang bekerja di rig,” katanya, Rabu (5/4). Pengeboran yang masif merupakan salah satu konsekuensi dari upaya mencapai target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Bahkan, SKK Migas menargetkan pengeboran sumur pengembangan bisa mencapai angka 1.000 titik setiap tahunnya. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, keterbatasan pasokan rig untuk pengeboran berpotensi meningkatkan biaya pengembangan hulu migas di dalam negeri.
JELANG ANGKUTAN LEBARAN : JALUR DARAT JADI FOKUS PERHATIAN
Pemerintah mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur darat selama periode mudik Lebaran tahun ini, menyusul potensi pengguna kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, sebanyak 52,4 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan proyeksi terjadi kepadatan pemudik di jalur darat pada periode Lebaran 2023 merupakan hasil riset Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Dari 53,4 juta orang pemudik, sebanyak 27,32 juta orang pemudik menggunakan mobil pribadi, sementara pengguna sepeda motor sebanyak 25,13 juta orang. “Untuk mudik kali ini, pertempuran kita di darat, karena begitu masif pergerakannya,” jelasnya dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media pada Rabu (5/4). Budi memprediksi total perjalanan selama arus mudik dan balik Lebaran mencapai 123,8 juta orang atau naik 44,79% dibandingkan periode yang sama 2022 sebanyak 85,5 juta orang. Riset Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub juga mencatat sebanyak 22,77 juta pemudik akan memakai bus dan 9,53 juta orang menggunakan mobil sewa. Seiring dengan hal tersebut, Kemenhub telah menyiapkan beberapa kebijakan pengaturan mobilitas di jalur darat selama mudik Lebaran tahun ini. Pertama, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada simpang dan ruas jalan, baik tol maupun nontol. Kedua, memfasilitasi mudik gratis untuk pemudik dengan moda transportasi sepeda motor. Budi mengatakan, hal ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ketiga, pemberlakuan pembatasan angkutan barang bahan galian seperti pasir, batu, tanah, serta angkutan bahan tambang dan bangunan. Keempat, Kemenhub bersama Polri, TNI, Pemda, serta pihak terkait akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila dibutuhkan. Kebijakan ini akan diberlakukan terutama di ruas rawan kemacetan dan pasar tumpah.
Inklusi Keuangan UMKM untuk Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA,ID- Pemerintah menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3% pada tahun ini tidak terlepas dari geliat usaha UMKM. Berkaitan itu, momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga salah satunya melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan atau keuangan inklusif bagi pelaku UMKM. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keunagan inklusif di Indonesia mengalami peningkatan pada 2021 sebesar 83,6% dan pada 2022 sebesar 85,1%. Dia juga menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan mengenai target keuangan inklusif yaitu di kisaran 88% sampai 90% pada 2024. Meski demikian, saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani secara baik, diantaranya UMKM. "Satu dari 10 UMKM masih belum mempunyai akses terhadap sistem keuangan. Oleh karena itu, sistem keuangan digital menjadi penting dan tentu segala macam hambatan diharapkan dapat terselesaikan," kata Airlangga yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam acara Peluncuran Mastercard Strive Indonesia di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (4/4/2023). (Yetede)
107 Perusahaan Antre IPO Target Dana Rp 123 Triliun
JAKARTA, ID-Sebanyak 107 perusahaan menggelar penawaran umum perdana Initial Publik Offering/IPO saham tahun ini. Mereka mendidik dana segar Rp123 triliun dan IPO. Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah kedatangan 24 emiten baru. Ke depan, ada dua pemain nikel besar yang berencana menggelar IPO, yakni PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nikel dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dengan target dana masing-masing Rp 10 triliun dan Rp9,6 triliun. Adapun total penghimpunan dana di pasar modal hingga 31 Maret 2023 mencapai RP 54 triliun. Namun, kedatangan emiten baru tidak mampu mengerek indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI. IHSG melemah 0,55% pada akhir Maret 2023, ditengah net inflow asing sebesar Rp4,12 triliun. "Adapun secara year to date (ytd), IHSG menyusut sebesar 0,66%, meski asing mencetak net inflow Rp6,62 trilun." Ujar Kepala Departemen Literasi. Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Sentosa dalam keterangan resmi, Senin (3/4/2023). (Yetede)
Minim Sentimen Penggerak Sektor Farmasi
JAKARTA — Kinerja saham emiten-emiten farmasi di bursa saham terpantau cenderung stagnan pada tahun ini. Setelah sempat meroket pada masa pandemi, saham sektor farmasi kini minim sentimen penggerak harga. Research and Consulting Manager Infovesta Utama, Nicodimus Kristiantoro, menuturkan sentimen negatif lebih banyak membayangi seiring dengan berakhirnya masa pandemi, yang secara drastis mengurangi kebutuhan layanan obat-obatan. “Persaingan antaremiten cukup ketat karena akan saling berkompetisi, bergerilya ekspansi, dan berinovasi agar tidak kehilangan pelanggannya,” ujar Nico kepada Tempo, kemarin, 4 April 2023. Emiten farmasi pelat merah yang sebelumnya perkasa dan mendulang keuntungan berlipat karena penjualan obat terkait dengan Covid-19 serta vaksinasi, kini kinerja sahamnya berbalik merosot dengan harga yang terus tergerus. PT Indofarma Tbk (INAF), misalnya, dalam setahun terakhir harga sahamnya turun 55,13 persen atau 860 poin ke level Rp 700 per lembar saham. Berikutnya, saham PT Kimia Farma Tbk (KAEF) anjlok 46,36 persen atau 795 poin ke level Rp 920 per lembar saham. Sedangkan anak usaha KAEF, PT Phapros Tbk (PEHA), melemah 35,71 persen atau 375 poin ke level Rp 675 per lembar saham. (Yetede)
Dana Asing Masuk Lagi, Rupiah Kembali Bertaji
Otot mata uang Garuda kian kuat di hadapan dollar AS. Dalam tiga hari berturut-turut, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dollar AS. Kemarin (4/4), rupiah ditutup di Rp 14.899 per dollar AS, level terkuat sejak 6 Februari 2023.
Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, penguatan rupiah didukung optimisme investor terhadap fundamental ekonomi dalam negeri. Tak hanya itu, imbal hasil surat berharga negara (SBN) dalam negeri yang termasuk tinggi dibandingkan regional menjadi daya tarik investor asing.
Jika dibanding negara kawasan Asia, yield SBN tenor 10 tahun merupakan ketiga tertinggi, setelah Pakistan dan India. Selasa (4/4), yield SUN tenor 10 tahun di level 6,75%.
Investor juga menaruh harapan pada revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 terkait kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ditambah lagi, surplus neraca perdagangan masih besar di tengah harga komoditas yang relatif tinggi. "Investor berpikir revisi DHE bisa memupuk fundamental rupiah," terang Lukman.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga sepemikiran. Kebijakan memperketat DHE akan membuat dana hasil ekspor diparkir lebih lama di dalam negeri. Harapannya, hal ini akan terus mendorong penguatan rupiah.
Bank Digital Harus Benahi Kinerja & Garap Ekosistem
Bank digital di Tanah Air masih terus berupaya menjaring nasabah. Di sisi lain, mereka harus meningkatkan fitur layanan dan memperluas ekosistem untuk semakin memudahkan nasabah bertransaksi.
Sejalan dengan perkembangan jumlah pengguna, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank digital semakin mekar dan penyaluran kredit meningkat. Di sini bank digital harus pandai menggenjot kinerja dan mengandalkan ekosistem.
Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) tercatat menjadi bank dengan nasabah terbanyak, yakni mencapai 20 juta per November 2022. Namun, penghimpunan DPK bank ini dengan perbandingan nasabah sebanyak itu tergolong kurang efisien. Indikatornya, DPK baru mencapai Rp 14,4 triliun akhir tahun 2022.
Sementara BCA Digital memiliki 1,1 juta nasabah. Anak usaha Bank Central Asia (BCA) ini menghimpun DPK Rp 6,85 triliun. BCA Digital dari awal tak ingin jorjoran menjaring nasabah. Lanny Budiati, Direktur Utama BCA Digital menyampaikan, pihaknya fokus pada kualitas nasabah dibandingkan kuantitas.
Ekosistem Gojek dan Tokopedia (GOTO) menjadi andalan. Tapi GOTO menyebut diri sebagai ekosistem terbuka. Artinya, bank lain juga bisa menggarap ekosistem GOTO.
OJK Buka Peluang Ubah Aturan Permodalan Bank
Aturan permodalan perbankan di Tanah Air perlu menjadi perhatian regulator di tengah kasus kegagalan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Terutama permodalan bank-bank yang baru memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir 2022.
Hingga Februari 2023, OJK melihat kondisi permodalan perbankan masih terjaga di level yang tinggi. Hal itu tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat sebesar 26,10%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan terus melakukan penguatan kinerja dan konsolidasi perbankan, khususnya permodalan. Ini dalam rangka memastikan perbankan lebih resilient dan punya daya saing yang kuat.
Saat ini dalam aturan konsolidasi bank umum, modal inti minimum perbankan ditetapkan sebesar Rp 3 triliun. Selain Bank Pembangunan Daerah (BPD), seluruh bank umum sudah memenuhi aturan itu akhir tahun 2022. Adapun BPD masih dikasih waktu hingga akhir 2024 untuk memenuhi aturan tersebut.
Sementara dari pengamatan OJK, kasus kegagalan bank di AS tidak berdampak langsung ke perbankan Indonesia.
Taksonomi & Biaya Transisi
Transisi menuju energi hijau tidak sesederhana mematikan pembangkit berbahan bakar fosil lalu menggantinya ke energi terbarukan. Di baliknya, terdapat proses yang kompleks, pertimbangan yang adil, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Menurut laporan IPCC, proses transisi untuk mencapai target kenaikan suhu maksimal 1,5 C membutuhkan US$1,6 triliun—US$3,8 triliun per tahun hingga 2050. Ini belum menghitung biaya aset terdampar (stranded asset) yang bisa mencapai US$300 miliar jika target kenaikan suhu maksimal 2 C.Persoalannya, siapa yang harus membayar biaya ini? Beberapa berpendapat bahwa negara maju, yang selama ini berkembang dengan menggunakan sumber energi tinggi karbon, perlu mengompensasi negara miskin/berkembang yang belum sempat melakukan ini secara maksimal tetapi ikut merasakan dampak perubahan iklim.
Mengingat tantangan yang ada, perlu dibuat ekosistem yang mampu memastikan kredibilitas dan viabilitas proyek transisi tersebut. Pertama, membangun ekosistem pembiayaan transisi dapat dimulai dengan penetapan taksonomi hijau. Di kawasan, Asean Taxonomy baru saja diperbarui pada 27 Maret 2023. Taksonomi Asean versi dua ini dibentuk untuk meningkatkan interoperability dengan taksonomi EU dan taksonomi nasional negara-negara yang dalam tahap pengembangan seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Asean.
Dalam taksonomi Asean, aktivitas dikelompokkan dengan mekanisme traffic light yang terdiri dari green, amber, dan red berdasarkan framework, kriteria, dan objektifnya. Untuk aktivitas dengan objektif tertentu, pengelompokkan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan (tiers).
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









