Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Gejolak nilai tukar dan defisit neraca dagang disebabkan karena perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terbuka. Pandangan itu terungkap dalam diskusi Economics Outlook for Southeast Asia, China and India 2019, Kamis (11/04). Keterbukaan ekonomi Indonesia masih kalah dibandingkan dengan Malaysia yang rasionya mencapai 136%, Thailand 123%, dan Vietnam 200%.

Untuk meningkatkan keterbukaan ekonomi, Indonesia perlu meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investment). Sebab, semakin kecil arus modal atau investasi yang masuk, perputaran makin kecil dan pasar menjadi tipis. Selain itu, perlu upaya menahan portofolio kelua, salah satunya dengan insentif  reverse tobin tax. Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan daya saing, antara lain simplifikasi ekspor, percepatan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), pembangunan infrastruktur, hingga pemberian tax holiday bagi industri pionir dan substitusi impor.

BI terus berupaya mengurangi ketergantungan penggunaan dollar AS dalam transaksi perdagangan internasional. BI sudah menjalin kerjasama Thailand, Malaysia, dan Filipina untuk menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Otoritas moneter Indonesia ini bahkan sudah mengajukan draf ASEAN Guiding Principles on LCS Framework untuk dibahas dan difinalisasi Working Committee on Capital Account Liberalization (WC-CAL) akhir tahun 2019 mendatang. Draf ini bahkan sudah diajukan di pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN pekan lalu.

Adapun isi guidance itu antara lain motivasi perlunya LCS, tujuan yang digunakan untuk membantu bank sentral menyiapkan LCS, hingga ruang lingkup untuk perdagangan serta regulasi yang diusahakan fleksibel. Kendati nantinya LCS berlaku, perjanjian LCS tetap harus didasarkan pada perjanjian kerjasama bilateral berupa nota kesepahaman.

Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa perbankan cukup baik memberikan fasilitas LCS kepada pengusaha. Namun, sosialisasinya masih sangat minim. Direktur Riset Core Piter Abdullah menilai langkah BI sangat tepat. Selanjutnya dapat dijalin kerjasama dengan Singapura dan Vietnam karena nilai perdagangan Indonesia dengan kedua negara cukup besar.

Bank Indonesia menggiatkan kerjasama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara tetangga. Setelah dengan Thailand dan Malaysia, BI kembali menggandeng bank sentral Filipina untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan atau local currency settlement (LCS) framework. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia maupun negara mitra tidak tergantung pada mata uang dollar AS. Meskipun pada praktiknya, penggunaan LCS selama ini masih minim sekali. Wakil Ketua Apindo mengatakan, beberapa bank cukup baik memberikan fasilitas tersebut kepada eksportir dan importir. Namun ia mengakui masih minimnya pemanfaatan fasilitas LCS lantaran kurangnya sosialisasi. Ekonom Core, Piter Abdullah menilai, pengusaha masih ragu memanfaatkan LCS. Pemerintah dan BI perlu menjelaskan secara rinci mengenai manfaat yang diperoleh, tingkat risiko, hingga cara mitigasi risiko dalam penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan.

Menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asia Tenggara bersepakat untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan lewat kerjasama perpajakan dan kepabeanan. Hal ini guna menekan praktik-praktik kegiatan ekonomi ilegal. Dari sisi perpajakan, kesepakatan ini akan melengkapi kebijakan-kebijakan  pertukaran informasi keuangan. Sementara dalam konteks kepabeanan, kesepakatan ini semakin memuluskan rencana operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan. Ketua Umum Apindo menilai bahwa implementasi ASEAN Custom Transit System (ATCS) sangat menarik bagi para pengusaha, pedagang, eksportir dan importir di kawasan Asia Tenggara.