Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN jadi pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China. Di tengah perlambatan ekonomi global tahun ini, RI dapat mendorong ekspor ke ASEAN yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan masih relatif baik. Berdasarkan data BPS, Rabu (15/2) ekspor nonmigas Indonesia ke ASEAN pada Januari 2023 mencapai 3,3 miliar USD atau Rp 50,05 triliun (kurs Jisdor Rp 15.168 per USD). Komoditas utama ekspor RI ke ASEAN adalah bahan bakar mineral serta kendaraan dan bagiannya. Di kawasan itu, pangsa ekspor terbesar RI adalah Filipina dan Malaysia, masing-masing 1,03 miliar USD dan 926,6 juta USD, disusul Singapura dengan 807,3 juta USD.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, ASEAN berkontribusi 18,86 % terhadap total ekspor nonmigas RI pada Januari 2023 yang mencapai 20,23 miliar USD. ASEAN jadi pasar ekspor terbesar kedua setelah China yang berkontribusi 25,22 %. ”Hal ini jadi peluang positif bagi ekspor RI di tengah keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. Sepanjang 2018-2022, surplus neraca perdagangan nonmigas RI terhadap ASEAN terus meningkat. Pada 2018, surplus tercatat 3,92 miliar USD. Surplus membesar hingga 20,42 miliar USD pada 2022. Adapun pada Januari 2023, neraca perdagangan RI atas ASEAN surplus 1,42 miliar USD. (Yoga)

Posisi Indonesia di Laut China Selatan bisa lebih kuat setelah menyepakati perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Kesepakatan itu dapat pula dipakai Indonesia sebagai modal berunding dengan negara lain. Kesepakatan ini amat bersejarah bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Kesepakatan penentuan batas ZEE diumumkan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Kamis (22/12) di Bogor, Jabar. ”Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982,” ujar Presiden Jokowi. Perundingan perbatasan ZEE Indonesia-Vietnam dimulai pada 2010. Selama perundingan, Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan pada Konvensi  PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 Setelah kesepakatan ini, diharapkan tidak ada lagi pencurian ikan. Tidak ada lagi pula baku tangkap nelayan antara Indonesia dan Vietnam seperti selama ini terjadi.

”Kita harus memberikan momentum pada kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982,” kata Presiden Phuc. Pengajar Teknik Geodesi UGM I Made Andi Arsana, mengatakan, kesepakatan itu bersejarah. ”Ini adalah kesepakatan batas maritim pertama bagi Pak Jokowi. Pertama sejak diluncurkannya visi Poros Maritim Dunia. Benar-benar bersejarah,” ujarnya. Kesepakatan itu sekali lagi menunjukkan Indonesia konsisten menerapkan UNCLOS. Dengan demikian, terhadap negara lain, Indonesia semakin punya modal moral untuk menegakkan kedaulatan dan hak berdaulat berdasarkan UNCLOS. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meningkatkan pelayanan publik melalui sejumlah inovasi yang dilakukan.Salah satu inovasi yang dilakukan adalah peluncuran mal pelayanan publik (MPP) Digital oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, pada Senin (12/12). Hadirnya MPP Digital tersebut merupakan perwujudan dari visi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi. Melalui MPP Digital, layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses secara real time oleh masyarakat. Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan peluncuran MPP Digital merupakan implementasi dari komitmen Jawa Barat yang kuat untuk menjadikan mal pelayanan publik lebih simpel, cepat dan murah. Selain itu, imbuhnya, inovasi ini bisa menjadi jalan keluar bagi daerah yang kesulitan membangun MPP secara fi sik karena terbatasnya anggaran. “[MPP] Digital lebih murah, fisik itu kurang lebih rata-rata Jawa Barat antara Rp9 miliar—Rp10 miliar per kabupaten/kota. Dengan MPP Digital, biaya akan lebih murah antara Rp300 juta—Rp500 juta untuk 27 kabupaten/kota,” katanya.Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jawa Barat Noneng Komara mengatakan peluncuran MPP Digital ini sejalan dengan tujuan Jawa Barat sebagai provinsi digital.

Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023. Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.

Tanaman Anggrek asal Jawa Timur (Jatim) siap membanjiri pasar Asia Pasifik menyusul minat tinggi kawasan itu pada jenis Dendrobium.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Anggrek Indonesia Jawa Timur Fathul Yasin mengatakan jenis anggrek yang banyak diminati pasar di negara-negara Asia Pasifi k, seperti Thailand, Singapura, dan Jepang, yakni Dendrobium.“Anggrek yang diekspor berasal dari Malang Raya, dan Pasuruan yang direncanakan dapat terealisasi pada Maret [2023],” katanya, Minggu (4/12). Yasin menambahkan sentra anggrek juga tidak terbatas di Batu, melainkan Malang Raya, Pasuruan, Nganjuk, Surabaya, Tulungagung, Kediri, Lumajang, dan Surabaya.

Investor asal Malaysia dan Korea Selatan menyatakan ketertarikannya untuk menanamkan investasinya di Kawasan Industri Kariangau, Kota Balikpapan. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Elok Selvia mengungkapkan untuk investor asal Malaysia bakal membangun pabrik roti di kawasan tersebut. “Perusahaan Malaysia akan bangun pabrik roti namanya Gardenia. Selain itu, ada dari Korea Selatan yang banyak difasilitasi DPMPTSP Provinsi serta Uni Eropa yang difasilitasi dari BKPM,” katanya, Selasa (27/9). Dia juga telah mempersilahkan para investor asing lainnya untuk berinvestasi di kawasan industri yang dikelola lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Balikpapan, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manuntung Sukses. Elok menjelaskan saat ini Kota Balikpapan memiliki Kawasan Peruntukan Industri Kariangau (KPIK) seluas 2.500 hektare, dimana di dalamnya ada Kawasan Industri Kariangau (KIK) seluas 124 hektare.

Penyiapan sumber daya manusia lokal di Kalimantan Timur menjadi perhatian khusus sejumlah kalangan sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Nusantara yang terletak di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan jumlah angkatan kerja di Benua Etam mencapai 1,91 juta orang yang sebagian besar merupakan lulusan sekolah dasar atau lebih rendah yang mencapai 27,66%. Angka ini disusul oleh lulusan sekolah menengah atas, baik SMA maupun SMK dengan porsi sebesar 25,31%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur merupakan tenaga terampil. Untuk dapat masuk ke lapangan kerja, tenaga terampil ini memerlukan sertifikasi guna membuktikan kualitas dari keterampilan yang dimiliki. Saat ini, pekerja bersertifikat di Kalimantan Timur jumlahnya masih minim untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara. Sebagai contoh, data dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) mencatat baru terdapat 35.000 pekerja bersertifikat keahlian atau keterampilan dari total 100.000 pekerja konstruksi di Kalimantan Timur. 

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) memberikan peluang lebih besar bagi keterlibatan warga Kaltim dalam proyek IKN dan Kilang Balikpapan. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur (Kaltim) M Slamet Brotosiswoyo menyatakan telah mengantisipasi penyediaan SDM yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan IKN sejak beberapa tahun sebelumnya. Sebagai lembaga yang masuk dalam kerja sama tripartit, Apindo Kaltim berupaya mendirikan LSP Konstruksi di Benua Etam guna menyediakan SDM lokal yang berkualitas, khususnya dalam menangkap peluang pembangunan di IKN.

Pelaku usaha pariwisata Bali masih optimistis pemulihan sektor pariwisata bakal membaik pada paruh kedua tahun ini menyusul pandemi Covid-19 serta penyakit mulut dan kuku yang kian terkendali. Kenaikan harga tiket pesawat diyakini tak berdampak signifikan bagi kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Pemerintah Provinsi Bali masih tetap optimistis menyambut pemulihan sektor itu memasuki semester II/2022, meski dihadapkan dengan kenaikan harga tiket pesawat setelah pemerintah mengizinkan maskapai menaikkan harga tiket hingga 11%.Pemerintah Provinsi Bali menilai peningkatan kualitas destinasi dan akomodasi, hingga sumber daya manusia (SDM) pariwisata menjadi kunci Bali dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah naiknya harga pesawat. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menjelaskan industri pariwisata Bali fokus terhadap perbaikan kualitas pariwisata agar wisatawan mancanegara maupun domestik tetap tertarik datang ke Bali. “Naiknya harga tiket pesawat di luar kuasa kami selaku pemerintah daerah. Yang dapat kami lakukan bersama pelaku industri pariwisata adalah meningkatkan kualitas produk, sehingga ada kesesuaian antara harga secara keseluruhan dan tingkat kepuasan wisatawan,” jelasnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/8).

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) misalnya yang tetap melakukan promosi dengan menggandeng kedutaan Indonesia di berbagai negara, agen perjalanan, termasuk duta besar. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali I Gusti Agung Rai Suryawijaya menjelaskan naiknya harga tiket pesawat ke Bali tidak akan berdampak banyak terhadap tingkat kunjungan wisatawan. Hal ini, lanjutnya, terlihat hingga Agustus 2022 di mana kunjungan wisatawan masih konsisten berada di angka 12.000 orang hingga 15.000 orang per hari saat akhir pekan. Sementara itu, pada hari biasa masih konsisten 8.000–9.000 orang.

Pemanfaatan pupuk organik diyakini mampu menjadi solusi alternatif di tengah krisis bahan baku pupuk yang berdampak pada rantai pasok pangan global. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tengah gencar mendorong pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayahnya. Eliezer Lumbantobing nama lengkapnya. Lelaki asal Kabupaten Toba, Sumatra Utara ini sudah menekuni bisnis pupuk organik sejak 2019.Bermula untuk kebun sendiri, kini bisnis Ezer berkembang pesat hingga mampu memproduksi pupuk organik cair sebanyak 1.000-2.000 liter per bulan. Menurutnya, usaha pupuk organik kini memiliki prospek cerah di tengah lonjakan harga dan keterbatasan pupuk kimia. “Prospeknya baik. Mungkin karena beberapa faktor, seperti harga pupuk kimia yang mahal dan kesadaran petani bahwa penggunaan pupuk organik bermanfaat mengembalikan kesuburan tanah,” katanya kepada Bisnis, Senin (8/8).Ezer sengaja memanfaatkan bahan baku mulai dari eceng gondok, kipait, dan lumut untuk memproduksi pupuk organik cair karena ketersediaannya yang melimpah. Pupuk organik cair buatannya dipasarkan kepada para petani di dalam maupun luar provinsi. Dia optimistis bisnis ini akan berkembang pesat seiring kesadaran petani dan lonjakan harga pupuk kimia.

Terdapat 3 (tiga) strategi guna mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah (eksyar) di tengah tantangan ketidakpastian global. Pertama, menyelaraskan pengembangan eksyar untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan eksyar melalui penguatan Rantai Nilai Halal (RNH) yang dilakukan dengan end-to-end, sehingga menghasilkan high quality local product. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital, yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. KTI sebagai potensi lumbung pangan baru guna menangkal kelangkaan pangan yang dapat mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah. Demikian mengemuka dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2022 di Makassar, Kamis (28/7).