Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menunjuk 12 lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang akan bertugas menerbitkan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Pelumas. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi standar nasional indonesia (SNI) Pelumas secara wajib bisa berjalan dengan baik. Hingga kini ada 12 LSPro yang akan bertugas menerbitkan SPPT SNI Pelumas yakni Balai Sertifikasi Industri, Balai Besar Kimia Kemasan, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Balai Besar Logam dan Mesin, Sucofindo, TUV Nord, SGS Indonesia, Ceprindo, Intertek Utama, IGS dan IGS.

Industri galangan kapal menanti keringanan pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Selama ini pembiayaan yang ada dinilai kurang mendukung industri karena berbunga tinggi dan bertenor pendek. Saat ini perusahaan jasa angkutan penyeberangan memiliki kecendurangan membeli kapal bekas dari luar negeri karena harganya jauh lebih murah. Adanya program suku bunga rendah dan tenor pembiayaan yang lebih panjang diharapkan bisa membuat perusahaan jasa angkutan penyeberangan untuk memilih menggunakan kapal produksi dalam negeri. Pabrikan kapal juga bisa mendapatkan keringanan dalam pendanaan modal sehingga bisa bersaing. Apabila industri galangan kapal berkembang, industri pendukung juga akan mengikuti, seperti industri baja dan komponen kapal. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan penyeteraan fiskal, seperti penghapusan bea masuk bahan baku. Kementerian Perindustrian juga menginisiasi usulan insentif penurunan tarif bea masuk komponen kapal melalui skema khusus serta usulan yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai stimulus untuk meningkatkan kinerja industri galangan kapal nasional. Begitu pula dari sisi finansial, pemerintah akan mengupayakan dan mendorong agar kegiatan usaha sektor industri galangan kapal dapat dukungan dari sektor perbankan atau pembiayaan sehingga kesempatan untuk melakukan ekspansi bisnis pembangunan kapal akan semakin terbuka lebar.

Pemerintah akan memacu industri daur ulang plastik sebagai strategi jangka pendek dalam mengurangi volume sampah plastik sebesar 70% pada 2025. Sebagai langkah awal, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan menurunkan pajak pertamabahan nilai (PPN) industri daur ulang plastik sebesar 5%.Direktur Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengungkapkan, bahwa pihaknya telah mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan, sebagai insentif untuk mengembangkan industri daur ulang. Selama ini, seluruh mata rantai industri daur ulang, yakni pengepul, pencacah, converter, dan distributor dikenakan PPN. Mengingat prospek industri daur ulang yang menguntungkan dan memiliki banyak nilai tambah.

Kemenkeu menyatakan akan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan langkah yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang menerapkan plastik berbayar. Hal ini sebagai sikap atas masifnya sampah plastik di Indonesia. Kemenkeu masih dalam tahap kajian untuk menentukan model yang tepat sasaran karena ketika PPN dibebankan kepada UKM akan sulit karena UKM banyak yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak sehingga belum ada kewajiban PPN.

Industri kuningan mulai mengilap setelah pemerintah melakukan pembatasan ekspor scrap yang menjadi bahan baku. Utlitas pabrikan diproyeksikan meningkat 100%. Sementara itu, perusahaan asing juga tertarik membangun pabrik. Ketua Umum Gabungan Industri Peleburan Kuningan Indonesia (Gipelki) Eric Wijaya mengatakan bahwa tahun ini industri kuningan akan bertumbuh dua kali lipat, terdongkrak oleh ketersediaan bahan baku setelah pemerintah membatasi ekspor scrap tembaga, perunggu, dan aluminium. Selain itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak saja membuat industri dalam negeri menggeliat tetapi juga membua perusahaan asing tertarik menanamkan modalnya karena adanya ketersediaan bahan baku. Pabrik peleburan kuningan asal Korea Selatan menyatakan tertarik mendirikan pabrik di Indonesia. Indonesia mengekspor scrap kuningan bahan baku ke sejumlah negara seperti Korea Selatan, China, Jepang, dan Taiwan. Korea Selatan menyerap scrap bahan baku paling banyak. Berdasarkan data Gipelki, volume ekspor scrap kuningan bahan bakau pada 2018 mencapai 28.786 ton atau senilai Rp1,90 triliun, sedangkan ekspor tembaga sebesar 71.800 ton senilai Rp6 triliun. Eric meminta pemerintah agar mengenakan bea ekspor sebesar 30% untuk scrap kuningan dan ingot, dan mengenakan PPh 22 sebesar 10% untuk menghambat impor barang jadi yang bisa diproduksi dalam negeri.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap dugaan kartel harga tiket pesawat yang dilakukan sejumlah maskapai mengalami hambatan. Kasus yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sulit naik ke penyidikan lantaran belum lengkap. Hingga saat ini KPPU masih belum menerima jawaban dari Kemenhub atas surat yang dilayangkan KPPU. Surat itu untuk mengonfirmasi apakah hal-hal yang menjadi dugaan kartel merupakan kebijakan dari Kemenhub selaku regulator industri penerbangan atau tidak. KPPU mengklaim sudah punya alat bukti berupa data dari pihak Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Garuda Indonesia. Tak hanya mengenai dugaan kartel tiket pesawat penumpang, KPPU juga encium adanya dugaan kartel bagasi dan kargo.

Pemerintah Indonesia terus memacu investasi dari Negeri Ginseng, khususnya di sektor industri, mengingat kemitraan Indonesia-Korea Selatan telah memasuki level baru. Korea Selatan tercatat sebagai investor kelima terbesar di Indonesia melalui berbagai investasi di sektor manufaktur dasar, seperti baja dan petrokimia. Tercatat enam perusahaan Negeri Ginseng yang berkomitmen berinvestasi di Indonesia dengan total nilai US$446 juta. Pertama, LS Cable & System yang bermitra dengan PT Artha Metal Sinergi untuk pengembangan sektor industri kabel listrik senilai US$50 juta di Karawang. Kedua, Parkland sebesar US$75 juta untuk industri alas kaki di Pati. Ketiag, Sae-A Trading menanamkan modal hingga US$36 juta di sektor tekstil dan garmen di Tegal. Keempat, Taekwang Industrial akan membangun industri alas kaki senilai US$100 juta di Subang dan Bandung. Kelima, World Power Tech dengan mitra lokal PT NW Industries berinvestasi sebesar US$85 juta untuk pengembangan industr manufaktur turbin dan boiler di Bekasi. Keenam, Intervest dengan Kejor Ventures menanamkan modalnya US$100 juta untuk jasa pembiayaan startup di DKI Jakarta.

Penetrasi industri air minum dalam kemasan atau AMDK ke pasar ekspor terus bergeliat. Salah satunya terlihat dari surplus neraca dagang di sektor tersebut yang terus meningkat. Bahkan, surplus epanjang tahun 2018 mencapai US$16,48 juta. Berdasarkan catatan Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), terdapat 500 perusahaan AMDK, di mana 90% diantaranya merupakan industri kecil dan menengah.

Industri digital melahirkan profesi baru sekaligus risiko baru. Risiko ini mesti diantisipasi. Pekerja usia muda rentan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Selain literasi yang rendah, para pekerja usia muda umumnya tidak mengetahui cara menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja.
Pada 22 Januari 2019, ILO merilis laporan global commission in the future of work: work for brighter future, dalam laporan ini ILO menyebutkan tiga investasi yang harus diperhatikan negara yaitu : investasi kemampuan manusia, lembaga kerja serta pekerjaan layak dan berkelanjutan. Menurut stusi forum ekonomi dunia (WEF) 2018, hampir 50% perusahaan di dunia memperkirakan, otomasi membuat tenaga kerja penuh mereka berkurang pada 2022.

Industri asuransi jiwa mencatatkan rapor merah pada 2018 karena hampir awluruh indikator kinerjanya kompak turun secara tahunan atau merupakan yang terburuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kinerja asuransi jiwa tercermin dari beberapa indikator antara lain total pendapatan, pendapatan premi-yang terdiri dari premi bisnis baru dan lanjutan- hasil investasi, nilai investasi, serta aset. KInerja seluruh indikator tersebut turun, kecuali pendapatan premi lanjutan yang masih tumbuh 1% secara tahunan.