Bank digital di Tanah Air masih terus berupaya menjaring nasabah. Di sisi lain, mereka harus meningkatkan fitur layanan dan memperluas ekosistem untuk semakin memudahkan nasabah bertransaksi. Sejalan dengan perkembangan jumlah pengguna, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) bank digital semakin mekar dan penyaluran kredit meningkat. Di sini bank digital harus pandai menggenjot kinerja dan mengandalkan ekosistem. Bank Neo Commerce  Tbk (BBYB) tercatat menjadi bank dengan nasabah terbanyak, yakni mencapai 20 juta per November 2022. Namun, penghimpunan DPK bank ini dengan perbandingan nasabah sebanyak itu tergolong kurang efisien. Indikatornya, DPK baru mencapai Rp 14,4 triliun akhir tahun 2022. Sementara BCA Digital memiliki 1,1 juta nasabah. Anak usaha Bank Central Asia (BCA) ini  menghimpun DPK Rp 6,85 triliun.  BCA Digital dari awal tak ingin jorjoran menjaring nasabah. Lanny Budiati, Direktur Utama BCA Digital menyampaikan, pihaknya fokus pada kualitas nasabah dibandingkan  kuantitas. Ekosistem Gojek dan Tokopedia (GOTO) menjadi andalan. Tapi GOTO menyebut diri sebagai ekosistem terbuka. Artinya, bank lain juga bisa menggarap ekosistem GOTO.

Aturan permodalan perbankan di Tanah Air perlu menjadi perhatian regulator di tengah kasus kegagalan sejumlah bank di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Terutama permodalan bank-bank yang baru memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir 2022. Hingga Februari 2023, OJK melihat kondisi permodalan perbankan masih terjaga di level yang tinggi. Hal itu tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang tercatat sebesar 26,10%. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK akan terus melakukan penguatan kinerja dan konsolidasi perbankan, khususnya permodalan. Ini dalam rangka memastikan perbankan lebih resilient dan punya daya saing yang kuat. Saat ini dalam aturan konsolidasi bank umum, modal inti minimum perbankan ditetapkan sebesar Rp 3 triliun. Selain Bank Pembangunan Daerah (BPD), seluruh bank umum sudah memenuhi aturan itu akhir tahun 2022. Adapun BPD masih dikasih waktu hingga akhir 2024 untuk memenuhi aturan tersebut. Sementara dari pengamatan OJK, kasus kegagalan bank di AS tidak berdampak langsung ke perbankan Indonesia.

Transisi menuju energi hijau tidak sesederhana mematikan pembangkit berbahan bakar fosil lalu menggantinya ke energi terbarukan. Di baliknya, terdapat proses yang kompleks, pertimbangan yang adil, dan tentunya biaya yang tidak sedikit. Menurut laporan IPCC, proses transisi untuk mencapai target kenaikan suhu maksimal 1,5 C membutuhkan US$1,6 triliun—US$3,8 triliun per tahun hingga 2050. Ini belum menghitung biaya aset terdampar (stranded asset) yang bisa mencapai US$300 miliar jika target kenaikan suhu maksimal 2 C.Persoalannya, siapa yang harus membayar biaya ini? Beberapa berpendapat bahwa negara maju, yang selama ini berkembang dengan menggunakan sumber energi tinggi karbon, perlu mengompensasi negara miskin/berkembang yang belum sempat melakukan ini secara maksimal tetapi ikut merasakan dampak perubahan iklim. Mengingat tantangan yang ada, perlu dibuat ekosistem yang mampu memastikan kredibilitas dan viabilitas proyek transisi tersebut. Pertama, membangun ekosistem pembiayaan transisi dapat dimulai dengan penetapan taksonomi hijau. Di kawasan, Asean Taxonomy baru saja diperbarui pada 27 Maret 2023. Taksonomi Asean versi dua ini dibentuk untuk meningkatkan interoperability dengan taksonomi EU dan taksonomi nasional negara-negara yang dalam tahap pengembangan seperti China, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Asean. Dalam taksonomi Asean, aktivitas dikelompokkan dengan mekanisme traffic light yang terdiri dari green, amber, dan red berdasarkan framework, kriteria, dan objektifnya. Untuk aktivitas dengan objektif tertentu, pengelompokkan juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan (tiers).

Dalam executive summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, dipaparkan penurunan ICP kali ini banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti jatuhnya Silicon Valley Bank yang menyebabkan penarikan dana besar-besaran nasabahnya. “Hal itu meningkatkan ketidakpastian terkait dengan inflasi, suku bunga, dan aktivitas ekonomi di masa depan yang berdampak besar kepada konsumsi minyak, serta investasi global,” Tulis Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, dikutip Selasa (4/4). Kekhawatiran terhadap inflasi yang bakal lebih tinggi dari perkiraan, kenaikan suku bunga, dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), serta perlambatan aktivitas ekonomi juga diproyeksi bakal menurunkan permintaan minyak mentah. Penurunan ICP kali ini terjadi di tengah proyeksi banyak pihak  yang menyebut harga minyak global bakal kembali melambung di atas US$100 per barel setelah OPEC+ memastikan bakal memangkas produksinya.Goldman Sachs Group Inc. menaikkan perkiraan harga minyak untuk tahun ini dan tahun depan, setelah OPEC+ memastikan langkahnya memangkas produksi.

Kalangan petani mengkhawatirkan dampak impor jagung terhadap harga jual hasil panennya. Mereka berharap impor tidak dilakukan pada semester I-2023 dan mendorong perbaikan tata kelola pengeringan dan penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR, Senin (3/4), Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, realisasi impor jagung pada Januari-Februari 2023 sebanyak 127.165 ton. Adapun rencana impor pada Maret-Mei 2023sebanyak 527.241 ton.

Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin khawatir, harga jagung pada panen April-Mei 2023 tertekan ke angka Rp 4.000per kg atau di bawah acuan. ”Pada panen raya Januari-Februari lalu, isu impor juga berembus. Harga jagung di petani jadi Rp 3.600 per kg,” ujarnya saat dihubungi, Selasa. Menurut dia, oleh karena ada kebutuhan jagung sepanjang tahun, pihaknya tidak menolak impor. Namun, impor diharapkan tidak direalisasikan pada semester I. Apalagi, produksi tahun ini berpotensi lebih tinggi dibanding 2022 lantaran tidak ada hama ulat grayak. (Yoga)

Nanang Mihrazan (35) sengaja datang dari Baubau, Sultra, untuk berdialog bersama menteri. Ia berharap mendapat solusi soal penjualan pakaian bekas impor yang dilarang oleh pemerintah. Namun, dia harus kecewa. Jangankan berdialog, untuk masuk ke ruangan diskusi saja dia tidak bisa. Kamis (30/3) sore, ratusan pedagang pakaian bekas impor datang ke Jakarta, dari Bandung (Jabar), Bukit tinggi (Sumbar), Manado (Sulut), hingga Manokwari (Papua Barat). Mereka ingin berdialog langsung dengan Mendag Zulkifli Hasan serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Teten mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan bagi penjual pakaian bekas impor untuk menghabiskan stok barang dagangannya.

”Pemerintah sudah memikirkan kalau nanti Bapak, Ibu, tidak bisa lagi jualan pakaian bekas. Kita pikirkan bisa jualan produk lokal,” ujar Teten kepada ratusan pedagang pakaian bekas yang hadir di lantai 4 Blok III, Pasar Senen, Jakpus, sore itu. Pernyataan Teten ini langsung direspons riuh sorakan para pedagang yang menolak opsi itu. ”Huuu, huuu, huuu.” Pedagang lainnya menyahuti, ”Produk lokal mahal!” Ratusan pedagang pun kecewa karena tidak berkesempatan berdialog langsung dengan Zulkifli dan Teten. Nanang menjelaskan lebih lanjut. Ia sulit menjual produk local karena kualitas pakaian bekas impor yang ia jual lebih baik daripada produk lokal. Selain kalah kualitas, produk lokal juga dirasa mahal bagi mayoritas warga Baubau yang termasuk kelas menengah ke bawah. (Yoga)

Dua emiten milik negara yang bergerak di bidang farmasi membukukan kinerja kurang baik sepanjang 2022. PT Indofarma Tbk membukukan penjualan bersih yang melorot hingga 60,5 %, sementara PT Kimia Farma Tbk merugi hingga Rp 170 miliar. Direktur Utama Kimia Farma David Utama, Selasa (4/4/2023), mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan kesempatan sekaligus tantangan terhadap industri kesehatan, termasuk Kimia Farma. (Yoga)

Kebijakan OJK mengenai relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitor yang terdampak Covid-19 seharusnya berakhir pada 31 Maret 2023. Namun, karena masih ada sektor-sektor ekonomi  yang perlu dukungan untuk segera pulih, OJK memperpanjang kebijakan itu khusus untuk UMKM serta sektor padat karya di sejumlah wilayah tertentu. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, kebijakan perpanjangan restrukturisasi bagi sebagian debitor dari segmen dan sektor tertentu itu untuk menjaga stabilitas perbankan. Sebab, menurut perhitungannya, masih ada sebagian debitor yang kesulitan bangkit pascapandemi sehingga masih perlu insentif restrukturisasi. ”Penghentian restrukturisasi ini kami perhatikan dengan saksama, serta melihat kondisi debitor  dan perbankan. Kami menyiapkan agar ketika berakhir ini bisa soft landing. Perbankan tidak terkejut dan sudah mengantisipasinya,” kata Dian, Selasa (4/4), di Jakarta.

Sampai Februari 2023, restrukturisasi kredit Covid-19 sebesar Rp 427,7 triliun, berkurang  setengahnya dari puncak restrukturisasi kredit, yakni Rp 829,71 triliun pada Desember 2020. Jumlah debitor juga menurun menjadi 1,93 juta nasabah setelah mencatat puncaknya sebanyak 6,84 jutanasabah pada Agustus 2020. Dian menambahkan, untuk memitigasi kemungkinan dampak rambatan akibat berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit pada beberapa segmen dan sektor tertentu, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rudi As Aturridha menjelaskan, kondisi restrukturisasi Covid-19 Bank Mandiri dalam perkembangan yang baik. Sampai Desember 2022, nilai restrukturisasi pada posisi Rp 34 triliun, menurun dibandingkan posisi tertinggi pada Juni 2021 yang sebesar Rp 96,5 triliun. Presdir PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, kondisi ekonomi yang terus membaik turut membantu kondisi debitor untuk secara bertahap lancer membayar dan melunasi kewajibannya. (Yoga)

Stok komoditas pangan di Jakarta yang stabil membuat angka inflasi DKI rendah. Hal ini sesuai laporan Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Selasa (4/4/2023). BPS mencatat, harga sejumlah barang dan jasa di Jakarta naik sepanjang Maret 2023, tetapi lebih rendah dibandingkan Maret tahun lalu. Hal ini membuat tingkat inflasi tahun ke tahun 4,00 %. Inflasi Jakarta urutan ke-83 dari 90 kota. Ini menunjukkan inflasi di Jakarta relatif lebih rendah daripada kota lain di Indonesia. (Yoga)

Pemerintah Kota Bekasi menyegel unit perumahan milik Perusahaan PT Hadez Graha Utama di Jatiasih, Kota Bekasi, Jabar. Pengembang membangun rumah di lahan milik orang lain serta tak mengantongi IMB. Sejauh ini, ada 260 warga yang telah membeli rumah yang dipasarkan pengembang tersebut. Camat Jatiasih Ashari mengatakan, perumahan yang disegel merupakan Perumahan Jatiasih Central City. Pemerintah menyegel perumahan itu lantaran pengembang belum mengantongi izin yang disyaratkan, salah satunya IMB.

”Masalahnya, mereka juga sudah menjual unit-unit yang ada,” kata Ashari, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (4/4) sore. Menurut Ashari, PT Hadez Graha Utama pernah mengajukan izin ke Pemerintah Kota Bekasi pada 2019 untuk pengembangan perumahan di lahan seluas sekitar dua hektar di Jalan Raya Cikunir, Jatiasih, Kecamatan Jatiasih. Namun, pengajuan izin itu tidak diproses pemeda karena lahan tersebut milik pihak lain. ”Tetapi, itu tadi, kenakalan pengembang. Mereka tidak memiliki izin, tetapi menjual unit dengan harga yang lebih miring daripada harga seharusnya dan membuat banyak masyarakat tertarik,” kata Ashari. (Yoga)