Tim pengendali inflasi daerah (TPID) di Sumatra Selatan dinilai patut mewaspadai peningkatan tarif transportasi dalam upaya mengendalikan laju inflasi di wilayah tersebut. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, M Latif, mengatakan kewaspadaan menjadi keharusan kendati provinsi tersebut pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan (month-to-month). Pasalnya, jelas dia, kenaikan tarif sejumlah moda transportasi bisa menjadi ancaman. Pihaknya juga memperkirakan akan ada peningkatan pada tarif udara dan angkutan antarkota bertepatan dengan momen libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW pada akhir September 2023. Meski demikian, kata Latif, inflasi di Bumi Sriwijaya juga diprediksi akan tertahan oleh periode panen raya padi, yang akan terjadi pada bulan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel melaporkan pada Agustus 2023 terjadi inflasi 3,19% secara tahunan (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,68. Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto memerinci inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurutnya, kelompok transportasi menjadi kontributor terbesar.

Indonesia yang memimpin ASEAN pada 2023 berada di garis depan untuk mengoptimalkan konektivitas digital di kawasan yang tengah mengalami gelombang digitalisasi dengan potensi ekonomi sektor e-commerce mencapai US$130 miliar. Dengan pengguna internet mencapai 460 juta – dengan tambahan 100 juta peng guna dalam tiga tahun terakhir – kawasan ini mem posisikan dirinya sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. ASEAN juga di proyeksikan menjadi salah satu ekonomi digital regional dengan pertumbuhan tercepat.Karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia memegang peran penting dalam mengoptimalkan konektivitas digital untuk seluruh negara ASEAN. “Seiring tren dan potensi digitalisasi, Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi agenda transformasi digital nasional, termasuk memperkuat konektivitas digital, khususnya melalui Keketuaan ASEAN tahun 2023,” ujarnya dalam Seminar Konektivitas Digital ASEAN untuk Memperkuat Epicentrum of Growth untuk Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lemhannas belum lama ini. Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, menjadi momentum untuk menjawab tantangan kesenjangan digital di kawasan Asia Tenggara. Menteri Budi menjelaskan sebagai Ketua ASEAN di sektor digital, Indonesia me ngusung isu-isu terkini dalam pencapaian Komunitas Digital ASEAN 2040.“Kami mengangkat isu kesenjangan digital dengan mengedepankan program pemerintah seperti Palapa Ring, dan program pengembangan SDM digital, serta, isu pelindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP [Pelindungan Data Pribadi],” ujarnya. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kominfo Mira Tayyiba mengatakan Indonesia mengajak negara ASEAN mengembangkan ekosistem digital untuk kepentingan semua negara anggota agar menjadi contoh di tingkat global.Sebagai Ketua ASEAN Telecommunication Regulators’ Council (ATRC) ke-19, Mira Tayyiba menyatakan kawasan ASEAN kini menjadi sebuah ekosistem inovasi. Penerapan kota pintar hingga teknologi pertanian mutakhir untuk memberdayakan petani menjadi bukti nyata sektor digital menggerakan pertumbuhan kawasan.

JAKARTA,ID-Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara-negara Asean bersinergi menjaga kesehatan laut melalui pengelolaan dan implementasi berbasis ekonomi baru (blue economy). KKP telah merancang program  ekonomi biru  yang siap diimplementasikan pada sektor KP nasional, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi negara-negara Asean. Indonesia tidak akan bisa menjaga lautan kita sendiri. Kami percaya Forum Ekonomi Biru Asean menjadi momentum  memperkenalkan upaya-upaya nyata  yang telah dilakukan Indonesia di forum regional Asean," ujar Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Viktor Gustaaf Manoppo, mewakili Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, saat forum Ekonomi Biru Asean, pada 3 Juli 2023, di Belitung. Program prioritas berbasis ekonomi biru meliputi perluasan konversi laut, penangkapan ikan,  terukur berbasis kouta, pembangunan budi daya laut, peisisr, dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir  dan pulau-pulai kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisi nelayan (bulan cinta laut). (Yetede)

Peningkatan penyaluran kredit untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi fokus sejumlah daerah untuk menjaga perputaran ekonomi di wilayahnya setelah memasuki endemi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat berharap terjadi peningkatan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM dalam Festival Ekonomi Syariah Minangkabau 2023. Endang Kurnia Saputra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat, mengatakan pihaknya menargetkan terjadi penyaluran KUR sebesar Rp2 miliar sepanjang pelaksanaan Festival Ekonomi Syariah Minangkabau (FESMina) 2023. “Istimewanya mengajukan pinjaman KUR pada kegiatan FESMina ada subsidi. Jadi saya berharap manfaatkan momen ini sebaik mungkin,” katanya, Minggu (25/6). Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatra Barat Endrizal mengatakan, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga pertumbuhan UMKM setelah Indonesia memasuki endemi. “Kami ada konsep Sumbar Sejahtera, sebenarnya telah kami gerakan sejak akhir 2022, tapi belum berjalan maksimal, karena masih pandemi. Sumbar Sejahtera sekarang ini kami lanjutkan lagi,” katanya. Dari Malang, Jawa Timur, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kementerian Keuangan Malang mencatat penyaluran KUR di wilayah kerjanya menembus Rp1,67 triliun. Kabupaten Malang tercatat menjadi wilayah yang paling banyak terjadi penyaluran KUR, yakni mencapai Rp1,03 triliun sepanjang Januari—Mei 2023. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai KUR selama ini menjadi katalisator bagi usaha mikro dan kecil untuk terus berproduksi. Menurutnya, Kabupaten Malang menjadi primadona dalam penyerapan KUR karena ada geliat pariwisata Malang Raya yang sudah pulih dan terus berkembang, sehingga mendorong usaha mikro dan kecil makin bergeliat.

Pemerintah Kabupaten Sumedang bakal mengakselerasi penyerapan anggaran belanja daerah pada paruh pertama tahun ini. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sumedang) bakal melakukan evaluasi penyerapan anggaran di sejumlah pos. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Dinas dan badan hingga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang menjadi pengguna anggaran belanja daerah. Menurutnya, serapan anggaran belanja penting dalam proses pembangunan daerah. Pasalnya, dia memandang bahwa melalui sebagian besar anggaran belanja merupakan kebutuhan bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pelayanan publik lainnya. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang Ine Inajah mengatakan, serapan tersebut perlu diakselerasi mengingat target serapan dan pendapatan APBD Kabupaten Sumedang hingga Semester I/2023 harus lebih dari 50%.

Di tengah gejolak global, negara-negara Asean masih memiliki peran dan kontribusi penting di level internasional. Bahkan perekonomian Asean-5 diyakini akan tetap tumbuh kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Walaupun demikian, inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di mayoritas negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali, terungkap bahwa akses finansial masyarakat Asean relatif rendah. Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Global Finance Index 2021 yang dirilis Bank Dunia, Kamboja mencatatkan tingkat inklusi keuangan terendah di Asean, yaitu sebesar 33%. Kondisi di Indonesia sebenarnya sudah lebih baik, meskipun belum setinggi pencapaian inklusi Singapura sebesar 98%. 

Oleh karena itu, inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia. Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan. Kita sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa negara-negara anggota Asean perlu memperkuat kerangka kerja sama secara regional dalam upaya mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. Kerja sama regional itu mencakup penyedia­an data yang akurat atau basis data seluruh UMKM di negara anggota Asean sehingga dapat dilakukan identifikasi mengenai kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kualitas kelembagaan UMKM.

Indonesia sedang giat meng himpun dukungan dan merapatkan barisan dengan menggandeng sejumlah negara lain guna memperkokoh infrastruktur keuangan. Alasannya, kalibrasi kebijakan di sektor keuangan mendesak dilakukan dalam rangka membatasi dampak dari tekanan yang datang dari dinamika perekonomian global, terutama krisis di industri perbankan.Digitalisasi sistem pembayaran terintegrasi menjadi misi utama pemerintah sejak memegang Presidensi G20 pada tahun lalu dan berlanjut pada Keketuaan Asean tahun ini. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali pekan ini, Indonesia kembali meluncurkan sejumlah inisiatif di sektor keuangan atau pembayaran digital. Pertama, memfinalisasi Regional Payment Connectivity (RPC) yang kini telah disepakati oleh 5 negara Asean. RPC bertujuan meningkatkan konektivitas pembayaran lintas batas dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif. Kedua, mendorong pemanfaatan diversifi kasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau Local Currency Transaction (LCT). Ketiga, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis.Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis. Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022 lalu, Indonesia kembali mendapatkan mandat untuk memegang Chaimanship (keketuaan) ASEAN 2023. Sebelumnya, Indonesia sendiri, telah berperan menjadi Keketuaan ASEAN antara lain pada tahun 1976, 2003, 2011. Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengusung tema "ASEAN Mattres: Epicentrum of Growth" yang juga menjadi tema lanjutan dan resonansi keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Presidensi G20 pada 2022. Tema ini menunjukkan keinginan menjadikan ASEAN tetap memiliki peran penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Dalam kesempatan pembukaan High Level Seminar "From ASEAN to the World Payment System in Digital Era" (28/3), Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan 3 alasan ASEAN memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu Pertama, ASEAN termasuk Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kedua, negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan ekonomi makro yang prudent, mendorong perdagangan dan investasi, serta melakukan reformasi struktural serta, ketiga, ASEAN termasuk di antara kawasan dengan transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat, didukung oleh populasi muda yang besar, penggunaan layanan internet dan pembayaran seluler yang luas, start-up yang dinamis, dan ekosistem ekonomi digital. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). BI dan Kemkeu berkolaborasi sekaligus menjadi tuan rumah menggelar kegiatan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (AFMGM) pertama dalam keketuaan ASEAN 2023 pada 28-31 Maret 2023. Pertemuan ini membahas solusi-solusi dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN.

JAKARTA, ID- Ada lima isu prioritas dibidang  ekonomi yang harus diselesaikan  dilingkup Asean, yakni transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perdagangan dan investasi. Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua Asean Business Advisory  Council (Asean -BAC) Arsjad Rasjid menyatakan. Lima isu prioritas  tersebut berhasil dicapai dalam Asean Economic Ministers (AEM) Retreat 2023 di Magelang, Jawa Barat, pada  20-22 Maret. Melalui legacy project, Asean BAC berkomitmen untuk mengoptimalkan kawasan Asean dan mendukung tujuh Priority Econimic Deliverrables (PED). Salah satunya adalah pembentukan  unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini merupakan wadah dalam melakukan aktivitas perekonomian dan dan perdagangan yang inklusif  dan mampu mengakomodasi kepentingan bisnis, termasuk melakukan fasilitasi transfer  teknologi dan investasi di wilayah Asean," ungkap Arsjad. (Yetede)

Pengesahan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2022–2042 diyakini bakal memperlancar pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Rencananya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu disahkan pada Selasa (21/3) setelah surat resmi dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada pertengahan Februari. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terkait RTRW Baharuddin Demmu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah catatan. “Salah satu catatan yang diberikan oleh Pansus terkait perubahan status kawasan Hak Guna Usaha di kawasan hutan yang direncanakan untuk dimasukkan dalam perubahan RTRW menjadi APL ,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (8/3). Menurutnya, hal lain yang menjadi perhatian Pansus adalah menyinergikan RTRW Kaltim dengan tata ruang IKN Nusantara. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Ence Ahmad Rafiddin Rizal mengatakan, dari sisi lingkungan hidup, RTRW telah selesai dibahas. Dia mengungkapkan rancangan tersebut telah mempertimbangkan delineasi kawasan fungsional dataran IKN yang sebelumnya telah dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini, imbuhnya, didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi salah satu prasyarat untuk membahas RTRW. Di sisi lain, Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul Anwar menilai bahwa apabila RTRW dibuat dengan baik, masyarakat Kaltim bisa memaksimalkan semua dampak IKN Nusantara. “RTRW, jika dibuat dengan benar, dapat memaksimalkan dampak IKN dengan mengakomodir keberadaannya untuk kemanfaatan masyarakat Kaltim,” katanya.