Peta Jalan Ekonomi Hijau

;

Peta Jalan Ekonomi Hijau

25 Oct 2023 Kompas

Pentingnya peta jalan dalam pengembangan ekonomi hijau nasional menjadi bahasan sentral pada CEO Insight Kompas100 CEO Forum, Senin (23/10). Belum adanya peta jalan membuat semua pihak terkesan jalan sendiri-sendiri. Belum ada satu kesepahaman dan keselarasan arah dan pelaksanaannya, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga pelaku usaha (Kompas, 24/10). Akibat dari semua itu, mengutip narasumber Hendri Saparini, peluang di pasar juga tak tercipta dan sulit menarik investor untuk mendanai proyek ekonomi hijau, karena masih minimnya permintaan di pasar. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi hijau terbesar dunia. Potensi ini tak terealisasi karena ketidaksiapan kita sendiri. Selain peta jalan, komitmen tampaknya masih menjadi persoalan besar di negara ini. Dari pihak pemerintah, pilar penting menuju ekonomi hijau memang sudah diletakkan dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Sejumlah langkah terobosan juga ditempuh dalam upaya transformasi menuju ekonomi hijau, antara lain penerbitan Perpres No 98 Tahun 2021, pengenalan pajak karbon dan bursa karbon, serta instrumen berbasis non perdagangan. Pemerintah juga mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik sebagai salah satu emiten terbesar gas rumah kaca Indonesia. Hal ini mengikutkan lebih dari 86 persen PLTU batubara yang ada. Di luar itu, disiapkan beberapa instrumen dan kelembagaannya, seperti pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, SDG Indonesia One, dan Indonesia Investment Authority. Dalam RPJMN 2019-2024, target energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer adalah 20 % pada 2024. Sejauh ini, realisasinya sangat lamban. Terkesan pemerintah masih berusaha tawar-menawar. Bahkan, kebijakan mobil listrik sebagai salah satu terobosan paling spektakuler juga masih memakai listrik dari pembangkit fosil yang mengotori bumi. (Yoga)