Salah satu negara di kawasan Eropa Barat, Swiss, resmi bersepakat untuk menghapuskan bea masuk produk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) asal Indonesia.

Kebijakan pemerintah Swiss setelah menempuh referendum lewat jalur voting oleh masyarakat dan diputuskan di tingkat parlemen Minggu (7/3). Hasilnya, sebanyak 51,7% rakyat Swiss menyetujui perjanjian dagang antara Indonesia dan Swiss.

Presiden Swiss Guy Parmelin bilang, perjanjian perdagangan bebas ini merupakan salah satu dukungan negara Swiss untuk mendorong Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar di dunia. Terlebih, minyak sawit merupakan salah satu bahan baku industri pengolahan di Swiss.

Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi mengapresiasi dibukanya keran ekspor CPO dari Indonesia. la bilang, kesepakatan perdagangan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk industri minyak sawit Indonesia dan Swiss.

Sementara itu, Swiss juga mengambil keuntungan atas perjanjian perdagangan tersebut. Sebab, ekspor produk dari Swiss seperti keju, produk farmasi, dan jam tangan akan dibebaskan bea masuk.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berharap pemerintah segera mengatur regulasi teknis di level kementerian dan lembaga untuk perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan.

Selain itu, berharap diterbitkan regulasi yang mengatur agar petani sawit dapat mengurus sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) sebagai syarat wajib dalam amanah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Apkasindo mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengatur penyelesaian permasalahan lahan petani kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan melalui sejumlah peraturan pemerintah sebagai regulasi turunan dari UU Cipta Kerja.

Regulasi tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

Pada bulan Maret 2021 ini, harga referensi produk crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit naik 0,92% atau US$ 9,44, dari US$ 1.026,78 per metrik ton (MT) pada Februari, menjadi US$ 1.036,22/MT. Penyebab naiknya harga referensi CPO ialah terus menguatnya harga internasional.

Meski harga referensi produk CPO bulan ini naik, tarif bea keluar tetap sama dengan bulan sebelumnya, yakni US$ 93/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

“Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold USD 750/MT. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 93/MT untuk periode Maret 2021,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi dalam keterangan resmi Kemendag, Senin (1/3/2021).

Adapun tarif BK CPO untuk Maret 2021 merujuk pada Kolom 7 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020 sebesar US$ 93/MT.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, menyambut baik dan mengapresiasi peningkatan ekspor dalam bentuk hasil olahan sawit.

Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang cukup besar kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu sekitar 1,13 persen di tahun 2020. Dua komoditas perkebunan unggulannya adalah karet dan minyak sawit.

Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Banjarmasin memberikan fasilitasi ekspor pada 26,9 ribu ton minyak kelapa sawit Kalsel senilai Rp 386,86 miliar dengan tujuan ekspor dua negara yakni Malaysia dan Ukraina.

Tercatat hingga minggu ke-2 Februari 2021 sebanyak 26,9 ribu ton telah berhasil diekspor ke dua negara, antara lain Malaysia dan Ukraina. Sementara pada periode sama tahun lalu hanya berhasil membukukan 24 ribu ton saja.

Sepanjang 2020, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman mencatat nilai ekspornya mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor rata-rata yang sekitar 21,4 miliar per tahun. Menurut Edy, pertumbuhan terjadi karena terjadi kenaikan harga-harga produk kelapa sawit di pasar internasional. Kendati demikian, secara volume ekspor produk sawit turun. Sepanjang 2020, volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Sebagai salah satu komoditas utama, kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong kinerja ekspor sepanjang akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Desember 2020 misalnya, mencapai USD 16,54 miliar. Angka ini naik 8,39 persen (month-to-month/mtm) dan 14,63 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional.

Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara semakin beragam dengan penjualan cocopeat, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor cocopeat adalah CV Puri Bitung Gemilang yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan tersebut, Selasa (9/2/2021), mengatakan, dirinya sudah dua kali mengekspor cocopeat, terakhir sekitar 75 ton ke Korea Selatan pekan lalu.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (cocofiber) dan 60 persen cocopeat, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton cocopeat. Seluruh sabut kelapa yang jadi bahan baku dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, sebanyak 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa.

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, ampas, dan kelapa parut.

Ekspor produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia secara keseluruhan turun selama 2020. Hal itu tidak lain akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat banyak pembatasan di berbagai negara.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan total ekspor kelapa sawit selama 2020 mencapai 34 juta ton atau turun 9% dibanding 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Penurunan terbesar terjadi ke China yakni sebesar 1,96 juta ton, ke Uni Eropa (UE) turun 712,7 ribu ton, ke Bangladesh turun 323,9 ribu ton, ke Timur Tengah turun 280,7 ribu ton, dan ke Afrika turun 249,2 ribu ton. Hanya ke Pakistan yang tumbuh 275,7 ribu ton dan ke India yang tumbuh 111,7 ribu ton.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendata, volume ekspor kelapa sawit dan produk turunannya asal Indonesia merosot dari 37,4 juta ton tahun 2019 menjadi 34 juta ton pada 2020. Meski demikian, nilai ekspornya naik dari 20,21 miliar dollar AS menjadi 22,97 miliar dollar AS.

Sementara itu, konsumsi produk kelapa sawit domestik meningkat dari 16,75 juta ton pada 2019 menjadi 17,35 juta ton tahun 2020. Kenaikan tersebut, antara lain, ditopang oleh konsumsi produk oleokimia yang melonjak dari 89.000 ton pada Januari 2020 menjadi 197.000 ton pada Desember 2020 serta biodiesel yang meningkat dari 5,8 juta ton menjadi 7,2 juta ton.

Secara keseluruhan, Gapki mendata, produksi CPO dan minyak kelapa sawit kernel sepanjang 2020 mencapai 51,62 juta ton. Pada 2021, Gapki memproyeksikan, total produksi keduanya sebesar 53,93 juta ton dengan volume ekspor total 37,5 juta ton dan konsumsi domestik 18,5 juta ton.

Harga referensi produk minyak sawit mentah (CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) periode Februari 2021 sebesar 1.026,78 dollar AS per ton. Harga referensi ini meningkat 74,92 dollar AS per ton atau 7,87 persen dari Januari 2021 yang sebesar 951,86 dollar AS per ton.

“Saat ini, harga referensi CPO jauh melampaui ambang batas (threshold) 750 dollar AS per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 93 dollar AS per ton untuk periode Februari 2021,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi dalam siaran pers, Sabtu (30/1/2021).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan dana untuk pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) sebanyak Rp 2,67 triliun. Dana itu merupakan hasil realisasi PSR di atas lahan seluas 94.033 hektare (ha) selama tahun 2020.

Sementara itu, rekapitulasi penyaluran dana PSR oleh BPDPKS sejak 2016-2020 baru mencapai Rp 5,32 triliun untuk lahan seluas 200.205 ha.

Program PSR ini memang memberikan dana bagi pekebun yang melakukan peremajaan di kebunnya. Eddy mengatakan, masing-masing pekebun mendapat dana Rp 30 juta/ha dengan maksimal luasan 4 ha per kepala keluarga (KK).