Pemerintah perlu mendorong kebijakan dan program yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat melalui aktivitas mudik Hari Raya Idulfitri 2025.Pasalnya, hanya dengan peningkatan mobilitaslah kucuran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun, akan memiliki daya ungkit lebih maksimalke pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal I-2025. Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi saat Lebaran nanti, THR bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan dan minumam (mamin), pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan. Apalagi momentum Lebaran tahun ini diperkirakan beriringan dengan Hari Raya Nyepi dan libur akhirpekan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat berpendapat, perlu ada langkah-langkah tambahan yang nyata dari pemerintah untukmeningkatkandaya beli masyarakat, salah satunya dengan mendukung kegiatan atau mobilitas masyarakat. Ia mengusulkan penggratisan tarif tol dan subsidi BBM. “Kenapa jalan tol tidak digratiskan atau diberikan diskon penuh selama masa mudik?” kata Achmad, Rabu (12/03/2025). Padahal, tarif tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik. Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, sangat tinggi.

Dari Jakarta ke Surabaya, biaya tol yang antara Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, belum termasuk bensin dan kebutuhan lain. “Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap dayabeli masyarakat, terutama untuk keperluan Lebaran, akan sangat signifikan," tandas dia. Dia juga berpandangan, pemerintah perlu memberikan subsidi BBM bagi pemudik, terutama angkutan umum seperti bus. Padahal, harga tiket bus sering melambung tinggi saat mudik. Subsidi langsung atau pembebasan sebagian pajak dan bea bisa membantu menurunkan hargatiket bus dan kereta api, sehingga mudik menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan. (Yetede)

Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat, utamanya di periode Ramadan dan Lebaran, melalui sejumlah kebijakan strategis. Bersama para pelaku usaha, pemerintah juga menggelar sejumlah program menarik agar bisnis di sektor ritel kembali menggeliat. Untuk menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan akan dicairkan pada 17 Maret 2025 atau dua minggu sebelum lebaran. Sementara, gajike-13 bagi ASN akan diberikan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal Tahun Ajaran Baru Sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan aplikator akan segera memberikan THR untuk pengemudi ojek digital, dalam bentuk Bonus Hari Raya (BHR) sebesar 20% pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya IdulFitri 1446 H. Pemberian THR ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. "Kami optimis karena adanya THR akan mendorong konsumsi masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan stok barang, terutama produk impor, tetap tersedia," kata Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah di Jakarta. (Yetede)

Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, pelemahan daya beli masyarakat, harga komoditas rendah, serta suku bunga acuan yang masih tinggi diprediksi membuat ekonomi Lebaran 2025 kurang bertaji. Insentif yang diberikan pemerintah seperti diskon tiket pesawat diyakini tak cukup untuk memacu geliat ekonomi Lebaran, karena tekanan ke konsumsi rumah tangga masih cukup besar. Ini membuat demand side ekonomi lemah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diprediksi berkisar 4,7-5%, melambat dibanding kuartal I dan II 2024 sebesar 5,1% dan 5,05%.

Pada 2024, Ramadandan Lebaran jatuh pada akhir kuartal I dan awal kuartal II. Ekonomi kuartal I tahun lalu juga terkerek belanja pemerintah dan partai politik seiring adanya pemilu. Pemerintah dinilai perlu menambah insentif untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lebaran. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi optimal dapat dicapai. Sebab, memasuki kuartal II hingga kuartal III, tak adalagi sentimen yang bisa mendongkrak ekonomi. Baru pada pengujung tahun ada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Selama ini, konsumsi rumah tangga berperan sentral dalam ekonomi Indonesia karena menyumbang produk domestik bruto (PDB) 50% lebih. Kelompok pengeluaran lainnya seperti ekspor, investasi, dan belanja pemerintah belum bisa menggantikan peran konsumsi rumah tangga. Harapan muncul dari rencana pemberian bonus ke para driver ojek online (ojol). Namun itupun dirasa tak cukup.  Pemerintah harus memikirkan tambahan insentif untuk masyarakat agar Lebaran 2025 lebih bertaji, dengan misalnya pemberian  bansos, potongan tarif listrik, operasi pasar dan lain-lain untuk mendongkrak belanja rumah tangga selama Ramadhan. (Yetede)

Ramadan dan Lebaran menjadi momentum yang tepat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Karenanya, pemberian sejumlah stimulus dari pemerintah dinilai tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat, karena secara historis pada momentum tersebut konsumsi masyarakat meningkat. Meski demikian, pemerintah perlu mewaspadai periode berikutnya, ketika berbagai stmulus berakhir. Tabungan rumah tangga diketahui menurun ketimbang tahun sebelumnya, bahkan turun hingga 23% disbanding Tahun 2020 yang membuat masyarakat diprediksi lebih berhati-hati dalam berbelanja. Menilik laporan Badan PusatStatistik (BPS), pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48% month tomonth (mtm).

Dibandingkan dengan bulan yang sama tahunsebelumnya atau secara tahunan (year onyear) terjadi deflasi 0,09%. Angka PHK sepanjang 2024 mencapai 77.965 tenagakerja dan sekitar 4.050 pekerjapada Januari 2025, menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), turut membebani daya beli masyarakat yang sudah lemah kian terpuruk. Pada Triwulan IV 2024, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 0.53% dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q), dengan total pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,80%.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani RumahTangga (PK-LNPRT) tumbuh paling tinggi dengan angka 12,48%. Data ini menggambarkan, meskipun ada tantangan terhadap daya beli masyarakat, sektor tertentu tetap mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Centerof Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, pihaknya belum melihat penurunan daya beli di tahun 2025, karena daya beli yang terbentuk di awal tahun banyak pengaruh dari sisi biaya. Dua bulan awal 2025, masyarakat masih diberikan diskon tarif listrik yang menyebabkan deflasi secara bulanan (month to month/MtoM). (Yetede)

Pemerintah danpengusaha berkolaborasi untuk menggenjot konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025, ditopang oleh momentum Puasa dan Idulfitri. Sejumlah program disiapkan untuk mengerek konsumsi rumah tangga, yang menyumbangkan 50% lebih produk domestic bruto (PDB) Indonesia. Pemerintah akan merilis stimulus diskon harga tiket pesawat 10% lebih selama dua minggu untuk penerbangan domestik, diskon tarif tol sebesar 20%, program pariwisata mudik Lebaran, program mudik gratis bersama 74 BUMN kolaborator, tiket gratis angkutan laut Lebaran 2025, dan operasi pasar (OP) untuk menjaga stabilitas bahan pokok.

Pemerintah dan pengusaha juga akan menggelar program belanja nasional. Contohnya, program Friday Mubarak, sebuah inisiatif dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Seiring dengan itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5% pada kuartal I-2025. Adapun sepanjang 2025, target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,2%. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mengalami pelambatan, hanya mencapai 5,03%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 5,05% pada tahun sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang belum pulih ke level prapandemi dan sektor industri pengolahan yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Meskipun konsumsi rumah tangga mengalami akselerasi, pertumbuhannya masih di bawah rata-rata historis dan terhambat oleh inflasi tinggi serta ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yaitu 8%. Untuk mengatasi perlambatan, langkah strategis perlu diambil, seperti memberikan insentif bagi masyarakat dan memperkuat program yang mendorong investasi serta penciptaan lapangan kerja. Evaluasi terhadap target pertumbuhan dan kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung pelaku usaha juga diperlukan.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di masa depan, mengingat tantangan global yang mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia. Dukungan konkret dari pemerintah serta adaptasi sektor swasta akan sangat penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.