;
Tags

Teknologi Informasi

( 850 )

AI, Peluang atau Ancaman bagi Media

KT1 14 Oct 2024 Tempo
SEJAK teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan ChatGPT diluncurkan oleh OpenAI pada November 2022, jurnalis dan media massa dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu proses produksi berita menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan dalam ruang berita masih menyisakan banyak persoalan, utamanya berkaitan dengan etika dan akurasi.

Potensi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi berita adalah alasan utama yang melatarbelakangi perusahaan media massa mengadopsi teknologi tersebut. Dalam laporan yang ditulis oleh Felix M. Simon (2024) bertajuk "Artificial Intelligence in the News", peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi berita yang mengaplikasikan bantuan kecerdasan buatan telah tercapai. Capaian efisiensi ini terutama terpantau pada akses berbayar (paywall), transkripsi otomatis, dan alat analisis data dalam produksi berita.

Namun berkembangnya teknologi kecerdasan buatan juga memaksa industri media di seluruh dunia menelan pil pahit efisiensi. Berdasarkan laporan The New York Times, pada 2023, media daring Buzzfeed memberhentikan 180 karyawan dan menutup divisi Buzzfeed News. Pada periode 2023 hingga awal 2024, ratusan karyawan Vice Media juga diberhentikan. Pemberitaan di Vice.com juga dinyatakan berhenti beroperasi. Selain karena ketidakpastian ekonomi, industri media di seluruh dunia diguncang pertumbuhan alat-alat kecerdasan buatan yang menggantikan manusia. (Yetede)

Laporan UEA: Potensi Pertumbuhan Pesat di Sektor AI

HR1 14 Oct 2024 Bisnis Indonesia

mengungkap proyeksi pertumbuhan pasar kecerdasan buatan (AI) global yang akan meningkat secara signifikan dari US$621 miliar pada 2024 menjadi US$2,7 triliun pada 2032, menurut laporan Fortune Business Insights. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi AI, sektor-sektor seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan manufaktur diharapkan akan terdampak secara besar-besaran. Momentum ini menjadi sorotan utama dalam GITEX Global 2024, sebuah acara teknologi dan startup terbesar di dunia yang berlangsung di Dubai World Trade Centre (DWTC) pada 14-18 Oktober 2024.

Trixie Loh Mirmand, Wakil Presiden Eksekutif DWTC, menekankan bahwa ambisi besar global untuk ekonomi AI akan terlihat melalui kolaborasi intensif selama GITEX, yang mencatat kenaikan 40% dalam partisipasi internasional dibandingkan tahun sebelumnya. GITEX juga berbarengan dengan acara Expand North Star, yang berfokus pada startup dan investasi dengan partisipasi lebih dari 6.500 perusahaan dan 1.800 startup dari 180 negara. Kedua acara ini diharapkan menjadi landasan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi AI global dan memperkuat posisi Dubai sebagai pusat teknologi dan AI dunia.

Pemerintah Didesak untuk Mengatur Starlink

HR1 11 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengatur penggunaan satelit orbit rendah Starlink di Indonesia untuk mencegah praktik penyediaan jasa internet rumahan secara ilegal (RT/RW Net). Henry Wijayanto, Head of External Communications XL Axiata, mengharapkan pemerintah melibatkan seluruh pemangku kepentingan telekomunikasi dalam tata kelola satelit orbit rendah ini. Menurut Henry, layanan Starlink yang digunakan di area residensial dapat mempengaruhi bisnis layanan fixed broadband (FBB) yang disediakan ISP lokal, termasuk XL Home.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa Starlink digunakan untuk beberapa rumah melalui skema Fair Usage Policy (FUP). Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, menyebut bahwa satu perangkat Starlink dapat melayani beberapa rumah menggunakan alat khusus, sehingga bisa menjadi opsi lebih ekonomis untuk masyarakat. Meski demikian, penggunaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat memicu tindakan blokir.

Hambatan Investasi Teknologi Tinggi di Pusat Data Google

HR1 10 Oct 2024 Bisnis Indonesia

Indonesia gagal menarik investasi pusat data dari Google, yang memilih Malaysia sebagai lokasi pembangunan data center di Asia Tenggara. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menjelaskan bahwa keputusan Google dipengaruhi oleh beberapa faktor: tarif listrik industri di Malaysia lebih murah, insentif bebas bea masuk untuk barang modal, dan kepastian hukum yang lebih baik. Tarif listrik di Malaysia, yang hanya 8 sen dolar AS per kilowatt-jam, lebih menarik dibandingkan tarif di Indonesia. Selain itu, Budi menyoroti pentingnya pembenahan kepastian hukum di Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam menarik investor asing.

Google telah mengumumkan investasi sebesar US$2 miliar di Malaysia dan US$1 miliar di Thailand, untuk membangun pusat data dan infrastruktur cloud. Meski pemerintah Indonesia tengah mengupayakan negosiasi dengan Google agar pusat data untuk pengguna di Indonesia dapat ditempatkan di dalam negeri, keputusan investasi sejauh ini mengarah ke negara tetangga.

Bisnis Ilegal Jaringan Internet Mandiri RT/RW Net Marak

KT3 09 Oct 2024 Kompas
Dari awal tahun 2024 hingga sekarang, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mengungkap 111 pelaku usaha yang diduga menjalankan bisnis ilegal penggelaran jaringan internet mandiri berwujud RT/RW net. Dari jumlah itu, 51 pelaku usaha sudah terbukti melanggar. Meskipun angka pengungkapan kasus terus turun, bisnis ilegal ini masih marak terjadi. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Danny Suwardany menyampaikan temuan itu saat menghadiri diskusi ”Darurat RT/RW Net, Tanggung Jawab Siapa?”, Selasa (8/10/2024), di Jakarta. Menurut Danny, praktik bisnis ilegal penggelaran jaringan internet mandiri berwujud RT/RW net bukan fenomena baru. Fenomena ini berulang setiap tahun,tetapi modus dan lingkup area berubah.

Pada tahun 1998, praktik bisnis ilegal seperti itu pertama kali ditemukan dengan modus menarik jaringan internet secara mandiri dan ilegal di lingkup kos-kosan. Pada era 2000-an, RT/RW net ilegal jadi bisnis yang berkembang di lingkup perumahan skala RT/RW. Kemudian, pada tahun 2020 hingga sekarang, RT/RW net ilegal meluas sampai ke lingkup perumahan skala kecamatan dan kabupaten. Kemenkominfo, Danny melanjutkan,terus melakukan upaya pencegahan dan penegakan. Sebelum tahun 2019, penegakanyang dilakukankepada pelaku usaha jaringaninternet mandiri RT/RW net ilegal berupa hukum pengadilan. Dengan kata lain, pelaku yang terbukti bersalah benar-benar ditindak sampai tidak bisa membuka usaha lagi dan jaringan yang  dikembangkan diputus.

Setelah keluar Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, pelaku usaha jaringan internet mandiri RT/RW net yang terbukti ilegal ditertibkan dengan diarahkan menjadi reseller perusahaan penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) resmi. Caranya, mereka diminta mengurus pengajuan izin, bekerja sama dengan ISP resmi, menjual produk internet dengan memakai merek dagang ISP resmi. Kalau bandel, mereka dikenai ancaman penyitaan, hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp 1,5 miliar. Karena keluar Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 itu,Danny mengklaim, jumlah pengungkapan pelaku usaha yang diduga memiliki bisnis ilegal jaringan internet mandiri RT/RW net semakin turun. Dia lantas memberikan gambaran. Pada tahun 2022, misalnya, temuan Kemenkominfo mencapai 228 pelaku usaha dengan 89 pelaku di antaranya terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan. (Yoga)

Bisnis Ilegal Jaringan Internet Mandiri RT/RW Net Marak

KT3 09 Oct 2024 Kompas
Dari awal tahun 2024 hingga sekarang, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil mengungkap 111 pelaku usaha yang diduga menjalankan bisnis ilegal penggelaran jaringan internet mandiri berwujud RT/RW net. Dari jumlah itu, 51 pelaku usaha sudah terbukti melanggar. Meskipun angka pengungkapan kasus terus turun, bisnis ilegal ini masih marak terjadi. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Danny Suwardany menyampaikan temuan itu saat menghadiri diskusi ”Darurat RT/RW Net, Tanggung Jawab Siapa?”, Selasa (8/10/2024), di Jakarta. Menurut Danny, praktik bisnis ilegal penggelaran jaringan internet mandiri berwujud RT/RW net bukan fenomena baru. Fenomena ini berulang setiap tahun,tetapi modus dan lingkup area berubah.

Pada tahun 1998, praktik bisnis ilegal seperti itu pertama kali ditemukan dengan modus menarik jaringan internet secara mandiri dan ilegal di lingkup kos-kosan. Pada era 2000-an, RT/RW net ilegal jadi bisnis yang berkembang di lingkup perumahan skala RT/RW. Kemudian, pada tahun 2020 hingga sekarang, RT/RW net ilegal meluas sampai ke lingkup perumahan skala kecamatan dan kabupaten. Kemenkominfo, Danny melanjutkan,terus melakukan upaya pencegahan dan penegakan. Sebelum tahun 2019, penegakanyang dilakukankepada pelaku usaha jaringaninternet mandiri RT/RW net ilegal berupa hukum pengadilan. Dengan kata lain, pelaku yang terbukti bersalah benar-benar ditindak sampai tidak bisa membuka usaha lagi dan jaringan yang  dikembangkan diputus.

Setelah keluar Peraturan Menkominfo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, pelaku usaha jaringan internet mandiri RT/RW net yang terbukti ilegal ditertibkan dengan diarahkan menjadi reseller perusahaan penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP) resmi. Caranya, mereka diminta mengurus pengajuan izin, bekerja sama dengan ISP resmi, menjual produk internet dengan memakai merek dagang ISP resmi. Kalau bandel, mereka dikenai ancaman penyitaan, hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp 1,5 miliar. Karena keluar Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2019 itu,Danny mengklaim, jumlah pengungkapan pelaku usaha yang diduga memiliki bisnis ilegal jaringan internet mandiri RT/RW net semakin turun. Dia lantas memberikan gambaran. Pada tahun 2022, misalnya, temuan Kemenkominfo mencapai 228 pelaku usaha dengan 89 pelaku di antaranya terbukti melakukan pelanggaran dan telah ditertibkan. (Yoga)

RI Berhasil Menarik Investor di Sektor TIK

KT1 08 Oct 2024 Investor Daily

 Perkembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digitalisasi di Tanah Air telah menarik banyak minat investor, baik lokal maupun asing. Pada 2023 saja, Indonesia telah berhasil menarik investor untuk menanam modal pada sektor TIK sekitar US$ 22 miliar. Sementara itu, subsektor yang paling banyak diminati terdiri atas investasi pada pusat data (data center), sistem pembayaran, dan infrastruktur TIK. Menteri Komunikasi dan Informatikan Budi  Arie Setiadi mengatakan, pelaku indstri di Tanah Air harus melihat hal tersebut sebagai potensi untuk terus mengembangkan  sector TIK serta terus menerus melakukan berbagai inovasi demi menarik minat investor.

Bahkan, pemerintah terus mendorong pemanfaatan inovasi bisnis untuk meningkatkan peluang sektor digital nasional. “Saya berharap Kadin Indonesia juga pelaku industry dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global. Ini guna memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Budi Arie.  Menurut dia, perkembangan teknologi yang pengembangannya, penerapan praktis, atau keduanya yang masih belum terwujud (emerging technologies) yang juga membuka banyak peluang inovasi dan investasi. Sebagai contoh, pengembangan teknologi 4G Advance yang memungkinkan ultra reliable law latency communication hingga artificial intelegence (AI) untuk produktivitas dan efisiensi proses bisnis. (Yetede)

Kecerdasan Buatan Mau Tak Mau Diadopsi Indonesia

KT1 05 Oct 2024 Tempo
ADOPSI kecerdasan buatan generatif atau AI generatif yang pesat di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, ternyata belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Kajian berjudul "AI Readiness Barometer: ASEAN's AI Landscape" yang digarap Ecosystm dan disponsori International Business Machine Corporation (IBM) menunjukkan pemanfaatan AI tingkat lanjut bukan hanya terganjal infrastruktur, tapi juga kesenjangan keterampilan digital.

Dirilis di Singapura pada 15 Agustus 2024, kajian itu memuat jawaban 372 pemimpin entitas teknologi dan data di Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia, serta Filipina. Mayoritas organisasi teknologi sangat berminat memakai AI generatif dalam bisnis, tapi mereka mengalami kesulitan dari sisi teknis. Ecosystm—perusahaan riset dan penasihat digital yang berbasis di Singapura—mengungkapkan hanya 17 persen responden yang sudah mengelola tim data science dalam organisasi, sisanya tidak memiliki spesialis AI.

Sebagian besar kepala perusahaan dan organisasi yang disurvei juga belum memprioritaskan tata kelola data serta kepatuhan regulasi. Padahal skema itu dibutuhkan untuk mengetahui risiko bisnis yang dijalankan dengan bantuan AI. Presiden Direktur PT IBM Indonesia Roy Kosasih mengakui persoalan talenta bisa mengganjal tumbuh kembang AI. Perusahaan membutuhkan layanan AI generatif sedini mungkin, tapi belum memiliki tenaga ahli yang tepat. (Yetede)

Investasi besar-besaran AI di Asia Tenggara

KT3 04 Oct 2024 Kompas

Perusahaan teknologi global bakal berinvestasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Asia Tenggara menjadi rantai pasok AI Hasil riset Access Partnership memproyeksikan, adopsi teknologi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) dapat memberikan manfaat ekonomi senilai 835 miliar dollar A atau lebih kurang Rp 12.756 triliun pada 2030 d iAsia Tenggara. Angka ini menyumbang 16 persen terhadap produk domestik bruto kawasan pada tahun itu. Proyeksi konsultan kebijakan publik khusus isu teknologi yang berkantor pusat di Inggris itu mensyaratkan pemerintah semua negara Asia Tenggara membangun kebijakan AI. Kebijakan yang dimaksud, antara lain, menyiapkan tenaga kerja siap dan melek AI serta memberikan insentif bagi bisnis untuk mengakselerasi inovasi AI. Prediksi lembaga lainnya juga menyebutkan hal yang sama, Asia Tenggara bakal menjadi tempat investasi AI. Laporan konsultan Kearney menyebutkan, lebih dari 70 persen responden survei lembaga ini melihat AI sebagai hal yang penting bagi masa depan Asia Tenggara. 

Kawasan itu juga menunjukkan bahwa adopsi AI perlu dipercepat. Studi mereka mengungkapkan bahwa AI dapat memberikan dampak keseluruhan yang kuat, yaitu peningkatan PDB sebesar 10-18 persen di seluruh Asia Tenggara pada tahun 2030 atau setara dengan nilai hampir 1 triliun dollar AS. Dampak di setiap negara sangat bergantung pada kematangan relatif infrastruktur AI dan kesiapan adopsi oleh negara masing-masing. Terkait dengan prediksi-prediksi itu, negara-negara di Asia Tengara harus bersiap. Beberapa negara di kawasan itu telah menjadi tujuan investasi. Namun, tidak sedikit yang baru sampai tahap pengenalan awal AI. Oleh karena itu, manfaat yang akan diambil oleh beberapa negara menjadi minim. Gugatan lembaga-lembaga konsultan memperlihatkan pasokan sumber daya manusia, infrastruktur, dan juga aturan di negara masing-masing menjadi penyebab mereka tidak banyak menikmati investasi. Indonesia diperkirakan hanya akan menikmati sekitar 3,7 persen dari total alokasi investasi di
kawasan tersebut. 

Padahal, apabila melihat sejumlah keputusan perusahaan teknologi di beberapa negara, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, perusahaan teknologi bakal menjadikan Asia Tenggara sebagai bagian dari rantai pasok AI. Produksi beberapa peralatan dan juga perangkat lunak akan dilakukan di kawasan itu. Jika tidak segera bersiap, Indonesia akan tertinggal dalam rantai pasok AI. Menilik saran-saran dari berbagai lembaga, Indonesia perlu menambah jumlah sumber daya manusia yang berkualifikasi terkait kecerdasan buatan. Pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan dan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Kita belum terlambat, tetapi apabila tidak ada langkah nyata, kita bakal makin tertinggal. (Yoga)

Bergabungnya First Media dan XL Axiata

KT1 04 Oct 2024 Investor Daily
Layanan internet residensial dengan brand Firts Media yang dulu menjadi bagian dari bisnis PT Link Net Tbk secara resmi telah menjadi bagian dari PT XL Axiata Tbk terhitung sejak 27 September 2024. Semua layanan First Media kepada konsumen ritelnya (business to costumer/B2C) pun kini dikelola penuh oleh XL Axiata. Bergabungnya salah satu penyedia layanan internet kabel terbesar di Indonesia tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut berdasarkan perjanjian pengalihan bisnis  B2C Link Net dengan XL Axiata pada 22 mei 2024.  Setelah penggabungan bisnis tersebut, First Media dan XL Axiata akan terus berupaya memastikan agar pelanggan tetap menikmati layanan yang sama atau lebih baik. Bahkan pelanggan akan memiliki kemudahan akses ke rangkaian produk yang lebih lengkap, termasuk seluler, selain internet berbasis kabel dan TV kabel. (Yetede)