Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan fasilitas bagi jemaah haji 2024 di Mekkah, Arab Saudi, mulai dari transportasi hingga hotel telah siap. Semua fasilitas diupayakan agar ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Kemenag telah menyiapkan 169 hotel untuk jemaah haji Indonesia saat tiba di Mekkah. Dalam kunjungannya, Selasa (7/5) Yaqut meninjau tiga hotel di Mekkah dan Terminal Syib Amir, Mekkah, untuk melihat kesiapan transportasi bus antar kota dan bus Shalawat jemaah. Tiga hotel yang akan dikunjunginya adalah Hotel Romance Elite dengan kapasitas 1.700 orang, Hotel Castle Ajyad di Rei Bakhsy kapasitas 1.900 orang, dan Hotel Wihdah di Jarwal kapasitas 5.000 orang. Semua akan digunakan oleh Jemaah haji Indonesia yang mulai berangkat ke Madinah pada 12 Mei 2024. Diperkirakan, Jemaah haji Indonesia sampai di Mekkah pada 21 Mei 2024.

”Ada beberapa catatan perbaikan. Masih cukup waktu untuk perbaikan agar pelayanan lebih baik, sebelum jemaah tiba di Mekkah,” ucap Yaqut dalam keterangan pers, Selasa (7/5). Yaqut memastikan semua hotel dan bus ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Pintu bus dilengkapi dek yang bisa dilewati kursi roda, fasilitas hotel pun sudah ramah jemaah disabilitas. Untuk bus kota, kapasitasnya untuk 70 anggota jemaah (duduk dan berdiri). Untuk bus disabilitas dan lansia, ada 18 kursi yang tersedia. Setiap bus dilengkapi dengan penyejuk ruangan, pemecah kaca, P3K, alat pemadam api ringan (APAR), GPS, ban cadangan,tombol pintu darurat, dan lainnya. Bus Shalawat akan melayani jemaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 22 rute yang disiapkan untuk antar jemput jemaah yang tinggal di lima wilayah, yaitu Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Rei Bakhsy.

Bus antarkota akan melayani rute Bandara Madinah ke hotel di Madinah dan sebaliknya, hotel Madinah ke hotel Mekkah dan sebaliknya, serta Bandara Jeddah ke hotel di Mekkah dan sebaliknya. ”Kami juga telah menyiapkan 76 halte dengan petugas transportasi yang berjaga 24 jam bergantian,” ujar Yaqut. Dapur-dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia juga disiapkan. Total ada 57 dapur di Mekkah dan 21 dapur di Madinah yang akan menyediakan katering bagi jemaah haji Indonesia. Setiap dapur memiliki dua juru masak (chef) dan empat asisten chef asal Indonesia. Untuk bahan makanan, tahun ini ada lebih dari 70 ton bumbu yang didatangkan dari Indonesia. ”Bumbu ini kami melibatkan UMKM. Tahun lalu hanya 15 ton. Semoga tahun depan bisa dipenuhi sepenuhnya bumbu dari Indonesia sehingga cita rasa tidak jauh berbeda,” kata Yaqut. (Yoga)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

GERAH atas kabar obral izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia berembuk menentukan sikap. Rizal Kasli, yang memimpin institusi tersebut, berniat mengirim hasilnya kepada Presiden Joko Widodo sebagai masukan. Rizal berharap pemerintah tak salah langkah. Pasalnya, rencana memberikan prioritas buat ormas untuk mengelola tambang melanggar ketentuan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, penawaran wilayah tambang secara prioritas diberikan kepada badan usaha milik negara serta badan usaha milik daerah. Jika perusahaan pelat merah tak berminat, penawarannya baru diberikan kepada swasta. “Semuanya harus lewat lelang,” ujarnya, kemarin.

Proses lelang penting bukan hanya untuk memenuhi aturan hukum, tapi juga untuk transparansi dan prinsip keadilan. Selain itu, ada unsur pendapatan negara dalam prosedur tersebut. Badan usaha harus membayar biaya kompensasi data dan informasi ketika mengikuti lelang wilayah izin usaha pertambangan. “Kalau ini hilang, berarti negara dirugikan. Itu bisa masuk ranah tindak pidana korupsi karena ini merugikan negara,” kata Rizal.

Saat ini pemerintah sedang merancang strategi untuk memberikan prioritas kepada ormas. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sedang direvisi untuk mengakomodasi rencana tersebut. Menurut sumber Tempo, dalam draf revisi aturan tersebut terdapat Pasal 75A yang mengatur pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas untuk badan usaha milik ormas. (Yetede)

Pemerintah menyiapkan pemberian relokasi maupun ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak persoalan 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyiapan relokasi maupun ganti rugi tersebut merupakan upaya pemerintah agar masyarakat tidak dirugikan dalam proses pengerjaan proyek strategis IKN. Dalan kunjungannya ke IKN kali ini, dirinya berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono untuk segera menindaklanjuti penyelesaian lahan di IKN tersebut. "Pokoknya saya berharap semua harus selesai 27 Mei," kata Luhut. Lebih lanjut Menteri PURP Basuki menjelaskan pemberian relokasi maupun ganti rugi itu dilakukan melalui skema Penganan Sosial Dampak Masyarakat Plus. (Yetede)

Tokopedia, perusahaan teknologi dan marketplace dari Indonesia yang merupakan bagian dari bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, menghadirkan fitur pembayaran Pajak Daerah untuk mempermudah masyarakat Provinsi DKI Jakarta membayar pajak dimana dan kapan saja serta dengan metode pembayaran apa. Fitur tersebut memungkinkan warga DKI Jakarta membayar secara online beragam  pajak daerah yang berkaitan  dengan usaha, antara lain pajak hotel, alat berat, air tanah, restoran, reklame, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), dan Beaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Senior Lead of Business Partnership  Tokopedia, Desi Anggrayeni mengatakan, Fitur Pajak Daerah di Tokopedia sudah bisa mulai digunakan  oleh warga DKI Jakarta sejak Maret 2024. Sejak mulai bisa digunakan, transaksi fitur Pajak Daerah  DKI Jakarta melalui Tokopedia pun telah naik signifikan. "Kami akan terus berupaya memungkinkan masyarakat menunaikan berbagai kewajiban pajak daerah dengan lebih mudah, cepat, dan aman, secara online melalui loket Pajak Tokopedia," ungkap Desi. (Yetede)

Langkah pemerintah melakukan belanja habis-habisan pada kuartal I-2024 dinilai belum memberikan daya gedor  maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tidak berdampak sigifikan  pada geliat konsumsi masyarakat. Adapun pada kuartal I-2024 pemerintah menggelontorkan belanja secara front loading melalui anggaran bantuan sosial anggaran untuk pemilihan umum. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 sebesar 5,11%. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh sebesar  19,9% secara year on year (yoy pada kuartal I-2024. Sektor ini memberikan kontribusi  sebesar 6,25% ke pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% (yoy) dan memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,93% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024. "Artinya, stimulus yang digelontorkan apapun  itu baik di sisi produksi atau konsumsi itu belum terkena sasarannya. Belum bisa meneggerakkan perekonomian secara optimal itu catatan dari sisi pengeluaran," jelas Heri. (Yetede)

Pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk memacu pendapatan negara. Pasalnya, laju penerimaan negara tahun ini diperkirakan tidak akan lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu. Dana Moneter Internasional (IMF), dalam laporan bertajuk Fiscal Monitor April 2024, memperkirakan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 hanya berada di level 15,2%. Angka ini relatif tidak beranjak dari rasio penerimaan negara tahun lalu yang berada di level 15% PDB. Rasio penerimaan negara kita juga masih tertinggal dibandingkan negara tetangga. Misalnya rasio penerimaan negara Malaysia diproyeksikan 17,6% PDB dan Thailand setara 20,1% PDB. Proyeksi IMF soal penerimaan negara tahun ini masih masuk akal. Pasalnya, hingga kuartal I-2024 penerimaan negara khususnya dari pos pajak masih seret. Sepanjang Januari - Maret 2024, realisasi penerimaan pajak Rp 393,9 triliun, turun 8,8% dari periode sama tahun lalu Rp 431,9 triliun. 

Sebaliknya, belanja negara telah mencapai Rp 611,9 triliun atau meningkat 18% dari periode sama tahun lalu. Jika kondisi tersebut tidak diantisipasi, maka risiko pelebaran defisit anggaran akan semakin terbuka lebar. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar tak menampik perlambatan penerimaan bea masuk dan cukai yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan tahun ini. Kendati begitu, pihaknya terus memacu kinerja fasilitas industri dan pengawasan untuk menjamin stabilitas ekonomi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet sependapat dengan proyeksi IMF. Menurut dia, sekitar 80% sumber penerimaan negara saat ini banyak disumbangkan oleh setoran pajak.

Kebijakan fiskal yang akomodatif diyakini masih menjadi pilar penting penopang daya beli dan konsumsi masyarakat. Namun, besarnya beban fiskal itu juga memantik risiko kenaikan defisit anggaran yang mesti diantisipasi sejak dini agar keuangan negara tak kedodoran. Sejumlah kalangan menilai gelontoran fiskal bakal terus berlanjut pada tahun depan, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola oleh pemerintahan baru. Faktanya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah memperkenalkan aneka program yang berperan sebagai jangkar sosial penopang daya beli. Beberapa di antaranya yaitu melanjutkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan serta program makan siang gratis yang skema teknis pelaksanaannya mulai dijalankan pemerintahan saat ini. Sejumlah lembaga internasional pun memandang postur fiskal 2025 lebih akomodatif dengan berbagai program populis tersebut. Setidaknya, ada dua lembaga yang merilis proyeksi soal APBN 2025. Pertama, International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor April 2024, memprediksi defisit fiskal pada tahun depan 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kedua, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan berjudul OECD Economic Outlook May 2024, memasang proyeksi defisit yang serupa dengan IMF.

Sejatinya, utak-atik fiskal untuk mendukung penebalan program sosial telah dilakukan pemerintah pada tahun ini dengan menaikkan batas defisit dari 2,4% menjadi 2,8%. Hal itu ditempuh dalam rangka menambah program perlindungan sosial di tengah tekanan inflasi dan gejolak harga pangan. Efeknya, konsumsi rumah tangga pun melaju di jalur ekspansi selama kuartal I/2024. (Bisnis, 7/5). Keseriusan pemerintahan saat ini dalam meramu skema bansos yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru pun tecermin dari diakomodasinya berbagai program sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, mengatakan RKP 2025 disusun untuk mengakomodasi program Presiden terpilih. Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan saat ini pemerintah masih menyusun perencanaan anggaran untuk program sosial pemerintahan yang akan datang, termasuk program makan gratis. "Masih dalam kajian. Ada beberapa lokasi yang harus disurvei," katanya kepada Bisnis, Selasa (7/5). Mengutip Rancangan RKP 2025, belanja negara pada tahun depan diperkirakan 14,21%—15,22% terhadap PDB. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat 10,16%—10,98%.

Kalangan pelaku usaha pun merespons positif rencana fiskal negara yang direncanakan sangat longgar pada tahun depan, karena akan menguatkan konsumsi domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pelonggaran defisit fiskal bukan hal yang haram dilakukan, apalagi untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar menyusun skema perpajakan yang ciamik untuk mengantisipasi pelonggaran defisit. Jika belanja royal tidak diimbangi dengan penerimaan yang gemilang, maka sumber pembiayaan berasal dari utang. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan peningkatan defisit merupakan hal yang sulit dihindari. Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menambahkan selain menaikkan tarif pemerintah juga patut mengevaluasi fasilitas PPN dan menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) PPN agar seluruh potensi bisa terpungut.

Belum optimalnya penyelarasan atau sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat tercapainya sasaran target rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Program pembangunan dari level kementerian/lembaga hingga daerah harus sejalan demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masalah sinkronisasi program pembangunan di pusat dan daerah menjadi perhatian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/5). Pelaksanaan Musrenbangnas 2024 dibuka dengan arahan Presiden Jokowi.

Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjadi jendela dari program pemerintah untuk menentukan keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya mencapai target sangat bergantung pada sinkronisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. ”Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan,  diper lukan keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan serta rencana program dan kegiatan,” kata Suharso. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyayangkan masih kerap ditemukan ketidakselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Contohnya, di sebuah daerah, pemerintah pusat telah membangun bendungan. Namun, di tahun bendungan tersebut selesai dibangun, pemda tidak menyiapkan program pembangunan irigasi sekunder hingga tersier agar aliran dari bendungan sampai ke sawah. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Suharso menambahkan, RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju tingkat lebih tinggi. Bagi pemda, RKP 2025 akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun arah pembangunan yang termuat dalam RKP 2025 bisa menjadi acuan BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi mendukung pencapaian pembangunan. (Yoga)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar  tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan. "Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, dimasa depan jangan sampai terjadi lagi," kata Presiden Jokowi. Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antar agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas. Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBD dan APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas. (Yetede)