Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelap sawit di Kabupaten Labusel, terus mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat para petani bersemangat untuk meningkatkan hasil panen.

Disebutkan, harga jual TBS kelapa sawit pada tingkat petani (timbang lapangan) saat ini berkisar Rp1.550 hingga Rp1.600 per Kg. Sedangkan tingkat agen atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kata dia, kini sudah mencapai Rp1.880, bahkan ada yang Rp1.900/Kg.

Petani kelapa sawit M Yunan (34), warga Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang menuturkan, kenaikan harga TBC saat ini sangat membantu masyarakat khususnya pemilik kebun kelapa sawit, karena harga tinggi. Tingginya harga TBS tersebut kata dia, membuat petani kelapa sawit mulai bersemangat meningkatkan produksi.

Wakil Sekretaris Apkasindo Kabupaten Labusel, Agus Dermawan mengharapkan agar pemerintah dapat mengontrol situasi ini, sehingga harga tetap stabil dan tidak anjlok lagi, Menurutnya, naiknya harga TBS kelapa sawit saat ini cukup membantu para petani, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Naiknya TBS kelapa sawit membuat ekonomi masyarakat terbantu, di tengah hantaman pandemi yang sudah lebih dan setengah tahun ini Warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Kota Langsa merupakan kota jasa yang juga memiliki sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kota Langsa berada di pesisir timur Sumatera berjarak 440 kilometer dari Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh.

BUMD Pemerintah Kota Langsa, Aceh, PT Pelabuhan Kuala Langsa, bersama PT Sultana Biomas Indonesia secara bertahap mengekspor 40.000 ton cangkang sawit ke Jepang. Ekspor perdana 7.060 ton cangkang sawit pada pekan lalu, diharapkan menjadi langkah awal menggairahkan aktivitas perdagangan komoditas unggulan Indonesia dari Pelabuhan Kuala Langsa.

Direktur Utama PT Pelabuhan Kota Langsa Muhammad Zulfri di Banda Aceh, Kamis (13/8/2020), menuturkan, eskpor 7.060 ton cangkang sawit bernilai setidaknya Rp 10 miliar. Jepang membutuhkan cangkang sawit untuk dijadikan briket pengganti batubara. “Bulan September kami akan ekspor 12.000 ton lagi. Pengiriman kami lakukan empat tahap dengan total volume 40.000 ton,” kata Zulfri.

Zulfri menuturkan, saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi dengan beberapa calon pembeli di India, Iran, dan Pakistan. Komoditas yang ditawarkan, antara lain pala, pinang, dan cengkeh. Ekspor cangkang sawit diharapkan menyuntik energi baru bagi Pelabuhan Kuala Langsa dan eksportir di Aceh.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Muhammad Thanwier mengatakan, ekspor cangkang sawit lewat Pelabuhan Kuala Langsa adalah hasil kerja keras pengelola Pelabuhan dan eksportir melobi pembeli di luar negeri. Thanwier berharap kepercayaan pembeli dapat dijaga dengan baik agar kerja sama bisnis itu terus berlanjut.

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Aceh Safuadi menuturkan, peluang ekspor dari Aceh belum dikelola serius. Padahal Aceh memiliki banyak komoditas layak ekspor, diantaranya Ikan segar, sayur-sayuran, lobster, kopi, nilam, pala, dan hasil hutan bukan kayu. “Barangnya ada, tetapi tidak ada yang memfasilitasi esksportir dengan calon pembeli,” kata Safuadi.

Sementara di Malang, Jawa Timur, Yayasan Inisiasi Dagang Hijau mengalami penurunan kinerja perdagangan komoditas kopi. Penurunan harga kopi robusta mencapai 10-15 persen dari sekitar 24.000 per kg kopi mentah. Harga kopi arabika mentah anjlok dari Rp 60.000 per kg menjadi Rp 34.000-Rp 37.000 per kg. Hal ini mengemuka dalam diskusi kopi virtual dengan tema “Peran Pengempul dalam Prospek Bisnis Kopi Berkelanjutan yang diadakan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI), Kamis.

Dalam kesempatan itu, Rico Damanik, pengepul kopi di Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan kondisi sulit membuat petani mengkonversi sebagain pohon kopinya menjadi tanaman sayur agar tetap punya penghasilan. Menurut Manager of Sustainability Management Services (SMS) PT Indo Cafco Wagianto, menekan kan pentingnya edukasi petani, “Edukasi membantuk menaikkan produktivitas dan kualitas kopi. Sampai saat ini programnya masih berjalan, meski sempat tersendat pembatasan sosial,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuturkan, pasar Afrika Timur sangat potensial untuk menjadi target baru dalam meningkatkan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Di tengah banyaknya hambatan nontarif yang dilayangkan sejumlah negara mitra dagang, pemerintah dan pelaku usaha perlu menjamah pasar baru.

Di kawasan Afrika Timur, Sahat mengatakan, terdapat tantangan karena negara-negaranya kebanyakan tidak memiliki tangki-tangki besar untuk penampungan minyak sawit. Sahat pun memprediksi, seiring dimulainya peningkatan konsumsi minyak sawit dalam negeri lewat bahan bakar B-30, pada tahun ini diperkirakan tersisa 60 persen dari total produksi minyak sawit bakal diekspor. Sisanya, 40 persen akan menjadi konsumsi dalam negeri.

Kebijakan bea masuk antisubsidi atau countervailing duties (CVD) oleh Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia mulai memberikan dampak buruk. Ekspor biodiesel sepanjang kuartal I 2020 turun 99 persen terhadap periode yang sama 2019.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, produk biodiesel Indonesia ke Uni Eropa dikenakan bea masuk antisubsidi sebesar 8-18 persen yang berlaku mulai 2019 lalu. Ia mengatakan, pemerintah telah menempuh langkah pembelaan melalui berbagai forum termasuk di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut dia, tuduhan-tuduhan Uni Eropa selama ini kepada Indonesia tidak beralasan. Khususnya yang berkaitan dengan deforestasi lingkungan akibat budi daya perkebunan sawit. Kendati demikian, Jerry optimistis komoditas minyak sawit asal Indonesia tetap akan menjadi primadona dunia untuk minyak nabati. Sebab, dibandingkan dengan minyak lainnya, sawit sangat kompetitif termasuk dari segi harga.

Konsumsi domestik menjadi bantalan bagi produsen minyak sawit nasional di tengah pelemahan ekspor. Meskipun bukan kontributor terbesar, industri biodiesel bakal berperan penting dalam menjaga serapan di dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mendata produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) 4 bulan pertama tahun ini lebih rendah 12,2% dibandingkan dengan Januari-April 2019 menjadi 15,03 juta ton. Namun demikian, permintaan domestik meningkat sebesar 6,2% menjadi 5,93 juta ton. Adapun, pasokan minyak sawit ke industri oleokimia sepanjang Januari-April 2020 mencapai 399.000 ton. Seperti diketahui, industri oleokimia mengubah minyak sawit menjadi produk antara, seperti soap noodle, fatty acid gliceryn, dan methyl ester. Produk tersebut merupakan bahan baku produk kebersihan, seperti sabun, sampo, dan hand sanitizer. Di sisi lain, lanjutnya, pemberlakuan protokol pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menurunkan serapan minyak sawit oleh industri biodiesel. Kanya berujar penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya aktivitas truk-truk logistik selama PSBB. Namun demikian, Kanya menyatakan serapan minyak sawit oleh industri biodiesel selama Januari-April 2020 lebih baik dari periode yang sama tahun lalu. 

Direktur Sustainability and Stakeholder Relations Asian Agri Bernard Riedo mengatakan pandemi Covid-19 hanya berdampak pada penjadwalan pengiriman minyak sawit perseroan. Bernard menyampaikan perseroan mendapatkan sedikit peningkatan permintaan dari industri oleokimia. Bernard menyampaikan perseroan sampai saat ini mengirimkan seluruh hasil produksinya ke sister company, yakni Apical Group. 

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai salah satu indikator membuat konsumsi minyak sawit tetap tinggi pada masa pandemi adalah penyelamatan program biodiesel kadar 30% atau B30 oleh pemerintah. Menurutnya, program B30 tersebut meringankan beban yang ditanggung produsen sawit di hulu dengan pelemahan permintaan ekspor. Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) berpotensi defisit senilai Rp3,54 triliun seiring dengan melebarnya kesenjangan antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) dan HIP solar akibat koreksi harga minyak global. Sementara itu, pemerintah bakal memberikan subsidi senilai Rp2,78 triliun yang bersumber dari APBN. Fadhil menilai alokasi anggaran negara lebih dari Rp 2 triliun tersebut bukan subsidi. Menurutnya, dana tersebut lebih ditujukan agar BPDP dapat lebih gencar menyelenggarakan program-program kesejahteraan petani sawit sehingga sedikit banyak memperbaiki atau memperpanjang imunitas BPDP-KS. 

Fadhil mencatat, normalnya produksi minyak sawit akan tumbuh di kisaran 3%—5% per tahun. Namun demikian, harga minyak sawit yang anjlok pada tahun lalu membuat petani sawit mengurangi pemupukan yang pada akhirnya menjadi penyebab utama penurunan produktivitas tahun ini. Fadhil menyatakan perkebunan sawit milik swasta masih dapat menjaga volume pemupukan pada tahun lalu walaupun harga minyak sawit anjlok. Namun demikian, hal yang sama tidak dapat dilakukan perkebunan rakyat lantaran kemampuan arus kasnya rendah. 

Indonesia harus mewaspadai manuver politis Uni Eropa di tengah tertundanya proses penyelesaian dan perundingan terkait dengan sengketa dagang produk sawit untuk bahan baku biofuel.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan proses penyelesaian sengketa perdagangan biofuel dengan UE di WTO sejauh ini mengalami penundaan akibat Covid-19. 

Kendati demikian, dia berharap RI dan UE dapat menemukan jalan tengah atas konflik tersebut tanpa harus melalui proses sidang panel di WTO. 

Pasalnya, UE memiliki kecenderungan mengubah kebijakannya secara tiba-tiba untuk tetap mendiskriminasikan biofuel berbahan baku minyak sawit dari produk nabati yang boleh digunakan di kawasan tersebut. Terlebih, pandemi Covid-19 berpotensi membuat serapan minyak rapa dan bunga matahari produksi UE terganggu.

Dua bulan lagi, mandatori biodiesel 30% (B30) akan diterapkan. Kebijakan itu diyakini akan meningkatkan serapan minyak kelapa sawit di pasar domestik dan mengerek harga komoditas itu di pasar global. Saat ini, uji jalan atau road test B30 sudah rampung dikerjakan. Uji jalan yang berlangsung sejak pertengahan Juni 2019 lalu disebut minim catatan. Uji jalan B30 berjalan mulus tanpa hambatan. Kebijakan B20 sepanjang 2019 ini sudah menyerap minyak sawit mentah (CPO) lebih dari 4 juta ton. Serapan CPO dalam negeri sendiri diproyeksikan akan meningkat pada 2020 mendatang seiring diberlakukannya mandatori B30. Diperkirakan akan ada tambahan serapan CPO domestik sebanyak 3 juta ton dari program ini sehingga konsumsi dalam negeri bertambah menjadi 9,4 juta ton. Sebelumnya, DBS Group Research dalam penelitian terbaru berjudul "Indonesia Biodiesel: A Game Changer" menyatakan bahwa potensi tambahan serapan minyak sawit mentah CPO lewat program B30 maupun B50 diperkirakan mencapai 15 juta ton setiap tahunnya.

Konsumsi panjang Januari-Agustus 2019 mencapai 11,7 juta ton atau melonjak 44% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perluasan pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia selama Januari sd Agustus 2019 mencapai 34, 7 juta ton (naik 14% pada periode yang sama di tahun 2018). Sekitar 11, 7 juta ton diserap konsumsi domestik dan 22,7 juta ton diekspor. Sementara volume ekspor selama kurun itu naik 3,8%. Kenaikan ekspor minyak kelapa sawit diduga terkait perang dagang AS dan China yang membuat kedelai AS tidak bisa masuk ke China.

Sementara itu, ekspor ke India cenderung turun dari 412.100 ton pada Juli 2019 menjadi 291.320 ton pada Agustus 2019. Tingginya bea masuk 44% untuk minyak sawit dan 54% untuk produk turunanya dinilai menjadi pemicu.

Pemerintah terus melakukan penegakan huku atas kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air. Hingga 1 Oktober 2019, pemerintah telah menyegel konsesi lahan milik 64 perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla, dengan 20 diantaranya merupakan korporasi asing asal Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Konsesi lahan yang disegel tersebut tersebar di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rasio Ridho Sani mengungkapkan, hingga 1 Oktober 2019, pihaknya telah menyegel konsesi lahan milik 64 perusahaan yang lokasinya mengalami karhutla. Sebanyak 20 areal konsesi yang disegel tersebut adalah milik perusahaan asing, di antaranya perusahaan asal Malaysia, SIngapura, dan Hong Kong. Selain itu, ada perusahan Indonesia namun direksinya adalah warga negara Malaysia atau Singapura. "Proses penyegelan membutuhkan waktu. Pasalnya lokasi lokasi terjadinya karhutla seingkali sulit diakses, meski kami sudah mengantongi data dari pantauan satelit," kata Ridho di Jakarta, Selasa (1/10). Berdasarkan hasil pantauan pemerintah, dari 64 perusahaan yang konsesinya disegel tersebut, sebanyak 13 diantaranya adalah perusahaan HTI (Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-HTI), tiga berstatus izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (UUPHHK-HA), dan satu berstatus Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem/IUPHHK-RE). Lalu, terdapat 47 perusahan di antaranya yang berlokasi di areal perusahaan eprkebunan kelapa sawit dengan total luasan terbakar 14.344 hektare (ha). Pemerintah juga menyebutkan bahwa hingga saat ini delapan perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla. Angka itu bisa bertambah mengacu pada jumalh lokasi penyegelan yang juga bertambah. Kedelapan perusahaan itu adalah PT SKM, PT ABP, dan PT AER yang berlokasi di Kabupaten Ketapang (Kalbar), PT KS di Kabupaten Kota Waringin Barat (Kalteng), PT IFP di Kabupaten Kpuas (Kalteng), PT IGP di Kabupaten Landak (Kalbar) PT AIS di Kabupaten Katingan (Kalteng) dan PT NPC di Kabupaten Kutai Timur (Kaltim). Selain itu, pemerintah tengah mendorong pelaksanaan eksekusi atas putusan hukum yang sudah inkrach terhadap sembilan perusahan pelaku karhutlan dengan total gugatan Rp 3,15 triliun. Pemerintah melaui Kementerian LHK telah melakukan 17 gugatan Rp 3,15 triliun. Perampasan keuntungan, kata dia, menjadi salah satu opsi menghasilkan efek jera bagi pelaku karhutla. Apalagi, berdasarkan pantauan lapangan, sejumlah perusahaan yang memiliki areal terbakar pada 2015 juga mengalami kebakaran pada 2019, meski dengan luasan dan lokasi berbeda. "Kami juga akan memperkuat penegakan hukum dengan memperkuat UU, mulai dari UU perlindugnan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, UU Kehutanan, UU perkebunan, juga UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kami sedang bahas ini dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, agar memberikan efek jera pendidakan hukum karhutla. Karena sejak 2015 hingga saat ini, penegakan hukum baru memberikan efek kejut, belum efek jera," jelas dia.

Uni Eropa benar-benar merealisasikan pungutan bea masuk anti subsidi (BMAS) atas ekspor biodiesel Indonesia  mulai hari ini, Rabu 14 Agustus. Aturan tersebut dikenakan terhadap biodiesel yang diproduksi empat grup perusahaan, yakni PT Ciliandra Perkasa, Musim Mas Group, Permata Group, serta Wilmar Group dengan tarif berbeda-beda.

Presiden Komisi UE menuding, produsen biodiesel Indonesia mendapat subsidi dari pemerintah melalui beragam skema, antara lain lewat transfer dana langsung (dana subsidi biodiesel), dukungan pemerintah ke industri biodiesel melalui penyediaan kelapa sawit atau CPO, dan dukungan fiskal bagi industri biodiesel. Komisi UE memberi waktu 15 hari kerja bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan bantahan. Para pihak yang terkena BMAS juga mendapat kesempatan 5 hari kerja untuk audiensi dengan Komisi UE.

Menteri Perdagangan memastikan Indonesia akan membalas kebijakan Uni Eropa dengan menerapkan bea masuk produk susu dari UE meski tak menguntungkan Indonesia. Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis BMAS UE tak banyak berpengaruh ke ekspor CPO Indonesia.

Ekspor minyak kelapa sawit mentdah dan produk turunannya dari Indonesia menuju India masih diliputi ketidakpastian, kendati Indonesia telah merelakan bea masuk gula mentah asal negeri Bollywood untuk diturunkan. Indonesia telah menurunkan bea masuk gula mentah dari 10% menjadi 5% untuk bahan baku gula kristal rafinasi. Pemerintah India berencana untuk mengenakan tambahan pajak pertambahan nilai sebesar 10% untuk produk minyak sawit olahan yang diimpor. Pendekatan yang dilakukan sekarang tidak hanya melalui pemerintah ke pemerintah, melainkan dari pengusaha ke pengusaha. Dewan Minyak Sawit Indonesia terus melakukan pendekatan kepada perusahaan domestik India untuk meningkatkan permintaannya terhadap CPO dan produk turunannya dari Indonesia.