Pemerintah perlu memperkuat konsumsi domestik dengan berbagai insentif. Saat ini fundamental perekonomian domestik terus dibayangi perlambatan pertumbuhan karena tertekannya daya beli masyarakat. Chairman ALFI Institute (Institut  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ) Yukki Nugrahawan Hanafi menerangkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025 sebesar 4,87% dibandingkan 5,11% pada kuartal 1-2024, disebabkan oleh perlambatan konsumsi domestik, lemahnya belanja pemerintah, dan diperparah dengan tekanan eksternal tarif resiprokal AS.

Dia melanjutkan bahwa fundamental perekonomian domestik harus dibayangi perlambatan pertumbuhan, karena tertekannya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah, efisiensi belanja pembangunan infrastruktur, serta terbatasnya ruang fiskal saat ini. Jika dilihat secara struktur PDB Indonesia, maka faktor konsumsi domestik memainkan peran sekitar 55% kontribusi, baru disusul oleh belanja pemerintah sekitar 15%. "Kami mendorong agar pemerintah terus memperkuat konsumsi domsetik dengan berbagai insentif bagi kelas memengah seperti stimulus belanja di UMKM, membuka lapangan kerja pada industri manufaktur, serta juga melakukan serapan belanja pemerintah yang dapat menggairahkan ekonomi," ucap Yukki. (Yetede)

Pelaku industri penerbangan global saat ini tengah dihadapi tantangan akan langkanya suku cadang pesawat (spare part). Terkait hal tersebut, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan strategi untuk bisa mengoptimalkan kapasitas produksinya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Tbk terkait persiapan haji 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta manajeman untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan 15 pesawat Garuda yang dihentikan sementara operasionalnya (grounded). "Yang kami baca ada 15 pesawat yang di-grounded, banyak masyarakat khawatir jangan-jangan yang di-grounded, ini dipaksakan  untuk terbang  yang kemudian bisa membahayakan keselamatan jamaah," kata Mufti Anam.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan tersebut juga meminta jajaran direksi Garuda Indonesia untuk mengantisipasi keterlambatan penerbangan atau delay pada layanan angkutan haji 2025. Menurutnya, angkutan haji yang dilayani Garuda pada tahun 2024  menjadi yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Mengingat tingkat keterlambatan penerbangan haji yang dilayani Garuda pada tahun itu mencapai 47,5% dari total 85 penerbangan. "Yang ingin kami tanyakan dari pesawat yang dioperasikan dalam layanan haji ini apakah ada pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat yang dipaksakan untuk tetap terbang? Seperti diketahui delay karena kerusakan pesawat jadi efek domino terhadap penerbangan lain. Untuk itu DPR meminta kepada Garuda agar betul-betul menyiapkan pesawat yang fit, bukan hanya untuk keselamatan jemaah tapi juga kepastian mereka bisa berangkat tepat waktu," tegasnya. (Yetede)

Presiden Prabowo telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 sebagai bentuk revisi atas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perubahan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat penggunaan produk dalam negeri, terutama yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah — termasuk BUMN dan BUMD — wajib memprioritaskan pembelian produk dengan TKDN di atas 25% jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40%. Urutan prioritas pembelian diatur secara rinci, dimulai dari produk dengan TKDN tinggi, hingga ke produk dalam negeri yang tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) jika opsi lainnya tidak tersedia.

Berbeda dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, di mana produk impor dapat dibeli lebih leluasa saat tidak ada produk dalam negeri yang memenuhi skor 40%, Perpres 46 Tahun 2025 memperketat ruang pembelian produk impor, sekaligus memperluas kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan investor asing, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, yang menyatakan bahwa kebijakan ini disambut positif oleh pelaku usaha internasional sebagai bagian dari deregulasi dan insentif TKDN yang lebih menarik.

Sejak dihentikannya program subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penjualan sepeda motor listrik di Indonesia mengalami penurunan drastis. Penurunan ini salah satunya dirasakan oleh Polytron, yang mencatat penurunan penjualan hingga 50% pada awal tahun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ketidakpastian kebijakan subsidi menyebabkan masyarakat menunda pembelian, berdampak pada lesunya industri motor listrik.

Ketua Umum Aismoli, Budi Setiadi, menegaskan perlunya kepastian pemerintah terhadap kelanjutan insentif agar tidak membingungkan konsumen dan merugikan pelaku industri. Ia menyarankan agar subsidi diberikan dalam jangka panjang seperti di India, serta mendorong insentif nonfiskal dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Meskipun saat ini subsidi masih tertunda akibat fokus pemerintah pada negosiasi dagang dan alokasi anggaran prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis dan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa skema subsidi akan dilanjutkan pada 2025 sebagai bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi menuju kendaraan listrik, meski dengan penyesuaian skema dan waktu implementasi.

Pemerintah siap menggenjot belanja dan daya beli masyarakat mulai kuartal 11-2026 untuk mencegah berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi 2025 bisa dijaga di atas 5%.  Konkretnya, pemerintah akan merilis kebijakan yang berfokus  pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, mendorong investasi, dan mengakselerasi belanja. Poin terakhir menjadi fokus utama pemerintahan dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus kuartalnya untuk mendorong  multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi yang tahun ini ditargetkan 5,2%. Hingga 25 April 2025, pemerintah telah  membuka blokir anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp86,6 triliun dari anggaran yang sebelumnya diblokir sebesar Rp 256,1 triliun.

Dengan pembukaan blokir tersebut, K/L bisa kembali melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diatur Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Sementara itu, ekonom menilai, pemerintah juga perlu mengevaluasi rencana pemangkasan anggaran masif, lantaran bisa menambah tekanan ke ekonomi. Bahkan, pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut, jika dirasa merugikan ekonomi. Alasannnya, di tengah tren pelemahan daya beli msayarakat, ekonom membutuhkan dukungan fiskal yang ekspansif. Apalagi, sektor swasta tengah lesu, terimbas kontraksi daya beli. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025 yang melambat ke level 4,87% secara (yoy) dinilai menjadi sinyal  bagi pertahanan perbankan untuk  mewaspadai potensi risiko ke depannya. Industri perbankan diimbau untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Langkah tersebut dilakukan demi menjaga kualitas kredit yang tetap bagus. Sehingga, perbankan tidak agresif dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada calon debitur. Berdasarkan BPS, dibandingkan kuartal IV-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru terkontraksi 0,98% Menanggapi data tersebut, Ekonom Senior & Assoociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah dan para pengambil kebijakan, terutama di bidang ekonomi. Sedangkan, bagi pelaku sektor keuangan, khususnya perbankan, sikap yang harus diambil ke depannya adalah harus lebih hati-hati, lebih selektif terutama bagi kredit yang masih berjalan. Kemudian, tetap prospek kredit juga perbankan harus lebih hati-hati. "Saya katakan ke teman-teman perbankan, dalam situasi ekonomi seperti ini lebih baik sikap kita adalah under promising, overdeliver. Yang penting orientasinya bukan lagi ekpansi kredit yang ngebut, tapi lebih kepada penjagaan kualitas aset atau kredit. (Yetede)

penurunan jumlah pengangguran terbuka (TPT) harus dimulai dengan mengurangi pekerja informal.  Kenaikan jumlah pekerja akan memberikan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan TPT mencapai 4% pada 2029. Adapun target TPT pada tahun ini sekitar 4,5% sampai 5%. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten meningkatkan kesempatan kerja lebih tinggi dari penambahan jumlah usia angkatan kerja. Berdasarkan data BPS, 7,28 juta penduduk termasuk dalam kelompok TPT pada Februari 2025 dengan presentase TPT mencapai 4,76%. Bila diteiti lagi, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 86,58 juta orang (59,4%), sedangkan yang bekerja ada kegiatan formal sebanyak 59,19 juta orang (40,6%). Dibanding Februari 2024, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 0,23%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappanas Maliki mengatakan, untuk menyerap bonus demografi yang saat ini dialami oleh Indonesia tidak bisa sekedar menciptakan laangan kerja, tetapi harus menghadirkan lapangan kerja formal. Pencipataan lapangan kerja harus dibarengi juga dengan persiapan tenaga kerja. (Yetede)

Pemerintah berupaya mempercepat realisasi belanja APBN sebagai respons atas perlambatan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025, yang dipicu antara lain oleh kontraksi belanja pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan percepatan program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dukungan terhadap sektor perumahan melalui FLPP dan insentif perpajakan.