Thailand memberi tahu junta Myanmar bahwa negara-negara anggota ASEAN menginginkan seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pemilu yang akan digelar tahun depan. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Thailand Maris Sangiam pongsa di Bangkok, Thailand, Jumat (20/12/2024), seusai pertemuan dua hari yang membahas isu Myanmar. ”Jika digelar pemilu (di Myanmar), ASEAN menginginkan proses inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Maris dalam wawancara bersama seusai pertemuan, seperti dilansir kantor berita Reuters. Sejumlah menteri luar negeri hadir dalam pertemuan pada Jumat, termasuk Menlu Singapura VivianBalakrishnan,Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Menlu Filipina Enrique Manalo, dan Menlu Laos Thongsavanh Phomvihane. Menlu Indonesia Sugiono, yang sebelumnya direncanakan datang, tidak hadir dalam pertemuan itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat saat dihubungi mengatakan, Indonesia mengirim Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu Sidharto R Suryodipuro dan Utusan Khusus Indonesia untuk Urusan Myanmar I Ngurah Swajaya dalam pertemuan  di Bangkok. Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menginisiasi pertemuan tersebut. Pertemuan hari pertama, Kamis (19/12), digelar antara junta Myanmar dan negara-negara non-Asia Tenggara yang langsung berbatasan dengan Myanmar. Mereka, antara lain, Bangladesh, India, Laos, Thailand, dan China. Pertemuan hari kedua, Jumat (20/12), diikuti perwakilan negara-negara ASEAN. Dirjen Kerja Sama ASEAN Kemenlu Thailand Bolbongse Vangphaen mengungkapkan, junta Myanmar tidak diikutkan pada pertemuan hari kedua. Bolbongse menambahkan, ASEAN masih menunggu detail rencana pelaksanaan pemilu dari junta Myanmar. ASEAN juga masih harus menentukan posisi bersama mengenai rencana pemilu tersebut. (Yoga)

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur mengalami peningkatan setelah 11 desa di Kabupaten Kutai Barat berhasil teraliri listrik oleh PT PLN (Persero). Menurut PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UID Kaltimra), hal ini meningkatkan Rasio Desa Berlistrik (RDB) dari 87,96% pada 2023 menjadi 91,12%. Desa-desa yang kini mendapatkan akses listrik tersebar di Kecamatan Damai dan Kecamatan Nyuatan.

Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian PLN ini, mengungkapkan bahwa listrik akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. General Manager PLN UID Kaltimra, Agung Murdifi, menekankan pentingnya akses listrik dalam mendorong kemajuan desa, meningkatkan kualitas hidup, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Proyek ini mencakup pembangunan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 73,15 kilometer, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 61,20 kilometer, serta pemasangan 24 gardu distribusi dengan total kapasitas 1.900 kVA, dengan total investasi sebesar Rp 43,5 miliar. PLN mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas listrik agar tetap berfungsi optimal.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyematkan level III Siaga untuk Gunung Ruang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Kepala PVMBG Hendra Gunawan dalam laporannya mengungkapkan bahwa pengamatan visual pada Senin (22/4) pukul 00.00—06.00 WITA teramati kolom hembusan gas berwarna putih tebal dan tinggi maksimal 250 meter dari puncak. Sementara itu, Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukkan terjadinya penurunan aktivitas vulkanik pada Gunung Ruang. “Maka tingkat aktivitas Gunung Ruang diturunkan dari Level IV menjadi Level III terhitung mulai tanggal 22 April 2024 pukul 09.00 WITA,” ujarnya dalam keterangan resminya, Senin (22/4). Di sisi lain, operasional Bandara Sam Ratulangi Manado kembali normal sejak kemarin pukul 12.01 WITA. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Maya Damayanti mengungkapkan bahwa pembukaan bandara ini telah melalui pengamatan aktivitas sebaran abu vulkanik Gunung Ruang, yang dinyatakan telah memungkinkan untuk dilakukan penerbangan.

Badan Pengusahaan (BP) Batam mengeklaim waktu sandar atau dwelling time kapal di Terminal Peti Kemas (TPK) Pelabuhan Batu Ampar menurun hingga 81% sejak pengoperasian ship to shore (STS) crane. Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam Dendi Gustinandar menjelaskan, sebelumnya proses bongkar 100—600 box kontainer dari kapal di pelabuhan itu membutuhkan waktu 48—52 jam. Namun, saat ini hanya berkisar 9—22 jam. “Makin singkatnya waktu sandar kapal di pelabuhan otomatis mengurangi biaya logistik. Sebab, semua tahu setiap menit, atau bahkan detik dalam aktivitas kemaritiman, apalagi jika sudah waktunya membongkar atau memuat barang. Makin lama, tentunya biaya yang dikeluarkan akan makin membengkak,” katanya, Kamis (21/12). Dendi mengungkapkan, sejak beroperasi STS crane telah mengakomodasi 15% dari total volume kegiatan bongkar muat di TPK Batu Ampar. Dia pun optimistis pemanfaatan STS crane untuk kegiatan bongkar muat dapat terus meningkat. Dendi menegaskan, Batam harus mengambil potensi international transhipment port yang saat ini masih didominasi oleh pelabuhan di Singapura (32,3 Juta TEUs), Busan (12,2 Juta TEUs), Tanjung Pelepas (10,6 Juta TEUs), dan Port Klang (8,4 Juta TEUs). Dendi menegaskan, BP Batam membutuhkan dukungan dari semua pihak dalam mewujudkan target Batam sebagai hub logistik internasional.

Ceruk pasar bisnis perhotelan di Bali diyakini masih terbuka. Pelaku usaha perhotelan pun membidik segmen konsumen dan wilayah tertentu untuk menggarap peluang tersebut. PT Metropolitan Golden Management (MGM) misalnya membuka Hotel Horison Kuta di Kuta, Kabupaten Badung, sejak Juli 2023, untuk membidik wisatawan lokal dengan anggaran terbatas (low budget). General Manager Hotel Horison, Kukuh Mulianto menjelaskan pembukaan hotel bintang 3 itu untuk memberikan pilihan alternatif bagi wisatawan domestik. “Pangsa pasar kami memang wisatawan lokal,” jelas Mulianto, Kamis (23/11).Menurutnya, segmen hotel bintang 3 di Kuta terbilang potensial lantaran tingkat hunian atau okupansi berada di kisaran 50%. Mulianto optimistis okupansi hotel di Kuta akan meningkat pada 2024 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang di Bali per September 2023 mencapai 59,25%. Realisasi itu naik 12,80% dari September 2022, tetapi turun 1,39% dari Agustus 2023.Pada periode itu, TPK hotel bintang 5 paling tinggi yakni 63,41%. Hotel bintang 1 dan 4 menyusul, masing-masing 63,05% dan 62,27%, sedangkan hotel bintang 3 dan 4 tercatat hanya 51,78% dan 44,14%.Tingginya okupansi hotel bintang 4 di Bali tampak dari kinerja Hotel Truntum Kuta. Hotel milik PT Hotel Indonesia Group (HIG) itu bahkan mencatatkan okupansi hingga 92% pada September 2023. “Bali sebagai region dengan okupansi tertinggi pada triwulan ke III dengan rata-rata okupansi hotel jaringan HIG mencapai 80 persen,” ujar Plt VP Corporate Secretary HIG Adianta Apriadi dalam siaran pers beberapa waktu lalu. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Karangasem, I Wayan Kariasa sebelumnya menjelaskan okupansi hotel di wilayahnya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan segera mencari solusi agar eksportir dapat mengoptimalkan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pintu perdagangan. Pasalnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng mencatat ekspor yang melewati pelabuhan di Jawa baru mencapai angka 67,18%. Selebihnya, ekspor Jateng melalui pelabuhan di provinsi lainnya. Bila diperinci, sekitar 30,47% ekspor asal Jateng justru keluar melalui pelabuhan di wilayah Jakarta. Sebagian kecil produk ekspor lainnya melewati pelabuhan di Jawa Timur. Kepala Disperindag Jateng Ratna Kawuri mengakui 30% ekspor Jateng keluar melewati Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. “Nanti kami petakan, kenapa masih 30% lewat Jakarta. Apakah kapasitas terpasang kita yang kurang, ataukah memang karakter-karakter produk kita yang memang lebih cepat atau ketersediaan shipment-nya ini juga sangat memengaruhi,” jelas Ratna. Sementara itu, Ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPE) Jateng Ade Siti Muksodah menyebutkan bahwa selama ini pelabuhan di Jateng masih belum memenuhi kebutuhan para eksportir. Ade menambahkan, eksportir juga menghadapi dilema lantaran tak sedikit buyer yang meminta pengiriman produk lewat Jakarta. “Karena langsung ke negara tujuannya. Ada kapal yang ke sana. Kalau kita sebagai feeder.”

Gap yang cukup lebar antara harga tandan buah segar kelapa sawit di dalam negeri dan global kerap membuat petani gigit jari. Perbaikan mekanisme penetapan harga tandan buah segar pun diusulkan agar bisa lebih mencerminkan situasi riil di pasar ekspor. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatra Selatan menyebut harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang ditetapkan di sejumlah daerah penghasil belum menguntungkan petani swadaya. Hingga kini, masih ada gap antara harga TBS yang ditetapkan dan yang diterima oleh petani. Muhammad Yunus, Wakil Ketua Apkasindo Sumatra Selatan, mengatakan bahwa harga TBS yang diperoleh petani swadaya kerap lebih rendah sekitar Rp200—Rp300 per kilogram dari yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Karena harga itu untuk TBS plasma yang bermitra dengan per­usahaan, misalnya ditetapkan harga Rp2.300 per kilogram, di petani swadaya TBS bisa Rp1.900 atau Rp2.000 per kilogram,” katanya kepada Bisnis, Selasa (24/10). Dia pun berharap penetapan harga TBS di Bumi Sriwijaya bisa seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, yakni dilakukan setiap minggu. De­ngan begitu, gap antara harga TBS yang ditetapkan dan CPO riil tidak terlampau lebar. Penetapan harga TBS di Sumatra Selatan sendiri dilakukan oleh Tim Penetapan Harga yang terdiri atas Dinas Perkebunan, perusahaan kelapa sawit yang jumlahnya berkisar 10 perusahaan, serta asosiasi petani sawit atau Apkasindo. Di sisi lain, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulfadli mengumumkan untuk kenaikan harga TBS tertinggi berada di kelompok umur 9 tahun sebesar Rp78,94 per kilogram, atau mencapai 3,21% dari harga pekan lalu. “Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan naik menjadi Rp 2.535,37 per kilogram, dan berlaku untuk periode 1 minggu ke depan,” katanya, Selasa (24/10). Di sisi lain, Gabungan Peng­usaha Kelapa Sawit (Gapki) Aceh mendorong pengaktifan pelabuhan utama ekspor CPO di Provinsi Aceh demi meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Ketua GAPKI Aceh Denny Ramadhan Nasution menyebut, perkembangan industri sawit di Aceh tidak secemerlang Sumatra Utara dan provinsi lain, meski Aceh merupakan lokasi penanaman sawit pertama di Indonesia sejak 1911.

Paket insentif anyar yang digadanggadang menjadi vaksin penambah daya kebal ekonomi nasional dari gempuran ketidakpastian global, ternyata masih irit. Hal itu terefleksi dari arah pemberian stimulus oleh pemerintah yang hanya berfokus pada sisi permintaan. Padahal, tingginya kompleksitas tantangan ekonomi yang dipicu penguatan dolar Amerika Serikat (AS), hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah memberikan daya rambat yang amat luas. Dolar AS yang menguat akibat naiknya imbal hasil obligasi negara tersebut, merapuhkan rupiah yang pada gilirannya membebani sisi produksi. Musababnya, transaksi barang impor termasuk bahan baku dan penolong masih menggunakan dolar AS. Tak ayal, situasi itu akan mengerek harga produksi yang bermuara pada makin mahalnya harga barang di tingkat konsumen. Tak hanya itu, pelemahan rupiah juga berisiko merapuhkan ketahanan eksternal karena terkurasnya cadangan devisa menyusul belum optimalnya instrumen moneter penjaga mata uang Garuda. Adapun, ketegangan geopolitik di Timur Tengah berisiko mengatrol harga minyak dunia yang menjadi embrio dari lesatan inflasi. Selain itu, subsidi juga diproyeksikan membengkak karena fenomena tersebut. Kendati demikian, paket insentif yang diumumkan pemerintah kemarin, Selasa (24/10), hanya menyasar pada sisi konsumsi, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk properti serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk El Nino guna merespons volatilitas harga pangan. Di sisi lain, sejatinya pemerintah bukannya mengabaikan aneka faktor tersebut. Presiden Joko Widodo, pun menegaskan terus mewaspadai berbagai gejolak yang tengah melanda dunia dan korelasinya ke ekonomi domestik. Kepala Negara bahkan menyebut bahwa negara masih memiliki anggaran senilai Rp616 triliun per 13 Oktober 2023 yang bisa dimanfaatkan tatkala terjadi guncangan. "APBN sampai 13 Oktober 2023, Bu Sri Mulyani Indrawati [Menteri Keuangan] masih memegang uang Rp616 triliun, dan [sampai] 2024 masih aman," kata Presiden, Selasa (24/10). Kepala Negara menekankan bahwa sejauh ini depresiasi rupiah masih relatif terkendali dan aman, baik terhadap ekonomi sektor riil, pasar keuangan, maupun ekspektasi inflasi. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan difokuskannya paket insentif hanya pada properti dilandasi oleh besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB). Selama periode 2018—2022, sektor properti mampu menciptakan nilai tambah sebesar Rp2.349 triliun— Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,6%—16,3% terhadap PDB.

JAKARTA,ID-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian, dengan menghadiri forum yang difasilitasi Vietnam selaku tuan rumah. "Dalam rangka modernisasi di koperasi Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta tranformasi digital dalam menjalankan usahanya," jelas Asisten Deputi Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resmi di jakarta Selasa (12/9/2023). Bagus mengatakan, Foruum 30th Asean Centre for Development of Agricultural  Cooperatives sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah Asean, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi  pertanian di Indonesia, lanjut dia,  menjadi salah satu fokus program Kemenkop UKM dan merupakan upaya pemerintah dalam modernisasi koperasi. (Yetede)

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Gunungan sampah di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung sudah menjadi pemandangan wajar tiga pekan terakhir ini. Sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Bandung Barat yang menjadi tempat pembuangan sampah wilayah Bandung Raya ditutup, bau busuk, belatung yang berserak di gunungan sampah itu dibiarkan tak terangkut. Tak hanya di Pasar Baleendah, pemandangan serupa juga terjadi di sejumlah pasar di Kota Bandung. Di sisi lain, TPA Sarimukti tak beroperasi karena bara masih membakar berhektare-hektare sampah di sana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai menetapkan status darurat sampah untuk wilayah Bandung Raya sampai Minggu (24/9). Sampah menjadi tugas berat pertama bagi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang baru dilantik Selasa (5/9). Tugas ini di luar keseharian yang digeluti oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden tersebut. Namun, Bey bisa menarik napas sejenak soal Sarimukti. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat telah berencana mengoperasikan kembali TPA Sarimukti di tengah status darurat, peristiwa kebakaran yang sampai saat ini masih berlangsung. Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal penanganan sampah di TPA Sarimukti yang kini masih ditutup karena kebakaran. Adapun, pemerintah pusat menyarankan untuk membuka beberapa zona agar sampah di Bandung Raya tidak menumpuk meski kini dalam kondisi darurat. Tak hanya ancaman darurat sampah, krisis pangan akibat El Nino juga menghantui Jabar hingga akhir 2023. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mencatat sejumlah komoditas sejak Juni 2023 sudah mengalami defisit. “Kedelai itu defisit 273 hari, bawang merah, cabai rawit hingga minyak goreng,” kata Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana. Kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis pangan merupakan langkah penting. Menurutnya, ancaman El Nino terhadap pangan memberikan empat dampak pada Jawa Barat, dari mulai berkurangnya pasokan, kenaikan harga, penurunan produksi pertanian dan kenaikan inflasi. Urusan El Nino memang sudah nyata. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jabar Dadan Hidayat menuturkan, luas wilayah yang mengalami kekeringan di Jabar pada 2022 mencapai 1.472 hektare. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh Bey selain urusan persampahan dan pangan. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat memastikan akan terus melanjutkan kolaborasi positif bersama Pemprov Jawa Barat di bawah pimpinan Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin. Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat (KPw BI Jabar) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pihaknya siap menjalankan program-program kolaboratif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi provinsi itu. Sementara itu, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Koordinator Jawa Barat berharap Bey Triadi mampu meneruskan dan meningkatkan prestasi gemilang yang telah ditorehkan Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) dari 2018 hingga 2023. Namun demikian, ada sejumlah masalah atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara meyakini Bey sudah mengetahui sektor-sektor unggulan di Jabar yang perlu mendapat dukungan dari Pemda Jabar. Adapun sektor unggulan tersebut meliputi perindustrian, dan perdagangan.