JAKARTA – Sejumlah organisasi guru dan pakar pendidikan mengkritik konsep marketplace (lokapasar) guru yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim. Mereka menganggap konsep tersebut merendahkan martabat guru dan bukan langkah solutif dalam mengatasi kekurangan guru. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengatakan penggunaan istilah marketplace guru tidak menghormati profesi dan martabat guru. Sebab, istilah marketplace biasanya digunakan untuk belanja online. Penggunaan istilah tersebut mengesankan bahwa Menteri Pendidikan menyamakan guru dengan barang dagangan. “Marketplace ini sudah kadung menjadi istilah yang dipakai dalam konteks dunia belanja online. Padahal posisi guru sebagai sebuah profesi, bukan sekadar barang belanjaan online,” kata Satriwan, Kamis, 1 Juni 2023. Satriwan ragu konsep marketplace guru tersebut akan dapat menyelesaikan kekurangan guru dan proses perekrutan guru. Ia menyebutkan kebutuhan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) saat ini mencapai 1,3 juta. Namun pemerintah daerah hanya menyetujui sekitar 550 ribu guru, yang justru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (Yetede)

JAKARTA,ID- Perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya menganggap program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) tidak memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan kinerja perusahaan. Padahal, setiap rupiah dana CSR yang mengucur akan menghasilkan tambahan laba. Makin besar dana CSR yang disalurkan, makin besar pula peluang perusahaan untuk membukukan laba. Perusahaan-perusahaan di Tanah Air pun sebagian besar belum menerapkan CSR berbasis 3P (profit, people, dan planet). Akibatnya perusahaan hanya memperoleh  manfaat jangka pendek. Agar berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, persentase dana kegiatan CSR, sepatutnya mengacu pada besaran dana pengembangan usaha. Selain itu, para pengelola perusahaan harus merubah paradigma bahwa CSR bukan sebatas bagi-bagi donasi di area operasional perusahaan. CSR diatur Pasal 74 Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Pelaksanaannya digariskan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Kegiatan CSR punya manfaat lebih besar bila dilakukan berbasis ESG dan sesuai panduan ISO 26.000 yang telah diadopsi oleh Indonesia bersama 125 negara di dunia. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) memastikan uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) di Jalan Tol Bali Mandara pada 1 Juni 2023, ditunda. Selaku badan usaha pelaksana (BUP), RITS menyampaikan salah satu alasan  belum bisa dilaksanakan uji coba tersebut adalah teknologi sistem MLFF yang dipersiapkan untuk uji coba belum bisa memenuhi standar key performance indicator (KPI) yang disepakati. "Semestinya uji coba MLFF pada 1 Juni di Bali, tapi kami dari BUP meminta kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia bahwa uji coba belum bisa dilaksanakan," kata Presiden Direktur Roatex  Indonesia Toll System Musfihin Dahlan di Jakarta, Selasa (30/05/2023). Terkait alasan teknologi sistem MLFF yang diperisiapkan untuk uji coba belum bisa memenuhi standar KPI tersebut, Musfihin mengatakan, pihaknya tidak bisa mendapatkan KPI 100% dari kontraktor utama (main contractor), yakni perusahaan Hongaria Multi Contact Zrt. "Garis besarnya adalah sistem  ini menjamin 100% pendapatan Badan Usaha Jalan Toll (BUJT) dari tarif tol, hingga beberapa hari menjelang tanggal 1 Juni, kita tidak bisa mendapatkan KPI 100% dari kontraktor utama (main contractor) yakni perusahaan Hongaria Multi Zrt," papar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Guna memenuhi akan kebutuhan talenta-talenta berlkualitas yang diperlukan untuk mengakselerasi investasi, pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan soal golden visa di Indonesia. Berkaitan dengan itu, screening skill perlu dipersiapkan agar pemerintah bisa menetapkan keahlian spesifik yang benar-benar dibutuhkan, hingga layak mendapatkan fasilitas golden visa. Ditengah upaya gencar pemerintah untuk menggaet investasi, sejumlah sektor menjadi unggulan  diantaranya sektor yang terkait dengan ekonomi digital, kesehatan, serta teknologi. Sementara itu, salah satu elemen pendukung investasi yang kini dianggap penting adalah kehadiran talenta atau sumber daya manusia (SDM) yang andal. "Ada juga kasus dimana WNI telah berganti kewarganegaraan menjadi WNA, kemudian memiliki keahlian khusus dan ingin kembali ke Indonesia. Jadi, pemerintah bisa memfasilitasi ya. Gap talenta digital di Indonesia yang diperkirakan mencapai sembilan juta tenaga kerja pun membuka ruang untuk talenta asing," kata Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Sakti kepada Inevestot Daily, Selasa (30/5/2023). Bhima juga menjelaskan, selama ini banya juga perusahaan startup Indonesia mempekerjakan pekerja di Bangalore, India, hingga yang terdekat di Singapura dan Malaysia. (Yetede)

JAKARTA,ID- Ketrampilan digital masyarakat Indonesia dinilai masih rendah, bila dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Tiongkok. Untuk mendongkrak kesetaraan ketrampilan  digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemekeminfo) telah meluncurkan program Digital Talent Scholarship (DTS). Upaya ini pun diapresiasi oleh Firma riset yang berbasis di Amerika Serikat (AS), yaitu Kearney. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan  ketrampilan digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan talenta yang dapat berkontribusi pada ekonomi digital negara. "Inisiatif Kemenkominfo untuk membentuk DTS merupakan langkah nyata untuk memajukan ekonomi digital Indonesia. Dengan membekali tenaga kerja dengan ketrampilan digital yang diperlukan, Indonesia akan lebih siap untuk bersaing di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Shirley Santoso, Managing Director Kearney Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (30/5/2023). Sebab inisatif digitalisasi diseluruh mata rantai industri telah dimulai, meskipun masih terbatas, sehingga menghambat populasi usia kerja untuk menjadi  sumber daya manusia yang produktif dengan ketrampilan utama untuk berkembang di dunia kerja di masa depan. (Yetede)

JAKARTA – Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat atau lebih dikenal dengan program peremajaan sawit rakyat tidak pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir. Padahal Kementerian Koordinator Perekonomian mencatat terdapat 2,8 juta hektare lahan sawit yang mendesak ditanam ulang. Namun, hingga tahun lalu, peremajaannya hanya mencakup 273.666 hektare lahan. Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Rizal Affandi Lukman, mengatakan peremajaan ini krusial untuk menambah produktivitas sawit. Selama empat tahun terakhir, dia mencatat tren stagnasi produksi sawit adalah 2-4 ton per hektare per tahun. "Pemerintah juga mengambil kebijakan untuk tidak memperluas lahan sawit sehingga program intensifikasi tanaman sawit menjadi sangat penting," katanya di Jakarta, kemarin, 30 Mei 2023. Produksi yang stagnan dan berisiko turun mengancam pendapatan petani. Negara juga bisa kena imbas mengingat besarnya lahan sawit rakyat. Dari total 16,38 juta hektare lahan sawit di dalam negeri, sebanyak 42 persen atau 6,94 juta hektare berupa sawit rakyat. Dengan lahan seluas itu, Rizal, yang juga Ketua Council of Palm Oil Producing Producers, menyatakan Indonesia butuh peremajaan seluas 310 ribu hektare per tahun. Pasalnya, untuk menjaga hasil panen yang optimal, setiap tanaman berusia 25 tahun membutuhkan laju peremajaan 4-5 persen per tahun dari total lahan yang ditanami kelapa sawit. (Yetede)

Indonesia menjajaki peningkatan ekspor CPO ke negara-negara anggota Uni Ekonomi Eurasia (UEE), terutama Rusia. Namun, ada sejumlah hambatan mengingat Rusia, yang tengah berkonflik dengan Ukraina, banyak dikecam negara-negara Barat. UEE merupakan uni kerja sama ekonomi yang didirikan Rusia, Kazakhstan, dan Belarus pada 29 Mei 2014. Selain tiga negara itu, anggota UEE mencakup Armenia dan Kirgistan. Potensi pasar UEE mencapai 183 juta orang dengan PDB 2,4 triliun USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Selasa (30/5) mengatakan, Indonesia menghadiri Forum Ekonomi Eurasia yang digelar UEE di Moskwa, Rusia, 24-25 Mei 2023. Di sela forum itu, Gapki bersama sejumlah pelaku usaha RI bertemu dengan para pebisnis UEE. Dalam pertemuan itu, UEE berminat meningkatkan impor CPO dan sejumlah produk turunannya. Dari lima negara anggota UEE, Rusia berencana menambah impor CPO, terutama untuk menopang industri oleokimia negara tersebut. ”Volume ekspor CPO Indonesia ke Rusia pada 2022 sebesar 668.340 ton. Jika Rusia menambah permintaannya, ekspor RI ke negara itu bisa mencapai 1 juta ton,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Isu mengenai posisi utang Indonesia, yang meningkat dalam lima tahun terakhir, belakangan marak dibicarakan. Perdebatan soal utang ibarat siklus lima tahunan yang kerap dimainkan di tahun politik untuk  mengkritisi kinerja pemerintahan petahana. Dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5) kenaikan utang pemerintah dan defisit fiskal disoroti oleh hampir semua fraksi, termasuk PDI Perjuangan. Sejumlah fraksi mengkhawatirkan posisi utang pemerintah yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Memang, akibat pendapatan turun dan kebutuhan belanja naik, rasio utang membengkak hingga di atas 40 % terhadap PDB.

Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yakni 41 % terhadap PDB. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 % atau Rp 4.779,28 triliun. Dalam lima tahun terakhir, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 7.849,8 triliun dengan rasio 38,15 % terhadap PDB per April 2023. Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dalam Rapat Paripurna DPR dan rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5). Kendati utang dalam lima tahun terakhir naik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kebijakan utang itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. RI termasuk satu dari segelintir negara G20 dan Asia Tenggara yang mampu mencapai kenaikan PDB lebih besar daripada kenaikan utang saat pandemi. Mayoritas negara justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB. Sepanjang periode 2018-2022, meski utang pemerintah bertambah 206,5 miliar USD, pertumbuhan PDB Indonesia meningkat lebih tinggi, yakni 276,1 miliar USD. (Yoga)

Pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan peningkatan penjualan properti menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan premi industri asuransi umum di Indonesia. Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang, Selasa (30/5/2023), mengatakan, pendapatan premi asuransi umum triwulan I-2023 mencapai Rp 26,09 triliun. ”Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 yang positif juga didorong penjualan properti dan kendaraan,” katanya. (Yoga)

Pemerintah membuka kesempatan bagi pelaku bisnis satelit mancanegara untuk mengembangkan infrastruktur. Sebab, tidak dimungkiri jika pengembangan satelit masih bergantung pada teknologi asing. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan Asia Pacific Satellite Communication System (Apsat) International Conference 2023, di Jakarta, Selasa (30/5/2023). (Yoga)