Revisi UU Cipta Kerja Memicu Polemik
Nasib Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja bakal memasuki babak baru tahun ini. Babak anyar ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 lalu yang menyatakan beleid tersebut inkonstitusional bersyarat karena dianggap cacat secara formil. Rencananya, DPR dan pemerintah akan merevisi UU Cipta Kerja tahun ini guna memenuhi aspek formil dalam pembentukan perundang-undangannya. Yakni, dengan menjaring usulan perubahan dari berbagai pihak. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, sejak awal pihaknya menolak omnibus law tersebut. Untuk itu, KSPI meminta kepada pemerintah dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Cipta Kerja. "KSPI meminta revisi UU Cipta Kerja dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), atau setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan harus dikeluarkan dari UU Cipta Kerja ini," tegas Iqbal, Jumat (14/1).
Tags :
#RUUPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023